NEW YORK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Assistant Director-General and Director, Forestry Division, Food and Agriculture Organization (FAO), Zhimin Wu. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari implementasi arahan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yakni memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, penguatan tata kelola karbon, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi hijau dunia. Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi

Dalam pertemuan tersebut, Zhimin Wu mengatakan, Kementerian Kehutanan merupakan mitra kerja sama paling strategis bagi FAO. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan Indonesia atas berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih. “Raihan itu menjadi contoh bagi masyarakat kehutanan dunia,” katanya.

FAO turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi co-host penyelenggaraan Global Forest Observations Initiative (GFOI) 2025 di Bali pada Oktober 2025. Kegiatan tersebut dinilai berhasil menjadi platform penting yang mempertemukan komunitas kehutanan global untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan ahli terkait pemantauan hutan (forest monitoring).

FAO juga mengapresiasi perkembangan signifikan Indonesia dalam pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon. Juga mendorong pengembangan peta jalan kredit karbon dan pasar karbon hutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon kehutanan nasional dan global.

Selain itu, FAO juga mengundang Menteri Kehutanan menghadiri Sidang Committee on Forestry ke-28 (COFO28) yang akan diselenggarakan di Roma, Italia, pada 28 September hingga 2 Oktober 2026. “Kami mengapresiasi atas kolaborasi yang terus berjalan antara Indonesia dan FAO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan national forest monitoring system, REDD+, serta tata kelola karbon kehutanan. Lebih lanjut, Menteri Kehutanan menyampaikan potensi kerja sama pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan komoditas pangan serta energi berbasis hutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

Menteri Kehutanan juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mempublikasikan The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2026 pada momentum penyelenggaraan COFO28 di Roma, Italia. Publikasi tersebut diharapkan menjadi referensi global mengenai perkembangan pengelolaan hutan Indonesia, termasuk kebijakan rehabilitasi hutan, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan tata kelola karbon. Regulasi Perdagangan Karbon Direvisi, Ini 3 Manfaat untuk Ekonomi RI

Pertemuan bilateral Indonesia dan FAO ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan dan pengembangan kebijakan kehutanan berbasis solusi iklim dunia, sejalan dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

Penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi secara resmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghentikan pemberian izin pembangunan tempat wisata serta perumahan di kawasan hutan dan perkebunan guna menekan risiko bencana alam.

Langkah ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG yang bertujuan memproteksi benteng ekologis Jabar dari ancaman banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.

"Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan," kata Dedi yang akrab disapa KDM ini di Bandung, Senin.

Dedi menekankan bahwa penghentian izin tersebut sangat mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah tidak lagi membiarkan area hijau berubah menjadi kawasan pembangunan komersial maupun permukiman yang merusak daya dukung alam.

Instruksi ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Melalui regulasi tersebut, gubernur memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan ketat, pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, hingga kolaborasi untuk memulihkan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sumber daya komprehensif, mulai dari pendanaan, sarana, hingga sumber daya manusia, guna mendukung upaya pengendalian dan pemulihan lahan secara masif di seluruh kabupaten dan kota.

Selain aspek pengawasan, kebijakan ini juga mencakup evaluasi mendalam terhadap kinerja perangkat daerah terkait dalam menjaga keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis yang menjadi kunci keselamatan warga Jawa Barat dari ancaman bencana di masa depan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) secara resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara massal. Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



Walaupun demikian, perusahaan dengan kode saham INRU tersebut memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) mereka secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan pemain utama dalam industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang harus dilepas akibat langkah efisiensi.

JAKARTA - Majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady dalam perkara korupsi izin pemanfaatan hutan. Amar putusan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Hakim menilai Dicky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dicky terbukti menerima suap berkaitan dengan jabatannya untuk kepentingan perusahaan penyuap yakni PT Paramitra Mulia Langgeng

"Menyatakan terdakwa Dicky Yuana Rady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," ujar ketua majelis hakim Teddy Windiartono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Dicky diduga menerima suap senilai SGD199 ribu yang diterimanya dalam dua kali pembayaran. Uang suap itu berasal dari Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi Nur yang diberikan melalui asisten pribadinya Aditya Simaputra.

Hakim juga menghukum Dicky untuk menjalani masa hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, hakim juga menghukum Dicky untuk membayar denda Rp200 juta subsider pidana kurungan 90 hari dan uang pengganti SGD10 ribu subsider kurungan satu tahun.

Pembayaran denda atau uang pengganti disesuaikan dengan kurs saat pidana itu dilakukan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Yuana Rady oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Teddy.

Dalam persidangan itu baik jaksa maupun terdakwa yang didampingi kuasa hukum menyatakan pikir-pikir. Artinya, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengancam membekukan izin usaha perusahaan pertambangan yang nekat menggunakan jalan umum sebagai jalur pengangkutan atau hauling batu bara.

"Kita mendapatkan perintah langsung dari undang-undang bahwa kegiatan pertambangan atau hauling itu wajib menggunakan jalan khusus, tidak boleh menggunakan jalan umum," tegas Rudy Mas'ud di Samarinda, Jumat.

Gubernur menekankan bahwa larangan melintas di jalan publik ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan perintah imperatif dari regulasi nasional yang harus dipatuhi tanpa kecuali.

Kewajiban mutlak penggunaan jalan khusus bagi korporasi tersebut berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi tersebut secara eksplisit mengharuskan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan jalur khusus untuk operasional mereka demi ketertiban umum.

Pemprov Kaltim telah menyiapkan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis hingga penundaan kegiatan operasional bagi perusahaan yang terbukti membandel di lapangan.

"Pencabutan atau pembekuan izin usaha diambil tanpa ragu jika pelanggaran berat terus dilakukan oleh pihak perusahaan tambang yang mengabaikan aturan negara," tegas Rudy.

Ultimatum ini dikeluarkan semata-mata sebagai upaya preventif Pemprov Kaltim melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bertonase besar.

Aktivitas truk tambang di jalan raya juga dinilai menjadi biang kerok percepatan kerusakan infrastruktur publik yang selama ini dibangun dan dipelihara menggunakan uang negara.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto turut meminta dukungan media massa untuk menyebarluaskan kebijakan ini secara utuh dan berimbang kepada publik.

Pihak Dinas ESDM Kaltim juga membuka jalur koordinasi melalui Humas bagi awak media yang membutuhkan verifikasi data agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal itu dipicu kabar hoaks yang berseliweran seolah penggunaan jalan umum oleh truk tambang mendapat restu gubernur.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat sekitar kawasan hutan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengungkapkan kebijakan pemerintah melakukan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di tiga provinsi akan berdampak terhadap ekspor hasil hutan nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyatakan pemerintah mencabut izin 22 perusahaan pemegang PBPH seluas 1.010.991 ha di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai respond atas bencana hidrometeorologi.

"Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini berpotensi memperlemah ketahanan sosial-ekonomi di daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas kehutanan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .

Selain dampak ketenagakerjaan, Purwadi menilai, keberlanjutan rantai pasok industri kehutanan akan terhambat, mengingat industri kehutanan nasional saat ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku kayu domestik.

Penurunan pasokan bahan baku dari hulu akan berdampak langsung pada proses produksi industri hilir, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan dan daya saing produk hasil hutan Indonesia.

Berdasarkan estimasi awal, lanjutnya, pencabutan izin PBPH di tiga provinsi di Sumatera tersebut, akan menyebabkan sekitar 19.000 orang kehilangan pekerjaan di sektor hulu dan hilir.

Selain itu menurunnya nilai perdagangan produk hasil hutan domestik, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), pajak ekspor dan devisa ekspor sebesar 125,29 juta dolar AS per tahun.

"Valuasi ini belum memperhitungkan efek multiplier terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.

Purwadi menegaskan APHI menghormati upaya pemerintah dalam menata perizinan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional, namun demikian pihaknya mendorong agar evaluasi dan penertiban izin dilakukan secara terukur, objektif, dan memberi ruang pembinaan, sehingga tujuan perbaikan tata kelola tetap tercapai dengan meminimalkan dampak sosial-ekonomi.

"Kami akan melakukan konsultasi intensif dengan Pemerintah, untuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi atas kebijakan pencabutan ijin tersebut," katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, tambahnya, APHI akan terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang baik, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.010.991 Ha di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini sebagai respons atas bencana hidrometeorologi yang menimpa sejumlah di ketiga provinsi tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto mengatakan, banjir Sumatera seyogyanya dilihat dari beberapa sudut pandang. ”Curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis, karakteristik DAS yang memiliki topografi hulu curam, perubahan tutupan lahan khususnya di areal penggunaan lain, serta dinamika iklim, mengindikasikan bencana banjir tidak dapat dilihat sebagai akibat satu faktor tunggal,” katanya, Jumat (23/1/2026).Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare

APHI menghormati upaya pemerintah dalam menata perizinan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional. Terkait hal ini, APHI mendorong agar evaluasi dan penertiban izin dilakukan secara terukur, objektif, dan memberi ruang pembinaan, sehingga tujuan perbaikan tata kelola tetap tercapai dengan meminimalkan dampak sosial-ekonomi.

“Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini berpotensi memperlemah ketahanan sosial-ekonomi di daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas kehutanan,” jelasnya.

Selain dampak ketenagakerjaan, Purwadi menilai, keberlanjutan rantai pasok industri kehutanan akan terhambat, mengingat industri kehutanan nasional saat ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku kayu domestik. Penurunan pasokan bahan baku dari hulu akan berdampak langsung pada proses produksi industri hilir, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan dan daya saing produk hasil hutan Indonesia.

Purwadi menjelaskan, berdasarkan estimasi awal, pencabutan izin PBPH di 3 provinsi di Sumatera tersebut, akan menyebabkan sekitar 19.000 orang kehilangan pekerjaan di sektor hulu dan hilir. Termasuk menurunnya nilai perdagangan produk hasil hutan domestik, PNBP, pajak ekspor dan devisa ekspor sebesar USD125,29 juta per tahun. ”Valuasi ini belum memperhitungkan efek multiplier terhadap perekonomian daerah,” ungkapnya. Update Korban Bencana Sumatera: 1.200 Orang Meninggal Dunia, 143 Masih Hilang

Terkait ini, Purwadi menyatakan, APHI akan melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah, untuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi atas kebijakan pencabutan ijin tersebut.” Sejalan dengan upaya tersebut, APHI akan terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang baik, sesuai dengan ketentuan perundangan,” tuturnya.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai lebih 1 juta hektare. Kebijakan ini dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah tegas menertibkan izin kehutanan yang dinilai bermasalah dan merugikan lingkungan serta masyarakat.

"Saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita," ujar Raja Juli saat Konferensi Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dari total luas PBPH yang dicabut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatra. Rincian lengkap terkait perusahaan dan lokasi izin yang dicabut akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) pencabutan dan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat.

"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk diantaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare," katanya.

Raja Juli juga menyoroti perhatian besar Presiden Prabowo terhadap isu kehutanan dan konservasi satwa. Ia mencontohkan komitmen Presiden yang sebelumnya menyerahkan seluruh konsesi PBPH miliknya di Aceh seluas 20.000 hektare untuk dijadikan koridor gajah, bekerja sama dengan WWF.

"Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa," katanya.

Dengan pencabutan 22 PBPH ini, pemerintah telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan dalam satu tahun terakhir. Sebelumnya, pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan juga mencabut 18 PBPH dengan luasan yang signifikan.

"Jadi, dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare," katanya.

"Teman-teman masih ingat pada tanggal 3 Februari yang lalu saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 1,5 juta hektare ditambah hari ini 1 juta hektare. Maka sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita, itu yang pertama," pungkas Raja Juli.

BEKASI - Peduli korban bencana banjir bandang di Sumatera, 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) kembali menggelar aksi sosial Warga Peduli Warga (WPW). Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bantar Gebang, Bekasi.

Kegiatan berupa pembagian paket sembako ini merupakan wujud nyata gotong royong antarwarga di tengah meningkatnya kejadian bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia.

Juru Bicara 98 Resolution Network Rahman Toha, menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Musibah ini adalah cobaan bagi kita semua, terutama bagi para korban. Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong baik melalui bantuan materiil, imateriil, maupun doa,” tegasnya, Sabtu (6/12/2025).

Rahman juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat pemerintah dalam penanganan bencana. “Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ujarnya.

Selain bantuan kemanusiaan, 98 Resolution Network menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemegang izin pengelolaan hutan, terutama terkait dampak deforestasi dan pemenuhan kewajiban lingkungan seperti reboisasi.

“Evaluasi ini krusial. Dampak bencana yang luas dan banyaknya korban menunjukkan perlunya penataan ulang pengelolaan hutan. Pemerintah harus memastikan adanya langkah pencegahan dan revitalisasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tambah Rahman.

Perwakilan PT Pegadaian menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini, seraya menegaskan komitmen BUMN tersebut dalam program sosial yang tepat sasaran. “Pegadaian setiap hari hadir bersama masyarakat. Karena itu, bagi kami merupakan kehormatan untuk turut berbagi melalui WPW. Program ini memperkuat misi sosial kami sekaligus melengkapi berbagai program pemberdayaan yang sudah kami jalankan,” ucapnya.

Rahman menegaskan fase saat ini masih merupakan tahap tanggap darurat, sehingga seluruh sumber daya harus diarahkan pada upaya penyelamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan hidup para penyintas. “Setelah tanggap darurat, kami berharap tahap recovery dan rekonstruksi bisa dipercepat agar kehidupan masyarakat kembali pulih,” kata Rahman.

Rahman menambahkan, aksi WPW selanjutnya akan berfokus pada aksi solidaritas Natal, yang akan digelar di Sumatera Utara, Jakarta, NTT, dan Sulawesi Utara. “Semoga kolaborasi ini terus menjadi energi positif bagi seluruh anak bangsa,” ucapnya.

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

SETIAP kali kerusakan hutan atau banjir bandang terjadi, tudingan publik sering kali diarahkan pada pelaku di lapangan, yakni pemegang izin, petani, atau masyarakat sekitar hutan. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur, yaitu jika kerusakan terjadi di areal yang diklaim sebagai kawasan hutan negara, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab?

Jawabannya seharusnya jelas: pemerintah—dalam hal ini Menteri Kehutanan—memikul tanggung jawab utama. Mengapa demikian? Karena seluruh aktivitas di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan hutan sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas kehutanan.

Hendak menanam, pemegang izin harus menyusun rencana kerja yang mendapat persetujuan otoritas kehutanan. Hendak menebang—baik kayu hutan alam maupun kayu dari hutan tanaman yang dibangun dengan biaya sendiri—tetap harus mendapat izin.

Hampir setiap tindakan, dari perencanaan hingga operasional, bergantung pada persetujuan kementerian. Dengan kata lain, ruang gerak pemegang izin dibatasi oleh pedoman, regulasi, dan arahan yang ditetapkan oleh otoritas kehutanan.

Dalam kondisi seperti ini, kinerja pemegang izin usaha kehutanan pada hakikatnya merupakan cerminan langsung dari kinerja otoritas kehutanan itu sendiri. Pemegang izin lebih banyak menjalankan apa yang diizinkan, diarahkan, dan diawasi oleh negara.

Maka jika hasil di lapangan buruk—hutan rusak, fungsi ekologi menurun, konflik sosial meningkat—pertanyaan yang lebih jujur adalah mengapa hal itu tidak termonitor lebih awal? Mengapa tidak segera dikoreksi?

Menteri Kehutanan bukan hanya bertanggung jawab memberi izin, tetapi juga memastikan hutan tetap lestari dan areal yang diklaim sebagai kawasan hutan benar-benar terjaga secara ekologis, bukan sekadar utuh secara administratif.

Masalahnya, selama ini perhatian otoritas kehutanan cenderung terfokus pada satu hal, luas areal yang diklaim sebagai kawasan hutan. Dari klaim luas inilah beragam rente dan aliran cuan berasal, baik dalam bentuk perizinan, proyek, maupun kewenangan administratif.

Dalam logika ini, hutan rusak sering kali bukan persoalan utama, sepanjang status kawasan hutannya tidak berkurang.

Akibatnya, hutan dapat saja gundul, terfragmentasi, atau kehilangan fungsi hidrologinya, tetapi secara statistik tetap “aman” karena masih tercatat sebagai kawasan hutan.

Selama kewenangan pengaturan hak tenurial tetap menjadi pusat kekuasaan otoritas kehutanan, insentif untuk menjaga kualitas hutan akan selalu kalah dibanding insentif untuk mempertahankan luas klaim kawasan.

Dalam konteks inilah, peristiwa banjir bandang yang kerap dikaitkan dengan kondisi hutan sesungguhnya dapat menjadi momentum penting. Bukan untuk mencari kambing hitam baru, melainkan untuk melakukan audit kinerja otoritas kehutanan secara menyeluruh.

Sejauh mana mereka benar-benar mampu menjaga hutan? Sejauh mana areal yang mereka klaim sebagai kawasan hutan diproduktifkan secara ekologis, sosial, dan ekonomi?

Audit semacam ini akan membawa diskusi publik ke arah yang lebih sehat. Alih-alih menuduh sana-sini tanpa dasar yang kokoh, kita dapat menilai apakah sistem pengelolaan hutan yang ada memang bekerja, atau justru menjadi bagian dari masalah.

Tanpa keberanian untuk mengevaluasi kinerja pemegang kewenangan tertinggi, kritik terhadap kerusakan hutan akan selalu berhenti di permukaan.

Padahal, memahami tanggung jawab secara tepat adalah langkah awal yang mutlak untuk membenahi tata kelola hutan Indonesia ke depan.

PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025