Bandung (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat pemetaan standar berdasarkan kebutuhan negara tujuan untuk mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) lebih mudah masuk pasar global.

Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi negara tujuan ekspor sebelum menentukan standar yang harus dipenuhi pelaku usaha.

“Kalau dengan luar itu kita menganalisis mereka maunya kayak gimana standarnya. Target ini tujuan ekspornya mana, itu kemudian kita analisis,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa BSN mengkaji persyaratan teknis yang dibutuhkan agar produk dapat diterima di pasar tersebut setelah negara tujuan ditetapkan.

“Setelah kita tahu tujuan ekspornya, maka kita analisis dia requirement-nya kayak apa standar yang diperlukan,” ujarnya.

Wahyu menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BSN kemudian merancang penyesuaian agar pelaku usaha dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan pasar ekspor.

“Nanti kita desain mereka untuk bisa memenuhi ke arah situ,” katanya.

Ia menyebut BSN juga menggandeng lembaga sertifikasi yang memiliki jaringan di luar negeri untuk mempercepat proses pemenuhan standar dan penerbitan sertifikasi bagi pelaku usaha yang ingin ekspor.

“Setelah itu kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang mempunyai cabang di luar untuk mendorong pemenuhan itu supaya sertifikatnya bisa keluar untuk ekspor,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya BSN dalam memperluas akses pasar UMKM melalui penyesuaian standar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan global.

BSN sendiri mencatat terdapat sekitar 5.940 jenis produk di Indonesia, namun baru sekitar 18,5 persen atau sekitar 1.099 produk yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dari jumlah tersebut, sekitar 204 produk telah berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 50 persen standar nasional telah mengacu pada standar internasional sehingga memiliki kesesuaian dengan standar global.

Meski demikian, pihaknya menyebut produk standard tersebut tetap memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing negara tujuan untuk menembus pasar ekspor.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP (Pertamina EP) mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat (Jabar) dengan tanda tangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perjanjian jual beli gas tersebut berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP itu berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan, di Provinsi Riau. PJBG itu berlaku hingga 31 Desember 2030, dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Melalui kedua perjanjian jual beli gas tersebut, ia mengatakan perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatera, serta dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

JAKARTA - Secara statistik, narasi kelas menengah Indonesia memang sedang muram. Laporan terbaru dari Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 86 juta jiwa kini berada di ambang "rentan”. Sebuah posisi di mana satu kali guncangan ekonomi saja cukup untuk melempar mereka keluar dari zona nyaman. Biaya hidup, mulai dari harga pangan hingga cicilan rumah , terus merangkak naik, sementara pertumbuhan gaji bulanan sering kali terasa berjalan di tempat.

Jika rata-rata kenaikan gaji tahunan di sektor formal sering kali tertahan di kisaran 4-5%, harga bahan pangan pokok dan kebutuhan dasar justru melesat jauh di atasnya. Mengutip data dari pusat informasi harga pangan nasional, lonjakan harga komoditas utama sering kali menyentuh angka belasan persen dalam setahun, menciptakan anomali di mana kenaikan gaji seolah "habis di pasar" sebelum sampai ke tabungan. Kelas Menengah Terus Menyusut, Mampukah RI Jadi Negara Maju di 2045?

Ketimpangan inilah yang memicu perubahan perilaku yang drastis di dalam rumah tangga. Jika dahulu resep utama menghadapi kesulitan ekonomi adalah berhemat dengan memotong biaya langganan hiburan atau memilih transportasi murah, kini strateginya telah berubah.

Ketika pengeluaran sudah berada di titik paling dasar, tidak ada lagi yang bisa dipotong. Satu-satunya jalan adalah menambah apa yang masuk ke kantong. “Kita melihat pergeseran pola yang cukup jelas. Banyak keluarga tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja,” kata Business Strategic Jakmall.com, Odie Rakaditya dalam siaran tertulis, Selasa (5/5/2026)

Menurutnya, keluarga Indonesia kini berhenti sekadar bersikap defensif. Mereka mulai mengambil langkah aktif dengan menjadikan bisnis sampingan bukan lagi sebagai "pekerjaan remeh", melainkan bagian integral dari strategi pertahanan finansial rumah tangga.

Karakteristik bisnis yang dipilih pun kian spesifik: risiko terkontrol dan fleksibilitas tinggi. Mereka tidak lagi mencari bisnis yang menuntut sewa ruko mahal, melainkan model usaha digital yang bisa dikelola dari ruang tamu setelah jam kantor usai atau di sela-sela mengurus anak. Platform digital seperti Jakmall.com kemudian hadir menjadi "sekoci" bagi mereka yang ingin memulai usaha secara terstruktur tanpa beban operasional yang mencekik. 3 Tips Raih Penghasilan Tambahan Tanpa Ganggu Pekerjaan Utama

Fenomena ini diprediksi tidak akan bersifat sementara. Selama tekanan ekonomi belum mereda, strategi memiliki lebih dari satu sumber pendapatan akan menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang paling realistis. ”Pada akhirnya, bagi keluarga Indonesia, "Normal Baru" ini bukan tentang keserakahan untuk menumpuk harta, melainkan tentang ketahanan dan cara paling jujur untuk menjaga stabilitas jangka panjang di tengah badai ketidakpastian,” ujarnya.

PT PAM Jaya menargetkan cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta menembus 90 persen pada 2026.

Target itu dipasang meski PAM Jaya mengakui masih ada tantangan besar untuk memperluas sambungan rumah tangga dalam waktu singkat.

"Tahun ini (target cakupan air bersih Jakarta) 90 persen," ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan hingga saat ini cakupan layanan PAM Jaya sudah mencapai 81,5 persen atau mendekati 82 persen dari total wilayah layanan di Jakarta.

Menurut dia, angka tersebut setara dengan pelayanan kepada sekitar 8,7 juta jiwa dari total sekitar 11 juta penduduk Jakarta.

"Jadi cakupan kita sekarang ini sudah 81,5 persen. Jadi close to 82 persen sebenarnya di year to date di tahun 2026. Sudah melayani 8,7 juta jiwa dari 11 juta jiwa masyarakat Jakarta," ujarnya.

Arief mengakui target tersebut tidak ringan karena dalam tiga tahun terakhir PAM Jaya telah menaikkan cakupan layanan lebih dari 20 persen. Karena itu, ia menyebut percepatan menuju 90 persen pada tahun ini sebagai tantangan besar bagi perusahaan.

"Ini sebenarnya apa yang saya bilang, sebenarnya ini mission impossible. Karena memang selama tiga tahun ke belakang kita tarik increase number kita sampai 20 persen lebih," ujarnya.

Ia menjelaskan semula target cakupan 90 persen dipasang untuk 2027. Namun PAM Jaya memilih mempercepat sambungan secara bertahap agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir periode.

"Pak Gubernur (Pramono Anung) menargetkannya di 2027, 90 persen itu. Tapi kita coba, kita enggak mau ini. Kalau dulu jamannya kuliah itu ada SKS ya, Sistem Kebut Semalam. Kita ini nyicil," ujar Arief.

Menurut dia, strategi yang dilakukan saat ini adalah mengejar sambungan-sambungan baru lebih awal agar perluasan jaringan tidak dilakukan tergesa-gesa menjelang tenggat.

Ia menyebut langkah itu membutuhkan upaya ekstra karena masih ada sekitar 18 persen wilayah yang harus dikejar untuk menuju target cakupan penuh 100 persen pada 2029.

"Jadi memang masih tersisa angka yang masih saya bilang signifikan ya, 18 persen menuju ke 2029. Dan tahun ini memang extra effort kita itu mengejar sambungan-sambungan yang memang kita harus kejar," ujarnya.

Arief menambahkan hingga saat ini laju penambahan sambungan dinilai masih berada di jalur target yang telah ditetapkan PAM Jaya. Menurut dia, capaian mendekati 82 persen di awal tahun menjadi indikator percepatan masih berjalan sesuai rencana.

[Gambas:Youtube]

Dengan kombinasi penguatan internal perbankan, sinergi dan koordinasi kebijakan, serta pengelolaan risiko di sisi korporasi, OJK memastikan bahwa kebutuhan likuiditas valas tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara kesel

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa perbankan memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valuta asing (valas) nasabah tanpa meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas nilai tukar.

Hal ini seiring dengan Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang terjaga dalam batas prudensial, yakni berada di level 1,46 persen pada Februari 2026 atau masih jauh di bawah threshold.

“OJK memastikan bank memiliki manajemen risiko likuiditas valas yang kuat dan memadai, termasuk melalui pengaturan dan pemantauan rasio likuiditas antara lain liquidity coverage ratio (LCR) valas dan pemantauan PDN dalam rangka menilai kecukupan kemampuan penyangga (buffer) bank dalam memenuhi kebutuhan valas jangka pendek maupun potensi tekanan pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Dian mengatakan bahwa OJK senantiasa melakukan pendekatan terintegrasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan likuiditas valas di perbankan domestik tetap memadai, khususnya untuk melayani kebutuhan korporasi yang memiliki kewajiban utang luar negeri.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas pasar valas domestik, antara lain melalui instrumen moneter seperti swap, repo, dan intervensi pasar untuk memastikan kecukupan likuiditas valas di sistem keuangan tetap terjaga.

Selanjutnya, OJK juga meminta bank untuk menerapkan pengelolaan aset dan liabilitas (asset-liability management)secara prudent, termasuk menjaga keseimbangan yang memadai antara sumber pendanaan valas dan penyaluran kredit valas.

Sampai dengan posisi Februari 2026, DPK valas tercatat sebesar Rp1.525 triliun, sedangkan kredit valas sebesar Rp1.241 triliun, sehingga LDR valas sebesar 81,35 persen.

Selain itu, bank didorong untuk memperluas dan mendiversifikasikan sumber pendanaan valas, baik melalui DPK valas, pinjaman antarbank, maupun pemanfaatan akses ke pasar global.

Di sisi lain, OJK mendorong korporasi yang memiliki utang luar negeri untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian seperti kewajiban lindung nilai (hedging), kecukupan likuiditas, serta menjaga kualitas dan peringkat utang guna memitigasi risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan.

“Dengan kombinasi penguatan internal perbankan, sinergi dan koordinasi kebijakan, serta pengelolaan risiko di sisi korporasi, OJK memastikan bahwa kebutuhan likuiditas valas tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi Gula Kristal Putih (GKP) mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

"Sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, petani tebu, dan seluruh pemangku kepentingan jadi kunci penting mewujudkan swasembada gula nasional secara menyeluruh, baik untuk konsumsi maupun industri," kata Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan Abdul Roni di Surabaya, Kamis.

Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare.

Sementara itu rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen, sehingga mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, kata Abdul, capaian tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Abdul mengatakan target ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentangan Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati.

Dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Menurut Abdul, kondisi ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri.

Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim merespons keputusan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan RON tinggi yang mulai berlaku hari ini. Ia menilai, meskipun keputusan tersebut terasa mendadak bagi masyarakat, dalam konteks tertentu kenaikan harga BBM memang menjadi langkah yang tidak mudah dihindari.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan pentingnya pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi terkait ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” lanjutnya.

Selain itu, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas, khususnya dari pemerintah dan BUMN energi terkait, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Ia menilai kesiapan strategi, termasuk pengelolaan distribusi dan cadangan energi, harus dipastikan berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM ini tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada jenis BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” tegasnya.

Rivqy berharap pemerintah dapat terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax dengan RON 92 masih tetap Rp12.300 per liter. Adapun harga BBM jenis Pertalite masih Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan dengan Pertamina Biosolar yang masih dipatok di harga Rp6.800 per liter.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong perpanjangan jalur KRL ke Cikampek dan Sukabumi segera dikerjakan tahun ini.

Ia berharap program prioritas ini terlaksana dalam waktu cepat, khususnya untuk perpanjangan jalur KRl dari Cikarang ke Cikampek.

"Cikarang-Cikampek itu akan memberikan dampak yang cukup besar karena aglomerasi Jakarta akan sampai jauh ke Cikampek," katanya dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Menurutnya, perpanjangan jalur KRL ke Cikampek juga akan membantu populasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih tersebar.

"Maksudnya tersebar itu bahwa masyarakat itu mungkin tidak harus tinggal di Jakarta. Jadi ada penyebaran penduduk yang mengarah ke arah timur, harapannya begitu," imbuhnya.

Begitu juga untuk perpanjangan KRL ke Sukabumi, Dudy juga berharap langkah ini juga membantu penyebaran penduduk yang lebih merata, tidak menumpuk di Jakarta dan sekitarnya. Pengerjaan dilakukan sesegera mungkin.

Namun, Dudy meminta masyarakt bersabar lantaran perpanjangan jalur KRL ke Cikampek dan Sukabumi membutuhkan dana dan kehati-hatian perencanaan.

"Agak bersabar sedikit tapi harapannya bahwa ini bisa dikerjakan sesegera mungkin. Itu harapan kita," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono dokumen perencanaan teknis elektrifikasi alias perpanjangan jalur KRL dari Cikarang ke Cikampek segera dimulai da ditargetkan rampung tahun ini.

"Terkait elektrifikasi Cikarang menuju Cikampek, dokumen perencanaan teknis juga akan segera dimulai dan akan rampung di tahun ini. Kita tentunya akan kerjasama dengan Danantra, PT KAI, PLN, untuk mempercepat proses elektrifikasinya," ujar Allan.

Beras kita tahun lalu surplus sekitar 4 juta ton, saya kira tahun ini juga akan ada 4 juta ton. Jadi Insya Allah, kalau beras tahun ini sampai tahun depan kita aman stoknya. Jagung aman, daging ayam aman, telur aman, sayur-sayuran kita tanam sendiri,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman meski terjadi perang di Timur Tengah, karena Indonesia tidak bergantung pada impor dari kawasan tersebut.

“Tidak ada pangan yang bergantung kepada Timur Tengah, tidak ada. Yang kita tidak bisa, seperti gandum itu dari Eropa dan Amerika. Kedelai kita tidak punya, itu dari Eropa dan Amerika. Jadi tidak ada pangan yang tergantung dari timur tengah,” kata Zulhas usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu.

Zulhas menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai dampak perang di Timur Tengah terhadap ketersediaan pangan. Stok dan pengadaan pangan dalam negeri dipastikan aman dan terkendali, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Ia menambahkan, pemerintah juga bersyukur telah menerapkan kebijakan swasembada pangan sejak awal, sehingga Indonesia kini mandiri di bidang pangan dan mampu mengantisipasi potensi krisis sejak dini.

“Beras kita tahun lalu surplus sekitar 4 juta ton, saya kira tahun ini juga akan ada 4 juta ton. Jadi Insya Allah, kalau beras tahun ini sampai tahun depan kita aman stoknya. Jagung aman, daging ayam aman, telur aman, sayur-sayuran kita tanam sendiri,” katanya.

Ketika meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, seorang pedagang turut mengeluhkan harga plastik yang melonjak signifikan. Gemi, pedagang berusia 58 tahun, menuturkan bahwa kenaikan harga plastik mulai terjadi sejak Lebaran dengan lonjakan mencapai sekitar Rp6 ribu per kemasan.

Menanggapi hal itu, Zulhas mengamini bahwa keluhan tersebut tidak hanya dialami pedagang di Pasar Minggu, tetapi hampir seluruh pedagang menghadapi hal yang sama.

Ia mengatakan bahwa harga plastik melonjak tinggi karena biji plastik juga naik drastis, mengingat plastik berbahan baku minyak bumi.

Dia memastikan, pihaknya akan membahas masalah ini secara khusus dan mengundang pihak terkait untuk menjelaskan penyebab kenaikan harga biji plastik.

“Kita akan undang beberapa pihak yang terkait mengenai biji plastik ini,” kata Zulhas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sejak awal bulan Maret hingga menjelang Lebaran, di mana dalam waktu dua minggu, total nilai piutang mencapai Rp124 triliun dengan pertumbuhan dua persen atau sekitar Rp2,4 triliun dari bulan Februari,

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan, pihaknya mencatatkan nilai piutang gadai sebesar Rp124 triliun sejak awal Maret hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia menyatakan, tren aktivitas gadai sejak pertengahan Ramadhan hingga menjelang Lebaran relatif sama dengan tren aktivitas gadai saat menjelang hingga awal Ramadhan.

“Sejak awal bulan Maret hingga menjelang Lebaran, di mana dalam waktu dua minggu, total nilai piutang mencapai Rp124 triliun dengan pertumbuhan dua persen atau sekitar Rp2,4 triliun dari bulan Februari,” kata Ferdian Timur Satyagraha saat dihubungi ANTARA dari Cilacap, Jawa Tengah, Kamis.

Ia menuturkan, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa layanan gadai menjadi salah satu opsi utama untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri.

Ia pun optimistis aktivitas gadai akan terus meningkat pada periode libur Idul Fitri saat ini, seiring dengan kebutuhan untuk perayaan hari H dan pasca-Lebaran.

Ferdian menyatakan, emas dan perhiasan, kendaraan, hingga alat elektronik menjadi barang yang paling banyak dijadikan jaminan oleh nasabah.

Ia mengatakan, emas dan perhiasan serta alat elektronik memang seringkali menjadi pilihan untuk memperoleh pembiayaan gadai.

“Sementara untuk kendaraan, seringkali digadaikan karena beberapa segmen masyarakat yang mudik ataupun bepergian tidak melalui jalur darat di masa Lebaran telah mempercayakan Pegadaian untuk merawat kendaraan selama masa mudik tersebut,” ujarnya.

Ferdian mengungkapkan, Surabaya, Makassar, dan Jabodetabek menjadi wilayah dengan nilai pengajuan pembiayaan gadai paling tinggi sepanjang Ramadhan tahun ini.

Hal tersebut karena tiga daerah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap pendanaan, terutama melalui gadai emas.

“PT Pegadaian telah mengantisipasi lonjakan (aktivitas gadai) dengan memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan masyarakat, seperti kesiapan likuiditas perusahaan, program promo yang menarik, penguatan credit scoring dan customer profiling, peningkatan layanan digital TRING!, serta pengamanan outlet selama libur Lebaran,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bantul (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengajukan tambahan pasokan elpiji bersubsidi sebanyak 91 ribu tabung untuk menghadapi kebutuhan momen Lebaran 2026.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul Prapta Nugroho di Bantul, Kamis, mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) kaitan kebutuhan elpiji ukuran tiga kilogram pada libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Hasil koordinasi Hiswana Migas kemarin mengajukan kenaikan fakultatif permintaan tabung, dan rencana di bulan Maret sampai dengan habis Lebaran kita sudah mengajukan tambahan sekitar 91 ribu tabung," katanya.

Menurut dia, pasokan tambahan elpiji 'melon' yang didistribusikan melalui pangkalan elpiji di Bantul diharapkan dapat mencukupi kebutuhan salah satu barang pokok tersebut, yang diprediksi mengalami peningkatan permintaan.

"Dengan tambahan pasokan tersebut saya kira cukuplah untuk kebutuhan elpiji sampai nanti habis Lebaran 2026," katanya.

Dia mengatakan, apalagi pada Februari atau bertepatan dengan libur panjang memasuki bulan Ramadhan, instansinya juga telah mendapat tambahan sebanyak 85 ribu tabung elpiji bersubsidi, guna memenuhi kebutuhan liburan.

"Posisi elpiji bersubsidi tiga kilogram di Februari kemarin kita sudah mengajukan tambahan sebanyak 85 ribu tabung, dan terus kami pantau sampai dengan minggu pertama kemarin," katanya.

Dia mengatakan, pemda bersama Hiswana Migas selalu berkoordinasi untuk memetakan kondisi dan stok tabung gas di Bantul, guna mencegah kelangkaan di pasar, mengingat elpiji menjadi salah satu kebutuhan pokok penting di masyarakat.

Namun demikian, kata dia, sejauh ini untuk stok tabung gas tiga kilogram di Bantul aman, karena daerahnya sudah mendapat tambahan pasokan untuk kebutuhan libur awal Ramadhan.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026