PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menggelar Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk The Rise of Indonesia Tech Sovereignty di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (20/5). Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia di tengah derasnya arus transformasi digital global..

Melalui forum tersebut, Telkom mendorong penguatan ekosistem digital nasional berbasis tiga pilar utama, yakni cloud sovereignty, AI sovereignty, dan cybersecurity sovereignty. Ketiga aspek itu dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih mandiri, aman, sekaligus kompetitif.

Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam agenda ini, di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, serta Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas.

Hadir pula Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, hingga Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.

Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kedaulatan teknologi nasional. Isu sovereignty atau kedaulatan digital kini semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur, platform, dan teknologi asing.

Ketergantungan tersebut dinilai tak lagi sebatas persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, keamanan data, hingga kepentingan strategis nasional. Karena itu, penguatan sovereign digital ecosystem dipandang penting agar pengelolaan data, infrastruktur, kapabilitas kecerdasan buatan (AI), hingga sistem keamanan digital tetap berada dalam kepentingan dan kendali Indonesia.

Melalui forum ini, Telkom mendorong penguatan kolaborasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga dapat mengembangkan, mengelola, dan memonetisasi aset serta kapabilitas digital nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital global.

Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah menegaskan transformasi digital nasional tak cukup hanya berfokus pada percepatan adopsi teknologi, tetapi juga bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan," ujar Edwin.

Dari sisi keamanan siber dan perlindungan data nasional, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menekankan pentingnya penguatan kendali nasional terhadap data dan sistem digital strategis.

Menurutnya, data strategis nasional perlu dikelola dan berada dalam yurisdiksi Indonesia agar operasional, ownership, dan aspek pengamanannya dapat dikendalikan secara optimal.

"Termasuk di dalamnya penguasaan terhadap sistem enkripsi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan data nasional, dengan tetap terbuka terhadap perkembangan teknologi global," tandasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan bahwa momentum transformasi digital Indonesia harus menjadi titik balik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem teknologi global.

Seni menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem teknologi regional.

"Karena itu, penguatan cloud, AI, dan cybersecurity Indonesia menjadi fondasi penting agar data, intelligence, dan nilai ekonomi digital nasional dapat tumbuh serta memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia sendiri," ujar Seno.

Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 mengangkat berbagai isu strategis mulai dari sovereign cloud infrastructure, pengembangan AI berbasis konteks Indonesia, penguatan ketahanan siber nasional, hingga pembangunan kapasitas talenta digital nasional sebagai upaya memperkuat kemandirian dan daya saing teknologi Indonesia secara berkelanjutan.

Selain menjadi wadah dialog strategis lintas sektor, Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 juga menandai peluncuran Charter of Digital Sovereignty sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan ekosistem teknologi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Telkom turut memperkenalkan inisiatif AdyaCakra sebagai bagian dari pengembangan sovereign cloud, sovereign AI, dan sovereign cybersecurity guna mendorong peran Indonesia sebagai pengembang dan penggerak ekosistem digital regional.

"AdyaCakra diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam memperkuat fondasi digital sovereignty Indonesia, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global," tambah Seno.

Sebagai bagian dari arah strategi transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya sebagai orkestrator ekosistem digital nasional melalui pengembangan infrastruktur digital, platform, dan kapabilitas teknologi guna mendukung kebutuhan pasar akan layanan digital yang semakin meningkat secara optimal.

Visi kedaulatan teknologi ini sejalan dengan langkah nyata Telkom dalam mengadopsi dan mengembangkan kapabilitas AI melalui lima pilar AI Center of Excellence (AI CoE).

Untuk membangun ekosistem AI nasional, Telkom berkolaborasi dengan kampus untuk riset dan pengembangan talenta (AI Campus), ruang kreasi bagi developer (AI Playground), wadah kumpul komunitas (AI Connect), penyediaan solusi yang sudah teruji untuk masyarakat dan industri (AI Hub), hingga penerapan AI di internal perusahaan (AI Native).

Melalui inisiatif yang berkesinambungan, Telkom tidak hanya memperkuat perlindungan data dan kedaulatan digital nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan memacu penguasaan teknologi antariksa nasional melalui rencana peluncuran dua satelit NEO-1 dan NEI baru pada awal 2027. BRIN berambisi menjaga kedaulatan teknologi Indonesia di ruang angkasa.

Dalam forum Apsat 2026 International Conference yang digelar pada Selasa (12/5/2026), Kepala BRIN Arif Satria memaparkan instansinya tengah mempersiapkan satelit Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan satelit Nusantara Equatorial IoT (NEI). Keduanya dirancang untuk memperkuat pengamatan Bumi, pemantauan wilayah maritim, serta penyediaan layanan Internet of Things (IoT) di seluruh kepulauan tanah air.

“Ke depan, BRIN tengah mempersiapkan satelit Nusantara Earth Observation atau NEO-1 dan satelit Nusantara Equatorial IoT (NEI), yang keduanya direncanakan meluncur pada awal 2027,” ujar Arif di Jakarta.

Arif menambahkan satelit tersebut dirancang untuk mendukung pengamatan Bumi, pemantauan maritim, dan layanan Internet of Things di seluruh kepulauan Indonesia.

Arif juga berpendapat Indonesia perlu meredefinisi makna kedaulatan dalam konteks teknologi modern. Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner pada 1976 melalui proyek Palapa, ketergantungan pada teknologi luar masih sangat tinggi.

Saat ini, Indonesia mengoperasikan enam satelit serupa, namun tidak satu pun yang diproduksi di dalam negeri. Arif memandang kondisi tersebut sebagai refleksi posisi Indonesia yang masih berada di tahap menengah dalam "Tangga Teknologi Antariksa" (Space Technology Ladder).

“Dalam teknologi, kedaulatan bukanlah kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan,” katanya. Ia menekankan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk tidak hanya memiliki aset, tetapi juga menguasai kemampuan manufaktur dan operasional secara mandiri.

Sejauh ini, Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui pengembangan LAPAN-A1/TubSAT (2007), LAPAN-A2/ORARI (2015), dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB (2016). Keberhasilan Surya Satellite-1 pada 2022 sebagai CubeSat domestik pertama hasil kolaborasi BRIN dan Universitas Surya menjadi modal penting bagi misi NEO-1 dan NEI mendatang.

Upaya penguatan teknologi ini sejalan dengan meningkatnya daya tarik investasi di sektor kedirgantaraan nasional. Berdasarkan laporan kinerja keuangan industri satelit pada kuartal I/2026, tercatat pertumbuhan pendapatan rata-rata sektor konektivitas satelit mencapai 12,5% secara tahunan (year-on-year).

Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan solusi konektivitas di wilayah rural dan sektor pemerintahan. Laba bersih agregat dari operator satelit domestik juga menunjukkan tren positif, didukung oleh efisiensi operasional dan integrasi layanan hybrid.

Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan karpet merah bagi investor melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 kini secara resmi memasukkan manufaktur dan peluncuran satelit sebagai sektor bisnis yang mapan. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah keterbatasan investasi swasta dalam pembangunan industri manufaktur satelit yang lengkap.

Selain pengembangan satelit, pemerintah memajukan rencana pembangunan bandar antariksa di Pulau Biak. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk melayani peluncuran domestik maupun pasar internasional di kawasan regional.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pembukaan ekonomi antariksa ditargetkan menjadi tujuan utama pada 2045. Visi ini mencakup penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi dan otonomi strategis dalam tata kelola data berbasis ruang angkasa.

BRIN bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, sedang bersinergi dengan Bappenas untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam rencana aksi konkret. Arif mengingatkan pilihan kebijakan dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi pemimpin atau sekadar partisipan dalam ekonomi antariksa global di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) menegaskan akan mempertahankan regulasi teknologi blok tersebut, sebagai respons atas tekanan Amerika Serikat yang mendorong pelonggaran regulasi digital.

“Kami mengadopsi regulasi ini secara demokratis melalui proses legislasi yang sangat menyeluruh. Kami akan melindungi kedaulatan teknologi kami," ujar Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dikutip dari Bloomberg pada Selasa (16/12/2025).

Uni Eropa hingga kini masih berupaya mendapatkan pengecualian tarif dari Presiden Trump, meski telah sepakat menghapus seluruh bea masuk atas produk industri asal AS dan menerima tarif sebesar 15% atas hampir seluruh ekspornya.

Pejabat dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan Washington tidak akan menurunkan tarif baja dan aluminium asal Eropa kecuali Uni Eropa melonggarkan sebagian aturannya.

Trump sebelumnya mengkritik Uni Eropa, yang menurutnya dibentuk untuk merugikan AS, terkait surplus perdagangan barang serta hambatan non-tarif terhadap produk Amerika.

Trump secara khusus menyoroti regulasi digital Uni Eropa sebagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif yang menjadi sasaran kebijakan tarif resiprokal AS. Gedung Putih bahkan mengisyaratkan bahwa sanksi UE sebelumnya terhadap perusahaan AS diperlakukan layaknya pungutan bea masuk.

Sefcovic menyebut dirinya terus menjalin komunikasi dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick serta Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Sebelumnya, Lutnick mengatakan Uni Eropa perlu menyelesaikan sejumlah perkara hukum yang diajukan terhadap raksasa teknologi Amerika, termasuk Alphabet Inc. (Google), Microsoft Corp., dan Amazon.com Inc.

Meski mendapat tekanan dari Trump, Uni Eropa tetap melanjutkan penegakan aturan persaingan digital. Baru-baru ini, UE menjatuhkan denda masing-masing sebesar €500 juta (US$587 juta) kepada Apple Inc. dan €200 juta kepada Meta Platforms Inc.

Selain itu, Uni Eropa bulan ini juga mengenakan denda €120 juta terhadap platform media sosial X milik Elon Musk karena melanggar aturan moderasi konten UE yang kontroversial.

Wakil Presiden AS JD Vance sempat mengkritik kebijakan tersebut melalui unggahan di X, dengan menyatakan bahwa UE seharusnya mendukung kebebasan berbicara, bukan menyerang perusahaan Amerika.

Sebelumnya, UE juga menjatuhkan sanksi besar terhadap sejumlah perusahaan, termasuk denda lebih dari US$8 miliar kepada Google serta perintah terpisah kepada Apple untuk membayar tunggakan pajak sebesar €13 miliar kepada Irlandia. Namun, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hukum persaingan tradisional, bukan melalui Digital Markets Act.

Sefcovic menambahkan, sebagian pembicaraan dengan AS juga menyoroti ekspor mesin industri Eropa yang dibutuhkan Washington untuk membangun pabrik-pabrik baru. Namun, banyak eksportir Eropa menahan pengiriman karena khawatir terkena denda.

“Jika Amerika ingin melakukan reindustrialisasi, mereka membutuhkan mesin-mesin tersebut dan kami siap mengirimkannya,” ujar Sefcovic.

Namun, dia menyebut, volume ekspor sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali karena para eksportir mesin takut dikenai denda.

Jerman disebut mendorong tercapainya kesepakatan dengan AS guna melindungi sektor manufaktur dari tarif. Sefcovic mengungkapkan, sejumlah eksportir mesin bahkan sudah menghadapi denda yang signifikan.