LONDON - Pengambilan keputusan yang ceroboh dan ketidakmampuan untuk menyepakati isu-isu kunci telah membuat UE secara efektif tidak relevan di panggung global. Itu diungkapkan mantan kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, Josep Borrell.

Uni Eropa Kini Tak Lagi Relevan di Pangung Geopolitik, Ini 3 Alasannya

1. Adanya Hak Veto

Mantan diplomat top tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan penyiar Belgia RTBF pada hari Jumat, yang agak menggemakan sikap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pejabat tinggi tersebut, yang telah berkuasa sejak 2019, telah berulang kali mendesak blok tersebut untuk menghapus hak veto masing-masing negara anggota dan beralih ke pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat dalam isu-isu kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Proses pengambilan keputusan blok tersebut telah menjadi tidak memadai dalam kemampuannya untuk bereaksi terhadap situasi global yang terus berubah, kata Borrell, dengan alasan bahwa Uni Eropa "pada awalnya tidak dirancang untuk dunia tempat kita hidup saat ini".

“Aturan pengambilan keputusan tidak sesuai dengan percepatan sejarah. Kita terus ingin memutuskan secara bulat tentang peristiwa yang terjadi terlalu cepat dan sangat penting, dan kita hampir tidak pernah mencapai kesepakatan,” katanya, menambahkan bahwa sistem saat ini membuat blok tersebut "tidak terlalu relevan dengan politik internasional."

2. Tidak Adanya Persatuan

Tidak seperti von der Leyen dengan pendekatan pemungutan suara mayoritasnya, Borrell menyerukan pembentukan kelompok inti baru di dalam blok tersebut untuk memajukan posisi Uni Eropa di panggung global.

“Kita perlu membangun persatuan di dalam persatuan. Persatuan di dalam persatuan berarti bahwa dengan 27 anggota, bahkan dengan suara bulat, kita tidak akan melangkah lebih jauh. Kita tertahan. Dengan 27 anggota, kita tidak akan mencapai banyak hal. Jadi kita perlu menemukan kelompok inti lain. Bukan 27 anggota,” katanya.

3. Diperlukan Pemimpin yang Ingin Eropa Lebih Terintegrasi

Namun, mantan diplomat senior itu tidak menguraikan kriteria pasti untuk calon anggota kelompok tersebut, dengan menyatakan bahwa kelompok itu harus terdiri dari “beberapa orang yang benar-benar ingin maju dengan integrasi politik, ekonomi, dan militer” dan mereka “yang ingin melangkah lebih jauh, lebih cepat.”

Pekan lalu, gagasan untuk meninggalkan prinsip suara bulat Uni Eropa didukung oleh Berlin, dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul berpendapat bahwa peralihan ke pemungutan suara mayoritas bersyarat akan "membuat Uni Eropa mampu bertindak di bidang-bidang di mana saat ini harus tetap stagnan." Inisiatif ini telah didukung oleh setidaknya 12 negara anggota Uni Eropa, menurut Wadephul.

JAKARTA - Di tengah perlawanan keras terhadap Rusia , Uni Eropa (UE) justru mencatatkan rekor yang mengejutkan. Laporan terbaru dari lembaga riset energi IEEFA mengungkapkan, bahwa impor gas alam cair (LNG) Rusia oleh negara-negara Eropa melonjak drastis hingga 16% pada kuartal pertama 2026.

Langkah ini menjadi ironi besar, ketika Uni Eropa mengutuk agresi Rusia ke Ukraina, mereka justru menjadi salah satu penyokong dana terbesar bagi kas Kremlin. Semua itu akibat ketidakmampuan Eropa mencari alternatif energi di tengah blokade global yang dipicu perang AS-Israel versus Iran .

Meskipun UE memiliki target ambisius untuk menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027, kenyataan di lapangan berkata lain. Impor LNG Rusia melonjak naik 16% dibanding tahun lalu. Prancis, Spanyol, dan Belgia menjadi pintu masuk utama pengiriman gas Rusia ke benua biru -julukan Eropa-.

Sepanjang tahun 2025 saja, UE menghabiskan 12,6 miliar euro (sekitar Rp215 triliun) untuk membeli gas pipa dan LNG dari Rusia. Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka

Mengapa Eropa justru kembali ke pelukan Rusia? Jawabannya ada pada Selat Hormuz. Blokade di jalur maut tersebut telah melumpuhkan ekspor gas dari Qatar, yang selama ini menjadi andalan Eropa.

Dengan hilangnya pasokan dari Timur Tengah, Eropa tidak punya pilihan selain bergantung pada dua raksasa, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi



"Perang di Timur Tengah telah meninggalkan Eropa dalam posisi terjepit dan semakin bergantung pada dua pemasok LNG terbesarnya, AS dan Rusia," ujar Ana Maria Jaller-Makarewicz, analis energi utama di IEEFA.

Terjebak Harga Mahal Amerika

Laporan tersebut juga memberikan peringatan keras. Jika Eropa terus menjauh dari Rusia, mereka akan jatuh ke dalam ketergantungan total terhadap Amerika Serikat. Diprediksi Amerika akan menguasai 80% impor LNG Eropa pada tahun 2028.

Namun ada bahaya yang mengintai, mengingat LNG asal Amerika Serikat rata-rata memiliki harga yang paling mahal bagi pembeli di Eropa, yang berisiko memperburuk krisis biaya hidup di sana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Oil Terminal Karimun (OTK) memberikan respons atas aksi Uni Eropa (UE) yang merilis daftar entitas yang disasar dalam paket sanksi terbaru lantaran memiliki hubungan dengan Rusia.
Dalam paket sanksi ke-20 UE terhadap Rusia, salah satu sanksi tercatat menyasar terminal minyak mentah atau oil terminal di pelabuhan wilayah Karimun, Kepulauan Riau.
Sanksi dijatuhkan karena terminal tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan armada bayangan atau shadow fleet dan upaya penghindaran batas harga minyak Rusia. Selain pelabuhan di Karimun, UE juga mengenakan sanksi yang sama terhadap dua pelabuhan Rusia, yaitu Murmansk dan Tuapse.
"Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia [Murmansk dan Tuapse] serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga [Terminal Minyak Karimun, di Indonesia] karena hubungannya dengan armada gelap dan penghindaran batasan harga minyak," demikian tulis pengumuman Uni Eropa dalam situs resminya, dikutip Senin (27/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, PT OTK mengatakan bahwa referensi ke “Terminal Minyak Karimun, Indonesia” telah banyak disalahpahami.
Pertama, OTK mengklarifikasi sejak awal bahwa baik PT Oil Terminal Karimun maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini. Menurut perusahaan, referensi yang dimaksud hanya berkaitan dengan daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran mengenai pelabuhan dan infrastruktur.
"OTK menekankan bahwa 'Karimun Oil Terminal, Indonesia' bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Oil Terminal Karimun, juga bukan sebutan perusahaan dari OTK, dan tidak merupakan, atau tidak boleh diartikan sebagai, sebutan PT Oil Terminal Karimun sebagai badan hukum yang dikenai sanksi," tulis perusahaan dalam situs resmi mereka.
OTK mengaku tidak menerima dasar faktual untuk penyertaan referensi ini. Menurut perusahaan, referensi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi OTK, pihak-pihak terkaitnya, dan bisnis sah yang dilakukan di fasilitas tersebut di bawah yurisdiksi dan kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia.
"OTK dengan tegas menolak anggapan bahwa pihaknya secara sadar berpartisipasi dalam penghindaran sanksi, aktivitas armada bayangan, praktik pengiriman yang menipu, dokumentasi kargo palsu, atau aktivitas apa pun yang bertujuan untuk melemahkan sanksi atau peraturan maritim yang berlaku," kata perusahaan.
Untuk membantu pelanggan, bank, perusahaan asuransi, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami implikasi hukum sebenarnya dari paket sanksi UE ini, OTK menjabarkan posisi di bawah tiga tingkatan berbeda dari kerangka sanksi Uni Eropa.
Pertama, badan hukum yang dikenai sanksi/pihak yang diblokir. Kategori ini mencakup tindakan pembekuan aset dan tindakan pembatasan langsung terhadap perusahaan atau orang tertentu. OTK pun menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Kedua, operator atau perusahaan terdaftar yang dikenai pembatasan langsung. Kategori ini mencakup perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, operator kapal, atau pihak lawan lainnya yang tunduk pada pembatasan khusus UE. OTK kembali menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Ketiga, infrastruktur yang terdaftar/lokasi yang dirujuk. Kategori ini mencakup pelabuhan, bendungan, atau infrastruktur yang dirujuk dalam lampiran untuk keperluan Pasal 5ae.
Perusahaan menjelaskan bahwa inilah kategori tempat “Terminal Minyak Karimun, Indonesia ” muncul. OTK menekankan bahwa kata-kata ini bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Terminal Minyak Karimun maupun nama hukum fasilitasnya.
Menurut perusahaan, ini adalah deskripsi infrastruktur atau referensi lokasi dan tidak boleh diartikan sebagai penunjukan hukum atau pengesahan PT Terminal Minyak Karimun.
"Oleh karena itu, OTK belum ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi. Peraturan UE tidak memberlakukan pembekuan aset terhadap OTK, tidak menetapkan OTK sebagai orang atau perusahaan yang dikenai sanksi, dan tidak menyatakan bahwa OTK dimiliki, dikendalikan, dioperasikan oleh, atau bertindak atas nama pihak yang dikenai sanksi," jelas OTK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.

PARIS - Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu mendanai pertahanan Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung dengan Rusia pada Jumat pagi.

Sebagai gantinya, 90 miliar euro (USD106 miliar) akan berasal dari pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh 23 dari 27 negara anggota Uni Eropa. Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko diberikan pengecualian agar kesepakatan tersebut dapat disahkan setelah berbulan-bulan perdebatan dan diskusi yang menegangkan pada Kamis malam.

Diperkirakan Ukraina akan membutuhkan tambahan 136 miliar euro ($159 miliar) selama dua tahun ke depan, jika ingin menghindari kebangkrutan pada bulan April, yang menyebabkan Komisi Eropa mengajukan rencana untuk memanfaatkan beberapa aset bank sentral Rusia yang dibekukan yang dipegang oleh blok tersebut.

Namun Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menolak untuk menyetujui hal ini tanpa "jaminan yang kuat" bahwa Belgia, tempat sebagian besar aset Rusia disimpan, akan dilindungi dari potensi pembalasan hukum Rusia.

Belgia memperkirakan mereka bisa berhutang miliaran euro jika Moskow berhasil menggugat Euroclear – penyedia Infrastruktur Pasar Keuangan (FMI) di Zona Euro – tempat dana tersebut disimpan.

Hongaria dan Slovakia juga telah menyatakan penentangan keras terhadap rencana tersebut, dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyebut rencana itu sebagai "jalan buntu".

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa menggunakan aset beku untuk membiayai Ukraina sama dengan pencurian.

Uni Eropa Makin Semena-mena, Aset Milik 31 Negara Dibekukan

1. Semua Dipicu Ukraina

Berdasarkan rencana tersebut, Uni Eropa akan meminjam dari Euroclear – lembaga kliring yang berbasis di Belgia yang memegang aset lebih dari 40 triliun euro (USD47 triliun) – untuk memberikan pinjaman awal sebesar 90 miliar euro (USD106 miliar) kepada Ukraina. Ini setara dengan sekitar dua pertiga dari kebutuhan pendanaan Ukraina hingga tahun 2027.

Pinjaman tersebut hanya perlu dikembalikan ke Uni Eropa jika Rusia setuju untuk membayar ganti rugi perang kepada Ukraina. Kerugian akibat perang diperkirakan sekitar $524 miliar untuk biaya rekonstruksi, menurut Parlemen Eropa.

2.Fokusnya pada Rusia

Lebih dari 289,5 miliar euro (USD339,3 miliar) aset Rusia telah dibekukan oleh negara-negara Barat sejak invasi Ukraina tahun 2022, dengan Uni Eropa menyimpan 209 miliar euro (USD247 miliar) di antaranya. Belgia memegang bagian terbesar, yaitu 180 miliar euro (USD210 miliar).

Belgia memiliki 180 miliar euro (USD210 miliar)

Jepang memiliki 28 miliar euro (USD32,8 miliar)

Inggris memiliki 27 miliar euro (USD31,6 miliar)

Prancis memiliki 19 miliar euro (USD22,3 miliar)

Kanada memiliki 15,1 miliar euro (USD17,7 miliar)

Luksemburg memiliki 10 miliar euro (USD11,7 miliar)

Swiss memiliki 6,2 miliar euro (USD7,3 miliar)

Amerika Serikat memiliki 4,3 miliar euro (USD5 miliar)

3. Uni Eropa Tak Satu Suara

Selain Belgia, sejumlah negara anggota Uni Eropa menentang rencana tersebut, dengan Belgia menyatakan kekhawatiran bahwa penggunaan aset yang dibekukan tanpa jaminan kuat dari Uni Eropa adalah "sangat salah".

Belgia memperingatkan bahwa Moskow dapat membalas dengan menargetkan properti Belgia di Rusia, sementara negara-negara yang bersahabat dengan Rusia juga dapat mengajukan klaim hukum terhadap Euroclear.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyebut proposal itu sebagai "bodoh", dan mengatakan bahwa memanfaatkan aset Rusia berisiko semakin memper escalating konflik di Ukraina.

Ia mengatakan kepada wartawan: “Ada dua negara yang sedang berperang – bukan Uni Eropa, [melainkan] Rusia dan Ukraina – dan Uni Eropa ingin mengambil uang dari salah satu pihak yang bertikai dan kemudian memberikannya kepada pihak lain.

“Ini sama saja dengan melangkah ke dalam perang.” Perdana Menteri Belgia benar, kita seharusnya tidak melakukan itu,” katanya.

4. Aset dari 31 Negara Dibekukan Uni Eropa

Meskipun Rusia adalah negara non-Eropa yang paling menonjol dengan aset signifikan yang dibekukan di Eropa, beberapa negara lain di luar Eropa juga dikenai pembekuan aset berdasarkan rezim sanksi Uni Eropa.

Meskipun situasi Rusia unik karena Uni Eropa telah membekukan cadangan Bank Sentralnya, sebagian besar negara lain dalam daftar ini terutama memiliki aset milik pejabat pemerintah, oligarki, atau perusahaan milik negara tertentu yang dibekukan, bukan seluruh cadangan nasional mereka.

Menurut pelacak sanksi Komisi Eropa, Uni Eropa telah memberlakukan pembekuan aset di setidaknya 31 negara. Banyak langkah tersebut diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian diimplementasikan oleh Uni Eropa, sementara pembekuan aset lainnya terjadi langsung sebagai akibat dari keputusan Uni Eropa, termasuk yang terkait dengan Venezuela.

Pada tahun 2017, Uni Eropa membekukan aset entitas dan individu Venezuela sebagai tanggapan atas runtuhnya pemerintahan demokratis dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut di bawah Presiden Nicolas Maduro. Secara khusus, Uni Eropa menargetkan individu yang melakukan pelanggaran serius, dan Dewan Eropa baru-baru ini memperpanjang langkah-langkah ini hingga Januari 2027.

Pada tahun 2013, Dewan Eropa memutuskan untuk memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Suriah, termasuk pembekuan aset dan pembatasan keuangan. Ini termasuk larangan bagi negara-negara anggota untuk membuat komitmen baru untuk hibah, bantuan keuangan, atau pinjaman lunak kepada Pemerintah Suriah.

Langkah-langkah ini diberlakukan sebagai protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah rezim Bashar al-Assad, yang akhirnya digulingkan pada Desember tahun lalu. Pada tahun 2014, langkah-langkah tersebut diperluas untuk mencakup individu atau entitas mana pun yang mendukung rezim dan produksi senjata kimia.

Setelah penggulingan pemerintah pada Desember 2024, Uni Eropa menangguhkan beberapa langkah ini untuk membantu mendukung transisi politik di Suriah, tetapi tetap mempertahankan pembekuan aset terhadap rezim Assad dan perdagangan narkoba.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) menegaskan akan mempertahankan regulasi teknologi blok tersebut, sebagai respons atas tekanan Amerika Serikat yang mendorong pelonggaran regulasi digital.

“Kami mengadopsi regulasi ini secara demokratis melalui proses legislasi yang sangat menyeluruh. Kami akan melindungi kedaulatan teknologi kami," ujar Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dikutip dari Bloomberg pada Selasa (16/12/2025).

Uni Eropa hingga kini masih berupaya mendapatkan pengecualian tarif dari Presiden Trump, meski telah sepakat menghapus seluruh bea masuk atas produk industri asal AS dan menerima tarif sebesar 15% atas hampir seluruh ekspornya.

Pejabat dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan Washington tidak akan menurunkan tarif baja dan aluminium asal Eropa kecuali Uni Eropa melonggarkan sebagian aturannya.

Trump sebelumnya mengkritik Uni Eropa, yang menurutnya dibentuk untuk merugikan AS, terkait surplus perdagangan barang serta hambatan non-tarif terhadap produk Amerika.

Trump secara khusus menyoroti regulasi digital Uni Eropa sebagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif yang menjadi sasaran kebijakan tarif resiprokal AS. Gedung Putih bahkan mengisyaratkan bahwa sanksi UE sebelumnya terhadap perusahaan AS diperlakukan layaknya pungutan bea masuk.

Sefcovic menyebut dirinya terus menjalin komunikasi dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick serta Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Sebelumnya, Lutnick mengatakan Uni Eropa perlu menyelesaikan sejumlah perkara hukum yang diajukan terhadap raksasa teknologi Amerika, termasuk Alphabet Inc. (Google), Microsoft Corp., dan Amazon.com Inc.

Meski mendapat tekanan dari Trump, Uni Eropa tetap melanjutkan penegakan aturan persaingan digital. Baru-baru ini, UE menjatuhkan denda masing-masing sebesar €500 juta (US$587 juta) kepada Apple Inc. dan €200 juta kepada Meta Platforms Inc.

Selain itu, Uni Eropa bulan ini juga mengenakan denda €120 juta terhadap platform media sosial X milik Elon Musk karena melanggar aturan moderasi konten UE yang kontroversial.

Wakil Presiden AS JD Vance sempat mengkritik kebijakan tersebut melalui unggahan di X, dengan menyatakan bahwa UE seharusnya mendukung kebebasan berbicara, bukan menyerang perusahaan Amerika.

Sebelumnya, UE juga menjatuhkan sanksi besar terhadap sejumlah perusahaan, termasuk denda lebih dari US$8 miliar kepada Google serta perintah terpisah kepada Apple untuk membayar tunggakan pajak sebesar €13 miliar kepada Irlandia. Namun, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hukum persaingan tradisional, bukan melalui Digital Markets Act.

Sefcovic menambahkan, sebagian pembicaraan dengan AS juga menyoroti ekspor mesin industri Eropa yang dibutuhkan Washington untuk membangun pabrik-pabrik baru. Namun, banyak eksportir Eropa menahan pengiriman karena khawatir terkena denda.

“Jika Amerika ingin melakukan reindustrialisasi, mereka membutuhkan mesin-mesin tersebut dan kami siap mengirimkannya,” ujar Sefcovic.

Namun, dia menyebut, volume ekspor sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali karena para eksportir mesin takut dikenai denda.

Jerman disebut mendorong tercapainya kesepakatan dengan AS guna melindungi sektor manufaktur dari tarif. Sefcovic mengungkapkan, sejumlah eksportir mesin bahkan sudah menghadapi denda yang signifikan.

BRUSSEL - Negara-negara Uni Eropa (UE) sepakat membekukan aset Bank Sentral Rusia yang disimpan di Eropa untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Langkah itu dilaporkan Reuters pada hari Jumat (12/12/2025).

Aset yang dibekukan tersebut bernilai 210 miliar euro (USD246 miliar), menurut laporan tersebut.

Pembekuan tanpa batas waktu sebagai pengganti pemungutan suara setiap enam bulan mengenai masalah ini dikatakan untuk "menghilangkan risiko" anggota blok yang menentang, Hongaria dan Slovakia, yang dapat menghambat rencana Brussel.

Perdana Menteri (PM) Hongaria Viktor Orban menuduh Uni Eropa telah melangkah "melewati batas" dengan mengizinkan aset Rusia dibekukan melalui pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat dari 15 dari 27 negara anggota.

Dia memperingatkan ini akan "menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Uni Eropa," dan menekankan protes Hongaria atas keputusan tersebut, dan rencana untuk "melakukan yang terbaik untuk memulihkan situasi yang sah."

Sebelumnya pada hari Jumat, Bank Sentral Rusia mengecam rencana Uni Eropa untuk menggunakan asetnya guna menerbitkan pinjaman perang kepada Ukraina hingga tahun 2026 dan 2027 sebagai tindakan ilegal, dan memperingatkan Moskow berhak untuk menanggapi.

"Mekanisme penggunaan langsung dan tidak langsung aset Bank Sentral Rusia, serta bentuk-bentuk penggunaan aset Bank Sentral Rusia yang tidak sah lainnya, adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional, dan melanggar prinsip kekebalan kedaulatan aset," ungkap Bank tersebut.

Secara terpisah pada hari Jumat, Bank Sentral mengajukan gugatan terhadap Euroclear, lembaga kliring dan penyimpanan sekuritas yang berbasis di Brussels yang menyimpan sebagian besar aset Rusia yang dibekukan, di pengadilan Moskow.

Keputusan Uni Eropa ini muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump menegosiasikan penyelesaian krisis Ukraina, termasuk apa yang dilaporkan Wall Street Journal sebagai rencana membuka dana Rusia yang dibekukan dan mencoba memulihkan kerja sama energi antara Moskow dan Eropa.

LONDON - Uni Eropa berencana meluncurkan pusat terpusat untuk memantau dan melawan apa yang disebutnya "disinformasi" asing. Itu terungkap dalam dokumen yang bocor yang dilihat oleh Guardian. Para kritikus telah lama memperingatkan bahwa inisiatif Brussels merupakan pelembagaan rezim sensor.

Menurut proposal Komisi Eropa, yang akan diterbitkan pada 12 November, apa yang disebut Pusat Ketahanan Demokratis akan berfungsi sebagai bagian dari strategi "perisai demokrasi" yang lebih luas, yang diajukan oleh Presiden Komisi Ursula von der Leyen menjelang pemilihan umum Eropa 2024.

Partisipasi dalam pusat ini bersifat sukarela, dan Komisi telah menyambut "mitra yang sepaham" di luar blok tersebut, termasuk Inggris dan negara-negara yang ingin bergabung.

Draf tersebut menuduh Rusia meningkatkan "serangan hibrida" dengan menyebarkan narasi palsu, sekaligus menunjuk Tiongkok sebagai ancaman lain – menuduh Beijing menggunakan firma humas dan influencer media sosial untuk memajukan kepentingannya di seluruh Eropa.

"Dengan menyebarkan narasi yang menyesatkan, terkadang termasuk manipulasi dan pemalsuan fakta sejarah, mereka mencoba mengikis kepercayaan pada sistem demokrasi," demikian yang dikutip oleh The Guardian, meskipun dokumen tersebut hanya memberikan sedikit bukti substansial.

Komisi membingkai langkah tersebut sebagai respons defensif terhadap campur tangan asing, dengan mencontohkan pembatalan kontroversial pemilihan presiden Rumania tahun 2024 sebagai salah satu contohnya.

Namun, pendiri Telegram, Pavel Durov, mencatat bahwa Uni Eropa, khususnya intelijen Prancis, yang menekannya untuk menyensor konten konservatif selama pemilu di Rumania dan Moldova, mengecam blok tersebut karena melancarkan "perang salib" melawan kebebasan berbicara.

Pusat baru ini akan menambah jaringan alat Uni Eropa yang terus berkembang untuk memantau dan memoderasi informasi, dan diharapkan dapat bekerja sama dengan pemeriksa fakta yang konon "independen" dan bahkan berkoordinasi dengan influencer daring untuk mempromosikan konten yang selaras dengan kebijakan Brussel.

Proposal ini sesuai dengan kerangka penegakan yang lebih luas dari Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang mengamanatkan penghapusan "konten berbahaya" dan telah menuai kritik keras dari para pendukung kebebasan berbicara.

Washington, yang pernah menjadi mitra dalam pemantauan "disinformasi" bersama melalui Pusat Keterlibatan Global yang kini telah ditutup, kini telah menjauhkan diri dari dorongan regulasi Uni Eropa. Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menggambarkan inisiatif blok tersebut sebagai "Orwellian," dengan menyatakan bahwa "sensor bukanlah kebebasan" dan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu hanya berfungsi untuk melindungi para pemimpin Eropa "dari rakyat mereka sendiri."

"Jika Anda mencalonkan diri karena takut pada pemilih Anda sendiri, Amerika tidak dapat berbuat apa-apa untuk Anda," ujar Wakil Presiden AS J.D. Vance pada Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari, merujuk pada pemilu Rumania.

"Jika demokrasi Anda dapat dihancurkan dengan iklan digital senilai beberapa ratus ribu dolar dari negara asing, maka demokrasi Anda sebenarnya tidak terlalu kuat sejak awal."

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan secara resmi mengadopsi paket sanksi ke-19 terhadap Rusia pada Kamis (23/10/2025), sebagai bagian dari respons atas perang yang terus berlangsung di Ukraina. Paket terbaru ini mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) asal Rusia.

Keputusan ini diambil setelah 27 negara anggota Uni Eropa mencapai konsensus pada Rabu malam, menyusul keputusan Slovakia untuk mencabut keberatannya terhadap rancangan sanksi tersebut.

"Itu adalah paket yang signifikan karena menargetkan sumber pendapatan utama Rusia melalui langkah-langkah baru di sektor energi, keuangan, dan perdagangan," ujar Presidensi bergilir Uni Eropa dari Denmark dalam pernyataan resminya, dilansir Reuters.

Larangan impor LNG Rusia akan diberlakukan dalam dua tahap. Untuk kontrak jangka pendek, penghentian akan berlaku dalam waktu enam bulan ke depan. Sementara untuk kontrak jangka panjang, larangan penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Langkah ini mempercepat satu tahun lebih awal dari peta jalan Komisi Eropa yang sebelumnya menargetkan penghentian total ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia pada 2028.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut keputusan tersebut sebagai "langkah penting menuju penghentian total ketergantungan energi Uni Eropa terhadap Rusia."

Selain larangan LNG, paket sanksi ke-19 ini juga memperkenalkan sejumlah langkah baru yang menargetkan sumber keuangan dan jaringan dukungan Rusia di luar negeri.

Dalam pernyataannya di platform X, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa sanksi ini menyasar bank-bank Rusia, bursa kripto, serta sejumlah entitas di India dan Tiongkok yang diduga membantu Moskow menghindari pembatasan ekonomi internasional.

"Uni Eropa membatasi pergerakan para diplomat Rusia untuk melawan upaya destabilisasi. Semakin sulit bagi Putin untuk mendanai perang ini," tulis Kallas.

Langkah tersebut termasuk pembatasan pergerakan diplomatik Rusia di dalam wilayah Uni Eropa, di mana diplomat Rusia kini hanya akan diizinkan melakukan perjalanan dalam radius tertentu dari lokasi kerja resminya.

Langkah ini dimaksudkan untuk menghambat aktivitas intelijen dan kampanye pengaruh Rusia di Eropa.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]