Bisnis.com, JAKARTA - Riset terbaru dari para ekonom Goldman Sachs menemukan bahwa AI sudah memakan korban karena menyebabkan banyak PHK di AS.

Menurut laporan seperti dikutip dari Yahoo Finance, AI menghilangkan sekitar 16.000 pekerjaan bersih per bulan selama setahun terakhir, dengan dampak terberat dirasakan oleh Generasi Z dan pekerja tingkat pemula.

Analisis Goldman menunjukkan bahwa pergantian pekerjaan oleh AI telah menghilangkan sekitar 25.000 pekerjaan per bulan dalam setahun terakhir.

Sementara penambahan AI telah menambah sekitar 9.000 pekerjaan dan berpotensi akan menyebabkan badai PHK lanjutan.

Temuan-temuan tersebut, yang dimuat dalam catatan Goldman Sachs US Daily yang ditulis oleh ekonom Elsie Peng, mewakili salah satu upaya paling rinci hingga saat ini untuk memisahkan dua efek AI yang saling bertentangan terhadap lapangan kerja.

Ketika AI menggantikan pekerja manusia sepenuhnya dan ketika AI membuat pekerja yang ada menjadi lebih produktif dan bahkan dapat memperluas perekrutan.

Para ekonom Goldman menggabungkan skor paparan AI standar dengan indeks komplementaritas yang dikembangkan oleh para ekonom IMF untuk membangun kerangka kerja baru.

Berdasarkan model tersebut, suatu pekerjaan mendapat skor tinggi pada risiko substitusi alias digantikan AI ketika AI dapat menangani sebagian besar tugas intinya, seperti petugas klaim asuransi dan penagih hutang.

Akan tetapi penilaian manusia, kehadiran fisik, atau keahlian khusus tetap penting, seperti pengacara, manajer konstruksi, dan dokter.

Generasi Z paling terdampak

Pada pekerjaan yang paling rentan terhadap penggantian oleh AI, kesenjangan tingkat pengangguran antara pekerja tingkat pemula (mereka yang berusia di bawah 30 tahun) dan pekerja berpengalaman (usia 31–50 tahun) telah melebar tajam dibandingkan dengan rata-rata sebelum pandemi.

Kesenjangan upah juga memburuk, dengan analisis regresi Goldman memperkirakan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam paparan substitusi AI memperlebar kesenjangan upah antara pekerja pemula dan berpengalaman sekitar 3,3 poin persentase.

Dinamika ini mencerminkan kerentanan struktural yang melekat pada cara kaum muda memasuki dunia kerja.

Pekerja Generasi Z terkonsentrasi secara tidak proporsional pada jenis peran rutin, kerah putih, dan administratif seperti entri data, layanan pelanggan, dukungan hukum, penagihan, yang paling baik diotomatisasi oleh AI.

Tanpa pengalaman yang terakumulasi dan penilaian khusus yang melindungi pekerja senior, mereka memiliki sedikit perlindungan terhadap penggantian.

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan nilai alfa maksimal yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 0,9, dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa penentuan nilai alfa tertinggi dalam formula perhitungan UMP dan UMSP 2026 tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah yang terjadi di Jawa Timur.

“Agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan dan lancar. Untuk UMP dan UMK nanti kami berharap sesuai amanah putusan MK dan PP itu, [pemerintah] tidak mengambil alfa terendah. Jangan sampai politik upah murah terjadi karena yang digunakan adalah alfa terendah. Maka ini ada rentang 0,9,” ungkap Jazuli kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Ia juga berujar bahwa permintaan penggunaan alfa tertinggi dari serikat buruh kepada gubernur tersebut adalah sesuatu yang berdasar.

Sebab, standar minimum kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja di Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebesar Rp3,5 juta per pekerja per bulan.

“Saya berharap UMP Jawa Timur 2026 tidak ada lagi daerah yang miskin atau dimiskinkan karena upah minimum yang berada di bawah KHL. Jangan sampai ada kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang upahnya kurang dari Rp3,5 juta,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, keputusan sepenuhnya terkait penetapan UMP dan UMSP 2026 berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Menurut kami, bagi daerah yang upahnya di atas KHL, gubernur bisa menerapkan alfa terendah. Misalnya daerah ring satu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan itu hampir Rp5 juta saat KHL Jatim Rp3,5 juta. Jangan sampai gubernur mengambil angka minimal. Ini ujian sesungguhnya bagi gubernur sejauh mana political will dan keberpihakannya,” bebernya.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan secara langsung, di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

“Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisih UMK-nya sampai Rp2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya terlalu jauh. Inilah fakta di lapangan yang harus menjadi evaluasi,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah hingga nasional.

“Mari dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal persentase, tetapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025). Mereka menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp 6 juta, sesuai tuntutan dalam aksi yang berlangsung di area Balai Kota.

Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas tingginya biaya hidup di Jakarta yang dinilai semakin memberatkan pekerja. Para buruh menilai bahwa kenaikan signifikan menjadi Rp 6 juta merupakan angka yang wajar untuk menjamin kebutuhan hidup layak di ibu kota.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jakarta, Yusuf Suprapto, mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta saat ini merupakan yang terendah dibanding Kabupaten Bekasi dan Karawang. Padahal, Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional, sehingga dinilai harus memiliki standar upah yang tinggi.

"Masa ada provinsi yang besar, kemudian juga menjadi ibu kota, bahkan kota global katanya, tetapi upahnya masih di bawah atau kalah jauh dibandingkan dengan daerah penyangga," kata Yusuf di lokasi, Senin siang WIB.

Karena itu, ia mewakili, sekitar 24 federasi pekerja meminta Pemprov Jakarta bisa menaikkan UMP DKI 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya bersama serikat pekerja lain tengah mendorong agar penetapan upah minimum tahun ini tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu lebar antarwilayah.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Kami tidak ingin ada disparitas upah yang sangat jauh antara satu daerah dengan satu daerah. Saya ambil contoh Subang dengan Karawang bedanya hampir Rp 1,6 juta, sedangkan jaraknya hanya sekian kilometer,” ujar Andi Gani.

Menurutnya, disparitas tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan formula upah agar sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

“Nah ini kan disparitasnya kita hindari formulasi pengupahan seperti apa karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kan berbeda-beda,” katanya.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan sejumlah formulasi terkait penghitungan upah.

“Menaker sudah menyampaikan formulasinya. Dari angka-angkanya, Bung Iqbal misalnya di angka 8–10%. Kami KSPSI 7,5–8,5%. Itu kan dengan alasan masing-masing. Karena kan ada KHL, kehidupan layak bagaimana cara menghitung itemnya, apa saja berapa item yang dicantumkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa usulan buruh mengacu pada gabungan beberapa indikator utama.

“Formulasi yang sudah ada adalah pertumbuhan ekonomi, indeks ekonomi, inflasi, dan juga KHL itu. Digabung lah, lalu dari KSPSI kita menghitung di angka sampai mencapai 8,5%. Kalau Bung Said Iqbal sampai 10,5% itu kan semua hak demokrasi siapapun. Nanti kan kita akan duduk bersama, yang terpenting kondusif, tidak perlu ada sesuatu hal yang tidak membuat kondusif,” ujarnya.

Meski begitu, Andi Gani menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum menetapkan angka final terkait besaran upah minimum.

“Belum ada angka pasti. Sekarang kan ada Dewan Pengupahan di daerah bersama nasional, Dewan Pengupahan Nasional itu kan berasal dari pengusaha, pemerintah, dan dari buruh. Dan mereka yang dari buruh dari serikat pekerja seperti Pak Bupati ada di DPKab, yang di DPKab, DPNas, dan Dewan Provinsi melaporkan ke kami sebagai Presiden buruh. Perkembangannya seperti apa, karena masing-masing kan berbeda sama sekali,” pungkasnya.