Bisnis.com, SURABAYA – Unsur serikat buruh di Provinsi Jawa Timur menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menegaskan bahwa besaran upah minimum yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023.

"Buruh kecewa dengan penetapan UMP Jatim tahun 2026 yang hanya sebesar Rp. Rp2.446.880,68. Nilai ini masih jauh dari KHL Jatim tahun 2025 yang nilainya sebesar Rp3.575.938,00," ungkap Nuruddin, Rabu (24/12/2025).

Dirinya menyebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023 tersebut seharusnya dipatuhi pemerintah daerah dengan menetapkan besaran upah minimum selaras dengan standar kehidupan layak bagi para buruh.

"Hari ini ribuan buruh Jatim kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar lagi. Menuntut perubahan nilai UMP Jatim tahun 2026 dan mengawal penetapan UMK di Jatim tahun 2026," tegasnya.

Untuk itu, buruh menuntut kepada Gubernur Khofifah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur menggunakan rumus perhitungan alfa tertinggi, yakni 0,9.

"Buruh menghendaki dalam menetapkan UMK di Jatim tahun 2026, gubernur menggunakan nilai Alfa 0,9, sebagaimana rekomendasi Dewan Pengupahan Jatim unsur serikat pekerja/serikat buruh," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Angka upah minimum tersebut naik sebesar Rp140.895 atau 6,11% bila dibanding dengan besaran UMP Jawa Timur 2025, yakni sebesar Rp2.305.985.

Penetapan upah minimum tersebut telah termaktub pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang telah diteken Khofifah pada Selasa (23/12/2025) malam.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," bunyi SK Gubernur Jawa Timur dalam Diktum Kesatu.

Dalam SK tersebut juga tertulis sejumlah ketentuan yang berlaku usai penetapan UMP 2026. Antara lain pada poin a tertulis bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Selanjutnya pada poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Selain itu, pada poin c tertulis bahwa dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," terang SK tersebut.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp2.446.880,68 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim 2025 yakni sebesar Rp2.305.985.

Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Khofifah Selasa (23/12) malam.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68," bunyi SK Gubernur Jatim dalam Diktum Kesatu.

Dalam SK tersebut juga tertulis sejumlah ketentuan yang berlaku setelah penatapan UMP 2026. Antara lain pada poin a tertulis, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Kemudian poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Pada poin c, dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," tulis SK tersebut.

Khofifah mengatakan, penetapan UMP bukan sekadar angka administratif, melainkan hasil dari proses pertimbangan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi regional, inflasi, hingga masukan dari unsur pekerja dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan upah minimum harus mampu menjawab dua kepentingan besar sekaligus. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban melindungi pekerja agar memiliki penghasilan yang layak dan mampu menjaga daya beli. Di sisi lain, iklim investasi dan keberlangsungan usaha juga harus tetap terjaga.

"Keseimbangan ini menjadi kunci. Pemerintah hadir untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, sekaligus dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh," ujar Khofifah.

Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten/kota bersama dewan pengupahan akan merumuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan ekonomi daerah.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Angka upah minimum tersebut meningkat sebesar Rp140.895 bila dibanding dengan besaran UMP Jawa Timur 2025, yakni sebesar Rp2.305.985.

Penetapan upah minimum tersebut telah termaktub pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026, yang telah diteken Khofifah pada Selasa (23/12/2025) malam.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," bunyi SK Gubernur Jawa Timur dalam Diktum Kesatu.

Adapun SK tersebut juga menuangkan sejumlah ketentuan yang akan berlaku sesuai penetapan resmi UMP 2026.

Antara lain pada poin a tertulis bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Selanjutnya pada poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Selain itu, pada poin c tertulis bahwa dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," terang SK tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan nilai alfa maksimal yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 0,9, dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa penentuan nilai alfa tertinggi dalam formula perhitungan UMP dan UMSP 2026 tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah yang terjadi di Jawa Timur.

“Agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan dan lancar. Untuk UMP dan UMK nanti kami berharap sesuai amanah putusan MK dan PP itu, [pemerintah] tidak mengambil alfa terendah. Jangan sampai politik upah murah terjadi karena yang digunakan adalah alfa terendah. Maka ini ada rentang 0,9,” ungkap Jazuli kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Ia juga berujar bahwa permintaan penggunaan alfa tertinggi dari serikat buruh kepada gubernur tersebut adalah sesuatu yang berdasar.

Sebab, standar minimum kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja di Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebesar Rp3,5 juta per pekerja per bulan.

“Saya berharap UMP Jawa Timur 2026 tidak ada lagi daerah yang miskin atau dimiskinkan karena upah minimum yang berada di bawah KHL. Jangan sampai ada kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang upahnya kurang dari Rp3,5 juta,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, keputusan sepenuhnya terkait penetapan UMP dan UMSP 2026 berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Menurut kami, bagi daerah yang upahnya di atas KHL, gubernur bisa menerapkan alfa terendah. Misalnya daerah ring satu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan itu hampir Rp5 juta saat KHL Jatim Rp3,5 juta. Jangan sampai gubernur mengambil angka minimal. Ini ujian sesungguhnya bagi gubernur sejauh mana political will dan keberpihakannya,” bebernya.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan secara langsung, di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

“Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisih UMK-nya sampai Rp2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya terlalu jauh. Inilah fakta di lapangan yang harus menjadi evaluasi,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah hingga nasional.

“Mari dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal persentase, tetapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ribuan buruh atau pekerja di Provinsi Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Juru Bicara Gerakan Aksi Pekerja (GASPER) Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa buruh se-Jatim adalah untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Dalam aksi demonstrasi hari ini, ribuan buruh Jawa Timur menuntut penetapan UMP Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3.356.349," kata Jazuli, Kamis (27/11/2025).

Dirinya membeberkan, buruh se-Jatim menginginkan kenaikan UMP 2026 sebesar Rp3,35 juta tersebut didasarkan atas berbagai alasan serta landasan.

Jazul menjelaskan, UMP Jawa Timur tahun 2025 sebesar Rp2.305.985 menempati UMP terendah keempat secara nasional, dan berada di bawah nilai UMP 2025 Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp4.285.850.

"UMP Jawa Timur 2025 juga berada dibawah rata-rata UMP se-Indonesia tahun 2025, yang sebesar Rp3.315.761,65," tegasnya.

Jazuli juga menyebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'," bebernya.

Dirinya juga menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan juga telah disosialiasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur telah mencapai angka sebesar Rp3.038.305.

Oleh sebab itu, sebanyak kurang lebih 6.000 pekerja se-Jatim yang datang dari berbagai daerah dan serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Ribuan buruh tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, dan Malang," tegasnya.

Massa aksi rencananya akan berkumpul di Frontage Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jatim. Kemudian mereka akan melaksanakan salat dhuhur sebelum bergerak ke Kantor Gubernur Jatim.

Adapun rute yang dilewati yakni dari Frontage Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Wonokromo, lalu ke Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Embong Malang. Selanjutnya massa aksi akan berbelok ke Jalan Blauran, lalu bergegas menuju Jalan Bubutan, hingga tiba di Jalan Pahlawan.

"Sekitar pukul 14.00 WIB seluruh massa aksi sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk melakukan orasinya menyampaikan aspirasi," pungkasnya.