Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 yang berlaku mulai Kamis (1/1/2026).

Besaran UMP Aceh tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Aceh No. 500.15.14.1/1488/2025 yang diteken pada 30 Desember 2025.

UMP Aceh 2026 ditetapkan sebesar Rp3.932.552, naik sekitar 6,7% atau Rp246.346 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.685.616.

“Menetapkan Upah Minimum Provinsi [UMP] Aceh Tahun 2026 sebesar Rp3.932.552,00 atau tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah,” demikian termaktub dalam salinan dokumen tersebut, Selasa (6/12/2025).

Sementara itu, penetapan UMSP Aceh 2026 tertuang dalam Kepgub Aceh No. 500.15.14.1/1489/2025 yang juga ditandatangani pada 30 Desember 2025.

Keputusan tersebut mencantumkan bahwa UMSP Aceh 2026 berlaku bagi pekerja sektor perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak kelapa sawit, pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak serta pertambangan gas alam.

Lebih lanjut, besaran UMP dan UMSP Aceh 2026 ini berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pemerintahan Aceh juga melarang perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan untuk mengurangi atau menurunkan upah, serta dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut daftar besaran upah minimum Provinsi Aceh 2026:

• UMP Aceh 2026: Rp3.932.552

UMSP Aceh 2026 (per sektor):

• Perkebunan Buah Kelapa Sawit: Rp3.987.940
• Industri Minyak Kelapa Sawit: Rp3.987.940
• Pertambangan Batu Bara: Rp4.061.791
• Pertambangan Emas dan Perak: Rp4.061.791
• Pertambangan Gas Alam: Rp4.061.791

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp3.841.000 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 343 Tahun 2025.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari mengatakan UMP 2026 mengalami peningkatan 6,25% dibanding UMP 2025.

"Tahun 2025, UMP Papua Barat sebesar Rp3.615.000 dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp226.000," ujar Melkias seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, dia mengatakan pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 yang meliputi, industri semen Rp4.091.000 dan pertambangan gas alam Rp5.880.000.

Kemudian, subsektor pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, penggergajian kayu, veneer, industri kayu bakar, dan pelet kayu Rp3.991.000, serta industri minyak mentah kelapa sawit Rp3.991.000.

"Termasuk subsektor pembekuan ikan, industri pembekuan biota lainnya, industri pengolahan dan pengawetan lainnya, serta industri minyak ikan Rp3.991.000," ujar dia.

Dia menjelaskan bahwa UMP 2026 dan UMSP 2026 merupakan hasil penghitungan tim pakar Dewan Pengupahan Papua Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Besaran UMP maupun UMPS terlebih dahulu dilakukan pembahasan yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua Barat, dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Papua Barat.

"Tim pakar hanya menghitung besaran angka upah untuk dibahas. Teman-teman Apindo dan serikat buruh sudah sepakat, sehingga bisa ditetapkan," jelasnya.

Dia mengingatkan, seluruh perusahaan berskala menengah dan besar di Papua Barat wajib membayar upah pekerja sesuai besaran upah minimum yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2026.

UMP Papua Barat tahun 2026 berlaku untuk pekerja atau buruh dengan tingkat jabatan paling rendah dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

"Maka, UMP 2025 sudah tidak berlaku lagi. Perusahaan skala menengah ke atas wajib bayar upah pekerja sesuai nilai UMP 2026," katanya.

Melkias juga mengatakan bahwa seluruh pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses produksi, wajib menerima bayaran dari perusahaan sesuai UMSP 2026.

Pengusaha wajib menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan serta tingkat produktivitas, sebagai pedoman bagi buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

"Perusahaan sektoral juga wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah," ujar dia.

Dalam beleid tersebut, pembayaran upah minimum bagi pekerja harian lepas ditetapkan dalam bentuk upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran.

Perhitungan upah harian dilakukan dengan ketentuan, yakni bagi pekerja pada perusahaan dengan sistem enam hari kerja dalam seminggu, upah sehari sebesar upah minimum bulanan dibagi 25 hari kerja.

Sementara itu, bagi pekerja pada perusahaan dengan sistem lima hari kerja dalam seminggu, upah sehari sebesar upah minimum bulanan dibagi 21 hari kerja.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar sebesar 6,01 persen atau Rp277.205 menjadi Rp4.002.630 dari UMP 2025 sebesar Rp3.775.425.

"Saya sebagai Gubernur Sulawesi Utara menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.002.630 menggunakan alfa 0,8 dengan pengalian 6,018 persen, kenaikan Rp227.205," kata Yulius dalam yang diposting akun Instagramnya, Selasa (23/12).

Ia menyebut penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sulut 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025, yang ia teken pada 20 Desember 2025.

Penetapan UMP tersebut, kata Yulius, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2025 tentang Pengupahan.

Ia menjelaskan UMSP juga naik sekitar 6 persen, angkanya lebih besar dari UMP Sulut 2026.

"UMSP 2026 sebesar Rp4.102.696, menggunakan alfa 0,8 dengan pengali 6,018 persen, kenaikan Rp232.885 dari UMSP sebelumnya Rp3.869.811," ungkapnya.

Menurut Yulius penetapan UMP tersebut sebagai upaya pemerintah menjaga kesejahteraan pekerja, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini.

"Kami ingin UMP memberikan manfaat bagi pekerja. Tapi, di sisi lainnya tidak memberatkan dunia usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan nilai alfa maksimal yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 0,9, dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa penentuan nilai alfa tertinggi dalam formula perhitungan UMP dan UMSP 2026 tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah yang terjadi di Jawa Timur.

“Agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan dan lancar. Untuk UMP dan UMK nanti kami berharap sesuai amanah putusan MK dan PP itu, [pemerintah] tidak mengambil alfa terendah. Jangan sampai politik upah murah terjadi karena yang digunakan adalah alfa terendah. Maka ini ada rentang 0,9,” ungkap Jazuli kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Ia juga berujar bahwa permintaan penggunaan alfa tertinggi dari serikat buruh kepada gubernur tersebut adalah sesuatu yang berdasar.

Sebab, standar minimum kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja di Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebesar Rp3,5 juta per pekerja per bulan.

“Saya berharap UMP Jawa Timur 2026 tidak ada lagi daerah yang miskin atau dimiskinkan karena upah minimum yang berada di bawah KHL. Jangan sampai ada kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang upahnya kurang dari Rp3,5 juta,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, keputusan sepenuhnya terkait penetapan UMP dan UMSP 2026 berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Menurut kami, bagi daerah yang upahnya di atas KHL, gubernur bisa menerapkan alfa terendah. Misalnya daerah ring satu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan itu hampir Rp5 juta saat KHL Jatim Rp3,5 juta. Jangan sampai gubernur mengambil angka minimal. Ini ujian sesungguhnya bagi gubernur sejauh mana political will dan keberpihakannya,” bebernya.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan secara langsung, di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

“Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisih UMK-nya sampai Rp2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya terlalu jauh. Inilah fakta di lapangan yang harus menjadi evaluasi,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah hingga nasional.

“Mari dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal persentase, tetapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Perwakilan buruh di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi dan sektoral (UMP dan UMSP) tahun 2026 lebih dari Rp300.000.

Anggota Dewan Pengupahan Sumsel dari perwakilan serikat pekerja/buruh Cecep Wahyudin mengatakan usulan kenaikan UMP dan UMSP itu sekitar 8,69%.

“Kami mengusulkan naiknya di atas Rp300.000 dari upah di tahun ini,” katanya Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, usulan kenaikan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel yang pada triwulan III/2025 tercatat 5,20%. Selain itu, sesuai juga dengan tren laju inflasi daerah yang tercatat 3,49% year on year (yoy) pada Oktober 2025.

Dia menambahkan, pembahasan persoalan upah di Sumsel untuk tahun 2026 telah mulai dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

Kegiatan itu melibatkan perwakilan pemerintah, meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum, Dinas Perindustrian, akademisi, buruh, pengusaha, serta Kadin.

“Sudah kita bahas tapi masih melakukan simulasi penghitungan upah untuk UMP dan UMSP 2026, berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang beredar,” ujarnya.

Cecep menuturkan bahwa sampai hari ini regulasi untuk penghitungan upah tahun depan belum kunjung turun dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, apapun acuan yang akan diturunkan, pihaknya akan melihat apakah formula tersebut berpihak kepada kesejahteraan buruh.

“Kalau tidak, maka kami tolak," tegasnya.

Selanjutnya, imbuh dia, pembahasan upah akan dilanjutkan pekan depan, dan menyesuaikan informasi dari pemerintah pusat.

Adapun sesuai jadwal, pengumuman UMP dan UMSP Sumsel tahun 2026 akan dilaksanakan di awal bulan Desember.

“Jadwalnya pengumuman (UMP dan UMSP) Sumsel di 8 Desember,” tutup Cecep.