#30 tag 24jam
Ekspor Satu Pintu DSI Picu Aksi Jual Saham? Analis Beri Penjelasan
Kebijakan ekspor satu pintu DSI mulai Juni 2026 diharapkan tak jadi risiko kebijakan, meski ada kekhawatiran soal implementasi, efisiensi, dan monopoli. [461] url asal
#ekspor-satu-pintu #kebijakan-ekspor #pasar-saham #policy-risk #transfer-pricing #parkir-devisa #under-invoicing #tata-kelola-dsi #efisiensi-bisnis #perdagangan-komoditas #ihsg-anjlok #ketidakpastian-o
(Bisnis.Com - Market) 29/05/26 23:00
v/235426/
Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku bertahap pada Juni 2026 diharapkan tak meningkatkan policy risk dan memicu aksi jual di pasar saham ke depan.
Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai secara teori, kebijakan tersebut dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik transfer pricing maupun parkir devisa hasil ekspor di luar negeri.
Namun, dia juga memperkirakan tantangan terbesar kebijakan tersebut justru terletak pada implementasi di lapangan.
Menurutnya pasar menilai risiko under invoicing tidak otomatis hilang hanya dengan memusatkan seluruh transaksi di satu institusi.
"Jika tata kelola internal DSI tidak dijaga dengan standar kepatuhan setara perusahaan publik global, maka potensi penyimpangan dinilai hanya berpindah dari level korporasi swasta ke level institusi baru tersebut," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).
Selain isu tata kelola, lanjutnya, pasar juga mengkhawatirkan beban efisiensi bisnis. Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan eksekusi transaksi dan kepastian pengiriman merupakan faktor yang sangat penting.
"Jika proses verifikasi ekspor menjadi terlalu panjang dan birokratis demi mengejar transparansi, maka biaya oportunitas akibat keterlambatan ekspor dinilai bisa lebih besar dibanding potensi kerugian akibat under invoicing itu sendiri," sambungnya.
Sebelumnya Mirae Asset mencatat setelah pengumuman pembentukan DSI pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 3,54% dalam sehari. Reaksi tajam tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap potensi intervensi negara yang lebih besar dalam perdagangan komoditas nasional.
Nafan menyebut setidaknya terdapat tiga faktor utama yang membuat pasar merespons negatif pembentukan DSI.
Pertama, ketidakpastian operasional. Selama ini aktivitas ekspor berjalan secara business to business (B to B) antara perusahaan dan pembeli internasional. Ketika seluruh mekanisme diarahkan melalui satu pintu baru, pasar mulai mempertanyakan kesiapan teknis pelaksanaannya.
Investor khawatir proses birokrasi tambahan berpotensi memperlambat pengiriman barang, mengganggu arus kas emiten komoditas, hingga menurunkan efisiensi perdagangan.
“Pasar membenci ketidakpastian. Setiap hambatan logistik atau birokrasi berpotensi mengganggu arus kas emiten komoditas,” terangnya.
Kedua, muncul kekhawatiran mengenai risiko monopoli dan distorsi mekanisme harga. Penunjukan DSI sebagai pelaksana tunggal ekspor dinilai dapat mengurangi efisiensi pasar apabila institusi tersebut tidak memiliki kemampuan trading dan risk management yang memadai.
Pasar juga mulai mengkhawatirkan munculnya mekanisme penentuan harga yang terlalu kaku, tambahan pungutan baru, hingga berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas global.
Ketiga, risiko terhadap likuiditas pasar domestik. Sektor sumber daya alam seperti IDX Energy dan IDX Basic selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus salah satu penopang utama aliran modal asing di pasar saham.
Meski demikian, pemerintah tetap meyakini pembentukan DSI memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa.
Menteri Keuangan Purbaya menilai konsep single window ekspor akan memberikan visibilitas penuh terhadap volume ekspor, harga jual aktual, hingga aliran devisa hasil ekspor.
Aturan Wajib Parkir DHE SDA di Himbara Resmi Berlaku, AS Masih Bisa di Bank Swasta
Aturan baru wajib parkir DHE SDA di bank BUMN berlaku mulai 1 Juni 2026, dengan pengecualian bagi negara mitra dagang seperti AS yang bisa di bank swasta. [471] url asal
#parkir-dhe-sda #bank-himbara #devisa-hasil-ekspor #aturan-parkir-devisa #peraturan-pemerintah-dhe #retensi-dhe-sda #bank-bumn #cadangan-devisa-bi #stabilisasi-nilai-tukar #investasi-hilirisasi-sda #pe
(Bisnis.Com - Ekonomi) 20/05/26 16:14
v/226542/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi merevisi aturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di himpunan bank milik negara (himbara). Kini, devisa hasil ekspor migas maupun nonmigas wajib diparkirkan selama periode tertentu di bank BUMN, dengan keringanan bagi sejumlah negara yang memiliki perjanjian dagang atau kerja sama dengan Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aturan wajib retensi DHE SDA ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2026 dan sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, aturan terkait yang berlaku adalah PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Beleid sebelumnya telah disoroti oleh Presiden Prabowo lantaran dinilai kurang efektif meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Apalagi, saat ini cadangan devisa Bank Indonesia (BI) cukup terkuras usai digunakan untuk stabilisasi nilai tukar.
Oleh sebab itu, tiga tujuan utama penerapan aturan anyar ini adalah mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi SDA; peningkatan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam; serta stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.
Airlangga menyebut beleid terbaru ini memperluas pengecualian penempatan DHE SDA bank non-himbara untuk sektor pertambangan, migas, dan non-migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman maupun kesepakatan dengan Indonesia.
"Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaian KEM & PPKF 2027, Rabu (20/5/2026).
Adapun ketentuan utama beleid ini adalah mewajibkan eksportir SDA untuk memasukkan DHE_nya sebesar 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%.
Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas, sedangkan 100% untuk industri nonmigas. Penempatannya yaitu pada rekening khusus pada SKI atau rekening khusus, dengan jangka waktu minimal bagi komoditas migas tiga bulan serta nonmigas 12 bulan.
Repatriasi atau penempatan DHE SDA ini wajib dilakukan melalui bank Himbara. Kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui Bank Himbara.
Di sisi lain, batas konversi DHE valas ke rupiah diturunkan dari 100% ke maksimal 50%.
Ada pemberlakuan khusus untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan. Bagi negara-negara dengan perjanjian kerja sama bersama Indonesia, retensi DHE sektor pertambangan sebesar 30% untuk minimal tiga. Mereka juga bisa memilih untuk tidak menempatkannya di himbara.
"Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk tiga bulan di bank non-Himbara," terang Airlangga.
Dari sisi insentif, eksportir yang meretensi DHE SDA-nya sesuai aturan diberikan keringanan PPh sampai 0% sesuai jangka waktu penempatan.
"Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2026," pungkas mantan Menteri Perindustrian ini.
Saat ditanya lebih lanjut, Menko Perekonomian sejak 2019 ini mengonfirmasi bahwa AS adalah salah satu negara mitra dagang yang diprioritaskan. Sebab, Indonesia sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).
"Iya. Termasuk Amerika Serikat," pungkasnya.
Prabowo Tugaskan KSSK Evaluasi Aturan Parkir Devisa 12 Bulan meski Kepatuhan 90%
Presiden Prabowo evaluasi aturan parkir devisa 12 bulan meski kepatuhan eksportir 90%, melibatkan KSSK untuk memastikan efektivitas kebijakan. [349] url asal
#prabowo-evaluasi-aturan #kssk-evaluasi-devisa #aturan-parkir-devisa #kepatuhan-eksportir-devisa #devisa-hasil-ekspor #pp-8-2025 #menko-perekonomian-airlangga #ojk-bi-kemenkeu #rekening-khusus-dhe-sda
(Bisnis.Com - Ekonomi) 30/10/25 09:43
v/21141/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tetap mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri 100% selama 12 bulan.
Pada Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut evaluasi itu turut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Realisasi compliance-nya [kepatuhan eksportir] sudah sekitar 90%. Kami akan evaluasi teknis detailnya lagi," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, dikutip pada Kamis (30/10/2025).
Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengevaluasi teknis PP DHE SDA yang berlaku meski lebih dari 90% eksportir mematuhi aturan itu. Artinya, hampir seluruh eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri 100%.
Adapun, BI yang menyiapkan rekening khusus untuk menampung DHE SDA menyebut, tingkat kepatuhan eksportir dalam memarkirkan dananya 100% selama 12 bulan sangat tinggi atau 95%.
"Jadi artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima itu masuk ke rekening khusus yang memang untuk penempatan DHE SDA," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/10/2025).
Destry turut menjelaskan bahwa mayoritas penempatan DHE itu untuk konversi sekitar 78,2%. Konversi itu, terang Destry, menambah suplai valuta asing (valas) berdenominasi dolar di pasar keuangan RI.
Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu mengakui bahwa penambahan suplai valas di dalam negeri berkat DHE SDA itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa (cadev).
Sebab, lanjutnya, suplai valas hasil konversi itu digunakan untuk menambah suplai valas di pasar domestik. Oleh sebab itu, BI berkeyakinan bahwa penerapan PP 8/2025 sejauh ini memberikan dampak positif.
Akan tetapi, Destry tidak menampik bahwa aliran modal asing keluar pasar keuangan RI dalam dua bulan terakhir begitu besar. Akibatnya, BI harus menggunakan cadev yang dimiliki untuk menambal outflow itu.
"Itu juga menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman. Tetapi intinya untuk PP DHE saya rasa sejauh ini sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan," terangnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)