REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di China dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem transaksi lintas negara yang aman, cepat, dan transparan. QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui berbagai aplikasi uang elektronik.

Direktur Technology Product and Operation sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Finance Risk and Management Finnet Indonesia (Finpay), Apep Noormansyah, mengatakan integrasi sistem pembayaran ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di berbagai merchant di China menggunakan aplikasi pembayaran domestik yang telah terhubung dengan layanan QRIS.

“Kehadiran QRIS di China sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur digital nasional dalam mendukung konektivitas sistem pembayaran regional yang semakin terintegrasi di era ekonomi digital global,” ujar Apep dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Implementasi QRIS antarnegara untuk Republik Rakyat China (RRC) diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) di sela peresmian Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Melalui keterhubungan QRIS dan QR China, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara lebih mudah hanya dengan menggunakan telepon genggam untuk memindai kode QR. Kolaborasi sistem pembayaran kedua negara ini juga didorong tingginya nilai perdagangan Indonesia dan China yang mencapai 18 miliar dolar AS atau setara dengan Rp293 triliun.

Apep menilai langkah tersebut membuka kemudahan bagi masyarakat Indonesia di China, baik wisatawan maupun pelaku bisnis, untuk melakukan transaksi secara instan tanpa perlu menukarkan uang tunai atau menggunakan metode pembayaran konvensional yang lebih rumit.

Sementara itu, secara terpisah, Head of Office & Asset Management PT Finnet Indonesia, Andi Syahputra, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada sektor Pendidikan Berkualitas (Quality Education), melalui pemanfaatan teknologi guna mendukung akses belajar, pembinaan, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa 20 unit laptop dan enam unit televisi kepada dua yayasan sosial, yakni Yayasan Rumah Piatu Muslimin dan Yayasan Rumah Kebaikan Abadi.

Melalui program tersebut, Finnet menyalurkan perangkat yang masih dalam kondisi layak pakai sebagai bentuk reuse sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Andi, perangkat tersebut sebelumnya merupakan fasilitas kerja perusahaan yang sudah tidak lagi digunakan untuk operasional, namun masih memiliki nilai guna dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan yayasan.

“Melalui program ini, kami juga ingin mendorong terciptanya nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial melalui pemanfaatan fasilitas yang masih layak guna,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja neraca pembayaran Indonesia terpuruk pada tiga bulan pertama tahun ini. Bagi ekonom, perkembangan tersebut menjadi lampu kuning ketahanan ekonomi Indonesia. Otoritas pun menyiapkan langkah ‘radikal’.

Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang mana neraca pembayaran masih mencatat surplus sebesar US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih jauh maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan bank sentral.

Dalam situs resminya, BI pertama kali mempublikasikan data neraca pembayaran Indonesia pada kuartal IV/2005 atau hampir 21 tahun lalu. Sejak saat itu, defisit neraca pembayaran Indonesia tidak pernah melampaui US$9,1 miliar—angka terdekat di US$8,5 miliar pada kuartal I/2020.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menjelaskan terpuruknya neraca pembayaran merupakan cerminan ketidakseimbangan perekonomian Indonesia dengan dunia.

“Kita semakin bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menopang aktivitas ekonomi, sementara kemampuan menghasilkan devisa tidak cukup kuat," urai Deni kepadaBisnis, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut adalah akumulasi tekanan siklikal jangka pendek sekaligus kelemahan struktural perekonomian Indonesia yang telah berlangsung lama.

Dari sisi siklikal, pelebaran defisit neraca pembayaran tidak lepas dari gejolak geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari lalu yang mendongkrak ketidakpastian global dan harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak ini memaksa Indonesia untuk menanggung biaya impor yang lebih besar, sehingga menekan surplus neraca perdagangan barang.

Pada saat yang sama, kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral Amerika Serikat, The Fed, membuat selisih (spread) dengan BI Rate makin menipis.

Kondisi ini diperparah oleh persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah serta sentimen pembekuan indeks MSCI di pasar saham beberapa bulan terakhir.

Pada akhirnya, terjadi gelombang aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan Tanah Air.

Lebih jauh, Deni menyoroti permasalahan struktural yang menjadi akar permasalahannya. Dia mencatat bahwa meski neraca perdagangan barang kerap surplus, Indonesia selalu mencetak defisit di sektor jasa, seperti pengiriman (shipping), tenaga kerja asing (expatriate), dan asuransi.

Selain itu, beban terberat neraca berjalan Indonesia bersumber dari defisit neraca primer akibat derasnya repatriasi dividen ke luar negeri dari investasi asing langsung (foreign direct investment).

Ketergantungan pada modal asing ini terjadi akibat lebarnya celah tabungan dan investasi (saving-investment gap) di dalam negeri, yang juga tercermin dari postur APBN yang selalu defisit.

Dampaknya, pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mewanti-mewanti semakin buruknya neraca pembayaran itu akan membuat ekonomi domestik semakin rentan terhadap guncangan eksternal, baik yang bersumber dari fluktuasi dolar AS, kebijakan The Fed, harga komoditas, maupun tensi geopolitik.

Akibatnya, BI akan cenderung mempertahankan rezim suku bunga tinggi demi menarik kembali aliran modal asing.

"Suku bunga yang tinggi itu kan tetap ada biayanya. Kredit akan makin mahal, investasi melambat, konsumsi juga akan melambat. Dari sisi pemerintah, beban pembiayaan utangnya juga akan makin membesar," jelasnya.

Langkah 'Radikal' Otoritas

Para pembuat kebijakan sadar betul ancaman ketidakseimbangan perekonomian Indonesia dengan dunia tersebut. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung misalnya, yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab krisis moneter 1998 adalah pelebaran defisit neraca pembayaran.

Juda menjelaskan, ketika itu banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

“Dan neraca pembayaran kita waktu itu memang sangat jeblok,” jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Pertanyaan, bagaimana dengan kondisi sekarang? Juda memandang perkembangan neraca pembayaran Indonesia saat ini masih “relatif sehat” alias belum seburuk akhir abad 20

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengakui ketidakpastian ekonomi global pada awal tahun ini membuat defisit neraca pembayaran juga semakin memburuk.

Oleh sebab itu, otoritas terkait coba mengatasi akar permasalahannya yaitu dengan memperkuat kemampuan pengumpulan devisa negara.

“Kita net-nya mengalami banyak bayarnya daripada menerimanya [defisit neraca pembayaran]. Nah inilah yang menjadi permasalahan. [Itulah] kenapa Pak Presiden nanti akan membuat suatu badan yang akan memastikan penerimaan dari ekspor kita semakin baik lagi dan semakin optimal,” ujar Aida dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Pada pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto memang mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu. Kepala negara itu menyadari bahwa Indonesia punya keunggulan komparatif dari negara lain yaitu pasokan komoditas inti seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, danferroalloy(paduan besi).

Selama ini, perusahaan asal Indonesia banyak mengekspor tiga komoditas itu ke luar negeri. Kendati demikian, Prabowo merasa devisa negara tidak terkumpulkan maksimal. Dia pun mencium adanya dugaan kebocoran sana-sini dari praktik ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia itu.

“Banyak di antara mereka [pengusaha SDA] membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). Nantinya, tata kelola ekspor tiga komoditas strategis itu akan sepenuhnya dialihkan ke PT DSI dengan harapan meminimalkan kebocoran yang selama ini terjadi.

Tak sampai situ, pemerintah menetapkan kewajiban retensi 100% devisa hasil ekspor (DHE) SDA di perbankan milik negara atau Himbara melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026.

Kini, eksportir wajib melakukan retensi total (100%) selama 12 bulan untuk industri nonmigas (dahulu hanya 30%). Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral. Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Ke depan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan otoritas moneter senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek neraca pembayaran Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan.

BI, sambungnya, akan bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal. Bank sentral pun masih meyakini neraca pembayaran akan berada di level yang terjaga pada akhir tahun ini.

"Kinerja neraca pembayaran Indonesia 2026 diprakirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB," ujar Denny dalam keterangan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Jumat (22/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Konsistensi pengembangan layanan digital bank bjb kembali menorehkan prestasi dan apresiasi, dengan meraih Penghargaan Kategori Perluasan QRIS Terbanyak pada ajang Digital Jawara Festival (DIGIWARA) 2026 dan Sharia Festival Jawara (SHAFARA).

Event tahunan ini diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten dengan tujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mengakselerasi transformasi digital di Tanah Jawara.

Acara dihadiri Gubernur Provinsi Banten Andra Soni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza Ma’ruf Moesa serta tamu undangan lainnya.

DIGIWARA Festival 2026 juga bertujuan mengkomunikasikan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong partisipasi pemerintah daerah dan penyedia jasa pembayaran dalam memperluas digitalisasi ekonomi.

Pada kegiatan tersebut, bank bjb turut berpartisipasi melalui booth layanan perbankan dan digital, termasuk pembukaan rekening online, aktivasi DIGI Mobile, pendaftaran merchant QRIS, layanan DigiCash, deposito online, hingga layanan pembayaran pajak daerah bekerja sama dengan Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Penghargaan diterima CEO Regional 4 bank bjb Mohammad Mufti, pada Jumat (22/5/2026) di Bintaro Jaya Xchange Mall 2, menjadi bukti konsistensi bank bjb dalam memperluas digitalisasi layanan perbankan kepada masyarakat melalui penguatan ekosistem pembayaran digital yang semakin memudahkan dan nyaman digunakan.

Saat ini, transformasi digital terus menjadi fokus utama bank bjb seiring berkembangnya tren dan kebiasaan masyarakat yang kini semakin mengandalkan layanan transaksi non tunai dalam aktivitas sehari-hari.

Masyarakat saat ini menginginkan layanan transaksi yang praktis, cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Kondisi tersebut mendorong bank bjb terus memperkuat inovasi layanan digital agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di berbagai merchant dan sektor usaha.

Melalui perluasan layanan QRIS, masyarakat kini semakin dimudahkan dalam melakukan pembayaran berbagai kebutuhan transaksi harian tanpa harus menggunakan uang tunai.

Kehadiran QRIS bank bjb memberikan kemudahan dalam proses pembayaran karena transaksi dapat dilakukan secara cepat hanya melalui perangkat digital yang dimiliki nasabah. Selain praktis, penggunaan QRIS juga membantu menciptakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan efisien baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Bank bjb terus memperluas jaringan merchant QRIS agar layanan pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah.

Perluasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan bank bjb terhadap percepatan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi digital nasional. Tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi.

Bank bjb memahami bahwa kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam pengembangan layanan perbankan digital yang berkelanjutan. Bank bjb juga optimistis penggunaan transaksi digital akan terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi.

Melalui pengembangan layanan digital yang berkelanjutan, bank bjb ingin menghadirkan solusi transaksi yang mampu memberikan rasa kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Pencapaian penghargaan pada ajang DIGIWARA dan SHAFARA menjadi motivasi bagi bank bjb untuk terus memperluas inovasi layanan digital di masa mendatang.

Bank bjb juga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang semakin inklusif dan mudah dijangkau masyarakat luas.

Dengan semangat transformasi digital yang terus berkembang, bank bjb menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi perbankan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu menghadirkan layanan keuangan digital yang handal, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi jaringan kantor bank bjb terdekat yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia maupun call center bjb Call 14049 atau bisa mengakses website resmi www.bankbjb.co.id mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

JAKARTA - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH), perusahaan teknologi dan solusi pembayaran perkenalkan identitas baru sebagai bagian dari transformasi strategis. CASH secara resmi mengumumkan rebranding dan pembaruan identitas visual dari “cashlez” menjadi “cashUP” sebagai bagian dari transformasi bisnis yang menyeluruh.

Perubahan ini bukan sekadar pembaruan logo atau merek, melainkan sinyal strategis atas repositioning perusahaan dari payment aggregator menjadi ekosistem teknologi dan solusi pembayaran yang terintegrasi. Rebranding cashUP disertai dengan penguatan model bisnis, termasuk ekspansi lini produk, pengembangan teknologi SoftPOS, memperluas ekosistem kemitraan, serta ekspansi nasional.

Perusahaan juga mulai mengintegrasikan teknologi AI (Artificial Intelligence) untuk mendukung deteksi fraud real-time, analitik bisnis berbasis data transaksi, dan personalisasi layanan merchant. Hingga akhir 2025, cashUP telah menjangkau merchant di 37 provinsi dengan lebih dari 30.000 merchant terdaftar, meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya.

CASH Fokus Perkuat Fundamental di Tengah Perkembangan Pembayaran Digital



“Perubahan ini merupakan cerminan dari komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan mitra cashUP di berbagai sektor usaha,” ujar manajemen cashUP.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 yang telah diaudit, cashUP mencatat pendapatan sebesar Rp110,19 miliar pada tahun 2025. Di tengah proses transformasi bisnis dan persaingan industri pembayaran digital yang semakin kompetitif, Perseroan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp67,74 miliar.

Meski demikian, cashUP berhasil memperkuat posisi keuangannya dengan total aset mencapai Rp271,63 miliar serta peningkatan signifikan pada kas dan setara kas menjadi Rp71,90 miliar, dibandingkan Rp17,03 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan penguatan likuiditas Perseroan untuk mendukung pengembangan bisnis dan ekspansi usaha ke depan.

Memanfaatkan Tren Pembayaran Digital



Langkah rebranding ini hadir di tengah momentum yang tepat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan industri jasa pembayaran Indonesia terus bertumbuh, dengan nilai transaksi digital yang diperkirakan melampaui Rp2.000 triliun pada 2026.

Tingkat inklusi keuangan yang ditargetkan melampaui 85% menjadi peluang strategis bagi perusahaan yang mampu menjangkau segmen pasar yang belum terlayani. Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada tahun 2026, seiring dengan perluasan ekosistem layanan digital dan akselerasi penetrasi pasar secara nasional.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menepis adanya isu mengenai Indonesia akan kembali ke jurang krisis seperti pada 1998.

Juda menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis jika melihat berbagai indikator makroekonomi yang ada.

"Banyak kalangan baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka (perekonomian RI), jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen. Lalu, inflasi pada April 2026 berada di level 2,42 persen.

Juda mengatakan konsumsi rumah tangga juga masih kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,52 persen. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga tumbuh cukup tinggi yakni 22 persen. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh disebut menjadi tanda daya beli masyarakat masih terjaga secara baik.

Juda lalu menjelaskan bagaimana pengalaman krisis di berbagai negara umumnya dipicu oleh tiga faktor, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.

Untuk krisis fiskal, ia mencontohkan krisis di Amerika Latin pada 1980-an yang defisit fiskalnya membengkak, sehingga membuat pemerintah sejumlah negara di situ tidak bisa lagi menutup dengan utang.

"Pemerintah tidak bisa lagi menutup melalui pembiayaannya karena tidak ada lagi orang yang percaya. (Pemerintahnya) mengeluarkan bonds enggak ada yang beli. Jadi terjadilah krisis fiskal di Latin America," ujar Juda.

Ia menilai Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut karena situasi di Tanah Air berada dalam kondisi aman dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di bawah 3 persen.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yieldnya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7 persen. Ada peningkatan, tapi tidak signifikan peningkatannya," ucap Juda.

"Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," sambungnya.

Lalu, ia juga memastikan tidak ada gejala krisis dari sisi neraca pembayaran seperti yang pernah terjadi pada 1997-1998. Kala itu, banyak perusahaan kolaps akibat tidak mampu membayar utang luar negeri setelah rupiah melemah tajam.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.

Dari sisi sistem keuangan, ia menilai juga belum terlihat adanya gelembung atau bubble yang berpotensi memicu krisis seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta masyarakat tidak salah menafsirkan pelemahan rupiah yang belakangan bergerak di kisaran Rp17 ribuan per dolar AS.

Menurut Misbakhun, kondisi rupiah saat ini berbeda jauh dibanding saat krisis 1998. Ia menjelaskan pada 1998 nilai tukar rupiah sempat menembus Rp17.800 hingga mendekati Rp19 ribu per dolar AS, tetapi saat itu rupiah melemah dari level sekitar Rp2.000 per dolar AS.

Sementara saat ini, pelemahan rupiah terjadi dari kisaran Rp16.800-Rp16.900 per dolar AS, sehingga kenaikannya relatif terbatas.

"Prosesnya melalui volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal di level 5 persen. Dulu (pada 1998 naiknya dari) Rp2.400-2.500 ke Rp17 ribu, itu sekian ratus persen," kata Misbakhun.

Ia tigak ingin kondisi pelemahan rupiah saat memicu kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat memahami 'Oh rupiah ini, rupiah ini,' dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita," ujar Misbakhun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- IHSG ditutup menguat 44,30 poin atau 0,72 persen ke posisi 6.206,35. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 10,77 poin atau 1,74 persen ke posisi 631,21.

“Bursa regional Asia bergerak menguat, ada sentimen membaiknya risiko global seiring harapan akan kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dari mancanegara, para pejabat senior AS mengindikasikan AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Mereka masih menegosiasikan sejumlah persyaratan utama dan persetujuan akhir dari kedua pihak kemungkinan memakan waktu beberapa hari.

Meskipun keputusan kesepakatan perdamaian belum final, sinyal tersebut memberikan harapan terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Pembukaan kembali Selat Hormuz juga dinilai dapat memulihkan aliran minyak dan ekonomi global.

Dari dalam negeri, IHSG bergerak fluktuatif yang dipengaruhi sentimen global dan domestik. Narasi kesepakatan AS dan Iran memberikan katalis positif, sementara tekanan terhadap kurs rupiah menjadi sentimen negatif.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit sebesar 9,15 miliar dolar AS pada kuartal I 2026 seiring dinamika perekonomian global yang mempengaruhi prospek NPI.

Defisit tersebut tercatat jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi itu memicu kekhawatiran investor terhadap ketahanan eksternal Indonesia dan meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.

Dibuka menguat, IHSG bertahan di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG juga tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat dipimpin sektor transportasi dan logistik yang naik sebesar 4,20 persen. Selanjutnya sektor properti dan sektor keuangan masing-masing naik 1,23 persen dan 1,14 persen.

Sedangkan empat sektor melemah, yaitu sektor energi yang turun paling dalam sebesar 1,94 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor kesehatan yang masing-masing turun 1,23 persen dan 0,70 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu GRIA, LAJU, TALF, RONY, dan BBHI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni DFAM, LCKM, ASPR, DAAZ, dan AREA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.065.076 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,66 miliar lembar saham senilai Rp 16,95 triliun. Sebanyak 470 saham naik, 236 saham menurun, dan 114 saham tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 1.925,93 poin atau 3,04 persen ke 65.265,00, indeks Shanghai menguat 39,67 poin atau 0,96 persen ke 4.152,57, indeks Hang Seng menguat 219,51 poin atau 0,86 persen ke posisi 25.606,38, dan indeks Straits Times menguat 2,40 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.070,55.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bahwa perekonomian Indonesia saat ini tidak menunjukkan krisis, karena tiga tanda-tanda masih belum terlihat.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari tiga indikator pemicu krisis yang tampak di Indonesia, terutama apabila merujuk pada data-data pengamatan terkini.

"Tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati saat ini," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia memaparkan tiga tanda-tanda krisis ekonomi berdasarkan pengalaman historis. Pertama, krisis yang bersumber dari pelebaran defisit fiskal atau debt crisis.

Juda mengambil contoh krisis fiskal yang melanda kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, defisit fiskal negara-negara tersebut membengkak hingga pemerintah kehilangan kepercayaan dari investor, yang berujung pada gagalnya penerbitan obligasi untuk menutup pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola di bawah batas yang ditetap undang-undang yaitu 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Ini kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak. Sekarang ini [yield] berada di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [tekanan], tidak ada peningkatan signifikan," katanya.

Sebagai catatan, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu. Pada akhir April 2026, yield SBN tenor 10 tahun sudah menembus 6,7%.

Kedua, krisis yang dipicu oleh pelebaran defisit neraca pembayaran (BoP), seperti yang dialami Indonesia pada krisis finansial Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sudden stop atau penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, posisinya relatif sehat dan balance [seimbang]. Jadi, dari sisi krisis neraca pembayaran, tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda.

Adapun, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang masih mencatat surplus neraca pembayaran di level US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih lama, maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan BI yang dipublikasikan untuk publik sejak kuartal IV/2005.

Ketiga, krisis dari sistem keuangan akibat penyaluran kredit yang terlampau agresif (massive lending) sehingga memicu penggelembungan nilai aset atau bubble, seperti di sektor properti. Pecahnya gelembung ini (bubble burst) pernah memicu krisis sistem perbankan berskala global pada 2008 yang bermula dari Amerika Serikat.

Juda melihat bahwa indikasi ke arah overheating maupun pembentukan bubble di berbagai sektor di Indonesia sama sekali tidak terlihat. Stabilitas sistem keuangan dan perbankan domestik tetap berada pada jalur yang pruden dan terukur.

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menghadapi dinamika global ke depan.

Jakarta: Tekanan neraca transaksi berjalan indonesia semakin meningkat seiring menyempitnya surplus perdagangan dan meningkatnya arus keluar pendapatan

Defisit neraca pembayaran (BoP) Indonesia sebesar USD9,1 miliar pada kuartal pertama 2026 di tengah tekanan eksternal yang meningkat, perlambatan pertumbuhan global, dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 1,1% dari PDB, dari sebelumnya 0,7%, menandai defisit transaksi berjalan terdalam sejak kuartal III 2020. Secara nominal, defisit sebesar USD4,0 miliar juga menjadi yang terbesar sejak akhir 2019.

Research Analyst di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Novani Karina Saputri menuturkan penurunan ini terutama disebabkan oleh menyempitnya surplus perdagangan nonmigas serta melebarnya defisit pendapatan primer.

Melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menekan ekspor, sementara suku bunga global yang masih tinggi meningkatkan pembayaran bunga dan kupon utang pemerintah.

"Tekanan eksternal terutama dipicu oleh melemahnya ekspor komoditas, khususnya batu bara, mineral, dan sejumlah produk manufaktur yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi global," kata dia dalam risetnya.

Ekspor nonmigas hanya tumbuh 1,2% secara tahunan (YoY), sementara impor melonjak 11,5% YoY akibat meningkatnya permintaan barang modal dan bahan baku. Kondisi ini semakin mempersempit surplus perdagangan dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal.

Pada saat yang sama, neraca modal dan finansial berbalik menjadi defisit sebesar USD4,9 miliar, dibandingkan surplus USD9,0 miliar pada kuartal IV 2025. Hal ini mencerminkan pembalikan arus portofolio di tengah meningkatnya sentimen penghindaran risiko global.

Dia memprediksi tekanan terhadap neraca eksternal diperkirakan masih akan tinggi di tengah mahalnya harga energi global, ketidakpastian arah kebijakan Federal Reserve (The Fed), dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Defisit transaksi berjalan 2026

Defisit transaksi berjalan tahun fiskal 2026 diproyeksikan berada di kisaran 0,5% hingga 1,3% dari PDB, dengan risiko condong ke batas atas apabila ekspor komoditas kembali melemah dan arus modal asing tetap volatil.

Selain itu, defisit transaksi berjalan kuartal II 2026 diperkirakan akan melebar lebih lanjut akibat faktor musiman, terutama arus repatriasi dividen dan meningkatnya permintaan valuta asing selama musim Haji. Faktor-faktor tersebut turut berkontribusi terhadap pelemahan rupiah belakangan ini.

Secara historis, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II cenderung memburuk dibanding kuartal sebelumnya sejak 2023. Data resmi kuartal II 2026 diperkirakan akan dirilis pada Agustus mendatang.

Meski demikian, cadangan devisa Indonesia masih tergolong solid di level USD148,2 miliar per Maret 2026. Namun, arah pasar ke depan tetap akan sangat bergantung pada arus modal global dan kemampuan Indonesia mempertahankan surplus perdagangan nonmigas yang sehat.

(SAW)

Libur akhir pekan sering kali menjadi momen tepat untuk rehat sejenak dan melakukan staycation bersama keluarga. Terkadang, rencana bisa terbentur anggaran. Jika ingin menikmati liburan tanpa cemas anggaran membengkak, ada opsi promo dari Allo Paylater.

Fitur pembayaran ini menawarkan berbagai keuntungan yang dapat memangkas biaya menginap di sejumlah hotel premium. Dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, pengguna bisa mendapatkan potongan harga yang cukup signifikan, sehingga agenda bersantai di tengah kota tetap ramah di kantong.

Keuntungan utama yang ditawarkan adalah diskon sebesar 20 persen jika melakukan pembayaran menggunakan Allo Paylater. Sementara itu, bagi pengguna baru yang melakukan transaksi pertama, terdapat bonus tambahan berupa cashback sebesar 5 persen.

Jika ternyata belum mengaktifkan fitur paylater dan memilih menggunakan Allo Prime, Anda tetap bisa mendapatkan alternatif potongan harga sebesar 10 persen.

Menariknya, seluruh promo ini berlaku tanpa adanya ketentuan minimum transaksi. Yang perlu dicatat, penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya.

Periode promo berlangsung hingga 31 Desember 2026. Dengan fleksibilitas dari Allo PayLater, agenda berlibur baik secara solo, bersama teman dekat, hingga agenda kumpul keluarga besar lebih mudah diwujudkan.

Fasilitas potongan harga ini dapat dinikmati di berbagai jaringan hotel pilihan di beberapa wilayah Indonesia berikut:

The Trans Luxury Hotel Bandung

The Trans Resort Bali

Ibis Bandung Trans Studio

Fashion Hotel Legian

Four Star by Trans Hotel

Aston Tanjung Pinang Hotel & Conference Center

Trans Hotel Jakarta

Trans Hotel Surabaya

Seluruh benefit dari Allo PayLater dapat langsung dinikmati untuk mendapatkan pengalaman menginap di hotel idaman dengan proses yang praktis dan harga terjangkau.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan pengelolaan dam jemaah haji tahun 2026 berjalan lebih tertib dan transparan. Total sudah ada 126.832 hadyu atau hewan ternak yang telah dibayar jemaah untuk menunaikan syarat ibadah haji hingga Jumat pagi (22/5/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sebanyak 90.956 dam akan dipotong di Tanah Suci melalui Adahi dan 32.691 dipotong di Indonesia. Sementara itu, ada 3.195 jemaah menjalankan puasa, dan 1.076 jemaah melaksanakan haji ifrad.

“Dalam sejarah perhajian, tidak ada data yang bisa serapi ini. Tahun sebelumnya yang terdata hanya sekitar 10 ribu. Tahun ini melonjak secara tertib sampai 126 ribu,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, pemotongan dam di Tanah Suci akan dimulai pada 10 Zulhijah atau Rabu, 27 Mei 2026, melalui program Adahi. Proses pemotongan akan disaksikan langsung oleh perwakilan Kemenhaj dan wartawan sebagai bentuk transparansi kepada publik dan jemaah haji.

“Nanti teman-teman wartawan bisa melihat secara langsung proses pemotongannya. Ada perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai representasi dari jemaah yang memotong di Tanah Suci,” katanya.

Kemenhaj juga memastikan jemaah yang membayar dam melalui Adahi akan menerima notifikasi melalui aplikasi Nusuk. Melalui notifikasi tersebut, jemaah dapat mengetahui status pembayaran dan pemotongan hadyu mereka secara langsung.

“Informasi bahwa hadyu jemaah sudah dipotong akan muncul melalui notifikasi di HP jemaah pada aplikasi Nusuk,” terang Dahnil.

Wamenhaj juga menjelaskan, pelaksanaan dam yang dipotong di Indonesia menjadi kewenangan masing-masing jemaah haji melalui lembaga yang dipercaya maupun dilakukan di daerah asal masing-masing.

"Pemerintah menghormati pilihan fikih dan keyakinan jemaah dalam pelaksanaan dam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan, sebagian besar daging dam jemaah Indonesia yang dipotong di Tanah Suci akan dikemas dan didistribusikan untuk masyarakat Palestina melalui koordinasi dengan Adahi dan Pemerintah Arab Saudi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah meminta kepada Adahi dan secara khusus kepada Pemerintah Saudi Arabia agar daging-daging dam ini didistribusikan untuk masyarakat Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari kepedulian Indonesia terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperluas nilai manfaat ibadah dam jemaah haji Indonesia.

“Ini seiring dengan perintah Presiden untuk memberikan atensi lebih tinggi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Presiden berharap daging dam jemaah haji Indonesia dapat didistribusikan untuk warga Palestina yang membutuhkan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan data terbaru mengenai kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang menunjukkan kondisi defisit 9,1 miliar dolar AS pada kuartal I 2026, berbalik dari posisi surplus 6,1 miliar dolar AS pada kuartal IV 2025. Kondisi defisit NPI terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global.

BI mencatat NPI pada kuartal I 2026 mengalami defisit 9,1 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kendati defisit, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menuturkan kinerja NPI pada kuartal I 2026 masih tetap terjaga.

“Defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” ujar Denny dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Ia menerangkan transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah. Pada kuartal I 2026, transaksi berjalan mencatat defisit 4 miliar dolar AS atau 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), meningkat dibandingkan kuartal IV 2025 yang mencatat defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS atau 0,7 persen dari PDB.

“Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada kuartal sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara,” terangnya.

Adapun defisit neraca perdagangan migas juga menurun di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi kenaikan pembayaran kupon atau bunga. Sementara itu, kinerja neraca jasa diklaim membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight.

“Kinerja transaksi modal dan finansial tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” lanjutnya.

Denny menuturkan investasi langsung tetap mencatat surplus sebagai cerminan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap terjaga. Investasi portofolio juga tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2025, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit dipengaruhi pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta penempatan kas, simpanan, dan aset lainnya di luar negeri.

“Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2026 mencatat defisit 4,9 miliar dolar AS, setelah pada kuartal sebelumnya mencatat surplus 9 miliar dolar AS,” jelasnya.

Denny menekankan ke depan BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal.

“Kinerja NPI 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3 persen sampai 0,5 persen dari PDB,” tutupnya.

Perbedaan hewan dam haji dan hewan kurbanini penting diketahui umat Islam. Meskipun disembelih dalam momen yang hampir bersamaan di bulan Zulhijjah, namun peruntukkan tujuan ibadahnya berbeda.

Dalam Islam, hewan dam (hady) adalah hewan ternak atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk Tanah Haram (Tanah Suci). Dinamakan demikian karena ia dihadiahkan untuk Allah SWT. Sedangkan hewan kurban adalah hewan yang disembelih di rumah-rumah pada hari lduladha dan hari-hari Tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Umat Islam melakukan ijma (konsensus) tentang disyariatkannya hal tersebut.

Ibnu Qayyim berkata, berkurban untuk pencipta bagaikan fidyah bagi jiwa yang akan binasa. Karena Allah berfirman:



"Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhdap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka (QS Al-Hajj: 34).

Oleh karena itu, menyembelih hewan dan mengalirkan darah atas nama Allah selalu merupakan hal yang dianjurkan dalam setiap agama. Hewan dam yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi jika dikurbankan semua. Karena harganya yang tinggi dan manfaatnya yang banyak bagi fakir miskin. Kemudian setelah itu kambing.

Paling baiknya hewan dari setiap jenis hewan di atas adalah yang paling bagus kualitasnya. kemudian yang harganya paling mahal. Sebagaimana firman Allah:



"Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS Al-Haji: 32).

Tidak boleh dijadikan kurban dari jenis domba kecuali yang telah berumur enam bulan. Unta yang boleh adalah yang telah berumur genap lima tahun. Dari jenis sapi yaitu yang telah berumur dua tahun. Dari jenis kambing biasa, yaitu yang sudah genap satu tahun.

Perbedaan Hewan Dam dan Hewan Kurban

1. Untuk membayar dam, kambing hanya boleh untuk satu orang. Untuk kurban, maka bisa untuk satu orang dan keluarganya. Unta dan sapi bisa untuk tujuh orang, baik itu untuk dam atau kurban.

Hal ini berdasarkan perkataan Jabir ra. Rasulullah memerintahkan kami untuk berkorban bersama-sama dengan unta atau sapi, setiap tujuh orang boleh menyembelih seekor unta atau sapi. (HR Muslim).

Dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a. bahwa dia berkata. seorang laki-laki di masa Rasulullah menyembelih kambing untuk korban bagi dirinya dan keluarganya. lalu mereka memakannya dan memberi makan orang lain. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta disahihkannya).

2. Seekor kambing lebih baik dari sepertujuh unta atau sapi. Tidak boleh untuk dam dan kurban kecuali hewan yang sehat dan tidak cacat serta tidak kurus. Maka tidak boleh yang buta baik buta sebelah saja atau kedua-duanya, kurus kerempeng tanpa daging, pincang, ompong gigi depannya karena bawaan, yang kering susunya karena tua dan yang sakitnya nampak jelas.

Hal ini sesuai dengan Hadis al-Barra bin ‘Azib r.a. bahwa ia berkata, Rasulullah berdiri di antara kami dan bersabda, Ada tiga hal yang tidak boleh untuk korban yang nampak jelas buta satu matanya, yang nampak jelas sakitnya, yang nampak jelas pincangnya dan yang kurus kering tidak bisa gemuk (HR Abu Dawud dan Nasa’i).

Ketentuan Waktu untuk Menyembelih

- Waktu menyembelih hewan untuk dam tamattu dan untuk korban adalah setelah salat led sampai akhir hari tasyrik, ini adalah pendapat yang benar.

- Disunahkan untuk memakan sebagian daging korbannya jika korban tersebut untuk dam tamattu’ atau qiran, begitu juga jika untuk kurban. Juga disunahkan untuk menghadiahkan dan menyedekahkan sebagiannya; masing-masing sepertiga dari keseluruhan kurban, sebagaimana firman Allah :

"Makanlah sebagiannya dan beri makanlah. (QS Al-Hajj: 36).

- Hewan untuk dam karena melanggar salah satu larangan ihram maka tidak boleh dimakan sedikitpun.

Demikian penjelasan tentang perbedaan hewan dam dan hewan kurban. Semoga bermanfaat!