JAKARTA - Cadangan beras nasional mencatat sejarah baru dalam ketahanan pangan Indonesia. Per 23 April 2026, stok beras nasional mencapai angka 5.000.198 ton, tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau gudang penyimpanan beras Bulog, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), menyampaikan capaian ini sebagai momentum penting bagi sektor pangan nasional. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama,” ujar Mentan dalam keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Lonjakan cadangan beras ini juga diikuti dengan langkah besar pemerintah dalam memperluas kapasitas penyimpanan.

Dengan kapasitas gudang pemerintah yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton, kini pemerintah telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang sudah terisi penuh.

Bahkan, langkah ekspansi terus berlanjut dengan penyewaan gudang tambahan berkapasitas sekitar 1 juta ton.

Kondisi ini, kata Mentan, mencerminkan peningkatan produksi dan pengelolaan logistik pangan yang semakin kuat. Tidak hanya berdampak pada stabilitas dalam negeri, capaian ini juga dinilai memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan global, terutama di tengah tingginya konsumsi beras dunia.

Amran menambahkan bahwa Indonesia berhasil menjaga kemandirian pangan tanpa impor beras sepanjang tahun 2025, dan optimistis tren ini berlanjut di tahun ini.

“Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” katanya.

Dengan cadangan yang melimpah, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Capaian ini sekaligus menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian Indonesia tengah berada dalam fase yang semakin kokoh dan mandiri.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting memberikan pandangannya soal Komponen Cadangan ( Komcad ). Menurutnya, kalau situasinya memang mengharuskan, Komcad bisa menjadi wajib militer .

"Kalau memang mengharuskan Komcad itu menjadi wajib militer, jadi wajib militer saja," kata Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Ginting, jika biayanya mahal, lama wajib militer bisa dikurangi. "Idealnya tiga tahun, ya sudah dikurangi jadi satu setengah tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup (tiga tahun) karena biayanya mahal, wajib militer hanya satu atau satu setengah tahun, sambil berlatih. Situasinya seperti itu, kenapa juga anti terhadap militer. Bukan persoalan militernya. Kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan, 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pemerintah pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi, dan mental ideologi.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Gabriel menyampaikan, calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka akan resmi ditetapkan sebagai Komcad.

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai 5 juta orang. Gabriel menyebut jumlah ASN yang banyak itu merupakan potensi akan kekuatan pertahanan terbesar yang dimiliki Indonesia melalui Komponen Cadangan (Komcad).

"Contoh, ASN ini kurang lebih jumlah sekitar hampir 5 juta ya di seluruh Indonesia. Ini potensi kekuatan pertahanan yang terbesar. Tentunya proses penyiapannya ini harus dilalui dan disiapkan oleh kita semua," ujar Gabriel, Rabu (22/4/2026).

Menurut Gabriel, konsep Komcad yang sebelumnya menitikberatkan pada wawasan kebangsaan pun akan berubah. Menurut Gabriel, Komcad memang sejatinya perlu disiapkan untuk kekuatan fisik yang nyata.

"Selama ini kita lebih fokus kepada bela negara dalam konteks cara pandang wawasan, tetapi secara khusus lewat sistem pertahanan, ini komponen salah satunya komponen cadangan ini perlu disiapkan secara kuantitas atau kekuatan nyata fisik," lanjut Gabriel.

Lihat video: Menko Yusril Buka-bukaan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo Harus Ikut Komcad



Kementerian Pertahanan, tambah Gabriel, juga tengah mempersiapkan anggota Komcad yang datang dari klaster ASN Kementerian/Instansi maupun Pemerintah Daerah. Dia konsep terbaru Komcad ini mampu mendukung kekuatan komponen utama alias TNI.

"Karena Komcad ini sejatinya adalah kekuatan untuk memperbesar, mendukung, dan melipatgandakan kekuatan komponen utama oleh TNI," katanya.

JAKARTA - Sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari aparatur sipil negara (ASN) resmi menjalankan latihan dasar militer (Latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (23/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kabacadnas), Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima Latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi dan mental ideologi.

"Puji syukur hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Gabriel menyampaikan calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka kemudian akan resmi ditetapkan sebagai Komcad

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

Kalau nanam mungkin ditugaskan ke yang lain, tapi kita wajib menyerap, sesuai dengan tugas Bulog itu adalah sebagai stabilisasi maupun untuk pendistribusian

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penyerap hasil produksi atau offtaker dalam sistem pangan nasional khususnya dalam penyerapan, pengolahan, dan distribusi hasil produksi pertanian kepada masyarakat.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pangan.

“Kalau ditugaskan, kami Bulog siap mendukung tugas-tugas dari pemerintah,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor pangan, termasuk kemungkinan pelibatan BUMN dalam kegiatan produksi komoditas strategis.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Pertanian untuk menugaskan BUMN di sektor pertanian, agroindustri, dan logistik pangan.

Namun demikian, Ahmad menegaskan peran utama Bulog saat ini tetap sebagai penyerap hasil produksi dalam rantai pasok pangan nasional.

“Ya offtaker, selaku offtaker dan mengolah serta menyalurkan (komoditas pangan strategis) kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam penguatan sektor pangan nasional, peran produksi dapat dijalankan oleh pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing BUMN.

“Kalau nanam mungkin ditugaskan ke yang lain, tapi kita wajib menyerap, sesuai dengan tugas Bulog itu adalah sebagai stabilisasi maupun untuk pendistribusian logistiknya,” ucap dia.

Ia menjelaskan pembagian peran tersebut penting agar rantai pasok pangan berjalan efektif dari sisi produksi hingga distribusi.

Menurut dia, komoditas yang menjadi perhatian antara lain padi, jagung, dan kedelai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Selain itu, Bulog juga berperan dalam menjaga distribusi logistik pangan agar tetap menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Sebagai bagian dari fungsi stabilisasi, Bulog mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digunakan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di pasar.

Pemerintah menargetkan penguatan cadangan beras pemerintah hingga sekitar 4 juta ton secara bertahap guna mendukung stabilitas pangan nasional.

Upaya tersebut juga didukung kebijakan pemerintah berupa subsidi bunga sebesar 2 persen bagi Bulog untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dalam mengejar target penyerapan 4 juta ton setara beras.

Hingga pertengahan April 2026, realisasi penyerapan beras Bulog telah mencapai sekitar 48,7 persen atau sekitar 1,9 juta ton dari target tersebut, sementara stok beras tercatat sekitar 4,7 juta ton.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan Bulog akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui fungsi penyerapan dan distribusi logistik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Jakarta (ANTARA) - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh.

Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam memahami dan mengelola persoalan pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kembali mencatat capaian swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok utama. Pada pekan pertama April 2026, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus 4,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menjamin ketersediaan beras bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia jelas bukan perkara sederhana.

Bahkan, saat ini, para pengamat yang paling kritis sekalipun mengakui bahwa Indonesia mampu menjaga stok beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan harga yang relatif stabil.

Artikel ini bukan untuk mengkritisi cita-cita mulia tersebut, tetapi menunjukkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika swasembada pangan dapat diraih yang belum tentu sesuai dengan ekpektasi, tetapi malah mungkin berupa anomali.

Sesungguhnya terdapat konsekuensi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan teori ekonomi klasik.

Pada umumnya meningkatnya jumlah barang di pasar semestinya menekan harga. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan dengan asumsi faktor lain tetap, maka ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun.

Penyebab Anomali

Dalam konteks Indonesia, teori klasik tersebut tidak selalu berjalan lurus. Swasembada pangan—pada komoditas tertentu—justru berpotensi melahirkan anomali: ketika produksi meningkat, harga tidak serta-merta turun, bahkan bisa terdorong naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk kondisi ini.

Pertama, struktur biaya produksi dalam negeri yang relatif tinggi. Tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi bisa dianggap murah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen pangan besar lainnya.

Di sisi lain, modernisasi yang belum merata membuat produktivitas tenaga kerja masih tertinggal. Akibatnya, biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan insentif harga yang memadai agar tetap bersedia berproduksi.

Jika harga terlalu rendah, maka motivasi petani untuk menanam menurun yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan swasembada itu sendiri.

Kedua, sentra produksi pertanian tersebar di tempat yang jauh dari pasar karena faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan daratan dengan topografi beragam. Dampaknya distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi memerlukan biaya logistik yang tidak kecil.

Infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya efisien seperti pelabuhan, jalan, maupun sistem rantai dingin menambah beban biaya transportasi. Pada kondisi ini, meskipun produksi meningkat di suatu daerah, harga di daerah lain belum tentu turun karena ongkos distribusi tetap tinggi.

Dengan demikian, harga pangan domestik tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh biaya untuk membawa produk tersebut ke konsumen.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa harga pangan di Indonesia sering kali lebih mahal dibandingkan negara lain yang memiliki sistem logistik lebih terintegrasi.

Sebuah candaan sering diungkapkan para peneliti di Indonesia. Konon biaya transportasi jeruk dengan volume 1 kontainer dari China ke Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya transportasi jeruk dari Aceh ke Papua.

Pada sisi lain kebijakan swasembada seringkali beriringan dengan pembatasan impor untuk melindungi petani lokal. Kebijakan ini memang penting untuk menciptakan ruang bagi produksi dalam negeri berkembang.

Namun, pembatasan impor juga mengurangi alternatif pasokan yang lebih murah dari luar negeri. Pada jangka pendek, hal ini dapat menyebabkan harga domestik tetap tinggi karena pasar tidak memiliki cukup tekanan kompetitif untuk menurunkan harga.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi tidak mudah.

Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan petani mendapatkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.

Jika salah satu sisi diabaikan, dampaknya dapat signifikan yaitu inflasi pangan yang membebani masyarakat atau penurunan produksi akibat petani merugi.

Meningkatkan Produktivitas

Pada konteks ini penting memahami bahwa swasembada pangan bukan sekadar persoalan meningkatkan produksi, tetapi juga mengelola struktur biaya secara keseluruhan.

Tanpa perbaikan pada efisiensi produksi dan distribusi, swasembada berisiko meningkatkan harga komoditi pangan menjadi mahal baik bagi negara maupun masyarakat.

Langkah strategis perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, penggunaan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian pada daerah yang membutuhkan modernisasi pertanian.

Modernisasi pertanian tidak selalu dapat menurunkan biaya pada daerah-daerah dengan harga bahan bakar yang tinggi karena mekanisasi justeru meningkatkan biaya.

Pada jangka panjang investasi pada infrastruktur logistik harus menjadi prioritas untuk menekan biaya distribusi. Dengan biaya yang lebih efisien, produksi yang meningkat dapat benar-benar diterjemahkan menjadi harga yang lebih stabil, bahkan lebih rendah.

Transparansi rantai pasok juga menjadi kunci. Selama ini, panjangnya rantai distribusi sering kali menyebabkan perbedaan harga yang besar antara tingkat petani dan konsumen.

Reformasi dalam sistem perdagangan pangan domestik dapat membantu memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh perantara, tetapi juga oleh produsen dan konsumen secara lebih adil.

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Terdapat biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam tahap awal ketika efisiensi belum tercapai. Pada akhirnya pemerintah dapat menjelaskan bahwa kenaikan harga ketika swasembada pangan bukanlah kegagalan, tetapi periode transisi menuju sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah memang ditantang untuk memastikan fase ini tidak berlangsung terlalu lama dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, swasembada pangan tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keterjangkauan harga secara permanen.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN; Pengurus di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI).

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pembelian minyak mentah dari Rusia siap dikirim dalam bulan-bulan ini. Bahlil mengatakan, tambahan pasokan minyak dari Rusia ini akan memperkuat stok cadangan BBM di dalam negeri. Mengingat kapasitas produksi dengan konsumsi harian dalam negeri belum mencukupi permintaan.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. InsyaAllah sudah bisa dikirim kesini. Kalau LPG masih dalam tahap finalisasi," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).

Bahlil mengatakan, kontrak pembelian BBM dengan Rusia akan dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga dipastikan kebutuhan BBM dalam negeri cukup, karena akan disokong oleh dua negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Bahlil Pastikan Indonesia Dapat Pasokan Minyak Mentah dan LPG dari Rusia



"Saya enggak bisa menjelaskan tentang volume (impor minyak dari Rusia). Saya sebagai pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, memastikan bahwa seluruh kebutuhan kita, crude kita itu tersedia dan kita harus cari untuk memastikan kepentingan rakyat bisa terlayani," tambahnya.

Diterangkan juga bahwa selain pembelian minyak dari Rusia, hasil kunjungan bersama Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak sekedar menyepakati pembelian minyak saja. Namun Rusia juga siap berinvestasi untuk membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.

Indonesia Impor Minyak dari AS dan Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara



Dengan kebutuhan minyak mentah Indonesia yang begitu besar, yakni mencapai sekitar 300 juta ton setiap tahun, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia harus membuka peluang pintu kerja sama yang lebar dengan seluruh negara penghasil energi dunia, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Afrika.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja dimana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita ajak melakukan kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika," ujar Bahlil melanjutkan.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu hasil kesepakatan dari kunjungan bersama Presiden Prabowo ke Rusia adalah rencana pembangunan gudang penyimpanan minyak di Indonesia. Bahlil menjelaskan, pembangunan storage BBM itu dilakukan dalam jangka panjang dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G to G, serta B to B melalui PT Pertamina (Persero).

"Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengaku belum bisa menyampaikan detail spesifik rencana investasi Rusia untuk membangun gudang penyimpanan BBM di RI. Sebab masih belum final dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak Rusia. "Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage, itu masih dalam pembahasan angka sedikit lagi selesai ya," kata Bahlil.

Sebelumnya Bahlil mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun gudang penyimpanan minyak untuk ketahanan energi hingga 3 bulan. Adapun saat ini, ketahanan energi nasional baru berkisar 25-26 hari.

Bahlil mengatakan, standar internasional untuk ketahanan energi nasional rerata berkisar 3 bulan. Sehingga Indonesia akan mengarah pada ketentuan internasional yang dimaksud dengan membangun storage baru.

"Makanya kita sekarang mau bangun storage untuk minimal 3 bulan. Kalau kita impor sebanyak itu kita mau taruh dimana? Itu kira-kira problem kita dan ini terjadi. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, memang faktanya begitu negara kita, dan kita harus perbaiki kan," kata Bahlil di Jakarta (3/3).

Lebih jauh, Bahlil menyebut rencananya gudang penyimpan minyak itu akan berlokasi di pulau Sumatera. Saat ini proyek tersebut tengah dalam penyusunan FS (feasibility study) sebelum masuk dalam tahap konstruksi.

"FS lagi berjalan, dan ditargetkan di tahun ini pembangunannya sudah mulai dilakukan. Jangan tanya saya bulan apa ya, lokasinya di daerah Sumatera. Sumateranya pun jangan tanya saya di kabupaten apa," tambah Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi melemah 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.130 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.105 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong pelemahan rupiah disebabkan sentimen domestik yang masih sangat lemah.

“Pelemahan ini menggarisbawahi sentimen domestik yang masih sangat lemah, yang di antaranya kekhawatiran akan defisit anggaran, downgradeoutlook pertumbuhan ekonomi, cadev (cadangan devisa) yang terus menurun, surplus perdagangan yang semakin kecil,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Per Maret 2026, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tercatat melonjak sekitar Rp240,1 triliun atau naik 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Untuk posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, meskipun menurun dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS

Mengenai neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026, memperoleh surplus 1,27 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 22,17 miliar dolar AS dan impor 20,89 miliar dolar AS.

Surplus perdagangan meningkat sedikit meningkat menjadi 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026 dari 0,95 miliar dolar AS, ditopang oleh penurunan impor migas.

Adapun outlook pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia memproyeksikan berada di level 4,7 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,8 persen.

Kendati terdapat sejumlah sentimen negatif, rupiah dinilai berpotensi menguat di tengah sentimen pasar global yang pulih dan harga minyak yang turun ke kisaran di bawah 100 dolar AS per barel.

“Investor menaruh berharapan pada perundingan damai (AS-Iran) yang diharapkan masih berlanjut,” ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.050-Rp17.150 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi melepas ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan (Komcad). Adapun program ini diikuti oleh sebanyak 2.019 ASN dari 49 Kementerian/Lembaga.

Kepala Badan Cadangan Nasional, Letjen TNI Gabriel Lema menjelaskan mereka yang mengikuti pelatihan ini sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kesehatan. Selanjutnya mereka akan dikirim ke enam lembaga yang telah ditentukan.

"Diberangkatkan ke enam Lemdik yang sudah disiapkan oleh Kemhan dan jajaran TNI," ucap Gabriel usai upacara pelepasan Komcad di Monas, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsep dalam pertahanan negara pada dasarnya dilandasi oleh jiwa bela negara yang harus dimiliki seluruh anak bangsa. Apalagi anak bangsa yang telah mempunyai kemandirian hidup yang jelas seperti para ASN.

Menurutnya, ASN merupakan bagian dari potensi besar dalam sistem pertahanan negara.

"Sehingga dalam kondisi apapun, baik itu negara dalam kondisi yang aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, ini secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Ini yang paling utama," sambungnya.

Terkait materi yang akan diberikan, ia menjelaskan, bahwa secara basic Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pembentukan Komcad telah memiliki perangkat dan kurikulum yang jelas melalui Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Konsep yang dibangun menurutnya cukip sederhana, seperti membangun kepedulian hingga pembentukan jiwa korsa.

"Kemudian dalam rangka untuk memantapkan jiwa disiplin, kita tahu dalam pelaksanaan pendidikan nanti latihan, sederhana bagaimana mereka dengan suatu kurikulum yang sudah ditata dari waktu ke waktu, ini menuntut disiplin waktu, disiplin kegiatan," sambungnya.

Ia menambahkan materi pengetahuan dasar senjata juga akan didapatkan oleh para ASN selama progam Komcad ini. Bahkan mereka juga akan mendapatkan pelatihan menembak

"Iya, pengetahuan dasar. Jadi kurikulum sudah diatur kaitan dengan nuansa yang bersifat militer, itu bersifat pengetahuan terbatas, ya senjata juga demikian. Karena mereka pun nanti harus melaksanakan latihan menembak terbatas," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.

Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.

Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.

Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.

Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.

Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.

Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.

Lokasi gudang

Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.

Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.

Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.

Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.

Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.

Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.

Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.

Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.

Biaya pengelolaan

Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.

Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.

Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.

Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.

Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.

Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.

Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.

Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.

Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.

Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.

Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.

Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.

Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui cadangan LPG nasional sempat memasuki fase kritis, dimana ketersediaannya hanya mampu beberapa hari saja. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak lepas dari situasi yang saat tengah terjadi ketika pasokan energi dunia mengalami gangguan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

"Urusan LPG kita sudah kita keluar dari zona yang sangat mengkhawatirkan. Jadi insyaAllah stok BBM kita aman. Baik solar, bensin, LPG, dan avtur. Kita sudah bisa tidur nyenyak," kata Bahlil di Kawasan Senayan saat peluncuran Buku Satya Widya Yudha, Jumat (10/4/2026).

Fase kritis ketersediaan LPG ini terjadi sebelum tanggal 4 April 2026, lalu. Bahlil menjelaskan, saat ini cadangan LPG Nasional telah mendekati fase normalnya yaitu 10 hari.

Stok LPG RI Dijamin Aman usai Dipasok AS dan Australia, Bahlil: Sebentar Lagi Kapalnya Masuk



Jauh meningkat dibandingkan posisi cadangan sebelum tanggal 4 April yang lalu. Hal ini merupakan kontribusi dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mau menjual produknya ke dalam negeri, ketimbang ekspor.

"Ibarat orang sakit itu kita keluar ruangan ICU itu tanggal 4-5 April. LPG kita tanggal 4, tanggal 5 itu, tidak pernah terjadi cadangan kita cuma beberapa hari. Tapi mulai dua hari kemarin saya sudah bisa tidur nyenyak," kata Bahlil.

Ia mengapresiasi kepada seluruh KKKS yang mana kuota ekspor 30% yang sebelumnya diberikan pemerintah, dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dahulu. Sehingga cadangan energi nasional dipastikan dalam posisi aman untuk saat ini.

Indonesia Punya 2 Pabrik LPG Baru, Mampu Produksi 200 Metrik Ton per hari



"Mulai 2 hari kemarin, LPG kita cadangannya sudah di atas 10 hari, sudah mendekati normal. Jadi tidak perlu keraguan lagi," tambahnya.

Sebelumnya Sesditjen Migas Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan, kebijakan peralihan ekspor untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri bertujuan untuk menekan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Ia mengakui bahwa produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga pasokan LPG nasional masih didominasi impor. Kondisi ini semakin menantang akibat dinamika geopolitik global, termasuk kendala distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

"LPG yang selama ini digunakan oleh industri kami upayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan,” ujar Rizwi dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4).