Pemerintah Jepang telah menyetujui paket pengeluaran tambahan atau subsidi energi sebesar US$3,2 miliar atau setara Rp57,08 triliun (kurs Rp17.840).

Langkah ini bertujuan untuk meringankan kenaikan biaya listrik dan gas karena ketegangan di Timur Tengah yang terus mengganggu pasar energi global, menurut Kyodo News.

Pemerintah menyetujui rencana subsidi darurat pada Selasa (26/5) untuk mendukung rumah tangga dan usaha kecil selama bulan-bulan musim panas, ketika permintaan energi biasanya meningkat dilansir dari Anadolu, Kamis (28/5).

Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran yang meningkat atas krisis energi yang berkepanjangan yang terkait dengan ketidakstabilan di sekitar Selat Hormuz, jalur utama untuk transportasi minyak global.

Kondisi Jepang yang sangat bergantung pada pasokan energi impor dari Timur Tengah, menjadi semakin rentan terhadap gangguan yang memengaruhi pengiriman minyak mentah dan gas alam cair.

Ketegangan geopolitik yang meningkat telah mendorong harga bahan bakar lebih tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi di seluruh Asia, menurut para analis.

Berdasarkan langkah-langkah baru tersebut, Tokyo akan mengalokasikan 513,5 miliar yen dari dana cadangan untuk mensubsidi tagihan listrik dan gas antara Juli dan September, seperti dilaporkan oleh Kyodo News.

Pemerintah memperkirakan bahwa paket tersebut dapat mengurangi biaya utilitas rumah tangga sekitar 5.000 yen selama periode musim panas.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Ryosei Akazawa mengatakan dukungan tersebut akan difokuskan terutama pada bulan Agustus, ketika permintaan listrik umumnya mencapai puncaknya secara musiman.

Sementara itu, Perdana Menteri Sanae Takaichi telah mengusulkan anggaran tambahan yang lebih luas senilai hampir US$19 miliar untuk mengimbangi dampak ekonomi dari kenaikan biaya bahan bakar dan inflasi, menurut Reuters.

Para ekonom telah memperingatkan bahwa ketidakstabilan yang berkelanjutan di Timur Tengah dapat memberikan tekanan tambahan pada ekonomi Jepang dan mempersulit pengelolaan inflasi serta keputusan kebijakan di masa mendatang oleh Bank Sentral Jepang.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) alias US Treasury (yield UST) serta milik Jepang tenor 30 tahun naik masing-masing ke level 5,09% dan 4,03%.

Berdasarkan data tradingview.com, level yield surat utang kedua pemerintah negara G7 ini mencetak rekor tertinggi baru. Untuk surat utang pemerintah AS, rekor ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023.

Obligasi pemerintah Jepang dengan yield yang melampaui level 4% ini bahkan merupakan rekor perdana. Kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Jepang terlihat cukup konsisten setidaknya sejak 2025 lalu.

Adapun untuk tenor 10 tahun, yield obligasi pemerintah AS dan Jepang masih berada di level masing-masing 4,5% dan 2,7%.

Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara-negara utama anggota G20, yield obligasi tertinggi untuk tenor 10 tahun masih dipegang oleh Turki sebesar 32,3%. Brasil menyusul dengan yield 14,2%, Meksiko 9,1% dan Afrika Selatan 8,7%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun alias obligasi pemerintah Indonesia kini berada di level 6,7%. Besarannya masih di bawah India yakni 7%, tetapi berada di atas Inggris 5,1%, Australia 5% dan Korea Selatan 4,1%.

Pada akhir April 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa spread atau selisih antara yield SBN dan UST sebesar 83 basis poin (bps) atau antara 5,17% dan 4,34%.

Meski demikian, belakangan pemerintah menaikkan imbal hasil hingga ke level di atas 6% sejalan dengan aksi keluarnya modal asing dari pasar keuangan Tanah Air (outflow).

Untuk membantu menarik kembali aliran modal asing, Bank Indonesia (BI) pun menggunakan instrumen moneter berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sampai dengan 30 April 2026, aliran masuk modal asing masuk (inflow) mencapai US$3,3 miliar.

"Terutama pada instrumen SRBI dan SBN setelah di triwulan I ada outflow US$1,7 miliar," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menyebut langkah menaikkan yield untuk menyerap modal di pasar keuangan ini merupakan salah satu dari tujuh langkah guna stabilisasi nilai tukar rupiah.

Berkat kebijakan tersebut, aliran masuk modal asing secara tahun berjalan (year-to-date) mencapai Rp78,1 triliun ke SRBI. Sementara pasar saham masih mencatatkan outflow sebesar Rp38,6 triliun.

"SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," kata Perry.

Jepang mulai mengimpor minyak mentah dari Rusia untuk memastikan kebutuhan pasokan energi Negeri Sakura tercukupi.

Langkah tersebut menjadi yang pertama kalinya sejak 2022, imbas ditutupnya jalur distribusi minyak di Selat Hormuz, sebagaimana dilansir dari Seoul Economic Daily, Sabtu (2/5).

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang melalui perusahaan penyulingan minyak Jepang, Taiyo Oil telah mengamankan minyak mentah yang diproduksi melalui proyek Sakhalin-2, menurut laporan kantor berita Kyodo News pada Selasa (28/4).

Proyek tersebut merupakan kerja sama pengembangan minyak dan gas alam di Timur Jauh Rusia. Pengiriman tersebut dimuat ke kapal tanker dan telah berangkat dari Sakhalin akhir bulan lalu melalui kontrak spot, yakni kesepakatan jual beli yang dilakukan untuk pengiriman dan pembayaran segera.

Minyak mentah tersebut diperkirakan tiba di kilang milik Taiyo Oil di Prefektur Ehime paling cepat pada Rabu malam.

Sebagai informasi, Proyek Sakhalin-2 dipimpin oleh perusahaan energi milik negara Rusia yang memproduksi gas alam cair (LNG) dan minyak mentah, yakni Gazprom. Adapun pusat kegiatan penambangan berada di lapangan gas Lunskoye, lepas pantai timur laut Sakhalin.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu. Mitsubishi Corporation dan Mitsui & Co. merupakan perusahaan asal Jepang yang turut andil dalam proyek tersebut melalui kepemilikan saham di proyek Sakhalin-2.

"Impor minyak mentah Rusia ini merupakan bagian dari strategi Jepang untuk mendiversifikasi sumber pasokan minyak mentahnya," menurut laporan Kyodo News.

Adapun terkait detail pengiriman dan cadangan energi Jepang, kantor berita Rusia TASS mengungkapkan bahwa minyak yang dibeli dari Rusia diangkut oleh kapal tanker Voyager. Kapal tersebut diperkirakan tiba di pelabuhan Kikuma, Pulau Shikoku pada Minggu (3/5).

Selanjutnya, kapal berbendera Oman tersebut akan mengirimkan minyak ke kilang Taiyo Oil yang berlokasi di pulau yang sama.

"Jenis minyak yang dibeli adalah Sakhalin Blend. Kami bekerja sama erat dengan pemerintah Jepang terkait masalah ini," ungkap perwakilan Taiyo Oil kepada TASS.

Sementara itu, pemerintah Jepang mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah memulai pelepasan tambahan cadangan minyak nasional dari pangkalan minyak di Prefektur Ibaraki. Jumlah yang dilepaskan setara konsumsi domestik untuk 20 hari.

Sebanyak 10 pangkalan di seluruh negeri akan merilis total 5,8 juta kiloliter secara bertahap.

Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan kalau Negeri Sakura berharap dapat memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan minyak mentah Mei ini, melalui rute yang tidak melewati Selat Hormuz.

Dalam Rapat Menteri terkait Situasi di Timur Tengah pada 25 April, ia menyampaikan bahwa selain dari Timur Tengah dan Amerika Serikat, pasokan juga akan didatangkan dari Asia Tengah, Amerika Latin, dan Asia-Pasifik.

Keputusan pemerintah Jepang ini diambil setelah sebelumnya melepas cadangan negara sebesar 50 hari untuk menstabilkan pasokan energi nasional, menyusul konflik yang terjadi di Asia Barat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan jumlah penerima program magang nasional tahun ini naik 50 persen menjadi 150 ribu orang. Pada 2025, penerimanya ditetapkan 100 ribu orang.

Program magang nasional ini menawarkan kesempatan bagi fresh graduate untuk magang di perusahaan terpilih dengan gaji setara UMP/UMK selama enam bulan. Pendaftaran dilakukan melalui portal MagangHub Kemnaker.

"Kita lihat antusiasme yang luar biasa dari peserta, kemudian apresiasi dari perusahaan, kami sudah mengusulkan program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150 ribu orang, tapi ini baru usulan ya," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Komisi IX, Kamis (9/4).

Menurutnya, usulan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto hingga kementerian terkait agar program ini bisa di finalisasi dan kembali dilanjutkan di tahun ini.

"Surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden dan kami masih menunggu ketersediaan anggaran. Dan semoga ini juga dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko, nanti program ini bisa kita laksanakan, sehingga harapan dari tadi para peserta magang bahwa program magang ini bisa berlanjut di tahun ini memang bisa terwujud," jelasnya.

Yassierli menjelaskan untuk tahun ini program magang nasional dilakukan sebanyak III tahap dengan rincian batch I pada Oktober 2025 dan II-III menyusul di November dan Desember 2025.

[Gambas:Youtube]

Kualifikasi pemagang yang disasar adalah lulusan baru baik dari program D3, D4 atau S1. Keuntungannya, para pemagang akan mendapatkan uang saku setara UMR setiap bulannya dari pemerintah.

Para pemagang yang terpilih akan bekerja di perusahaan BUMN maupun swasta yang sudah diseleksi oleh Kemenaker. Tahun lalu, Total anggaran yang dikucurkan untuk insentif alias stimulus tersebut mencapai Rp16,23 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program magang di luar negeri. Saat ini kerjasama sudah dilakukan dengan pemerintah Jepang dan akan dilanjutkan dengan berbagai negara lainnya yang sudah menyampaikan minat untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri.

"Kemudian kita juga secara aktif mendatangi peluang-peluang penempatan magang di luar negeri, yang saat ini memang kita masih fokus di Jepang, walaupun sudah ada beberapa permintaan dari negara lain, tapi biasanya isunya terkait dengan bahasa, misalnya di Jerman, di Turki, di Taiwan, dan seterusnya," pungkasnya.

Sejumlah negara di Asia mulai menerapkan berbagai kebijakan tak biasa untuk menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran yang telah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Gangguan distribusi energi global, terutama karena tersendatnya jalur Selat Hormuz, memaksa banyak negara menghemat konsumsi, mengatur mobilitas, hingga memberi bantuan langsung kepada masyarakat.

Berikut langkah-langkah yang ditempuh sejumlah negara yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Korea Selatan: Kampanye hemat energi dan dorong anggaran darurat

Melansir dari CNN, Presiden Lee Jae Myung mengajak masyarakat menjalankan penghematan energi secara nasional. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan operasional di instansi publik.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan anggaran tambahan untuk membantu warga yang terdampak lonjakan harga energi.

2. Jepang: lepas cadangan minyak nasional

Pemerintah Jepang mulai melepas cadangan minyak strategis sejak pertengahan Maret dan akan dilanjutkan secara bertahap.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mengingat Jepang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.

3. China: intervensi harga dan jaga stabilitas pasar

China mengambil langkah yang langka dengan mengintervensi mekanisme harga BBM domestik. Pemerintah menaikkan batas harga bensin dan solar, namun tetap membatasi kenaikan agar tidak terlalu membebani masyarakat. Kebijakan ini disebut untuk meredam dampak lonjakan harga global.

4. Sri Lanka: terapkan pekan kerja 4 hari

Sri Lanka menetapkan hari Rabu sebagai hari libur bagi instansi pemerintah, termasuk sekolah dan universitas. Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi energi dan menjaga layanan publik tetap berjalan di tengah krisis.

5. Pakistan: WFH, sekolah tutup, dan pembatasan operasional

Mengutip dari Times of India, pemerintah Pakistan menerapkan pekan kerja empat hari, menutup sekolah, serta memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah hingga 50 persen. Selain itu, alokasi BBM untuk instansi juga dipangkas guna menekan konsumsi.

6. India: ubah pola konsumsi dan dorong energi alternatif

Sejumlah perusahaan di India mulai menerapkan kebijakan work from home serta mengurangi layanan kantin akibat keterbatasan energi.

Di sisi lain, penggunaan kendaraan listrik dan energi alternatif mulai didorong untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

7. Thailand: kurangi AC dan ubah pola kerja

Pemerintah Thailand mendorong pegawai menggunakan pakaian kasual seperti kaus untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

Suhu AC di kantor juga diatur lebih tinggi, penggunaan lift dibatasi, dan carpooling dianjurkan untuk menghemat energi, seperti yang dilansir World Economic Forum (WEF).

8. Myanmar: sistem ganjil-genap kendaraan

Myanmar menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM, kecuali bagi kendaraan listrik yang tetap diperbolehkan beroperasi setiap hari.

9. Bangladesh: libur panjang dan penghematan listrik

Bangladesh menutup universitas lebih awal menjelang Idulfitri untuk mengurangi konsumsi energi. Langkah ini diharapkan dapat menekan beban listrik nasional yang sebagian besar bergantung pada minyak dan gas.

10. Filipina dan Vietnam: WFH dan pembatasan mobilitas

Filipina menerapkan pekan kerja empat hari untuk pegawai pemerintah serta mendorong kerja jarak jauh di sektor swasta. Sementara Vietnam mengimbau perusahaan mengadopsi work from home, menggunakan transportasi publik, serta mengurangi perjalanan non-esensial.

11. Selandia Baru: subsidi tunai

Pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan sekitar US$50 per minggu kepada lebih dari 140 ribu keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah. Subsidi ini ditujukan untuk meredam tekanan biaya hidup akibat kenaikan harga BBM.

12. Indonesia: wacana WFA untuk tekan konsumsi BBM

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan work from anywhere (WFA) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFA, terutama setelah periode libur panjang Lebaran, berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat sehingga dapat menekan penggunaan BBM.

Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan akan difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan penerapan kerja fleksibel tanpa mengganggu layanan publik maupun aktivitas ekonomi utama.

Krisis energi akibat perang Iran ini menunjukkan tingginya ketergantungan Asia terhadap impor minyak dan gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal IV/2025 tercatat jauh lebih lemah dari perkiraan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi kebijakan belanja proaktif yang diusung Perdana Menteri Sanae Takaichi pascakemenangan pemilu.

Berdasarkan laporan Kantor Kabinet Jepang yang dirilis Senin (16/2/2026) , produk domestik bruto (PDB) riil Jepang tumbuh 0,2% secara tahunan (annualized) pada kuartal IV/2025. Angka tersebut jauh di bawah median estimasi ekonom sebesar 1,6%.

Belanja konsumen naik tipis 0,1%, mencerminkan rapuhnya permintaan domestik di tengah tekanan inflasi yang bertahan di atas target 2% bank sentral Bank of Japan selama empat tahun hingga 2025. Sementara itu, belanja modal meningkat 0,2%.

Investasi perumahan swasta melonjak 4,8% secara riil dibanding kuartal sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi setelah anjlok pada kuartal III akibat perubahan regulasi.

Kepala ekonom Mitsubishi UFJ Research and Consulting Shinichiro Kobayashi menilai konsumsi rumah tangga menunjukkan ketahanan, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada efektivitas kebijakan penurunan harga serta perbaikan upah riil.

“Ken­aikan suku bunga dan upah berpotensi menekan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat membatasi kemampuan mereka melakukan investasi,” ujarnya dikutip dari Bloomberg.

Dari sisi eksternal, pariwisata asing menopang pertumbuhan sepanjang 2025, namun belakangan melemah. Jumlah wisatawan asal China turun tajam setelah Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang menyusul pernyataan kontroversial Takaichi terkait Taiwan pada November lalu.

Secara keseluruhan, ekspor neto tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pada kuartal terakhir, meskipun ekspor barang secara bulanan mencatat kenaikan sepanjang kuartal IV.

Data terbaru ini menegaskan pemulihan ekonomi Jepang masih berlangsung tidak merata dan belum ditopang oleh pendorong pertumbuhan yang kuat selain faktor-faktor temporer.

Meski demikian, perlambatan aktivitas tersebut diperkirakan tidak akan menghalangi Bank of Japan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini.

Dari sisi fiskal, laporan ini dapat memperkuat dorongan Sanae Takaichi untuk menopang pertumbuhan melalui belanja pemerintah dan investasi terarah.

Awal bulan ini, Takaichi membawa Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan terbesar pascaperang dalam pemilu legislatif, sekaligus mengamankan mandat untuk menjalankan kebijakan ekspansifnya.

Dengan LDP menguasai dua pertiga kursi di majelis rendah, pengesahan anggaran fiskal yang dimulai April mendatang diperkirakan berjalan mulus.

Ke depan, perekonomian Jepang pada kuartal I/2026 diproyeksikan mendapat dukungan dari paket stimulus besar yang disahkan parlemen pada Desember.

Faktor krusial lainnya adalah pertumbuhan upah. Serikat pekerja tengah mengupayakan kenaikan gaji yang sejalan dengan hasil negosiasi kuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kesepakatan final dijadwalkan pada Maret.

Namun, momentum kenaikan upah masih belum merata. Perusahaan eksportir besar yang diuntungkan oleh pelemahan yen cenderung lebih royal dibandingkan perusahaan kecil yang tertekan kenaikan biaya impor. Bahkan, meskipun upah nominal meningkat stabil, upah riil tercatat turun setiap bulan sepanjang tahun lalu akibat inflasi yang persisten.

Bank sentral Jepang memperkirakan inflasi akan melandai dalam beberapa bulan mendatang, sejalan dengan data terbaru yang akan dirilis pekan ini.

“Ekspor barang tampaknya telah mencapai titik terendah, tetapi kekhawatiran muncul karena ekspor jasa dari sektor pariwisata mulai melemah. Dengan perkiraan penurunan wisatawan China selama periode Tahun Baru Imlek pada kuartal pertama, tren ini kemungkinan akan memburuk," ujar Kobayashi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang meluncurkan lembaga efisiensi anggaran yang terinspirasi dari Department of Government Efficiency (DOGE) Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi dan memangkas kebijakan pajak serta subsidi yang dinilai tidak efektif.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk mengeliminasi pemborosan belanja negara dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih membutuhkan guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.

“Dengan menghilangkan pemborosan melalui upaya semua pihak, termasuk masyarakat, serta mengarahkan dana ke area yang benar-benar membutuhkan, kami ingin menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap negara, mata uang, dan pasar,” ujar Katayama dikutip dari Bloomberg, Selasa (2/12/2025), usai pertemuan perdana DOGE Jepang.

Berbeda dengan DOGE di Amerika Serikat yang sebelumnya dipimpin Elon Musk dan dikenal dengan pendekatan pemangkasan agresif hingga memicu pemutusan hubungan kerja massal aparatur sipil federal, versi Jepang diproyeksikan bergerak lebih moderat.

Tokyo diperkirakan akan memanfaatkan agenda efisiensi belanja sebagai penguat komitmen Perdana Menteri Sanae Takaichi terhadap kebijakan fiskal yang ia sebut proaktif namun bertanggung jawab.

Hingga kini, Takaichi lebih banyak menunjukkan sisi ekspansif kebijakannya dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi terbesar sejak pembatasan pandemi dicabut, serta menyetujui penerbitan utang baru lebih dari ¥10 triliun atau setara US$64,3 miliar.

Katayama menambahkan pemerintah akan membuka mekanisme penyerapan masukan publik untuk mengusulkan pos belanja yang layak direvisi sebelum akhir tahun ini. Pekan lalu, dia menyebut pengajuan saran dapat dilakukan melalui media sosial, termasuk platform X.

Lembaga DOGE Jepang secara resmi dibentuk pekan lalu di bawah Sekretariat Kabinet pemerintahan Takaichi dengan mandat menekan pemborosan anggaran lewat peninjauan belanja dan subsidi yang dinilai tumpang tindih atau tidak efisien.

Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam rapat perdana tersebut, termasuk Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dan Kepala Urusan Parlemen dari Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP) Takashi Endo.

Kihara menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sisi belanja maupun pendapatan negara demi memenuhi target ekonomi dan fiskal pemerintah.

“Kebijakan yang benar-benar menopang kehidupan masyarakat atau mendorong pertumbuhan ekonomi harus diprioritaskan secara tegas, sementara program yang dampaknya kecil perlu ditinjau ulang,” ujar Kihara.

Meski Takaichi dan para menterinya berulang kali menegaskan total penerbitan obligasi pemerintah pada tahun fiskal berjalan yang berakhir Maret tidak akan melebihi level tahun lalu, pasar tetap menunjukkan kegelisahan.

Pemerintah pada praktiknya telah meninggalkan target tahunan lama untuk menyeimbangkan anggaran, menggantinya dengan sasaran menurunkan rasio utang bersih terhadap produk domestik bruto (PDB).

Langkah tersebut memicu kenaikan imbal hasil obligasi, terutama obligasi bertenor sangat panjang, di tengah keraguan investor atas arah kebijakan fiskal pemerintah.

Pembentukan DOGE Jepang sendiri merupakan bagian dari kesepakatan politik antara Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, yang diteken pada Oktober lalu—kesepakatan yang turut membuka jalan bagi pengangkatan Takaichi sebagai perdana menteri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan hubungan Indonesia dan Jepang akan tetap kuat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanai Takeichi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Abdul Kadir Jailani.

Kadir mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin erat selama beberapa dekade dan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sanai Takeichi.

"Hubungan Indonesia dan Jepang secara tradisional sudah cukup mapan. Kami melihat terpilihnya Perdana Menteri baru justru sebagai kesempatan baru untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik," kata Kadir dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Menurut Kadir, Indonesia memahami bahwa pemerintahan baru Jepang berasal dari kubu konservatif. Namun hal itu tidak akan mengubah arah kebijakan secara signifikan.

"Mungkin akan ada perbedaan prioritas, tapi saya tidak melihat ada pergeseran kebijakan besar. Justru ini peluang untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan menghadapi tantangan global bersama," ujarnya.

Kadir menambahkan kepentingan nasional Indonesia dan Jepang sama-sama bertumpu pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik dunia.

Sanae Takaichi, 64 tahun, memenangkan pemungutan suara parlemen Jepang, meraih 237 suara dalam putaran pertama pemungutan suara. Hal ini membuat tidak perlu ada pemungutan suara putaran kedua di Majelis Rendah yang beranggotakan 465 orang.

Menurut lembaga penyiaran publik NHK, kemenangannya diraih setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa beraliansi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP). Keduanya dilaporkan menandatangani kesepakatan pada akhir pekan untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Menurut laporan media, Takaichi setuju untuk mendukung kebijakan-kebijakan JIP seperti pengurangan kursi parlemen, hingga pendidikan SMA gratis. Ini termasuk penangguhan pajak konsumsi pangan selama dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Jepang anjlok pada perdagangan Selasa (14/10/2025) setelah lonjakan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China kembali mengguncang pasar global.

Di saat bersamaan, krisis politik dalam negeri Jepang menambah tekanan setelah koalisi pemerintahan resmi runtuh.

Melansir Bloomberg, indeks Topix ditutup melemah 2%, sedangkan indeks Nikkei 225 anjlok 2,6%, mencatatkan penurunan harian terbesar sejak April. Saham teknologi dan perbankan menjadi kontributor utama pelemahan, menghapus sebagian besar kenaikan yang sempat membawa indeks Jepang ke rekor tertinggi pekan lalu.

Ketidakstabilan politik kini menekan pasar obligasi. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Jepang bertenor panjang naik, dengan surat utang 30 tahun sempat melonjak 5 basis poin akibat kekhawatiran pembengkakan anggaran fiskal. Sebaliknya, yield jangka pendek menurun karena ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) melemah.

Kecemasan pasar meningkat setelah China mengumumkan pembatasan baru terhadap perusahaan pelayaran, sebagai respons atas penyelidikan AS terhadap sektor maritim China.

“Ketegangan AS–China terus memanas, bahkan lebih agresif daripada yang diharapkan pelaku pasar,” ujar Michael Brown, analis senior Pepperstone Group.

Nilai tukar yen sempat berfluktuasi sebelum akhirnya menguat di sesi sore, seiring meningkatnya permintaan aset aman (safe haven). Penguatan yen juga terjadi setelah Menteri Keuangan Katsunobu Kato menyatakan pemerintah memantau secara ketat pergerakan nilai tukar yang dinilai tidak wajar.

Investor kini berhadapan dengan ketidakpastian politik pasca-pecahnya koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Komeito—aliansi yang telah bertahan 26 tahun—hanya beberapa hari setelah Sanae Takaichi diangkat sebagai ketua baru LDP.

Tak lama setelah peristiwa itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap China, memicu aksi jual di Wall Street dan menjalar ke pasar Asia.

Saham-saham teknologi berorientasi ekspor menjadi korban utama. Sony Group Corp. dan Hitachi Ltd. masing-masing turun lebih dari 3%, sementara SoftBank Group Corp. ambruk 6,1%. Saham perbankan juga melemah, di tengah pandangan bahwa krisis politik akan menunda langkah BOJ untuk menaikkan suku bunga.

“Krisis politik membuat bank sentral terpaksa menepi,” ujar analis Pelham Smithers, seraya mencatat peluang kenaikan suku bunga bulan ini merosot ke 10% dari 63% di awal Oktober.

Analis Homin Lee dari Lombard Odier Singapore menilai obligasi Jepang berpotensi mendapat dukungan kecil dari arus flight to safety akibat tensi AS–China, namun tetap sulit menguat di tengah ketidakpastian fiskal yang tinggi. Sementara itu, lelang obligasi 20 tahun yang digelar Rabu akan menjadi tolok ukur minat investor setelah hasil penjualan sebelumnya cenderung lemah.

Vishnu Varathan, kepala riset makro Mizuho Securities Asia, memperkirakan tekanan jual masih akan menekan pasar obligasi.

“Kekhawatiran nilai utang yang tergerus pasti mendorong yield naik, terutama pada tenor panjang. Risiko politik dan ketidakpastian fiskal mulai merembes ke pasar,” tulisnya.

Gejolak di pasar Jepang diperkirakan juga akan berimbas pada pasar obligasi AS dan Eropa, yang dalam beberapa bulan terakhir terpengaruh oleh kenaikan yield Jepang.

Meski demikian, sebagian pelaku pasar tetap optimistis. Neil Newman, kepala strategi Astris Advisory Japan, menilai koreksi kali ini tidak akan menimbulkan guncangan besar seperti Agustus tahun lalu.

“Aturannya sederhana: beli saat pasar turun, jual saat naik, dan jangan panik,” katanya.

Richard Kaye dari Comgest Asset Management juga melihat gejolak saat ini hanya bersifat sementara.

“Menjelang akhir 2025, saya percaya realisme akan kembali. Friksi dagang kemungkinan mereda, dan kekhawatiran atas defisit fiskal pun berkurang. Saya perkirakan saham-saham domestik dan berkapitalisasi kecil akan memimpin pemulihan pasar,” ujarnya.