JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.

PATI - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati oleh tersangka AS (51), pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan masyarakat. Dalam upaya memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, DPP Perempuan Bangsa melakukan pendampingan langsung.

Selain itu, pendampingan juga menggandeng tiga lembaga negara, yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pendampingan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Advokasi DPP Perempuan Bangsa, Eva Monalisa yang menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas, menyeluruh, dan berpihak kepada korban.

“Kami hadir untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis yang layak. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan seksual, terlebih di lingkungan pendidikan dan pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri,” tegas Eva Monalisa di Pati, Sabtu (9/5/2026).

Anggota DPR itu juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Sekaligus mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dan perempuan.

“Langkah nyata yang dilakukan DPP Perempuan Bangsa adalah bentuk kepedulian sekaligus aksi kemanusiaan bagi para santri yang menjadi korban kekerasan seksual. Kami berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari, dan seluruh lembaga pendidikan semakin memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap peserta didik,” lanjutnya.

Eva juga mengapresiasi keterlibatan KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam memberikan perhatian terhadap kasus ini. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan korban memperoleh keadilan, perlindungan hak, serta jaminan pemulihan secara menyeluruh.

Dia menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak boleh ditoleransi dalam kondisi apa pun.

"Maka dari itu, kami berharap seluruh elemen masyarakat untuk ikut aktif menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan dan pesantren," tegasnya.

JAKARTA - DPP Perempuan Bangsa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan perlindungan maksimal serta pendampingan menyeluruh bagi seluruh santri korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Selain itu, mengecam keras tindakan pelaku yang dinilai sebagai perbuatan biadab dan tidak bisa ditolerir dalam bentuk apa pun.

Kasus kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam bagi para korban.

“Ini tindakan biadab yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya harus diproses secara hukum dengan tegas. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan rasa aman dan masa depan korban,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai, pendampingan bagi para korban sangat urgen dilakukan karena kondisi psikologis korban dipastikan terguncang akibat peristiwa tersebut. Negara, kata dia, harus hadir memastikan korban mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

“Pendampingan terhadap korban sangat penting karena psikis mereka pasti terguncang. Jangan sampai korban merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial akibat kasus ini,” lanjutnya.

Menurutnya, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak panjang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Karena itu, penanganan korban tidak boleh sekedar fokus pada hukum terhadap pelaku, melainkan juga memastikan pemulihan korban berjalan maksimal.

"UU TPKS telah mengatur dengan jelas soal hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Implementasinya harus bener-bener dijalankan di lapangan agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan," ungkapnya.

Perempuan Bangsa, kata Ninik, juga akan segera turun untuk memberikan pendampingan kepada para korban dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berjalan.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga privasi dan identitas korban demi melindungi keselamatan serta pemulihan psikologis mereka.

“Kami siap turun mendampingi para korban. Tetapi semua pihak harus menjaga privasi korban, tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang dapat memperparah trauma mereka,” tuturnya.

"Jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya," tegasnya.

JAKARTA - Kuasa hukum santriwati korban dugaan pencabulan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Ali Yusron, mengaku sempat ditawari uang hingga Rp400 juta agar laporan terhadap tersangka Ashari (51) dicabut. Pengakuan itu disampaikan Ali Yusron dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers itu, korban hadir bersama orang tua, kuasa hukum, dan mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Ali mengaku tawaran pertama disampaikan oleh dua orang yang disebut sebagai suruhan tersangka. Saat itu, ia mengklaim ditawari uang Rp300 juta.

“Itu suruhan dari tersangka saat ini. Pertama kali Rp300 (juta) di warung, ada dua orang. Saya yakin di dalam mobil waktu itu, di Innova Reborn kalau enggak salah itu yang hitam, itu tersangka ini di dalam. Saya tolak,” ujar Ali.

Dia mengungkapkan, tawaran kedua kembali muncul dalam waktu berbeda. Kali ini, ia mengaku ditawari uang Rp400 juta. Kukuh dengan komitmennya, tawaran itu lagi-lagi dia tolak.

Ali mengatakan pihak yang menemuinya meminta agar kasus tersebut tidak dibuka ke publik dengan alasan demi menyelamatkan pondok pesantren dan para santri.

“Kalau ini tak ungkap, nanti membahayakan bagi pondok, karyawan atau karyawati santrinya nanti gimana? Harus mengedepankan sosial, saya dibilang begitu,” ujarnya.

Ia meyakini betul orang-orang yang menemuinya merupakan suruhan tersangka. Bahkan, menurut dia, sempat ada pembicaraan mengenai nominal uang yang lebih besar.

“Orang suruhan tersangka karena apa, iya positif orang suruhan karena kalau saya mau, 1 miliar dulu, yang 200 (juta) nanti langsung dengan saya, gitu kok,” katanya.

Saat ditanya Hotman Paris apakah uang tersebut sudah dibawa, Ali menjawab, “Sudah, sudah ada uangnya.”

Selain kuasa hukum korban, ayah korban juga mengaku sempat didatangi tiga orang yang disebut berasal dari pihak tersangka beberapa waktu setelah dirinya membuat laporan polisi.

“Nah itu ya langsung dia mengatakan dari suruhan si (tersangka) di situ,” ujar ayah korban.

Dia menuturkan, pihak tersebut meminta agar kasus diselesaikan secara damai demi menjaga nama baik yayasan pesantren. “Dia mengatakan kalau bisa kasus ini ditutup aja, soalnya demi menyelamatkan yayasan yang sudah besar,” katanya.

Namun, ayah korban menegaskan dirinya menolak permintaan tersebut karena ingin melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban berikutnya. “Tapi langsung saya jawab, saya enggak akan cabut laporan saya. Soalnya dari awal saya tujuan saya bukan untuk saya sendiri atau anak saya, karena saya untuk tujuan banyak anak atau banyak korban,” ujarnya.

Diketahui, Ashari (51), pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati. Polisi juga telah menangkap Ashari setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

JAKARTA - Polisi menangkap pendiri ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Pati sekaligus tersangka kasus dugaan pelecehan santriwati berinisial AS (51). Polisi juga menangkap pria berinisial KS yang diduga membantu aksi pelarian tersangka AS.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menjelaskan KS ditangkap di wilayah Bekasi pada Rabu (6/5) kemarin. KS saat ini telah dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Yang berbaju putih itu kami duga ikut serta pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka," kata Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, Jumat (8/5/2026).

Senada, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan KS diduga turut terlibat dalam rencana aksi pelarian AS. AS ditangkap tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis pagi.

Penangkapan terhadap AS dilakukan setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sebelum ditangkap, AS diketahui juga sempat kabur ke sejumlah daerah mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.

"Orang yang diduga dalam pelarian daripada tersangka, baik dari mulai perencanaan sampai pada kegiatan cara menghapus jejak dibantu yang kita tangkap," ucap Jaka.

Lihat video: Terungkap! Kiai AS di Pati Gunakan Modus Minta Pijat untuk Cabuli Santriwati



Sebagai informasi, dari hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan perbuatan tercela itu sebanyak 10 kali kepada korban sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

"Adapun korbannya adalah satu saudara FA, kemudian waktu kejadian antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. Perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban," ucap Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

Di dalam kamar tersebut, AS kemudian meminta korban untuk membuka baju. Setelahnya, AS melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban. "Korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan yaitu dengan cara meraba, memeras dan mencium kemudian memegang alat vital. Kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan," jelas Jaka.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina buka suara mengomentari kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Politikus PDIP ini mengajak masyarakat mengawal kasus yang menyeret nama Kiai Ashari atau AS ini.

Selly pun mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak abai dan memberikan kompromi terhadap pelaku. Selly mengingatkan bahwa mereka yang abai dan menghalangi penyidikan bisa dipenjara.

"UU sudah sangat jelas. Dalam Pasal 19 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara kekerasan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, sehingga senmua pihak, termasuk aparat dan lembaga terkait, harus memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada korban.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly memaparkan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan adanya perlindungan bagi korban sebagai Pasal 40 UU TPSK serta penindakan bagi pelaku yang menghalangi upaya penyidikan.

Selly menduga ada upaya sekelompok pihak yang berupaya mengaburkan kasus itu mulai dari membiarkan pelaporan sejak 2024, serta pernyataan polisi yang sebelumnya mengaku tak ditahan karena koperatif, namun nyatanya kabur. Dua hal ini membuat Selly merasa geram.

Merujuk dalam UU TPKS, kata Selly, memenjarakan pelaku kekerasan seksual seperti pada UU TPKS hanya cukup dua alat bukti, salah satunya keterangan korban dan surat keterangan psikologi atau visum. "Artinya kalau pada akhirnya hambatan kasus karena sebagain korban mencabut laporan itu agak rancu. Kan masih ada korban lainnya," ujar Mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Di sisi lain, Selly mendesak adanya penyidikan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang abai terhadap kasus ini termasuk 'menspesialkan' pelaku yang diketahui kabur setelah sebelumnya keluar dari ponpes dengan pengawalan ketat aparat.

Karena ia melihat kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menjadi pelajaran dan momentum bagi APH mematuhi UU TPSK. Sebab, menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan lambannya respons aparat penegak hukum, minimnya keberpihakan kepada korban, hingga adanya upaya pembiaran karena pelaku memiliki pengaruh sosial maupun keagamaan.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum tidak boleh bersikap abai, apalagi membiarkan proses hukum berjalan setengah hati. Negara harus hadir secara tegas dan berpihak kepada korban, bukan tunduk pada tekanan sosial ataupun relasi kuasa yang melindungi pelaku," kata legislator Dapil Jabar VIII Cirebon - Indramayu itu.

Di sisi lain, Selly juga melihat kasus ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama. Tidak cukup hanya mengandalkan citra moral atau simbol keagamaan, tetapi harus ada mekanisme perlindungan anak yang jelas, pengawasan berkala, kanal pengaduan yang aman, serta keterlibatan pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memastikan standar perlindungan santri berjalan optimal.

"Kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku, siapa pun mereka dan apa pun latar belakangnya," pungkasnya.

PATI - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin pondok pesantren (Ponpes) Tahfidzul Qur'an (TQ) Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah buntut kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati yang menyeret pendirinya, Ashari (51) atau AS. Kepala Kantor Kemenag Pati, Ahmad Syaiku menjelaskan pada 4 Mei lalu pihaknya telah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan evaluasi kepatuhan pondok pesantren. Hasilnya, pihaknya merekomendasikan pencabutan izin ponpes.

"Dan Alhamdulillah tanggal 5 kemarin di hari Selasa kemarin, Alhamdulillah izin Ponpes TQ sudah dinyatakan dicabut," kata Ahmad dalam konferensi pers bersama Polresta Pati, Kamis (7/5/2026).

"Surat pencabutan itu tertanggal 5 Mei 2026, itu artinya pondok TQ memang sudah tidak boleh beroperasi lagi, artinya penutupannya itu permanen. Ini sebagai pembelajaran ke depan bagi pondok-pondok yang lain," sambungnya.

Ahmad menegaskan, pihaknya tetap menjamin keberlanjutan pembelajaran bagi para santri di ponpes tersebut. Ponpes tersebut, kata dia, setidaknya memiliki 252 santri yang terdiri dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD, SMP dan Madrasah Aliyah (MA).

Ahmad menyebut pada 2 dan 3 Mei lalu, seluruh santri telah dipulangkan ke orang tua masing-masing dan pembelajaran dilakukan secara daring.

"Dan insya Allah nanti pada hari Selasa minggu depan, semuanya akan kami adakan asesmen untuk santri yang berjumlah 252 itu dalam rangka nanti untuk menentukan ini mau pindah ke pondok mana, ini mau pindah di madrasah mana," ujar dia Ahmad.

Sebagai informasi, pelaku AS ditangkap di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis dini hari tadi. Sebelum ditangkap, AS sempat kabur ke sejumlah daerah. Mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.

Dari hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan perbuatan tercela itu sebanyak 10 kali kepada salah satu korban sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

"Adapun korbannya adalah satu saudara FA, kemudian waktu kejadian antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. Perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda," ucap Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

JAKARTA - Salah satu korban dugaan kekerasan seksual oleh Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah (Jateng) buka suara. Dia mengungkapkan alasan berani melapor setelah bertahun-tahun mengalami dugaan perlakuan tersebut.

Pengakuan itu disampaikan dalam konferensi pers Hotman 911 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Dalam kesempatan itu, pengacara Hotman Paris Hutapea menanyakan alasan korban yang akhirnya memberanikan diri mengadu kepada ayahnya dan melapor ke polisi.

“Kenapa akhirnya kau berani minta bapakmu untuk mengadu? Kenapa akhirnya kau mengadu sesudah tiga tahun kau diperlakukan begitu?” tanya Hotman Paris.

Korban yang hadir mengenakan kacamata hitam, masker dan kerudung itu kemudian mengatakan dirinya tidak ingin ada korban lain yang mengalami nasib serupa.

“Ya soalnya nggak mau tidak ada korban lagi, biar saya aja yang terakhir gitu. Tidak ada yang bernasib seperti saya,” ujarnya.

Hotman Paris kemudian menegaskan kembali pernyataan korban. “Tidak ada yang bernasib begitu. Oke jadi itulah mulai sesudah tiga tahun dia melakukan itu sama kamu barulah akhirnya kamu berontak gitu ya, berani ya? Cerita ke bapaknya ya?” kata Hotman Paris.

Pengakuan korban tersebut kemudian diperkuat oleh ayahnya yang mengaku langsung melapor ke polisi setelah mendengar cerita anaknya dan mencocokkannya dengan keterangan korban lain.

“Saya selaku bapak korban, dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi,” ujar ayah korban.

Ia mengatakan, setelah mendatangi sejumlah teman anaknya, dirinya menemukan adanya kesesuaian cerita terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan tersangka.

“Ternyata yang dikatakan anak saya itu saya cocok apa yang telah dikatakan anak saya, apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh pak Kyainya kepada anak-anak tadi. Ya berkenaan dengan masalah itu pelecehan seksual tadi,” katanya.

Menurut dia, laporan tersebut dibuat sejak Juli 2024. Namun, selama proses berjalan, dirinya mengaku beberapa kali mendapat intimidasi dan ancaman dari keluarga pelaku.

“Dalam proses setelah saya laporan, buat laporan itu saya beberapa kali mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Termasuk ancaman,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengaku tetap melanjutkan perjuangan demi melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban. “Saya di situ melihat banyak generasi atau anak-anak jadi korban. Karena kalau dibiarkan itu mungkin saja banyak sekali jadi korban oleh oknum tadi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hotman Paris menyoroti lamanya penanganan laporan di Polres Pati. “Coba bayangin Juli 2024 baru sekarang ya begitu lama di Polres Pati,” ujar Hotman Paris.

Diketahui, polisi telah menangkap Ashari (51), pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati.

JAKARTA - Ayah salah satu korban dugaan pencabulan oleh Kiai Ashari (51), tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah buka suara. Dia mengungkapkan telah melaporkan kasus pencabulan tersebut ke polisi sejak Juli 2024.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Hotman 911 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Ia mengaku langsung melapor usai mendengar langsung pengakuan buah hatinya dan mencocokkannya dengan keterangan korban lain.

“Saya selaku bapak korban, dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah mendatangi sejumlah teman anaknya, dirinya menemukan adanya kesesuaian cerita terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan tersangka.

“Ternyata yang dikatakan anak saya itu saya cocok apa yang telah dikatakan anak saya, apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh Pak Kyainya kepada anak-anak tadi. Ya berkenaan dengan masalah itu pelecehan seksual tadi,” katanya.

Menurut dia, proses pelaporan tidak berjalan mudah. Ia mengaku beberapa kali mendapatkan intimidasi dan ancaman dari keluarga pelaku setelah membuat laporan polisi.

“Dalam proses setelah saya laporan, buat laporan itu saya beberapa kali mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Termasuk ancaman,” ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyerah karena menganggap perjuangan tersebut bukan hanya demi anaknya sendiri, melainkan demi melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban.

“Saya di situ melihat banyak generasi atau anak-anak jadi korban. Itulah yang mulai dari niat saya untuk membuka laporan di Polres. Karena kalau dibiarkan itu mungkin saja banyak sekali jadi korban oleh oknum tadi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan keterbatasan ekonomi yang dihadapi selama memperjuangkan kasus tersebut. Bahkan, dirinya mengaku harus berutang untuk biaya perjuangan mencari bantuan hukum maupun dukungan moral.

“Saya memang orang tidak punya Pak, nggak ada uang. Saya sampai ke sana kemari cari bantuan siapa yang mau bantu dari segi moral atau finansial,” ujarnya.

“Namanya orang kurang duit ya Pak, sampai utang-utang. Sampai kemarin saja belum bisa untuk tukang bensin itu masih kadang ada yang utang,” lanjut dia.

Meski begitu, ia mengaku lega setelah kasus tersebut mulai viral dan mendapat perhatian publik. Apalagi polisi kini sudah berhasil meringkus tersangka.

“Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat setelah ini itu dari media viral, alhamdulillah plong rasanya,” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Pengacara Hotman Paris Hutapea kemudian menyoroti lamanya penanganan laporan tersebut di Polres Pati.

“Coba bayangin Juli 2024 baru sekarang ya begitu lama di Polres Pati. Di mana ini Polres Pati, mungkin Kapolresnya pun sudah ganti waktu itu ya,” ujar Hotman Paris.

Diketahui, polisi telah menangkap Ashari (51) oknum kiai sekaligus pendiri dan pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati yang sudah ditetapkan tersangka kasus pencabulan santriwati. Hasil penyelidikan sementara, tersangka diketahui sudah melakukan aksi pencabulan terhadap salah satu korban sebanyak 10 kali.

PATI - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menyoroti pendiri pondok pesantren di Tlogowungu, Pati, berinisial AS diduga melakukan pemerkosaan terhadap puluhan santriwati. Kasus ini menandakan Indonesia sudah berada pada darurat pelecehan seksual.

"Kasus pelecehan seksual tidak lagi berdiri sebagai peristiwa sporadis. Dia telah menjadi pola yang berulang dan meluas di berbagai ruang kehidupan, termasuk lembaga pendidikan dan dunia kerja. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat pelecehan seksual," ujar Sarmuji, Rabu (6/5/26).

Dia meminta pengusutan kasus ini dilakukan secara terbuka. Institusi pendidikan harus mengambil tanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Setiap lembaga baik pendidikan maupun dunia kerja harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Justru transparansi adalah kunci memulihkan kepercayaan publik," katanya.

Sekjen DPP Partai Golkar ini mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap lembaga, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman bagi korban.

Menurut dia, peran negara sangat penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh. “Pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kita," ujar Sarmuji.

"Negara harus hadir secara utuh melindungi korban, menghukum pelaku, dan memastikan sistem yang mencegah kejahatan ini terus berulang. Jika tidak, kita akan terus kehilangan rasa aman sebagai bangsa," tambahnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan AS sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan santriwatinya. Tindakan tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2024. Korban diduga sekitar 30-50 santriwati.

PATI - ⁠Kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati oleh oknum pengasuh pesantren Ndholo Kusumo, Ashari, Tlogosari, Pati, Jawa Tengah menyita perhatian publik. Ribuan warga yang mengatasnamakan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) Sabtu, 2 Mei 2026 lalu, mendatangi pesantren menuntut pelaku ditangkap dan diadili.

Sebelumnya, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Pati mengonfirmasi perbuatan cabul oknum kiai pengasuh pesantren Ndholo Kusumo telah dilaporkan sejak 2024 oleh salah satu korban. Namun, laporan tersebut mengambang hingga April 2026 dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum para korban Ali Yusron juga telah mengkonfirmasi perbuatan tersangka dilakukan kepada santriwati mukim di pesantren dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang yatim. Pendidikan gratis untuk santri dimanfaatkan pelaku untuk berbuat asusila terhadap 30-50 santriwati. Para korban santriwati itu ada yang kelas 1 - 3 SMP, bahkan ada yang sudah lulus.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mendesak pemerintah memberi perlindungan terhadap para korban dan keluarga.

“Lima puluhan korban dari keluarga kurang mampu, sebagiannya yatim. Pemerintah harus dan segera memberi perlindungan secara menyeluruh kepada korban dan keluarganya,” kata Gus Salam yang baru datang dari lawatan Silaturahmi PWNU - PCNU se DKI di Jakarta dalam ikhtiar khidmat PBNU pada Muktamar ke-35, Selasa (5/5/2026).

Gus Salam mengaku tidak bisa membayangkan derita para korban baik dari sisi ekonomi, psikologi, sosial, terutama masa depan para korban yang masih usia sekolah. Baginya, pemerintah dengan skema programnya harus bisa membangkitkan semangat mereka untuk bersekolah meraih cita-citanya.

Lihat video: Geger! Warga Kepung Rumah Kyai yang C4b*l1 50 Santriwati



”Perlu juga skema program untuk pemulihan ekonomi keluarganya. Ya itu. Keprihatinan mendalam tidak hanya kita rasakan untuk korban dan keluarga. Komunitas pesantren pun sangat terpukul oleh ulah oknum, seperti itu. Tapi itu tadi kita minta, negara dan pemerintah wajib hadir untuk mereka dengan perlindungan serta pemulihan kondisi korban dan keluarganya,” tambahnya.

Bagi Gus Salam, kejadian yang merusak citra pesantren seperti di Tlogosari, Pati tidak hanya sekali dua kali. Dirinya yang lebih 5 tahun bermitra dengan beberapa akademisi dan praktisi dari kalangan NU melalui tim kerja advokasi untuk pesantren ramah anak, terutama di Jawa Timur menemukan banyak kasus tindak kekerasan dan pelecehan di lingkungan pesantren.

“Tragedi Tlogosari, Pati dan kejadian serupa harus menjadi momentum bagi pesantren dan jam’iyyah NU di semua tingkatan untuk instrospeksi supaya kejadian serupa tidak terulang. Pesantren seperti kita ini harus bersikap reflektif. Menyadari kekurangan, mencari celah-celah kelemahan supaya bisa kita perbaiki sebaik mungkin untuk khidmah ilmu dan generasi masa depan. Itu sepenuhnya amanat,” ucapnya.

Gus Salam menyadari jam’iyyah Nahdlatul Ulama memiliki perangkat dan sumber daya yang sangat cukup untuk ikut mendampingi pesantren, melalui Rabithah Ma’ahid Indonesia (RMI) dalam memperbaiki kelemahan dan mengembangkan inovasi pelayanan.pesantren kepada para santri, anak didiknya.

“RMI NU bisa proaktif membantu menyiapkan instrumen bagi pesantren NU untuk mengontrol kemajuan pesantren dalam memberikan pelayanan kepada santri dan masyarakat. Sepanjang NU juga memiliki prioritas untuk melayani pesantren, melalui RMI bisa menyiapkan sistem, prosedur sekaligus upaya pendampingan dalam menyelaraskan perubahan untuk kemajuan pesantren,” katanya.

Menurut Gus Salam, transformasi pesantren adalah keharusan karena alam terus berubah mengikuti kemajuan pola hidup masyarakat. Apalagi, di zaman serba terbuka, pesantren memiliki dua tantangan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, yakni konsisten dengan kepribadian luhur dan tradisi para pendahulu, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan.

Terhadap ulah Ashari, pelaku cabul terhadap 50 santriwati yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Gus meminta aparat penegak hukum tegas.

“Tindak tegas dan terukur. Tangkap dan proses hukum secara transparan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena ini soal keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat, komunitas pesantren, masa depan generasi muda, terutama integritas negara dalam melindungi warganya,” ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah (Jateng). Ia mendesak hukuman maksimal seumur hidup diberlakukan kepada pembina pesantren yang diduga kuat terlibat.

“Kalo ada kata lebih dari ‘biadab’ saya pikir pantes disematkan kepada pelaku. Dan siapapun yang terlibat, hukuman seumur hidup wajib diberlakukan kepadanya,” kata Selly Gantina, Sabtu (2/5/2026).

Sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ponpes Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Dugaan awal korban telah melapor ke Polisi sejak 2024 namun baru ditindaklanjuti beberapa hari terakhir.

Politikus dari Fraksi PDIP itu melihat apa yang terjadi merupakan tamparan keras bagi negara dan dunia keagamaan. Ia menilai untuk kesekian kalinya kasus ini kembali terjadi karena negara yang abai menindak lanjuti.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly mendesak agar kasus ini di usut secara transparan dan disampaikan kepada publik secara terbuka.

“Dengan 50 korban santriwati yang didominasi anak yatim piatu ini menunjukkan adanya kegagalan sistematik perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama,” terangnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu juga menjerat aparat penegak hukum (APH) di Polresta Pati yang abai terhadap kasus itu dianggap pengkhianat negara karena abai terhadap UU no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Selidiki pula APH yang abai terhadap kasus ini. Kalo perlu pecat mereka, karena mengabaikan masyarakat. Mereka tidak pantas mendapatkan gaji dari negara yang berasal dari uang rakyat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jabar VIII meliputi Cirebon Indramayu itu juga meminta Kementerian PPPA, LPSK, hingga Komnas Anak turun segera melakukan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban, mengingat dampak trauma jangka panjang dari kekerasan seksual.

Termasuk mengevalusi menyeluruh terhadap pengawasan pesantren, termasuk peran Kementerian Agama melalui Dirjen Pontren yang baru terbentuk tahun lalu untuk memastikan standar perlindungan santri hingga sistem pelaporan dan perlindungan korban, agar tidak ada lagi korban yang harus menunggu hingga lulus untuk berani bersuara.

“Kami dari Fraksi PDIP di Komisi VIII menegaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai moral dan keagamaan harus menjadi ruang paling aman bagi anak, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan bila kasus di Pati ini menjadi pengingat keras bahwa keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran negara yang cepat, responsif, dan berpihak. Tidak boleh ada lagi laporan yang mengendap tanpa kepastian hukum.

“Negara tidak boleh kalah cepat dari pelaku. Setiap laporan kekerasan harus ditindak segera, bukan menunggu bertahun-tahun hingga kasus membesar,” tegas Selly.