Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo memastikan seluruh korban insiden kebakaran kapal feri KMP Aceh Hebat 2 mendapatkan pendampingan dan penanganan, sembari menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut.

"Atas nama manajemen ASDP, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

KMP Aceh Hebat 2 mengalami insiden kebakaran pada Jumat ini saat kapal berada dalam posisi sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Heru menyampaikan bahwa perhatian dan fokus utama perusahaan saat ini tertuju pada penanganan para korban yang terdampak akibat kejadian tersebut.

"Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih," ujar Heru.

Ia menegaskan ASDP akan terus hadir mendampingi para korban selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Perusahaan memastikan para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi itu sendirian.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan," lanjutnya.

Dalam proses penanganannya, sebanyak 15 orang yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

ASDP terus melakukan pendampingan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan laporan awal yang diterima, lanjut Heru, insiden diduga bermula dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin. Awak kapal segera menjalankan prosedur keadaan darurat, melakukan upaya pemadaman, serta mengevakuasi korban.

Berkat respons cepat awak kapal, api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 3-4 menit, sehingga tidak meluas ke area lainnya.

ASDP juga menyampaikan apresiasi kepada awak kapal, petugas pelabuhan, tenaga medis, serta seluruh unsur terkait yang sigap membantu proses penanganan darurat di lapangan sehingga situasi dapat segera dikendalikan.

"Saat ini, perusahaan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses investigasi guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut," kata dia.

ASDP berkomitmen mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keselamatan operasional.

Ia menambahkan keselamatan dan keamanan pengguna jasa serta seluruh insan yang bekerja di lingkungan operasional ASDP akan selalu menjadi prioritas utama perusahaan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan layanan penyeberangan yang andal dan aman," imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan menyampaikan seluruh jajaran ASDP di Banda Aceh saat ini berfokus mendukung proses penanganan korban serta memastikan koordinasi dengan berbagai pihak terkait berjalan secara optimal.

Ia menegaskan pihaknya secara konsisten akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses investigasi guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.

"Kami berkomitmen mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keselamatan operasional," jelas Andri.

Sejak kejadian berlangsung, jajaran ASDP Cabang Banda Aceh bergerak cepat berkoordinasi dengan rumah sakit, KSOP, kepolisian, kantor kesehatan pelabuhan, dinas pemadam kebakaran, serta instansi terkait lainnya guna memastikan proses evakuasi, penanganan medis, dan tindak lanjut berjalan dengan baik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah diberhentikan akibat pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026), usai menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Gus Ipul, pada 2025 tercatat ada sebanyak 49 pendamping PKH yang telah diberhentikan. Sementara pada tahun ini sudah ada 4 pendamping yang juga diberhentikan.

“Pendamping PKH ini sekarang sudah menjadi bagian dari P3K. Ada ketentuannya, ada aturannya, dan juga ada kinerjanya yang kita ukur setiap hari. Bagi yang melaksanakan tugas dengan baik kita apresiasi, kita berikan rasa hormat, kita berikan tunjangan yang seharusnya. Tapi bagi yang melanggar, kita tidak segan-segan untuk memberhentikan,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebut, sepanjang tahun lalu ratusan pendamping telah mendapatkan sanksi administratif, hingga berujung pada pemberhentian.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Sosial, total terdapat 495 sanksi yang dijatuhkan kepada pendamping PKH. Rinciannya meliputi 397 surat peringatan (SP) 1, 45 SP 2, dan 49 SP 3. Selain itu, terdapat satu kasus hukuman disiplin serta tiga kasus yang masih dalam proses pemberhentian sementara terkait perkara hukum.

“Tahun lalu hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua. Kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada 4 pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan,” lanjutnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia guna memperbaiki tata kelola penyaluran bansos.

“Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan supaya semua menyadari kerja kita terutama para pendamping ini tidak hanya diawasi oleh lembaga-lembaga resmi tapi juga diawasi oleh masyarakat luas,” katanya.

Gus Ipul menekankan bahwa pendamping PKH merupakan ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga integritas menjadi hal utama.

“Apalagi pendamping PKH itu hari-harinya bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution menjelaskan, laporan yang masuk terkait pelayanan di Kementerian Sosial umumnya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Misalnya ada masyarakat yang merasa berhak menerima bansos namun tidak mendapatkannya.

“Enggak dapat (bansos) gitu ya, mungkin belum terima harusnya dapat terus lapor ke Ombudsman gitu ya. Kira-kira highlight-nya dia mengaku berhak tapi enggak menerima, tapi setelah kita tindak lanjuti ya menjadi grup checking, verifikasi, divalidasi oleh petugas, nanti akan dinyatakan apakah berhak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

Adapun data pelaporan pelayanan Kementerian Sosial yang masuk ke Ombudsman dalam empat tahun terakhir tercatat relatif fluktuatif, yakni 4 laporan pada 2022, 4 laporan pada 2023, meningkat menjadi 8 laporan pada 2024, dan 5 laporan pada 2025.

Kami terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat di desil satu (sangat miskin) dan dua (miskin)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong model pembiayaan UMKM yang disertai pendampingan usaha berkelanjutan guna memperkuat ekonomi masyarakat dan menekan kemiskinan ekstrem.

Keterangan Kementerian UMKM di Jakarta, Kamis, menyebutkan pembiayaan yang dibarengi pelatihan dan pendampingan usaha lebih efektif dalam membantu pelaku UMKM mikro dan super mikro mengembangkan usaha sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal.

Maman mengatakan pemerintah terus memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ia mengatakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui PNM merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat di desil satu (sangat miskin) dan dua (miskin),” ujarnya.

Maman meninjau program pemberdayaan nasabah ultra mikro dan super mikro binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, Rabu (29/4) untuk memastikan program PNM berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut dia, PNM merupakan ujung tombak dalam upaya mengatasi dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, karena fokus intervensi diarahkan kepada masyarakat pada kelompok desil satu dan desil dua yang paling membutuhkan kehadiran negara.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PNM Dodot Patria Ary mengatakan PNM tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah.

“Kami meyakini setiap pembiayaan harus disertai pelatihan. Kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada akar rumput, dan para ibu nasabah ini merupakan penggerak utama ekonomi di wilayahnya,” ujar Dodot.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Momentum kuartal pertama menunjukkan bahwa model pendampingan yang kami terapkan berkontribusi pada kualitas pembiayaan..,

Makassar (ANTARA) - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp319 miliar ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio.

Sepanjang kuartal pertama 2026, aset BTPN Syariah bahkan mencapai Rp23,2 triliun yang berarti tumbuh 7 persen secara YoY, sementara penyaluran pembiayaan mencapai Rp 10,6 triliun, tumbuh 4 persen secara YoY dengan rasio keuangan yang tetap solid, tercermin dari Return on Asset (RoA) sebesar 7,1 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 59,2 persen.

"Kualitas pembiayaan menjadi penopang utama pertumbuhan laba kuartal pertama. Pada 2026, Bank melanjutkan fokus di tahun sebelumnya, sambil mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan yang ada," ujar Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad melalui keterangannya di Makassar, Kamis.

Dia menyebut, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam memberdayakan masyarakat inklusi agar memiliki perilaku unggul sebagai kunci keberhasilan.

Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi penguatan pendampingan nasabah yang menjadi fokus utama Bank dalam melayani masyarakat inklusi.

Penyaluran pembiayaan terus diperkuat melalui model pendampingan yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta membentuk perilaku unggul nasabah.

Setiap pembiayaan yang disalurkan diikuti dengan pendampingan agar nasabah mampu menerapkan empat perilaku unggul BDKS, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.

“Momentum kuartal pertama menunjukkan bahwa model pendampingan yang kami terapkan berkontribusi pada kualitas pembiayaan. Kami melihat meningkatnya kepercayaan nasabah serta ketahanan usaha mereka, yang pada akhirnya memperkuat kualitas Bank," ujarnya.

Keberhasilan penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari peran Community Officer (CO) sebagai garda terdepan Bank yang hadir langsung di sentra nasabah. Melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS), CO memberikan pendampingan menggunakan modul yang relevan dengan kondisi usaha ultra mikro.

Selain itu, CO berperan sebagai role model dalam penerapan perilaku unggul BDKS sekaligus memperkuat solidaritas antar nasabah di sentra.

Seiring dengan kinerja yang positif, Bank juga terus mengoptimalkan proses internal untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada kuartal pertama 2026, Bank memperkuat kapasitas Community Officer agar pendampingan yang diberikan semakin efektif dan responsif.

Pengelolaan sentra yang solid menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Bank juga menghadirkan program rewards atau hadiah untuk mendorong kedisiplinan nasabah dalam mengikuti pertemuan, serta menyiapkan inisiatif diversifikasi produk bagi nasabah yang berkembang melalui layanan yang lebih komprehensif dalam ekosistem BTPN Syariah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tidak main-main terhadap oknum yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat karena terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, juga diberikan sanksi peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus berlanjut hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH yang kembali dipecat.

“Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada SindoNews, dikutip Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos kini menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping yang berstatus PPPK untuk menjaga sumpah jabatan dan bekerja profesional.

“Jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Dia menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat.

"Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan," kata Gus Ipul.

“Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

"Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah," ujarnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Klasterku Hidupku membina sebanyak 43.789 klaster usaha hingga Maret 2026, yang didukung oleh sekitar tiga ribu kegiatan pemberdayaan, mulai dari pelatihan hingga penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Perseroan menyampaikan, upaya ini diarahkan pada sektor-sektor riil yang berkontribusi langsung dalam menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi daerah.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa BRI terus mengembangkan program Klasterku Hidupku sebagai pendekatan pemberdayaan untuk mendampingi pelaku usaha, termasuk petani, agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan naik kelas.

“Pemberdayaan berbasis komunitas cenderung lebih efektif untuk UMKM karena menyasar tidak hanya aspek finansial, tetapi juga perilaku, kapasitas, dan jejaring usaha secara kolektif,” ujar Akhmad.

Sebanyak 82,39 persen klaster yang dibina BRI berada pada sektor produksi, dengan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar sebesar 48,26 persen. Sementara sisanya sebesar 17,61 persen berasal dari sektor non-produksi.

Perseroan memandang, kedua sektor ini menjadi motor penciptaan nilai tambah dan penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah.

Melalui program Klasterku Hidupku, perseroan mendorong kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan berbasis klaster dipandang sebagai pendekatan untuk memperkuat struktur ekonomi dari level akar rumput.

Dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan sektor dan wilayah, pelaku usaha tidak hanya tumbuh secara individu, tetapi juga saling terhubung dalam ekosistem yang memperkuat kapasitas kolektif serta membangun rantai nilai yang lebih terintegrasi di tingkat lokal.

Akhmad menambahkan bahwa pendekatan berbasis klaster juga membuka peluang lahirnya komoditas unggulan bernilai tambah tinggi.

“Melalui skema klaster, BRI tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat koneksi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem yang saling mendukung, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi secara kolektif,” ujar dia.

Selaras dengan penguatan klaster usaha, BRI memperluas akses keuangan di tingkat komunitas. Dari lebih dari 508 ribu anggota klaster, sekitar 87,7 persen telah memiliki rekening di BRI dan terhubung dengan fasilitas pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

Untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan, perseroan menyampaikan bahwa inisiatif ini melengkapi berbagai program BRI lainnya.

Hingga Maret 2026, program Desa BRILiaN telah menjangkau 5.245 desa. Di sisi lain, BRI juga mengembangkan 54 Rumah BUMN yang telah memberdayakan 559.897 pelaku UMKM melalui 18.218 kegiatan pelatihan. Selain itu, platform LinkUMKM telah digunakan oleh 15,57 juta pengguna.

Perseroan pun menegaskan bahwa seluruh inisiatif tersebut dijalankan secara terpadu untuk memperkuat peran BRI sebagai agent of development dalam mendukung UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti penetapan tersangka terhadap guru honorer SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, Muhammad Misbahul Huda (MMH) oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo. Dia menyesalkan MMH ditersangkakan lantaran diduga merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).

"Kami menyesalkan penetapan tersangka terhadap Muhamad Misbahul Huda seorang guru honorer SD hanya karena merangkap sebagai PLD," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Habiburokhman pun mengingatkan Jaksa agar berpedoman terhadap KUHP baru, khususnya Pasal 36 yang mengatur mens rea atau sikap batin pelaku sebagai dasar pemidanaan. Ia pun menilai, MMH tak ada niat jahat (mens rea) untuk merangkap jabatan.

"Dalam kasus ini bisa dipahami bahwa saudara huda tidak menyadari larangan rangkap pekerjaan tersebut. Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.

Habiburokhman pun mengingatkan Jaksa untuk berpedoman terhadap paradigma KUHP baru yakni, keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif. "Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," pungkasnya.

Sekadar informasi, guru honorer berinisial MMH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo karena diduga merangkap jabatan sebagai PLD. Akibat rangkap jabatan tersebut, MMH dianggap telah merugikan negara hingga Rp118 juta karena menerima gaji dari dua sumber yang dibiayai anggaran negara.

Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Jakarta (ANTARA) - Srikandi PT PLN Indonesia Power menyebutkan kehadiran perusahaan tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga pendampingan moril bagi masyarakat dan pegawai terdampak bencana banjir di Sumatera.

"Kehadiran kami di lapangan bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memberikan kekuatan dan dukungan moril," kata Ketua Working Group Event dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Srikandi PLN Indonesia Power Ulfa Millany, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ulfa berharap masyarakat yang terdampak dapat merasakan bahwa mereka tidak sendiri dan Srikandi PLN IP berupaya selalu hadir mendampingi dalam menghadapi momen-momen sulit masa pemulihan seusai bencana seperti sekarang ini.

Srikandi PLN Indonesia Power, sebagai gugus tugas karyawati perusahaan, lanjutnya, turut berperan aktif dalam upaya kemanusiaan membantu masyarakat menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Srikandi PLN IP bersama Laz An Nur dan Persatuan Pegawai (PP) PLN IP menyalurkan bantuan berupa paket sembako, kebutuhan pangan, serta obat-obatan.

Bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan ketepatan sasaran serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Melalui kontribusi ini, Ulfa menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memperkuat solidaritas, dan mendukung langkah-langkah pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"Bersama seluruh elemen PLN Indonesia Power, Srikandi siap terus hadir dan bergerak untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Muna, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkuat transformasi transmigran melalui pendampingan intensif yang menekankan riset potensi lokal, peningkatan produktivitas, dan percepatan pembangunan ekonomi.

"Kami ada Tim Ekspedisi Patriot, mereka bertugas untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi sekaligus melakukan pendampingan terhadap masyarakat," kata Mentrans di sela penyerahan 402 sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis.

Ia memaparkan contoh konkret transformasi ekonomi berupa peningkatan ukuran buah naga yang dihasilkan transmigran di Kabupaten Muna, dari dua ons menjadi satu kilogram setelah menerima pendampingan teknik pemupukan, perawatan, dan manajemen budidaya yang tepat.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pendampingan, ilmu pengetahuan, dan keseriusan masyarakat mampu melipatgandakan hasil produksi serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

"Tim dari Tim Ekspedisi Patriot melakukan pendampingan kemudian mereka katakan itu harus dipupuk, pupuknya jenis ini dan hasilnya ini, satu buahnya itu 1 kilogram. Ini adalah salah satu contoh yang nyata masyarakat tanpa pendampingan dan masyarakat dengan pendampingan," jelasnya.

Program pendampingan itu menjadi bagian dari lima program utama, termasuk Trans Tuntas yang menghadirkan kepastian lahan sebagai fondasi pengembangan ekonomi masyarakat transmigran di berbagai wilayah.

Mentrans menyebut pendampingan ekonomi bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong terbentuknya karakter petani modern yang mampu memanfaatkan teknologi dan pupuk secara tepat untuk hasil maksimal.

Ia menegaskan penyebaran SDM unggul ke kawasan transmigrasi memastikan setiap potensi lokal seperti hortikultura, perikanan, atau peternakan dapat diolah secara optimal serta memberi nilai tambah signifikan bagi warga.

Selain penguatan ekonomi, pemerintah tetap mempercepat penyerahan sertifikat hak milik, termasuk 402 sertifikat yang diserahkan langsung di Muna sebagai dasar hukum memulai usaha secara lebih percaya diri.

Mentrans menilai penguatan ekonomi lokal melalui pendampingan intensif merupakan langkah penting untuk menciptakan transmigrasi yang produktif, berdaya saing, dan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah pedesaan.

"Kita akan lakukan distribusi SDM unggul ke seluruh wilayah Indonesia, utamanya yang ada kawasan transmigrasi supaya potensi ekonominya bisa berkembang maksimal. Seperti contoh buah naga ini sehingga nanti betul-betul tingkat taraf pendapatan masyarakat juga bisa meningkat," tegasnya.

Adapun program-program unggulan yang kini dijalankan Kementerian Transmigrasi yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong yang semuanya diarahkan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta peserta Transmigrasi Patriot memperkuat riset mendalam untuk menemukan potensi ekonomi daerah guna membangun kemandirian wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

AHY menegaskan pentingnya riset dalam mengidentifikasi potensi ekonomi di kawasan transmigrasi melalui program unggulan Kementerian Transmigrasi, terutama Transmigrasi Patriot.

Ia menekankan, Transmigrasi Patriot memiliki nilai strategis karena mendorong para peserta muda melakukan ekspedisi dan riset langsung di lapangan guna menemukan peluang ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat.

"Dengan dikirimnya Tim Ekspedisi Patriot, mudah-mudahan semakin banyak potensi ekonomi yang bisa diidentifikasi dengan objektif dan juga berdasarkan riset," kata AHY di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu (18/10).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

"Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

"Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta," ujarnya.

Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

"Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia," ujar Machmud.

Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

"Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas," terang Rahmadi.

Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

"Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu," kata Mamat.

Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dr. Rasminto

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) danAkademisi UNISMA

SEMBILAN puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 1928, bangsa ini kembali diuji oleh bentuk penjajahan baru.

Kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kartel sumber daya alam serta infiltrasi kepentingan asing yang memperlemah rasa kebangsaan. Tanah dan air Indonesia bukan lagi simbol kedaulatan, melainkan arena rebutan antara kepentingan modal dan kuasa.

Namun dari pusaran krisis itu, perlunya gagasan dan kesadaran baru dari generasi muda, kesadaran untuk mendekomposisi atau membongkar struktur ketidakadilan yang selama ini membelenggu bangsa.

Melalui gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi wajah baru nasionalisme era kekinian, dengan gerakan rasional, progresif, dan berakar pada semangat kemerdekaan sejati.

Kartel sumber daya alam telah menjadi musuh laten bangsa. Mereka menguasai tambang, hutan, energi, hingga distribusi pangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru dikomodifikasi dan diekspor mentah tanpa nilai tambah.

Yang lebih berbahaya, sebagian besar kartel ini berjejaring dengan kepentingan politik dan modal asing. Dalam diam, mereka menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa. Akibatnya, rakyat hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Setahun pemerintahan Prabowo, kita disuguhkan keberanian pemerintah memberantas para kartel dan mafia sumberdaya alam. Hampir 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Selain itu, pengungkapan kasus kartel migas yang merugikan hampir Rp1000 triliun dari kasus impor minyak mentah, penyitaan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi CPO sawit dan banyak hal dilakukan, demi satu kata, melawan kartel yang rusak tanah dan air Indonesia. Dari sana kita dapat melihat, Prabowo dan kabinet merah putihnya sudah berani melawan.

Tanah dan Air Jadi Simbol Perlawanan

Dahulu, Sumpah Pemuda menyatukan kesadaran “bertanah air satu” bukan sekadar slogan, membuktikan kesatuan dan persatuan pemuda demi Indonesia merdeka. Tapi kini, komitmen moral tersebut harus dapat terwujud dalam menjaga bumi Indonesia dari eksploitasi dan semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Menjaga tanah dan air berarti melawan perampasan sumber daya, menolak proyek yang merusak ekologi, serta menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Nasionalisme masa kini bukan lagi sekadar mencintai simbol negara, tapi membela keberlanjutan tanah air dari tangan para perusaknya.

Gerakan dekomposit merupakan bentuk cinta tanah air yang rasional, melalui perlawanan terhadap monopoli, sekaligus upaya membangun tata kelola sumber daya yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil, transparan, dan berkelanjutan.

Bahasa dan Kesadaran Baru

Bahasa Indonesia pernah menjadi jembatan pemersatu. Kini, ia harus menjadi alat perlawanan. Di tengah arus disinformasi dan perang opini, bahasa dapat jadi senjata untuk menyampaikan kebenaran dan menggugah kesadaran publik, dengan tidak mudah diprovokasi oleh infiltrasi oleh aktor-aktor yang inginkan negeri ini rapuh atas konflik antara anak bangsa.

Kartel SDA tidak hanya menguasai sumber daya alam, tapi juga wacana publik. Mereka mengendalikan narasi, mengemas eksploitasi menjadi pembangunan, dan menstigma kritik korporasi sebagai penghambat kemajuan.

Generasi muda harus merebut kembali fungsi bahasa, menggunakannya untuk berpikir kritis, berdialog, dan membangun kesadaran kolektif. Dalam perang narasi global, kemampuan mengelola kata sama pentingnya dengan mengelola sumber daya.

Persatuan yang Terbelah oleh Adu Domba Asing

Ancaman kebangsaan hari ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Politik adu domba menjadi strategi halus untuk melemahkan Indonesia dari dalam.

Polarisasi sosial, konflik identitas, dan ujaran kebencian sengaja diciptakan agar bangsa ini kehilangan fokus dan solidaritas. Selama bangsa sibuk bertengkar, kekuatan asing dan kartel domestik bebas mengeruk sumber daya. Inilah bentuk baru divide et impera di era digital.

Gerakan dekomposit harus kuat menolak skenario ini. Harus dapat mengajak anak muda berpikir jernih, menolak provokasi, dan membangun persatuan berbasis kesadaran rasional, bukan emosional. Persatuan tidak cukup hanya dengan seragam, tapi harus ditopang keadilan dan kesetaraan.

Gerakan Dekomposit: Dari Kesadaran ke Tindakan

Generasi muda kini berada di garis depan perubahan. Dengan kemampuan digital, jejaring global, dan semangat inovasi, mereka sejatinya dapat membongkar struktur lama yang timpang dan membangun tatanan baru yang lebih adil.

Gerakan dekomposit bukan gerakan marah, tapi gerakan sadar. Ia mesti dapat mengajak berpikir sistemik yang menghubungkan isu ekologi, ekonomi, politik, dan moral kebangsaan dalam satu garis perjuangan.

Cinta Tanah Air tak lagi diukur dari seberapa keras berteriak “merdeka”, tapi seberapa gigih menegakkan keadilan sosial dan menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Nasionalisme rasional ini menjadi bentuk evolusi dari semangat Sumpah Pemuda, dari sumpah menjadi tindakan, dari idealisme menjadi strategi nyata untuk bangsa.

Sumpah yang Belum Selesai

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tapi janji yang masih harus ditepati. Di tengah gempuran kartel ekonomi dan infiltrasi politik asing, sumpah itu menunggu dihidupkan kembali dan dirasakan aksinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Generasi muda hari ini mewarisi dua hal sekaligus, yakni kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan untuk berpikir dan bergerak, serta tanggung jawab menjaga tanah air agar tidak dijual murah oleh kepentingan sempit.

Gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi jawabannya, dengan nasionalisme yang berani membongkar sistem lama dan menegakkan kembali makna sejati kemerdekaan. Karena sejatinya, Sumpah Pemuda belum berakhir. Ia hanya menunggu untuk diperjuangkan ulang, dengan akal, keberanian, dan integritas diri.