JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memecat Bripka Dedy Wiratama yang diduga bekingi atau menjadi ‘sniper’ kampung narkoba Samarinda. Hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto.

"Sudah di PTDH," kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Yuliyanto mengungkapkan, sidang KKEP tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Bripka Dedy Wiratama yang menjadi salah satu sniper atau pengawas di kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, selain menjadi sniper di kampung narkoba Samarinda, Bripka Dedy juga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika lainnya. "Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Sat Brimobda Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurut Eko, yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan terkait kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. "Yaitu terkait dengan yang bersangkutan dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan cek urine dua kali. Ditambah kasus baru ini," ujar Eko.

Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir.

Kemudian, Sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 Pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak GG Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada Perempatan gang Blok F gang Langgar, Sniper (Pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan Narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para Sniper,” tambah Eko

Kemudian, pembeli yang yang sudah masuk hingga lokasi penjualan di Blok F gang Langgar akan memberikan uang sesuai jumlah yang dibutuhkan, di mana untuk satu klip kecil sabu dihargai Rp150 ribu berlaku kelipatannya.

“Loket penjualan narkoba di Gg Langgar sudah beroperasi selama 4 tahun, Penjualan Narkoba perhari mencapai 1000-1200 klip kecil dengan Harga Rp150.000 per klip kecil,” ucap Eko.

Dengan seluruh modus penjualan yang terjadi di kampung narkoba Gang Langgar, penyidik menyimpulkan jika praktik yang dilakukan para tersangka berjalan secara terstruktur dan terorganisir

“Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, penindakan di lapangan, serta keterangan awal para tersangka yang diamankan, diketahui bahwa peredaran Narkoba di kampung Narkoba Gg Langgar tersebut beredar secara terstruktur dan terorganisir,” papar Eko.

Adapun pengungkapan ini menangkap 13 tersangka. Mereka adalah Firnandes alias Nando selaku bandar narkoba yang menjual di gang langgar. Dia juga merupakan anak dari bandar narkoba Andes alias H Endi (DPO) sekaligus bawahan dari H Sudi (DPO). Perannya dibantu Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas penjual di loket, serta Hadi Saputra selaku kurir.

Dalam pengungkapan ini juga ditangkap para Sniper di antaranya; Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin Alias Wiwin, Muhammad Ical Alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, dan Idham Halid alias Idam.

Sementara untuk para tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (buronan) yakni; Andes alias H Endi (Pemilik Lama), H Andi Sudi (Penyuplai Narkoba Gg Langgar), Malik, dan Bripka Dedy Wiratama (Sniper).

“Membawa Tersangka dan Barang Bukti ke kantor Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dan penerbitan dan pencarian Daftar Pencarian Orang,” pungkas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan tersandung kasus hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Silmy pada Kamis (4/6/2026).

"Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengaku pemerintah prihatin atas kasus yang menimpa Silmy. Namun demikian, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Di satu sisi, kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian KPK yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi," ujarnya.

Meskipun posisi wakil menteri kini kosong, tetapi Prasetyo menyebut pemerintah belum memutuskan sosok yang akan menggantikan Silmy. Untuk sementara, pelaksanaan tugas di kementerian tersebut tetap dapat dijalankan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri," katanya.

Pemerintah memastikan operasional dan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa meskipun posisi wakil menteri untuk sementara belum terisi.

Prasetyo menegaskan proses hukum yang menjerat Silmy tidak boleh mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas," tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim dinonaktifkan dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing (WNA).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah memecat Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Makassar berinisial YN usai terbukti menerima suap.

Ketua Sidang MKH Yanto mengatakan YM terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan pada pelanggaran berat.

“Oleh karena itu dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Yanto dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/5/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah YM terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp 90 juta kepada pelapor tanpa dikembalikan.

Yanto menambahkan, YM terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) soal prilaku hakim.

“Rekomendasi penjatuhan sanksi dari Bawas MA sudah seharusnya dikuatkan. Terlapor terbukti melanggar butir KEPPH huruf C butir 2, yaitu pengaturan tentang berperilaku jujur, dan huruf C angka 7 tentang butir menjunjung tinggi harga diri,” pungkas Yanto

Berdasarkan komisiyudisial.go.d, praktik ini bermula pada pertemuan terlapor YM dengan pelapor pada Maret 2024. Kala itu terlapor YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di MA.

Hanya saja, setelah enam kali uang dikirimkan dengan total Rp 1 miliar dan satu kali peminjaman uang Rp 90 juta ke bank atas nama terlapor YM, pelapor mengetahui bahwa YM ternyata tidak pernah mengurus terkait perkara yang dimaksud.

Sebab, nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada SIPP MA tidak sesuai dengan laporan hakim YM ke pelapor. Atas dasar hal ini, pelapor melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan KY.

Di sidang, YM mengakui dan sadar tidak mampu untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Dalam pengakuannya, terlapor menyanggupi untuk pengurusan perkara kasasi karena terdesak membutuhkan uang.

YM juga mengakui telah menerima Rp720 juta. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar kerugian bisnis umroh ibunya. Sebab, sebanyak 60 jemaah travel umroh ibu terlapor tidak bisa kembali ke tanah air dikarenakan ditipu oleh salah satu agen penjualan tiket pesawat.

Sisanya, YM gunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi dan bermain judi online. Di hadapan majelis hakim, YM pun mengakui perilakunya telah meruntuhkan kehormatan hakim dan peradilan.

Adapun, YM telah beritikad baik mengembalikan uang pelapor. Meskipun belum seluruhnya dibayarkan, YM berkomitmen akan menyelesaikan dengan mencicil pengembalian uang tersebut. Sementara, uang pinjaman senilai Rp 90 juta telah dilunasi oleh ibu YM dalam bentuk uang tunai dan sertifikat dari beberapa aset.

Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan meringankan di hadapan majelis. MKH telah merinci berdasarkan bukti dan fakta sidang tidak ada hal yang meringankan terlapor dan tidak ditemukan fakta baru untuk membatalkan hasil pemeriksaan Bawas MA.

SHANGHAI - Seorang wanita di Shanghai, China, dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja. Musababnya, sang suami bekerja di perusahaan saingan.

Tak terima dengan pemecatan tersebut, wanita yang diidentifikasi dengan nama belakang Liu tersebut mengadukan nasibnya ke komite abritrase perburuhan. Komite itu memutuskan perusahaan harus membayar kompensasi kepada Liu hingga 690.000 yuan atau lebih dari Rp1,75 miliar.

Liu telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2006 sebelum dipecat pada akhir tahun 2023, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post, Jumat (8/5/2026).

Perusahaan tersebut mengeklaim bahwa pernikahan Liu dengan seorang pria yang bekerja sebagai manajer umum di perusahaan pesaing menciptakan konflik kepentingan dan berpotensi merugikan bisnis.

Pada akhir tahun 2023, Liu menerima pemberitahuan yang memberitahukan bahwa kontrak kerjanya diakhiri. Perusahaan tersebut mengatakan hal itu karena pasangannya bekerja untuk perusahaan saingan, yang menyebabkan "dampak buruk" pada operasi perusahaan.

Pada Februari 2024, Liu mengajukan pengaduan arbitrase perburuhan untuk menuntut kompensasi gaji sebesar 680.000 yuan, bonus 60.000 yuan untuk tahun 2023, dan 10.000 yuan lagi untuk cuti tahunan yang tidak digunakan.

Dua bulan kemudian, komite arbitrase perburuhan memutuskan sebagian besar menguntungkan Liu, memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi sebesar 680.000 yuan beserta 10.000 yuan untuk cuti yang tidak diambil.

Itu bukan akhir dari kasus ini karena perusahaan menggugat keputusan komite tersebut ke pengadilan.

Selama persidangan, perusahaan tersebut berpendapat bahwa Liu, yang bekerja sebagai manajer operasional, memiliki akses ke data perusahaan yang sensitif dan informasi rahasia.

Lebih lanjut, perusahaan menuduh bahwa suami Liu, yang bermarga Li, telah mendirikan bisnis pesaing dengan menggunakan nama ibunya dan secara publik tampil sebagai manajer umum selama acara industri.

Liu membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa dirinya hanya memainkan peran pendukung di perusahaan tempatnya bekerja dan tidak memiliki akses ke rahasia dagang yang penting.

Dia juga berpendapat bahwa suaminya tidak secara resmi bekerja untuk perusahaan saingan dan hanya menampilkan dirinya sebagai karyawan selama acara industridemi kenyamanan.

Pengadilan Rakyat Distrik Xuhui tidak menemukan bukti bahwa Liu telah membocorkan informasi rahasia, melakukan pelanggaran, atau membantu menyabotase kepentingan perusahaan tempatnya bekerja.

Pengadilan juga mencatat bahwa hal yang umum terjadi adalah pasangan suami istri bekerja di perusahaan dalam industri yang sama dan mengatakan bahwa keadaan seperti itu saja tidak dapat membenarkan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja China.

Menurut pengadilan, klausul non-kompetisi hanya berlaku untuk eksekutif senior, staf teknis senior, atau karyawan dengan kewajiban kerahasiaan formal, dan perjanjian tersebut harus ditandatangani secara tertulis sebelumnya.

Karena Liu bukan eksekutif senior dan tidak terikat oleh perjanjian non-kompetisi, pengadilan memutuskan bahwa pemecatannya "ilegal dan tidak masuk akal".

Pengadilan menguatkan keputusan komite arbitrase sebelumnya dan memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepadanya atas upah yang hilang dan kerugian yang diderita Liu.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN) telah memberhentikan pekerjanya yang melakukan teror laporan kebakaran palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang saat menjalankan tugas sebagai penagih utang (debt collector/DC).

Operasional Manager PT TIN Venantius Harry menegaskan, perusahaan tidak pernah memerintahkan oknum debt collector tersebut untuk melakukan penagihan utang ke debitur menggunakan cara laporan kebakaran palsu.

Tindakan tersebut bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik yang berlaku serta tidak semestinya dilakukan terhadap instansi layanan darurat.

"Kami menyesalkan kejadian ini. Tindakan oknum tersebut di luar kendali dan tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik operasional perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Harry mengakui, tindakan tersebut tentu akan menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan, khususnya bagi pihak yang terdampak langsung.

Atas dasar itu, lanjut Harry, perusahaan mengambil langkah untuk memecat oknum debt collector tersebut serta memberikan sanksi internal atas pelanggaran yang dilakukan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang dan masyarakat luas. Kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi kami untuk memperbaiki sistem pengawasan di lapangan," ucapnya.

Secara khusus, manajemen perusahaan juga menyampaikan permintaan maaf kepada PT Indosaku Digital Teknologi, yang dalam hal ini adalah perusahaan pengguna jasa perusahaan.

Dia melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh proses operasional, termasuk mekanisme penagihan berjalan profesional, beretika, dan sesuai ketentuan hukum serta regulasi yang ada.

"Kami juga akan memperketat implementasi dan pengawasan SOP guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang," kata dia.

Selain itu, terhadap laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang kepada oknum tersebut, perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Prinsipnya, kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penanganan kasus berlangsung sesuai koridor hukum dan berjalan transparan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tidak main-main terhadap oknum yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat karena terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, juga diberikan sanksi peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus berlanjut hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH yang kembali dipecat.

“Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada SindoNews, dikutip Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos kini menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping yang berstatus PPPK untuk menjaga sumpah jabatan dan bekerja profesional.

“Jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Dia menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat.

"Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan," kata Gus Ipul.

“Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

"Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah," ujarnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” pungkasnya.

BATAM - Empat Polisi yang melakukan tindak kekerasan berupa penganiayaan terhadap anggota Ditsamapta Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bripda Natanael Simanungkalit (NS) hingga tewas akhirnya dipecat. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat itu diputuskan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polda Kepri.

Pemecatan itu dijatuhkan setelah komisi menyatakan para pelanggar terbukti melakukan perbuatan tercela. Sidang Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan pada Jumat (17/04/2026) di ruang Bidpropam Polda Kepri sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari.

Empat pelaku yang diadili yakni Bripda Arawna Sihombing, Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi.

Komisi sidang tersebut dipimpin Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto. Sementara Wakil Ketua Komisi yaitu Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono dan Wadir Samapta Polda Kepri, AKBP Ike Krisnadian bertindak sebagai anggota komisi.

Sementara sejumlah saksi yang dihadirkan antara lain AKP dr Leonardo, Ipda Muhammad Duter, Bripda Timothy Manasir Sinulingga, Bripda Jonathan Pratama, Bripda Holkepri Pandapotan Hutabarat, dan Bripda Cheva Adrian Maulana.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan, keempat anggota tersebut dinyatakan melanggar peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri serta kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran itu dinilai berat karena mencederai sumpah jabatan dan norma institusi.

"Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa penetapan perbuatan tercela kepada seluruh pelanggar. Selain itu, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat juga diberlakukan kepada keempatnya," ujar Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, dikutip Sabtu (18/04/2026).

Nona menjelaskan, Bripda Arawna Sihombing menyatakan menerima hasil sidang usai putusan tersebut. Sementara tiga pelanggar lainnya memilih mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

"Mereka diberikan kesempatan untuk menempuh banding dalam waktu tiga hari setelah putusan dibacakan. Memori banding wajib disampaikan paling lambat 21 hari sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto menegaskan, fakta persidangan menunjukkan para terduga pelaku melakukan pelanggaran serius.

"Semuanya melakukan dan itu terbukti. Ada yang atas perintah tapi tetap dilaksanakan, ada yang berdasarkan kesadaran," ungkapnya.

Sementara Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ronni Bonic mengatakan, Bripda Arawna Sihombing ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 April 2026 lalu. Pasalnya ada tindak pidana dalam kasus tersebut berdasarkan fakta penyidikan dan alat bukti.

Petugas kemudian melakukan pendalaman proses penyidikan. Berdasarkan proses tersebut ditemukan fakta baru dengan bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak lain dalam perbuatan pidana.

"Berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan hasil gelar penyidikan ketiganya yaitu Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," ungkapnya.

Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) subsider Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c, terkait turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

Selain almarhum Bripda Natanael Simanungkalit (NS), seorang polisi lainnya juga menjadi korban penganiayaan senior terhadap yunior ini. Korban kedua diketahui berinisial Bripda CP yang kondisinya selamat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy A. George dipecat oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di tengah kecamuk perang di Timur Tengah dengan Iran.

Dilansir dari Al Jazeera, Hegseth telah meminta George untuk mengundurkan diri dengan segera. Dalam pernyataan yang diposting di X pada Kamis (3/4/2026) malam, juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan George akan pensiun dari jabatannya.

Namun, Pentagon tidak memberikan alasan apa pun untuk keputusan mendadak itu. Sean menambahkan bahwa Departemen Pertahanan AS berterima kasih atas pengabdian George selama puluhan tahun.

Kepala Staf Gabungan, badan yang terdiri dari para pemimpin militer AS juga memberikan penghormatan kepada George yang akan segera meninggalkan jabatannya dalam sebuah pernyataan di media sosial.

“Sejak 1988, Jenderal George dan keluarganya secara konsisten menjawab panggilan negara dengan hormat dan dedikasi,” tulis pernyataan tersebut dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (4/4/2026).

Jenderal berusia 61 tahun itu pertama kali diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS pada 2023 di bawah mantan Presiden AS Joe Biden. Dia ditempatkan di berbagai pos di luar AS, termasuk dalam perang di Irak dan Afghanistan.

Selain George, Hegseth juga diketahui memecat dua pejabat militer senior AS lainnya yakni Kepala Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat AS Jenderal David M Hodne dan Kepala Pendeta Angkatan Darat AS Mayor Jenderal William Green Jr.

Adapun pemecatan petinggi militer AS itu terjadi di tengah kecamuk perang dengan Iran yang masih berlangsung panas. Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengklaim bahwa AS berhasil memukul Iran sejauh ini. Trump juga mengatakan AS akan memukul lebih keras dalam 2-3 ke depan.

"Kita akan mengembalikan mereka ke zaman batu, tempat seharusnya mereka berada," kata Trump.

Seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purbalingga dipecat usai menyindir 'rakyat jelata kurang bersyukur' dalam status WhatsApp (WA) yang viral di media sosial.

Status tersebut berbunyi, "Peregangan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur," dan kemudian menyebar luas setelah diunggah ulang oleh akun media sosial lokal.

Usai menjadi sorotan publik, pegawai SPPG tersebut pun menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan klarifikasi.

"Mengenai postingan saya yang pada akhirnya membuat gaduh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari dan mengakui bahwa apa yang telah saya tulis memanglah tidak benar," tulisnya, melansir detikjateng.

Ia juga mengakui penggunaan bahasa dalam status tersebut tidak pantas, serta berjanji menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi.

Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra membenarkan kejadian tersebut. Status WA itu dibuat oleh relawan di salah satu SPPG di wilayah Purbalingga.

"Betul relawan tersebut dari salah satu SPPG di Kabupaten Purbalingga, yaitu SPPG Purbalingga Karangreja Tlahab Lor 1, Yayasan Samingah Mendidik Indonesia. Dibuat tanggal 15 Maret sekitar pukul 19.30 WIB," kata Mei.

Ia menjelaskan sebagai tindak lanjut, pegawai tersebut telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian serta diminta membuat video permohonan maaf kepada masyarakat.

"Tindak lanjutnya adalah relawan tersebut diberi sanksi diberhentikan dari SPPG dan membuat video permohonan maaf kepada masyarakat," ujarnya.

Mei juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menilai peristiwa itu tidak mencerminkan standar pelayanan yang seharusnya.

Menurutnya, kejadian ini akan menjadi evaluasi agar seluruh SPPG di wilayah tersebut dapat meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) serta menjaga etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

JAKARTA - Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI) mengapresiasi sekaligus mendukung penuh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit atas kepemimpinan yang tegas, profesional, dan berorientasi pada penegakan hukum dalam penanganan kasus penganiayaan oknum Brimob terhadap siswa MTS (14) di Kota Tual hingga meninggal. GPPMI melihat kepemimpinan Kapolri menunjukkan bahwa Polri terus bergerak menuju institusi yang modern dan dipercaya masyarakat.

Founder GPPMI Robertus Juan Pratama menuturkan, GPPMI memandang bahwa komitmen Kapolri untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Juan, dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tindakan Kapolri dalam memerintahkan penanganan perkara secara profesional serta menjamin keterbukaan proses hukum merupakan bentuk pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (general principles of good governance), khususnya asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan.

"GPPMI menilai bahwa kebijakan Kapolri dalam menangani kasus tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Pendekatan yang ditempuh mencerminkan komitmen kuat Polri dalam menjaga supremasi hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat," kata Juan kepada wartawan, Jumat (27/2/2026)

Dia mengungkapkan GPPMI meyakini bahwa penanganan kasus ini memiliki signifikansi penting dalam konteks penguatan sistem penegakan hukum nasional, khususnya dalam menegakkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, langkah tegas Kapolri dalam memastikan proses hukum berjalan terhadap oknum anggota kepolisian merupakan manifestasi dari prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.

"Ketegasan Kapolri menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Tindakan tegas terhadap oknum anggota merupakan langkah penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional GPPMI Jonatan Panjaitan, menyatakan bahwa kebijakan Kapolri dalam menangani kasus ini mencerminkan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, transparansi dalam penanganan perkara merupakan indikator penting profesionalitas institusi kepolisian.

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri dalam memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. Ketegasan Kapolri merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap Polri merupakan faktor penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Pihaknya meyakini bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan terus memperkuat institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.

"GPPMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

MALUKU - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyebut sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang, Selasa (24/2/2026).

Dadang menjelaskan dalam sidang tersebut Majelis Kode Etik juga menghadirkan dan memeriksa 14 saksi baik secara langsung maupun daring, termasuk saksi korban.

"Majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut," ujarnya.

Lihat video: SIDANG ETIK BRIMOB PENGANIAYA PELAJAR



Menurut Dadang, pemberian sanksi PTDH itu juga sebagai komitmen Polri untuk tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan aksi kekerasan anggota.

Dadang menambahkan, saat ini pelaku bakal melanjutkan proses pidana yang sedang berjalan di Polres Tual. Dadang memastikam penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

"Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah memecat pegawai dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sabang yang diduga membobol dana nasabah sekitar Rp 1,4 miliar.

SVP Corporate Secretary and Communication BSI Wisnu Sunandar menegaskan, pihaknya tidak menolerir segala bentuk tindakan yang terindikasi melanggar ketentuan perundangan.

Oleh karenanya, oknum pegawai yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Terkait kasus yang terjadi di KCP BSI Sabang Atas, bank secara administratif telah menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Dia memastikan tidak ada nasabah BSI yang dirugikan dalam kasus ini.

Wisnu menambahkan, sebagai institusi hukum yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan tata kelola perusahaan yang baik, BSI akan menyelesaikan indikasi temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bank juga menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan hingga nanti ada keputusan hukum berkekuatan tetap," ucapnya.

Mengutip Antaranews, pada 18 Februari 2026, Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sabang, Provinsi Aceh telah mendakwa pegawai tersebut atas tindakan pembobolan dana nasabah sekitar Rp 1,4 miliar.

Pembobolan dana ini dilakukan oknum pegawai BSI dalam rentang waktu 11 April hingga 28 Mei 2025, ketika pelaku masih menjabat sebagai Customer Service Representative (CSR) BSI.

"Terdakwa memanfaatkan akses sistem internal bank dan menyalahgunakan kewenangan untuk mencairkan deposito serta menarik tabungan nasabah tanpa izin," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Mohammad Riski, Jumat (20/2/2026).

Riski mengatakan, dana nasabah yang diambil tersebut digunakan untuk bermain judi daring atau online dan kebutuhan pribadi terdakwa.

Modus dilakukan terdakwa antara lain membuat setoran fiktif tanpa uang fisik dan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan.

Kemudian, membuka rekening palsu menggunakan data nasabah serta mengubah rekening tujuan pencarian deposito ke rekening yang dikuasai terdakwa.

"Untuk melancarkan aksinya, terdakwa menggunakan akun dan kata sandi atasan guna mengesahkan transaksi yang memerlukan otorisasi pejabat bank," ujar Riski.

Jaksa penuntut umum, kata dia, mendakwa terdakwa melanggar Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagaimana diubah menjadi Pasal 66 Ayat (3) pada Bagian Ketiga tentang perbankan syariah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena baru selesai persalinan," ucap Riski.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang