Mereka melaporkan SPT yang tidak sebenarnya dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengungkap praktik manipulasi pemangkiran kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh 40 perusahaan besar di sektor industri baja.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto di Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa manipulasi pajak itu dilakukan saat para perusahaan pelanggar tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan yang sebenarnya.

Sehingga, langkah tersebut diindikasikan sebagai penggelapan pajak negara yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan kerugian mencapai Rp4 triliun-Rp5 triliun per tahunnya.

"Mereka melaporkan SPT yang tidak sebenarnya dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN," jelasnya.

Modus lainnya, kata Bimo, mayoritas perusahaan pelanggar itu melakukan penyembunyian pendapatan melalui teraan rekening pengurus perusahaan, pemegang saham, hingga karyawan.

"Dan ini rentang waktu yang sedang kita selidiki oleh tim itu dari periode-periode tahun 2016 sampai tahun 2019," ucapnya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pendataan dari 40 perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak itu mayoritas bergerak di bidang industri sektor baja hingga hebel.

Di mana, mereka terdeteksi beroperasi di kawasan industri wilayah Banten dan DKI Jakarta, dan dinilai telah mengganggu kestabilan industri dalam negeri.

Kendati demikian, pihaknya akan fokus membidik melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan terkait sebagai memberikan peringatan bagi para pelaku usaha yang selama ini mangkir dari kewajiban membayar pajak.

"Makanya mudah-mudahan para pelaku juga bisa menyadari bahwa kita sedang berjalan ke arah yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

penghitungan tersebut dilakukan untuk periode empat hari, yakni sejak 15 hingga 18 Januari 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) mencatat nilai pengembalian dana atau refund tiket kereta api (KA) akibat gangguan operasional imbas banjir di Pekalongan, Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencapai Rp3,5 miliar.

EVP of Sales PT KAI Ririn Widi Astutik di Jakarta, Minggu, menyampaikan nilai Rp3,5 miliar tersebut baru mencakup pengembalian tiket kepada pelanggan.

Menurut dia, hingga saat ini perusahaan negara yang bergerak di bidang transportasi kereta itu masih melakukan penghitungan total kerugian secara menyeluruh karena situasi masih berkembang.

“Saat ini Rp3,5 miliar untuk pembatalan KA," ujar Ririn.

Ririn menambahkan penghitungan tersebut dilakukan untuk periode empat hari, yakni sejak 15 hingga 18 Januari 2026.

Adapun komponen lain di luar pengembalian tiket, termasuk biaya service recovery tambahan, masih dalam proses perhitungan lebih lanjut.

"Empat hari, sejak 15-18 Januari pukul 13.00 (WIB) tadi, baru nilai refund," katanya.

KAI memastikan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menjalankan prosedur pengembalian tiket secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku, sembari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan operasional perjalanan kereta api yang terdampak banjir.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) membatalkan sebanyak 82 perjalanan kereta api penumpang karena banjir di Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang khususnya di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah akibat tanggul yang jebol dan air pasang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, menyatakan cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur rel, diperparah tanggul jebol dan kondisi air pasang.

“Memang cuaca ekstrem akhir-akhir ini dalam 2-3 hari ini menyebabkan pembatalan, keterlambatan di perjalanan kereta kita. Jadi yang terdampak itu ada 82 kereta penumpang, kemudian ada 16 kereta barang yang terdampak pembatalan, dan kemudian juga ada sekitar 76 kereta yang mengalami keterlambatan,” ujar Bobby.

Untuk menyikapi hal ini pihaknya memberikan kompensasi terhadap pelanggan yang perjalanannya dibatalkan yaitu berupa pengembalian tiket atau refund.

KAI mencatat sebanyak 258 ribu tempat duduk telah terjual pada periode long weekend 16-18 Januari 2026, dengan sekitar 18 ribu penumpang mengajukan pengembalian tiket akibat banjir di Pekalongan.

KAI menegaskan pengembalian tiket diberikan secara penuh atau 100 persen melalui tiga kanal, yakni loket stasiun, layanan KAI 121, serta aplikasi Access by KAI.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran karena tak mampu menyerapnya sampai akhir tahun.

Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan APBN 2025 senilai Rp 3,5 triliun secara total.

"Ini kan sedang gerak, rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka gak mau belanja," tegasnya.

Meski begitu, Purbaya enggan mengungkapkan daftar K/L yang telah mengembalikan dananya itu. Ia juga menegaskan, proses belanja negara hingga saat masih berlangsung sesuai dengan program prioritas pemerintah.

Pada kesempatan itu, Purbaya juga mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kini juga telah bergerak untuk memantau efektifitas belanja negara hingga ke daerah.

Presiden Prabowo Subianto pun ia akui juga telah menugaskan Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga ke tingkat Pemda karena menjadi bagian dari Pokja I Satgas P2SP bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, penugasan itu, yang di dalamnya termasuk pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah alias TKD dilakukan saat rapat khusus presiden dengan sejumlah menterinya di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum kunjungan kerja ke Australia.

"Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," tegas Purbaya.

"Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. saya ngerjain yang lain, kan banyak. jadi enggak ada masalah memang seperti itu desainnya," papar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Adopsi AI oleh perusahaan membutuhkan pertimbangan yang rumit. Pasalnya, teknologi tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menjelaskan balik modal jadi hal penting dalam investasi. Namun, 90% perusahaan dunia yang menggunakan AI belum menemukan cara untuk modalnya bisa kembali lagi.

"Ini baratnya kalau kami menghadapinya itu seperti kita punya mobil yang sudah agak batuk-batuk, tapi masih kepakai, tiba-tiba harus beli mobil baru. Yang belum tahu nanti garasinya kayak apa," dia mencontohkan, dalam Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Oleh karena itu, keputusan soal investasi memang sangat penting. Dia juga mengingatkan kolaborasi memiliki peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

"So, keputusan investasi itu sangat kritikal banget. Makanya ketika harus investasi something new, besar, dan harus balik modal cepat, itu kalau enggak kolaborasi nanti itu kita tidak akan berani, dan enggak akan melangkah juga akan ragu-ragu," ujar Fauzan.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah mengatakan perusahaan yang harus membangun infrastruktur AI akan mengeluarkan dana sangat besar. Mulai dari membangun server hingga storagenya sendiri.

"Padahal kuncinya itu adalah bagaimana sharing infrastructure supaya menurunkan cost. Jadi itu menurut saya salah satu persepsi yang harus kita bangun bersama," kata pria yang akrab disapa Danny.

"Karena kami juga di Indosat, selain menyediakan tadi service AI, cloud storage, computing, kita membangun data center dengan bekerja sama membuat investasi di GPU yang luar biasa besarnya, ratusan juta dolar yang kita keluarkan tahun lalu, tahun ini, bahkan tahun depan juga," dia menambahkan.

Konsep berbagi ini juga dilakukan para perusahaan global dengan data yang luar biasa besar. Danny kembali mengingatkan jika kuncinya berasal dari infrastruktur sharing.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah atas kasus fraud senilai Rp 30 miliar.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), banyak peserta mempertanyakan nasib dana yang sudah mereka setor. Namun, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, hak peserta tetap akan dijamin dan dana yang telah disimpan akan dikembalikan sesuai ketentuan saat kepesertaan berakhir.

"Kalau eksistensi kelembagaan kan tidak berubah ya, artinya layanan eksistensi tetap harus berjalan. Apa yang menjadi hak peserta yang dulu udah nabung kemudian harus kita kembalikan, kita kembangkan dananya. Kita kembalikan pada saat berakhir kepesertaan ketika pensiun. Itu tetap kita lakukan, layanan itu tetap kita lakukan," kata Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers BP Tapera di Menara Mandiri, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, BP Tapera masih tetap menjalankan tugas-tugas utama yang sudah diamanatkan, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

"Penyaluran FLPP sebagai mandat, sebagai operator investasi pemerintah itu tetap kita lakukan. Yang tidak boleh, yang belum masih di-hold adalah terkait dengan pengerahan dana berbasis simpanan. Nah itu yang harus di-clear-kan dulu dengan konsepsi penataannya nanti," jelasnya.

Langkah ke depan akan sangat bergantung pada hasil penataan ulang regulasi Tapera setelah putusan MK tersebut. Pemerintah dan parlemen masih perlu menyusun kembali dasar hukum baru agar program ini bisa berjalan sesuai konstitusi.

"Kalau penataan undang-undangnya udah selesai, udah disahkan lagi oleh parlemen, apakah ini inisiatif pemerintah tentunya, tentu baru bisa kita jalankan model bisnis yang baru secara konstitusional," ujar Heru.

Ia menambahkan, BP Tapera diberi waktu dua tahun untuk melakukan penyesuaian dan penataan ulang sistem berdasarkan aturan baru yang akan dibentuk.

"Kita diberi waktu 2 tahun, ya untuk melakukan penataan ulang konstruksi dari Undang-Undang Tapera-nya sendiri," tutur Heru.

Dengan begitu, peserta Tapera yang sudah menyetor iuran tak perlu khawatir. Layanan kelembagaan tetap berjalan, dan hak mereka atas dana simpanan akan dikembalikan ketika masa kepesertaan berakhir, sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

"3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (29/9/2025), seperti dikutip dari situs resmi MK, Selasa (4/11/2025).

Dengan putusan ini, kepesertaan Tapera tidak lagi wajib. Keputusan ini diambil karena MK menilai UU Tapera memaksakan pungutan dan meniadakan kehendak bebas yang merupakan hakikat dari menabung, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang diwajibkan bagi pekerja. MK memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang UU Tapera.

Foto: Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kasus dugaan fraud yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), tepatnya di Kantor Cabang Cilegon. Kasus ini menyeret oknum yang menyalurkan kredit dengan jaminan dana milik nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) harus mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada keluarga mendiang Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

"Menyatakan Penggugat sebagai Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak dan wewenang untuk melakukan pencairan dan menarik atas dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Bank Maybank Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan," tulis putusan perkara yang dilihat CNBC Indonesia pada Jumat (24/10/2025).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Israel melancarkan serangan udara mematikan pada Selasa (28/10/2025) malam, menewaskan lebih dari seratus orang. Serangan ini terjadi menyusul tewasnya seorang tentara Israel dalam serangan milisi Palestina, Hamas.

Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 104 orang, termasuk lima orang di kamp pengungsi Bureij, empat orang di lingkungan Sabra, Kota Gaza, dan lima orang di dalam mobil di Khan Younis.

Militer Israel menyatakan pada Rabu bahwa mereka akan tetap mematuhi perjanjian gencatan senjata yang dimulai sejak 10 Oktober, namun akan merespons dengan tegas "setiap pelanggaran".

Militer Israel mengeklaim serangan udara itu dilancarkan setelah militan Palestina membunuh satu tentara Israel, dalam serangan terhadap pasukan yang ditempatkan di dalam garis yang disebut "garis kuning" (yellow line), batas pengerahan yang disepakati dalam gencatan senjata.

Hamas sendiri membantah melakukan serangan terhadap pasukan Israel di Rafah, Gaza selatan, dan dalam pernyataannya, Hamas menegaskan tetap berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, yang mendukung kesepakatan tersebut, bersikeras bahwa gencatan senjata, yang juga diprakarsai dan didukung AS itu tidak berisiko

"Setahu saya, mereka menghabisi seorang tentara Israel," kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One. "Jadi Israel membalas dan mereka harus membalas. Ketika itu terjadi, mereka harus membalas," tambahnya.

Trump juga memberikan peringatan keras kepada Hamas. Ia menyebut jika kelompok itu main-main dengan Israel, Tel Aviv akan kembali berupaya menghabisi mereka.

"Jika mereka (Hamas) baik, mereka akan senang dan jika mereka tidak baik, mereka akan dihabisi, hidup mereka akan dihabisi," tandasnya.

Namun, Trump meremehkan ancaman tersebut. Menurutnya, Hamas tak mungkin bermain api dengan kondisi seperti ini

"Tidak ada yang akan membahayakan gencatan senjata. Anda harus mengerti Hamas adalah bagian yang sangat kecil dari perdamaian di Timur Tengah, dan mereka harus berperilaku," tuturnya.

Panggung Sandiwara Jenazah dan Kecaman Palang Merah

Di tengah memburuknya gencatan senjata, masalah pengembalian jenazah sandera menjadi salah satu poin utama yang macet, yang dikatakan Trump sedang diawasi dengan ketat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan jenazah seorang Israel yang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober telah diserahkan pada hari Senin.

Militer Israel kemudian merilis sebuah video berdurasi 14 menit yang menunjukkan tiga pria menanam kantong putih di lokasi penggalian dan menutupinya dengan tanah dan batu.

Tel Aviv juga menuduh Hamas sengaja "menanam" jenazah di lokasi penggalian sebelum memanggil tim Palang Merah untuk berpura-pura telah menemukan sandera yang hilang, guna menciptakan "kesan palsu" dari upaya mereka mencari korban.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan timnya tidak mengetahui bahwa jenazah tersebut telah ditanam di lokasi tersebut sebelum kedatangan mereka. ICRC pun mengecam tindakan tersebut.

"Tidak dapat diterima bahwa pemulihan palsu dipentaskan, padahal begitu banyak yang bergantung pada perjanjian ini dan begitu banyak keluarga yang masih menunggu kabar tentang orang yang mereka cintai," kata ICRC dalam sebuah pernyataan.

Di Gaza, warga Palestina yang mengungsi khawatir gencatan senjata akan runtuh. Ismail Zayda (40), ayah dari tiga anak yang tinggal di tenda di Kota Gaza, menceritakan bahwa dengan situasi seperti ini, piahknya khawatir perang akan terulang.

"Itu adalah salah satu malam terburuk sejak gencatan senjata ditandatangani. Suara ledakan dan pesawat membuat kami merasa seolah-olah perang telah dimulai lagi," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melaksanakan pertemuan pemberi dana (lender) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

OJK pun menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender.

"OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI," sebagaimana disebut dalam keterangan resmi dikutip Rabu, (29/10/2025).

Hasilnya, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan. DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian
atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut keterangan salah satu lender berinisial R, proyek yang tengah berjalan sempat bisa ditarik dananya, namun sejak Juni sistem membatalkan semua permintaan penarikan. Bahkan, untuk proyek yang sudah selesai pun dana tidak kunjung cair, meski sebelumnya dijanjikan 30 hari kerja.

"Puncaknya tanggal 6 Oktober DSI sudah tidak membayarkan imbal hasil dan sisa imbal hasil sama sekali dan hingga saat ini tidak ada komunikasi atau pemberian penjelasan apapun dari pihak DSI. Sejak tanggal 6 Oktober juga DSI beroperasi secara online awalnya diberitahukan hanya sampai tanggal 10 lalu diperpanjang sampai waktu yang tidak dapat ditentukan," kata R kepada CNBC Indonesia, Jumat, (17/10/2025).

Ia menambahkan bahwa pada September beberapa lender sempat mendatangi kantor DSI dan dijanjikan sistem pelaporan proyek akan diperbaiki pada Oktober. Namun, kantor perusahaan justru ditutup, bahkan dikabarkan dijual, sementara jalur komunikasi semakin terbatas.

"Ini uang saya nyangkut Rp90 juta, Rp40 juta proyek sudah selesai tapi uang ga bisa ditarik. Saya awal narik Juni sempat cair tapi lender lain ada yg sejak 9 Juni belum berhasil cair sampai sekarang," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung telah melelang belasan kendaraan mewah terpidana kasus penipuan robot trading dan TPPU Doni Salmanan. Batas akhir masa lelang tersebut jatuh pada 21 Oktober 2025.

"Waktu penawaran sejak tayang pada aplikasi lelang sampai batas akhir penawaran Selasa, 21 Oktober 2025," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan dikutip Selasa (21/10).

Kendaraan mewah yang dilelang antara lain mobil merek Lamborghini, Porsche, BMW, dan motor Ducati. Lelang ini dilakukan secara daring melalui laman resmi Ditjen Kekayaan Negara. Nantinya, dana hasil lelang akan digunakan untuk pengembalian kerugian negara.

Pemenang lelang harus segera melunasi kewajiban membayar lelangnya setelah 5 hari kerja. Peserta lelang diminta untuk membaca seluruh ketentuan yang tersedia di situs resmi BPA Kejagung atau KPKNL Bandung untuk menghindari kesalahan teknis atau administratif.

Sejumlah kendaraan mewah Doni Salmanan yang dilelang mengutip detiknews antara lain, Porsche 911 Carrera 4S nopol B-38-MUH dengan harga limit Rp 1.647.135.000, Lamborghini Huracan nopol B-8888-YUU dengan harga limit Rp 4.686.582.000, BMW Type 840i Coupe M Tech nopol B-1416-CAB dengan harga limit Rp 1.153.067.000, Honda CR-V nopol D-1264-UBI dengan harga limit Rp 255.089.000.

Selanjutnya, Honda CR-V nopol D-1017-YCK dengan harga limit Rp 255.089.000, Toyota Fortuner GR nopol D-1863-YCH dengan harga limit Rp 287.223.000, KTM 500 EXC-F SIX DAYS tanpa nopol dengan harga limit Rp 98.136.000, Ducati Superleggera V4 tanpa nopol dengan harga limit Rp 2.241.628.000;

Selain itu, ada juga BMW TYPE S1000RR M PACKAGE tanpa nopol dengan harga limit Rp 668.875.000, Kawasaki Ninja H2 nopol B-3939-UIR dengan harga limit Rp 414.129.000, Kawasaki Ninja ZX-10R TYPE ZXT02L nopol B-6457-JBW dengan harga limit Rp 343.582.000, dan Kawasaki ZX25R nopol D-6983-ZDR dengan harga limit Rp 69.868.000.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan ditambahkan, salah satu sumber dananya adalah dari uang pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunan Rp 13 triliun.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 tahun Kabinet Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).

"LPDP akan saya tambahkan, dari sisa efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Sebagian besar kita investasi di LPDP," ungkap Prabowo diikuti tepuk tangan dari pada menteri.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung baru saja mengembalikan uang atas kerugian negara dari tiga perusahaan, yakni Musim Mas, Permata Group dan Wilmar Group. Total pengembalian tersebut mencapai Rp 13 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden tersebut. Namun, dia mengaku belum diajak bicara secara detail soal rencana ini.

"Saya belum ada diskusi detailnya, tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP," ujarnya di istana.

Purbaya menuturkan bisa menjalankan ini tahun depan, jika saat ini tidak bisa dilakukan. Hal ini bisa dimengerti mengingat APBN telah memasuki tahapan akhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih mengejar pengembalian anggaran Makanan Bergizi Gratis yang tidak terserap oleh Badan Gizi Nasional, meskipun BGN mengaku sudah merelakan anggaran senilai Rp 70 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp 70 triliun yang BGN kembalikan sebetulnya belum dianggarkan. Nilai tersebut adalah permintaan tambahan anggaran dari BGN yang belum disetujui.

"Itu sih sebetulnya enggak ada uangnya. Dia pernah mengajukan anggaran, belum kita anggarkan, terus dibalikin," katanya, Kamis (16/10/2025).

Anggaran MBG yang pernah ia singgung adalah dana yang sudah dianggarkan di APBN 2025. Menurutnya, sampai saat ini BGN baru menyerap 30 persen dari total anggaran Rp 71 triliun.

"Yang mau saya kejar, malah mereka kan di anggaran Rp 71 triliun tahun ini. Yang sudah ada itu, terserap apa enggak? Baru 30 persen sekarang yang terserap. Mau ditempatkan di mana? Belum tahu. Nanti kita pikirkan," kata Purbaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan akan mengembalikan Rp 70 triliun anggaran MBG. Ini disampaikannya dalam kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten seperti dikutip dari Detikcom, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dia menyebut BGN menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun. Dia mengatakan ada juga dana stanby berjumlah Rp 100 triliun untuk BGN tahun ini.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini." ungkap Dadan.