Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

Di tengah penurunan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana daerah siap mandiri secara fiskal? Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola dalam penyusunan anggaran, yang sangat ditentukan oleh perencanaan sebagai landasan utamanya. Perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta terintegrasi antar-sektor akan menghasilkan struktur anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif pembangunan, anggaran tidak sekadar dipahami sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai representasi konkret dari prioritas kebijakan yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan. Oleh karena itu, kelemahan dalam perencanaan akan berimplikasi langsung pada ketidakefisienan, inefektivitas, bahkan potensi distorsi dalam penggunaan anggaran publik.

Pada pembangunan nasional maupun daerah, pendekatan perencanaan partisipatif menjadi prinsip fundamental sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bersifat elitis, melainkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam implementasinya.

Pendekatan bottom-up dalam perencanaan menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif dan inklusif. Proses ini dimulai dari tingkat paling bawah, seperti desa atau kelurahan, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang kemudian diintegrasikan secara berjenjang hingga tingkat nasional.

Melalui pendekatan ini, prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi dari tingkat pusat. Integrasi antara aspirasi lokal dan kebijakan makro tersebut menghasilkan struktur anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, negara memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan terarah. Situasi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun ancaman terhadap kedaulatan negara menuntut respons fiskal yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks ini, pemerintah dapat melakukan realokasi maupun refocusing anggaran dengan tetap berada dalam koridor hukum serta mekanisme persetujuan legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan respons cepat pemerintah dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi contoh konkret implementasi kebijakan anggaran dalam situasi darurat. Pada periode tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap krisis, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, sinergi antara perencanaan yang partisipatif dan kemampuan adaptasi dalam kondisi darurat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Dinamika Fiskal Hubungan Pusat-Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan pemerintah pusat menempati posisi strategis yang erat kaitannya dengan mandat politik Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Janji-janji politik yang disampaikan dalam proses demokrasi pada dasarnya merupakan komitmen publik yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan nasional perlu mentransformasikan visi politik tersebut ke dalam bahasa teknokratik yang sistematis dan operasional, sehingga mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, proses ini harus disertai dengan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro dan prioritas strategis nasional, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Artinya, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Permasalahannya, dinamika kebijakan fiskal terkini menunjukkan adanya penyesuaian dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) diarahkan pada prinsip efisiensi anggaran sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Berikutnya, dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693,0 triliun, menurun dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya reposisi prioritas belanja negara yang lebih terfokus pada program-program strategis nasional, sekaligus menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran perlu adaptif terhadap perubahan arah kebijakan fiskal pusat.

Pada perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah menuju efisiensi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung secara dominan pada transfer pusat, melainkan harus meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan value for money serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Selain itu, keterbatasan fiskal mendorong daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih variatif, seperti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), serta inovasi pembiayaan lainnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal mengalami pergeseran makna, dari sekadar distribusi dana menjadi upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah pusat untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan janji politik Presiden. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan kemandirian pangan menjadi agenda strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang terfokus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya fiskal cenderung diarahkan untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Implikasinya, dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti RPJMN, RPJMD, RPJPN, dan RPJPD, harus mampu mengintegrasikan agenda prioritas nasional secara sistematis dan terukur.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pusat, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal. Sinkronisasi ini menjadi penting agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan, melainkan tercipta harmonisasi yang mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, kondisi ini menegaskan bahwa dalam era desentralisasi fiskal yang dinamis, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah memerlukan dukungan perangkat kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai instrumen pendukung (supporting system), baik dalam bentuk regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun inovasi pembiayaan, guna memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Artinya, integrasi antara efisiensi fiskal, perencanaan yang adaptif, dan kapasitas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Rekalibrasi Sinergi Pusat-Daerah

Saat ini, kecenderungan sentralisasi program-program utama dan strategis pada pemerintah pusat atau kementerian semakin menguat. Berbagai agenda prioritas nasional dirancang, dikendalikan, dan diimplementasikan secara terpusat dengan tujuan menjaga konsistensi arah kebijakan serta memastikan pencapaian target nasional secara terukur.

Akan tetapi, pendekatan yang terlalu terpusat justru berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya transaksi, terutama dalam koordinasi lintas wilayah dan sektor. Selain itu, kompleksitas birokrasi yang terpusat juga membuka ruang terjadinya mismanagement, baik dalam bentuk inefisiensi alokasi sumber daya maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reposisi peran pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih kolaboratif. Pelibatan daerah tidak hanya penting dalam tahap implementasi, tetapi juga dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam memahami karakteristik lokal, kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sebab itu, integrasi peran daerah melalui skema pendanaan yang lebih proporsional, khususnya melalui dana transfer ke daerah, dapat menjadi langkah strategis untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan.

Selanjutnya, penguatan peran daerah harus diiringi dengan penyiapan perangkat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, perlu secara sistematis mengakomodasi program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan kebijakan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbangun dalam tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semoga.

Jakarta (ANTARA) - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menghadirkan program Office Education Visit Campaign dengan membuka layanan konsultasi investasi gratis bagi nasabah baru dan existing di sejumlah kantor cabang, mulai akhir Februari hingga awal Maret 2026, guna membantu masyarakat memulai perencanaan finansial secara lebih terarah.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman pertama yang nyaman bagi nasabah. Datang ke cabang bukan berarti langsung bertransaksi, tetapi berdiskusi, menyampaikan rencana, dan mendapatkan arahan yang jelas tanpa batas waktu konsultasi,” ujar Head of Retail Business Prisa Ngadianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan banyak masyarakat sebenarnya telah memiliki rencana finansial, namun kerap menunda eksekusi karena merasa bingung menentukan langkah awal investasi. Melalui pendekatan konsultatif, perusahaan ingin menurunkan hambatan awal agar calon investor lebih percaya diri mengambil keputusan.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 27 Februari 2026 di Bali dengan menghadirkan orator dari KIM Indonesia. Kegiatan berlanjut pada 28 Februari 2026 di Lebak Bulus bersama Insight Investment Management, serta pada 3 Maret 2026 di Semarang dengan pembicara dari Sucor Asset Management.

Dalam setiap sesi, nasabah dapat mengikuti diskusi pasar terkini sekaligus berkonsultasi langsung dengan Investment Specialist Mirae Asset Sekuritas.

Perusahaan menilai momentum awal tahun menjadi waktu tepat untuk mengevaluasi penggunaan dana agar tidak hanya habis untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan finansial jangka panjang.

Melalui program ini, Mirae Asset Sekuritas berharap semakin banyak masyarakat berani memulai investasi dengan strategi yang sesuai profil risiko dan tujuan masing-masing, didampingi panduan sejak langkah pertama.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Niswah Qintara Rahmani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menyatakan seiring semakin luasnya aspirasi keluarga Indonesia, mulai dari pendidikan anak hingga perencanaan warisan lintas generasi, maka perencanaan dan perlindungan finansial tidak lagi bisa bersifat lokal.

"Keluarga kini membutuhkan solusi yang siap menjawab kebutuhan global, lintas mata uang, dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya," katanya di Jakarta, Jumat.

Bagi semakin banyak keluarga Indonesia saat ini, tambahnya, masa depan tidak lagi dibatasi oleh geografi, mereka kini merencanakan langkah besar mulai dari mengirim anak menempuh pendidikan di luar negeri, membangun karier internasional, hingga memiliki dan mengelola aset global.

"Perencanaan yang semula terpaut lokal kini berubah menjadi lintas generasi dan lintas mata uang," ujar dia dalam keterangannya.

Namun di balik rencana besar tersebut, lanjutnya, terdapat tantangan yang semakin nyata. Ketika impian keluarga dihitung dalam dolar AS, perencanaan keuangan masih bergantung pada rupiah dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Menurut dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah mengalami pelemahan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dari sekitar Rp13.389 per dolar AS pada 2015 merosot menjadi sekitar Rp16.985 pada Januari 2026 yang mencerminkan depresiasi sekitar 27 persen.

Dampaknya terasa nyata pada perencanaan keuangan jangka panjang keluarga. Salah satunya, biaya pendidikan yang setara dengan 200.000 dolar AS, yang pada 2015 bernilai sekitar Rp2,68 miliar, kini meningkat menjadi kira-kira Rp3,39 miliar, bertambah lebih dari Rp700 juta semata akibat pergerakan kurs.

Namun, ujar Vivin, tekanan nilai tukar ini tidak hanya memengaruhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan properti. Dalam skala yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, dampak serupa juga dirasakan pada barang konsumsi yang dihargai dalam dolar AS.

Pelemahan nilai tukar, tambahnya, tidak hanya berdampak pada rencana besar di masa depan, tetapi juga secara perlahan menggerus daya beli keluarga dalam pengeluaran sehari-hari.

Tanpa perencanaan yang selaras dengan mata uang kebutuhan, selisih biaya dapat terus melebar dari waktu ke waktu.

Tekanan ini tidak berhenti pada nilai tukar saja. Inflasi Indonesia selama 2025 tercatat sebesar sekitar 2,92 persen secara year-on-year sebagaimana dicatat oleh Badan Pusat Statistik.

Dengan kombinasi tekanan kurs dan inflasi domestik, tantangan keluarga Indonesia hari ini bukan hanya sekadar menjaga daya beli hari ini, tetapi juga memastikan kesiapan finansial untuk kebutuhan masa depan yang berskala global.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perencanaan finansial tidak lagi cukup hanya besar secara nominal, namun harus relevan secara konteks, baik dari sisi mata uang maupun tujuan hidup.

Saat biaya pendidikan, kesehatan, dan investasi kerap ditetapkan dalam dolar AS, perlindungan jiwa pun perlu selaras: tersedia dalam mata uang yang tepat saat momen penting tiba.

Untuk memperkuat ketahanan finansial di tengah dinamika global, setiap keluarga modern membutuhkan perlindungan yang mendukung langkah selanjutnya di masa kini dan masa depan.

"Karena itu, perencanaan dan perlindungan finansial perlu dirancang secara lebih relevan, dengan mempertimbangkan struktur aset, tujuan hidup, serta kesiapan lintas mata uang, baik rupiah maupun dolar AS," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat kesadaran untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini tumbuh sangat pesat. Hingga akhir 2025, pertumbuhan jumlah akuisisi nasabah dari kelompok Gen Z tumbuh 39,1 persen secara tahunan,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah mencatat bahwa pertumbuhan minat pendaftaran haji di kalangan generasi muda turut mendorong kinerja positif perseroan secara keseluruhan di akhir tahun 2025.

Berdasarkan data keuangan perusahaan, volume tabungan mencatatkan kenaikan lebih dari 8,05 persen (year on year/yoy). Peningkatan ini juga dibarengi dengan perluasan basis nasabah, di mana jumlah rekening tumbuh lebih dari 4,8 persen (yoy).

“Saat ini Bank Mega Syariah semakin menjadi pilihan masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk perencanaan haji dan umrah. Di tahun 2025 Bank Mega Syariah memberangkatkan lebih dari 4.400 jamaah haji,” kata Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney) dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Perseroan mencatat, perencanaan ibadah haji kini mulai didominasi oleh kelompok usia produktif. Secara keseluruhan, kontribusi nasabah muda yang terdiri dari anak-anak, Generasi Z, dan Milenial semakin mendominasi portofolio tabungan haji di Bank Mega Syariah.

Oney mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, profil nasabah tabungan haji Bank Mega Syariah yang sudah mendapatkan porsi haji menunjukkan pergeseran.

Kelompok Milenial (29-44 tahun) mengalami porsi pertumbuhan akuisisi terbesar mencapai 43 persen, disusul oleh Gen X (44-57 tahun) sebesar 26,5 persen.

"Kami melihat kesadaran untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini tumbuh sangat pesat. Hingga akhir 2025, pertumbuhan jumlah akuisisi nasabah dari kelompok Gen Z tumbuh 39,1 persen secara tahunan," ujar Oney.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan minat masyarakat, terutama generasi muda ini tak lepas dari kemudahan akses produk Tabungan Haji iB.

Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, bebas biaya administrasi bulanan, dan terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Mengingat waktu tunggu haji yang mencapai puluhan tahun, masyarakat diingatkan untuk mulai menabung di usia muda agar dapat beribadah dalam kondisi fisik yang masih prima.

Melalui aplikasi M-Syariah, Bank Mega Syariah menyampaikan bahwa pembukaan tabungan haji kini bisa dilakukan secara online tanpa harus ke cabang.

Adapun belum lama ini, yakni pada 15 Januari 2026, perseroan kembali mengumumkan daftar pemenang program Poin Haji Berkah sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah.

Dalam pemilihan acak tahap ketiga ini, sebanyak 20 nasabah memenangkan beragam hadiah. Pemenang ditentukan berdasarkan pemilihan acak dari nasabah yang sesuai dengan kriteria program seperti kriteria poin dan kriteria saldo.

Sebelumnya Bank Mega Syariah telah menggelar pemilihan acak pada tahap pertama dan kedua. Program yang berlangsung sejak 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026 ini masih menyisakan kesempatan bagi nasabah untuk mengikuti pemilihan acak tahap keempat dan satu kali grand prize.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kalkulator ini tidak hanya mencatatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi juga memasukkan biaya-biaya lifestyle. Jadi di sini kita bisa melihat dan merencanakan kehidupan seperti apa yang akan dipunyai di usia pensiun,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation menghadirkan fitur retirement goal calculator atau kalkulator yang membantu masyarakat dalam menghitung kebutuhan dana pensiun, sejalan dengan kampanye “Pensiun Gak Susah”.

Kalkulator yang dapat diakses melalui website DBS ini dirancang untuk membantu individu memahami gambaran kebutuhan finansial di masa depan, tidak hanya dari sisi kebutuhan dasar, tetapi juga gaya hidup yang ingin dipertahankan di usia pensiun.

“Kalkulator ini tidak hanya mencatatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi juga memasukkan biaya-biaya lifestyle. Jadi di sini kita bisa melihat dan merencanakan kehidupan seperti apa yang akan dipunyai di usia pensiun,” kata Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan misi Bank DBS Indonesia, alat ini mencerminkan upaya bank dalam menyederhanakan berbagai aspek perbankan dan perencanaan keuangan, sehingga masyarakat dapat lebih fokus menikmati hidup serta mempersiapkan masa depan dengan lebih tenang dan percaya diri.

Mona mengingatkan bahwa perubahan demografi yang terjadi hari ini menuntut pergeseran cara pandang dalam mempersiapkan masa depan.

Menurutnya, pensiun tidak lagi bisa diposisikan sebagai fase akhir yang dipikirkan belakangan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang perlu dirancang sejak dini dan disesuaikan dengan dinamika kehidupan.

“Sebagai purpose-driven bank, Bank DBS Indonesia berkomitmen memberdayakan populasi menua, salah satunya melalui panduan dan wawasan menyeluruh untuk membantu masyarakat merencanakan pensiun secara holistik, agar setiap individu dapat menikmati hidup yang bermakna di setiap fase usia,” kata Mona.

Masa pensiun merupakan fase ketika pendapatan aktif berkurang, sehingga perencanaan dana pensiun perlu mencakup pertumbuhan dana sekaligus perlindungan terhadap berbagai risiko.

Head of Investment & Insurance Product, Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Djoko Sulistyo memandang bahwa pengelolaan investasi yang disertai perlindungan asuransi berperan dalam menjaga daya beli dan aset nasabah, terutama dalam menghadapi berbagai risiko di masa pensiun.

“Sebagai mitra terpercaya dalam manajemen kekayaan, Bank DBS Indonesia berkomitmen mendampingi nasabah di setiap fase kehidupan melalui solusi perbankan yang mendukung kesiapan pensiun,” kata Djoko.

Menurut DBS, urgensi perencanaan pensiun yang menyeluruh ini juga tercermin dalam perubahan demografi global.

Merujuk laporan DBS Chief Investment Office (CIO) Insights bertajuk “Ekonomi Umur Panjang”, harapan hidup manusia tercatat meningkat secara tajam dari sekitar 40 tahun pada 1900 menjadi lebih dari 74 tahun saat ini.

Lonjakan ini dinilai tidak hanya akan mendorong peningkatan pengeluaran untuk pengobatan penyakit terkait usia, tetapi juga memperkuat permintaan akan layanan kesehatan dan sistem pensiun yang lebih matang.

Menurut DBS, perubahan tren ini membuka peluang strategis untuk mengembangkan silver economy, yaitu aktivitas ekonomi yang fokus pada pemenuhan kebutuhan sekaligus pemberdayaan kelompok lansia.

Ekosistem ini mencakup berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi, hingga teknologi dan gaya hidup, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kondisi ini, catat DBS, menempatkan ekonomi lansia pada titik infleksi, didorong oleh kemajuan teknologi medis, aliran modal yang meningkat, serta tren penuaan populasi yang semakin nyata.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

DIPENGHUJUNG tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada rangkaian peristiwa yang menegaskan rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. Krisis iklim yang memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra bukan hanya menghadirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Bencana hidrometeorologi tersebut mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur dasar, serta menekan pendapatan rumah tangga. Sekaligus mengingatkan bahwa risiko iklim telah berkembang menjadi tantangan struktural bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Berasal dari kerusakan aset, hilangnya pendapatan masyarakat, terganggunya jaringan transportasi, serta penurunan produksi pertanian.

Besarnya nilai kerugian tersebut menegaskan bahwa bencana alam dapat berfungsi sebagai beban ekonomi implisit yang menurunkan daya beli, memperlebar ketimpangan. Juga meningkatkan tekanan belanja pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Ironisnya, tekanan domestik tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan yang kokoh sepanjang 2025. Lembaga-lembaga internasional menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat ketidakpastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, serta meningkatnya risiko geopolitik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,0% pada 2025, namun menekankan sifatnya yang rapuh di tengah ketidakpastian yang persisten. Sementara itu, Bank Dunia mencatat perlambatan pertumbuhan global hingga sekitar 2,3%, dengan risiko penurunan yang bersumber dari eskalasi konflik, hambatan perdagangan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Konflik Rusia–Ukraina masih menimbulkan guncangan pada stabilitas energi dan rantai pasok global, sementara ketegangan regional di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana konflik lintas negara dapat dengan cepat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kemanusiaan. Dalam situasi global yang rapuh ini, ruang kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi semakin terbatas.

Kilas Balik Ekonomi Indonesia

Kebijakan domestik Indonesia sepanjang 2025 perlu dibaca sebagai respons terhadap kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.

Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.

Pada tingkat daerah, rendahnya realisasi belanja modal – yang di sejumlah wilayah hanya mencapai sekitar 24,54% pada Triwulan III 2025 – mengindikasikan tertundanya belanja produktif yang seharusnya memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi local. Termasuk sektor konstruksi, UMKM pemasok, jasa transportasi dan logistik, serta penyerapan tenaga kerja berbasis proyek.

Di tengah perlambatan belanja pemerintah tersebut, tahun 2025 juga ditandai oleh peluncuran berbagai agenda penguatan ekonomi rakyat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program MBG dilaksanakan dalam skala yang sangat besar, dengan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani puluhan juta penerima manfaat serta dukungan anggaran yang signifikan.

Skala implementasi yang luas ini menjadikan tata kelola program sebagai faktor kunci keberhasilan. Ini karena kualitas layanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh standar keamanan pangan, kapasitas dapur, sistem distribusi, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

Berbagai evaluasi publik menunjukkan bahwa implementasi MBG masih memerlukan pembenahan berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas makanan, pengawasan keamanan pangan, dan manajemen operasional. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM telah memperketat pengawasan dengan mendorong penerapan standar sertifikasi higiene dan sanitasi, termasuk prinsip HACCP, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.

Tantangan operasional juga muncul pada periode libur sekolah, ketika pola distribusi disesuaikan menjadi makanan kering atau tahan simpan. Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola rantai pasok dan standar mutu yang konsisten agar tujuan pemenuhan gizi tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi sekadar distribusi paket bantuan.

Selain itu, agenda penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi fokus kebijakan pada 2025, dengan target percepatan pembentukan koperasi dalam jumlah besar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Meskipun target kuantitatif tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas, berbagai kajian akademik dan kebijakan menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan tata kelola.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen, serta mitigasi risiko hukum menjadi prasyarat penting agar koperasi tidak berhenti pada pembentukan administrative. Tetapi mampu berfungsi sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat relatif menunjukkan kinerja implementasi yang lebih stabil dan minim polemik dibandingkan program berskala besar lainnya, meskipun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pada tahun ajaran 2025/2026, ratusan titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan dukungan ribuan guru dan tenaga kependidikan, serta mampu menampung puluhan ribu peserta didik dari kelompok rentan.

Capaian ini mengindikasikan kemajuan pada aspek penyelenggaraan layanan dasar, penempatan sumber daya manusia, dan kapasitas tampung, sehingga Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Ke depan, perluasan program ini ke lebih banyak wilayah provinsi perlu disertai dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana dan standar layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan Berbasis Institusi

Salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan adalah penguatan kualitas institusi. Terutama dalam menjaga supremasi hukum, merumuskan kebijakan publik, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Institusi yang kuat berperan sebagai fondasi bagi terciptanya kepastian aturan dan iklim usaha yang sehat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara efisien. Sebaliknya, lemahnya institusi sering kali membuka ruang bagi praktik rente ekonomi. Di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Praktik rente tersebut menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, memperlambat investasi produktif, dan mengurangi daya saing perekonomian nasional.

Korupsi dapat dipahami sebagai manifestasi paling nyata dari lemahnya kualitas institusi. Korupsi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan.

Dampak korupsi bersifat sistemik, karena menggerus kepercayaan publik terhadap negara, mendistorsi alokasi sumber daya, dan menurunkan efektivitas belanja pemerintah. Lebih jauh, korupsi memperkuat lingkaran setan kelembagaan, di mana lemahnya institusi memicu korupsi, dan korupsi pada gilirannya semakin melemahkan institusi.

Terlebih, memasuki tahun 2026, Indonesia akan memasuki fase baru dalam sistem hukum nasional seiring diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Yang secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Dari perspektif kelembagaan, pembaruan kerangka hukum ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas institusi dan mendukung pembangunan ekonomi. Syaratnya diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan.

Tanpa kesiapan institusional yang memadai – meliputi kejelasan norma, kapasitas aparatur, dan sistem pengawasan yang efektif – penerapan KUHP dan KUHAP baru justru berisiko memunculkan penyalahgunaan kewenangan dan praktik rente hukum.

Oleh karena itu, dampak reformasi hukum ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Ini agar perubahan regulasi tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi pendorong nyata bagi kemajuan institusional dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memperkuat kualitas institusi secara menyeluruh, mulai dari perumusan aturan hingga penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Tanpa institusi yang kuat, berbagai kebijakan pembangunan berisiko terdistorsi oleh praktik rente dan korupsi yang berbiaya tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP pada 2026 seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola hukum dan memperkuat kepercayaan publik, bukan sekadar perubahan normatif. Oleh sebab itu, komitmen terhadap reformasi institusional yang substantif menjadi prasyarat utama agar agenda ketahanan dan pertumbuhan dapat berjalan seiring serta menghasilkan pembangunan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

Jakarta (ANTARA) - Berbicara tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) erat kaitannya dengan tiga hal, yaitu perencanaan yang baik, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan pada good corporate governance (GCG)

Ketiganya menjadi fondasi utama untuk memastikan PMN benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja BUMN.

PMN, idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur keuangan, mendukung transformasi bisnis, dan mendorong perusahaan negara menjadi lebih kompetitif.

Hanya saja, dalam praktik selama ini, efektivitas PMN sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak kebijakan PMN yang tidak berangkat dari perencanaan matang, tidak memiliki target kinerja terukur, serta tidak didahului audit menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BUMN penerimanya. Di sinilah akuntabilitas publik dan kualitas tata kelola negara menghadapi ujian serius.

Contoh, Krakatau Steel dapat menjadi cermin untuk melakukan refleksi. Perusahaan ini telah beberapa kali menerima PMN, tetapi tetap mengalami tekanan keuangan yang berat.

Bahkan, setelah memperoleh tambahan modal negara, kondisi kinerja masih belum pulih secara fundamental. Ketika kemudian muncul kembali usulan pemberian PMN, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana evaluasi atas penggunaan PMN sebelumnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data.

Jika pola ini berulang, PMN hanya akan menjadi siklus penyelamatan jangka pendek, tanpa menyentuh akar persoalan, mulai dari beban utang, efisiensi operasi, hingga tata kelola manajemen.

Masalah menjadi semakin kompleks karena proses persetujuan PMN melibatkan lembaga politik. Dalam praktik, arena politik sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya mengedepankan analisis bisnis, proyeksi ekonomi, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Intervensi politik tersebut, bahkan dapat merembes hingga penentuan jabatan direksi dan komisaris. Ketika jabatan strategis ditentukan berdasarkan pertimbangan politik ketimbang meritokrasi, profesionalisme manajemen BUMN berpotensi tergerus.

Tanpa manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi kinerja yang kuat, seberapa pun besar PMN disalurkan, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Padahal inti dari efektivitas PMN terletak pada tiga pilar utama. Pertama, perencanaan yang matang dengan sasaran yang jelas, terukur, dan realistis. Kedua, tata kelola yang transparan, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan.

Ketiga, kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip good corporate governance. Tanpa ketiga pilar tersebut, PMN hanya akan menjadi instrumen fiskal, tanpa arah strategis yang kuat.

PMN seharusnya dipandang sebagai investasi publik yang wajib memberikan pengembalian dalam bentuk nilai ekonomi dan manfaat sosial, bukan sekadar penyelamatan perusahaan milik negara yang sedang menghadapi tekanan.

Opsi terakhir

Dalam konteks inilah wacana pembentukan Danantara sebagai entitas pengganti Kementerian BUMN perlu dilihat secara kritis.

Perubahan kelembagaan tidak otomatis menghadirkan perubahan substansial apabila kultur birokrasi dan praktik patronase politik masih tetap berlangsung.

Reformasi kelembagaan seharusnya diarahkan untuk menciptakan pengelolaan aset negara yang lebih profesional, independen, dan berorientasi kinerja.

Salah satu prasyarat utamanya adalah meminimalkan campur tangan politik jangka pendek dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Pengalaman sejumlah negara dapat menjadi rujukan. Di Singapura, Malaysia, dan China, pengelolaan perusahaan negara berada langsung di bawah otoritas tingkat tertinggi pemerintahan.

Dengan demikian, jalur akuntabilitas menjadi lebih jelas, intervensi politik sektoral dapat diminimalkan, dan fokus pada kinerja bisnis dapat lebih terjaga. Model seperti ini hanya akan berjalan efektif apabila dilengkapi pagar tata kelola yang kuat.

Mekanisme seleksi pimpinan BUMN harus berbasis kompetensi, rekam jejak profesional, dan integritas.

Prosesnya perlu dirancang transparan dan bebas dari kepentingan politik yang tidak relevan dengan tujuan bisnis.

PMN seharusnya diposisikan sebagai opsi terakhir, setelah seluruh langkah pembenahan internal dijalankan.

Restrukturisasi utang, efisiensi operasional, penataan rantai pasok, penerapan manajemen risiko, dan modernisasi proses bisnis perlu lebih dulu dilakukan.

Setiap penyaluran PMN harus diikuti dengan kontrak kinerja yang jelas, target yang terukur, serta konsekuensi manajerial apabila target tidak tercapai.

Reformasi ekonomi

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap rupiah PMN benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Transparansi menjadi kunci penting dalam seluruh proses tersebut. Laporan penggunaan PMN perlu disusun secara terbuka, detail, dan dapat diakses publik. Audit independen harus dilakukan secara berkala dengan hasil yang dipublikasikan.

DPR tetap memiliki peran pengawasan strategis, tetapi pendekatan yang ditempuh perlu berbasis data dan analisis ekonomi yang objektif, bukan pertimbangan politik jangka pendek. Dengan demikian, mekanisme check and balance dapat berjalan secara sehat, tanpa mengorbankan profesionalisme pengelolaan BUMN.

Perlu disadari bahwa BUMN memiliki posisi yang amat strategis dalam perekonomian nasional. Peran penting di sektor energi, pangan, infrastruktur, logistik, keuangan, dan telekomunikasi menjadikan keberhasilan atau kegagalan BUMN berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pembenahan tata kelola PMN dan manajemen BUMN bukan sekadar isu teknis manajerial, melainkan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional.

Jika BUMN dikelola berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan orientasi kinerja, PMN akan berubah fungsi dari beban fiskal menjadi instrumen penggerak pembangunan.

Pemikiran ini penulis sampaikan melalui penelitian akademik yang diuji dalam sidang ujian terbuka promosi doktor terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Sidang yang dipimpin oleh Prof Dr Luki Kurnia tersebut menetapkan kelulusan penulis sebagai doktor terapan.

Dari sini kemudian diharapkan, konsep terkait PMN bisa menjadi semakin baik ke depan agar tata kelola BUMN semakin sehat dan kuat dalam menopang perekonomian nasional.

Sebab Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pengelolaan aset negara yang profesional dan berdaya saing tinggi. Syarat utamanya adalah keberanian menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Apabila PMN direncanakan secara matang, dikelola secara transparan, diawasi secara disiplin, serta didukung manajemen yang profesional, maka BUMN akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi yang sangat kuat.

Hal ini kemudian diharapkan mampu mendorong BUMN menjadi semakin sehat, bukan hanya memberikan keuntungan finansial bagi negara, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

*) Dr Ter Hilmi Rahman Ibrahim, SSos, MSi adalah dosen Universitas Nasional

Copyright © ANTARA 2025

MALANG - Pembangunan sosial di Kota Malang tahun ini dihadapkan pada dinamika perkotaan yang semakin kompleks, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, meningkatnya sektor informal, serta tantangan ketahanan keluarga dan komunitas. Isu kemiskinan perkotaan, kerentanan sosial, ketimpangan akses kerja, dan perlindungan perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang terintegrasi.

Ganesh Institute menempatkan 3 aspek sebagai bahan refleksi akhir tahun. Pertama, sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2025, Kota Malang menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pengendalian kemiskinan dan perlindungan sosial. Wisma Tumapel Malang: Hotel Bersejarah Warisan Belanda, Langganan Pejabat di Masanya

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama. Misalnya ketidaktepatan dan dinamika data warga miskin dan kelompok rentan; kerentanan sosial pada kelompok lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, dan keluarga miskin perkotaan; menurunnya solidaritas sosial dan kepedulian kolektif masyarakat terhadap lingkungan dan sesama.

"Permasalahan sosial perkotaan di Kota Malang bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," kata pendiri Ganesh Institute, Anis Suhartini di Malang, Senin (22/12/2025).

Kedua, aspek perempuan. Menurut catatan Ganesh Institute, di Kota Malang masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada aspek ekonomi dan perlindungan sosial.

Menurut Anis, permasalahan yang menonjol meliputi: kerentanan ekonomi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal; masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan lemahnya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

"Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan berbagai layanan perlindungan, seperti PUSPAGA dan P2TP2A. Namun, aspek pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan pencegahan dini masih perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi lokal," terangnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan . Struktur ketenagakerjaan Kota Malang didominasi oleh sektor jasa dan sektor informal. Ganesh Institute mencatat, sektor ketenagakerjaan tahun 2025 meliputi: tingginya proporsi pekerja informal tanpa perlindungan jaminan sosial; terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru; kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

"Program perlindungan pekerja rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis. Namun masih memerlukan perluasan cakupan dan sinergi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja," jelasnya.

Anis yang saat ini sedang menyelesaikan program magister hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyodorkan exit strategy terkait 3 aspek di atas untuk Kota Malang pada 2026. Pertama, isu strategis aspek sosial. Meliputi ketepatan sasaran dan integrasi data kesejahteraan sosial; penguatan ketahanan keluarga dan komunitas perkotaan; pemberdayaan ekonomi perempuan yang berorientasi pasar; perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja informal; dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Menurut Anis, arah kebijakannya adalah penguatan sistem perlindungan sosial perkotaan yang terpadu dan berbasis komunitas. Di antaranya, pemutakhiran data kesejahteraan sosial berbasis kelurahan secara berkala dan partisipatif dan integrasi data sosial lintas perangkat daerah dalam satu sistem informasi daerah.

Kemudian, penguatan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah. "Program prioritas meliputi kampung tangguh sosial; padat karya sosial perkotaan, revitalisasi forum warga dan bank sampah," lanjutnya.

Kedua, arah kebijakan perempuan dan anak. Perlunya pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.

Menurut Anis, pemerintah kota Malang perlu melakukan transformasi program pelatihan perempuan menjadi ekosistem usaha berkelanjutan; penguatan layanan pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.

"Program prioritas di antaranya: UMKM perempuan naik kelas; pendampingan perempuan kepala keluarga; penguatan PUSPAGA berbasis kelurahan; dan edukasi ketahanan keluarga dan remaja," ujarnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan. Arah kebijakan fokus pada perlindungan pekerja informal dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Kemnaker Dorong Pengantar Kerja Perkuat Inovasi dan Adaptif

Menurut Anis, kota Malang perlu melakukan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan rentan; pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar lokal; dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. "Program prioritas diantaranya: subsidi jaminan sosial pekerja rentan; inkubasi usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan program 1 Kelurahan 1 Produk Unggulan," terangnya.

Ganesh Institute berharap, pembangunan sosial Kota Malang 2026 perlu diarahkan pada pendekatan yang inklusif, preventif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan manusia, keluarga, dan komunitas sebagai pusat kebijakan. "Integrasi program, ketepatan sasaran, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang," tandasnya.

JAKARTA - Setiap orang tua pasti menginginkan satu hal, yakni melihat anak-anak mereka tumbuh, belajar, dan mewujudkan mimpinya. Namun realita hari ini menunjukkan bahwa pendidikan -yang menjadi fondasi utama masa depan anak- terus mengalami peningkatan biaya dari tahun ke tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2025 mencatat inflasi sektor pendidikan sebesar 1,95%, dengan kenaikan tertinggi pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD yang mencapai 3,12%. Kenaikan secara konsisten inilah yang membuat biaya pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya.

Sun Life Indonesia Luncurkan Sun Entrepreneur, Dorong Generasi Muda Berwirausaha



Karena itu mempersiapkan biaya pendidikan anak menjadi hal fundamental yang perlu dilakukan oleh orang tua, terutama sandwich generation. Sebab dengan pendidikan yang terencana, Anda turut memastikan anak memiliki kesempatan hidup yang lebih baik, mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya, serta memiliki rasa aman akan masa depannya kelak.

Berikut tiga langkah cerdas yang dapat membantu Anda memastikan masa depan pendidikan anak tetap terencana dengan baik:

1. Persiapkan Sejak Dini

Persiapan dana pendidikan idealnya dimulai sedini mungkin. Semakin panjang waktu yang dimiliki, semakin ringan beban finansial yang harus ditanggung.

Mulailah dengan menentukan kapan anak akan memasuki setiap jenjang sekolah, kemudian cari tahu estimasi biaya yang diperlukan pada tahun tersebut (termasuk proyeksi inflasi). Gambaran ini akan menjadi fondasi untuk menghitung estimasi biaya pendidikan yang realistis.

2. Sisihkan 5–10% Penghasilan

Setelah mengetahui estimasi biaya, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi finansial secara konsisten.

Banyak perencana keuangan menyarankan untuk menyisihkan 5–10% penghasilan bulanan khusus untuk pendidikan.

Namun menyisihkan saja tidak cukup. Anda juga perlu menentukan target yang jelas, seperti berapa jumlah dana yang harus terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Target yang jelas dan terukur akan membantu Anda tetap on track, sekalipun ada kebutuhan rumah tangga lain yang sewaktu-waktu harus diprioritaskan.

3. Diversifikasi Instrumen Keuangan

Perencanaan pendidikan sebaiknya tidak hanya mengandalkan tabungan. Untuk menjaga nilai uang tetap bertumbuh, Anda bisa mempertimbangkan diversifikasi instrumen, seperti reksa dana saham atau campuran untuk jangka panjang.

Instrumen investasi membantu pertumbuhan dana, sementara instrumen perlindungan seperti asuransi dapat memberikan jaring pengaman jika terjadi hal tak terduga. Di sinilah perencanaan menjadi lebih lengkap dan menyeluruh.

Optimalkan Perencanaan Pendidikan Anak Anda dengan Asuransi yang Tepat

Satu hal penting yang sering terlewat oleh orang tua adalah bagaimana memastikan pendidikan anak tetap berjalan sesuai rencana jika terjadi risiko tak terduga, seperti perubahan kemampuan finansial keluarga. Di sinilah asuransi hadir bukan hanya menjaga, tetapi memastikan keberlanjutan masa depan anak dalam kondisi apa pun.

Untuk menjawab kebutuhan ini, Sun Life Indonesia menghadirkan Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super), solusi komprehensif yang dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan biaya pendidikan anak secara aman, fleksibel, dan berkelanjutan.

Berikut manfaat utama Si Super dalam mendukung pendidikan anak, pertama yakni annual cash benefit sejak tahun pertama polis. Di tahun pertama, Anda dapat menerima Manfaat Tunai Tahunan, yang bisa dialokasikan untuk biaya sekolah, les, kursus, atau disimpan kembali sebagai tambahan dana pendidikan. Manfaat ini membantu memastikan kebutuhan pendidikan anak mendapatkan dukungan finansial yang stabil dan konsisten.

Sun Life Indonesia dan Universitas Gunadarma Kolaborasi Berdayakan Anak Muda Indonesia



Kedua, fleksibel dengan 3 pilihan plan berdasarkan tahap pendidikan anak. Setiap anak memiliki perjalanan belajar yang berbeda. Untuk itu, Si Super menyediakan tiga pilihan plan: Super Start, untuk persiapan daycare, playgroup, hingga PAUD. Super Growth, untuk persiapan jenjang SD hingga SMA. Super Maxima, untuk persiapan dana kuliah, termasuk kemungkinan studi di luar negeri. Dengan fleksibilitas ini, orang tua dapat menyesuaikan strategi finansial sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan pendidikan anak.

Manfaat ketiga yaitu Super Easy: tanpa pemeriksaan polis + premi hingga 6 miliar (USD 400.000). Proses pengajuan yang tanpa pemeriksaan medis membuat orang tua dapat memulai perlindungan dengan lebih cepat dan mudah. Ditambah pilihan premi hingga 6 miliar rupiah (USD 400.000), yang memudahkan Anda dalam mengatur rencana perlindungan yang sesuai dengan kapasitas finansial serta rencana pendidikan anak.

Manfaat terakhir atau yang keempat, adalah pilihan mata uang USD dan IDR. Si Super hadir dalam dua mata uang,USD dan IDR, yang memberikan fleksibilitas bagi Anda yang mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan anak di luar negeri, atau kebutuhan dana jangka panjang yang lebih stabil terhadap nilai tukar.

Dengan demikian, Anda dapat merencanakan pendidikan anak dengan lebih percaya diri, terlebih saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Perjalanan pendidikan anak adalah perjalanan panjang yang penuh harapan. Dengan perencanaan finansial yang matang, Anda memberikan fondasi kuat bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan mengejar apa pun yang mereka inginkan.

BOGOR - DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan APBD 2026 yang telah disampaikan Pemkot Bogor pada rapat paripurna.

Diharapkan APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

APBD 2026 merupakan penanda dimulainya pemerintahan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. “Kami berharap program yang sudah dituangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil dalam siaran tertulis, Jumat (5/12/2025).

Ia memastikan bahwa posisi DPRD Kota Bogor akan menjadi pengawas dan mitra dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. “Insyaallah kami akan menjalankan tugas kami sebagai pengawas sekaligus mitra bai Pemkot Bogor demi terwujudnya RPJMD Kota Bogor 2025 - 2029,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, struktur APBD 2026 Kota Bogor terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp3,053 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,181 triliun, pembiayaan netto sebesar Rp128,502 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp0.

JAKARTA - BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI ) Jakarta Barat menggelar rakercab 2025 sebagai langkah untuk menetapkan arah strategis organisasi serta memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah. Mengusung tema “Investasi pada Generasi Penerus: Membangun Ekonomi yang Terkoneksi, Terintegrasi, dan Berdaya Saing Global,” acara ini menjadi ruang bertukar gagasan dan memperluas jaringan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Kegiatan yang berlangsung di Nusantara Ballroom, Mercure Jakarta Batavia, itu dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi, pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Barat, jajaran pengurus BPD HIPMI Jaya, serta ratusan anggota HIPMI dari berbagai sektor usaha. Kehadiran para pemangku kepentingan dan pelaku industri besar memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem usaha di Jakarta Barat. HIPMI dan Danantara Sinergi Dorong Ekonomi: Business Forum Sukses, Pengusaha Muda Siap Naik Kelas

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todatua Pasaribu hadir sebagai keynote speaker memberikan paparan mengenai arah ekonomi Indonesia dan posisi strategis generasi muda dalam mendorong percepatan investasi. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang unggul.

“Investasi bukan hanya tentang modal, tetapi tentang membangun manusia. Generasi muda harus berani mengambil ruang, berani berinovasi, dan berani memimpin. Indonesia membutuhkan pengusaha muda yang tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner dalam melihat peluang ke depan,” katanya.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menyampaikan rakercab harus melahirkan rencana kerja yang relevan dengan kebutuhan pengusaha muda. Rakercab ini harus melahirkan program-program strategis yang benar-benar berdampak.

”HIPMI Jakarta Barat harus hadir sebagai kekuatan yang membantu percepatan ekonomi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah khususnya dalam agenda pengembangan Kota Tua yang direncakan akan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengusaha muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat, Alvin Reynaldi Setiawan, menegaskan kesiapan jajarannya mengambil peran lebih besar dalam memajukan agenda rencana PSN Kota Tua. “PSN Kota Tua adalah peluang besar dan kami ingin memastikan UMKM, sektor kreatif, dan pengusaha muda mendapatkan ruang untuk tumbuh. Kolaborasi adalah kunci, dan kami hadir untuk membuktikan bahwa anak muda bisa memimpin perubahan,” tuturnya. Pengusaha Muda dari Banyumas Ini Buktikan 'Wong Ndeso' Bisa Tembus Pasar Digital

Salah satu rangkaian kegiatan rakercab adalah Forum Bisnis HIPMI Jakarta Barat yang menghadirkan dua tokoh industri nasional yakni Direktur PT Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida Anjani dan Manager Scientific Affairs HM Sampoerna Tbk Noviandi Meta Adityawarman. Keduanya membahas perkembangan industri kecantikan dan FMCG, peningkatan daya saing produk lokal, serta peluang kemitraan berkelanjutan antara perusahaan besar dan pengusaha muda dalam menghadapi persaingan global.

Lewat sesi diskusi, konsolidasi program, serta pemetaan peluang usaha, Rakercab BPC Hipmi Jakarta Barat 2025 diharapkan dapat melahirkan strategi konkret untuk meningkatkan kapasitas anggota dan memperkuat jejaring lintas sektor. HIPMI Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan Kota Tua sebagai kawasan ekonomi dan pariwisata berkelas dunia.

JAKARTA - Status Jakarta yang bukan lagi ibu kota negara menjadi momentum tepat menerapkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Saat ini Jakarta berubah status sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

"Sebenarnya kondisi ini menjadi momentum bagi Jakarta dan kota di sekitarnya didorong untuk berpikir agar lebih punya visi bahwa Jakarta saat ini sudah bukan ibu kota lagi," kata Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Delik Hudalah di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Delik, pasca-Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara maka kota-kota di sekeliling Jakarta tidak bisa mengekor lagi ke Jakarta. "Kini mereka harus punya visi bersama, berkembang menjadi lebih bagus lagi,” ujarnya. Siapkan Aglomerasi di Jakarta, Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diperhatikan

Delik mengatakan, ada dimensi positif dengan perubahan Jakarta. Dengan aglomerasi, akan ada badan berbentuk dewan yang menjadi tepat bagi semua pihak yang akan berperan mengembangkan kawasan aglomerasi ini.

“Daerah aglomerasi ini mencakup dulu yang disebut Jabodetabekjur, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang dinamis mencakup wilayah lain,” jelasnya.

Delik mengungkapkan, selama ini hal yang menjadi persoalan di beberapa wilayah metropolitan biasanya adalah soal pengelolaan sistem transportasi massal. Namun dengan konsep aglomerasi ini maka pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya nantinya pemerintah akan membangun badan layanan umum untuk pengelolaan transportasi massa.

Badan ini akan menjadi entitas legal yang punya kompetensi dalam pengelolaan pelayanan transportasi dan infrastruktur di kawasan aglomerasi. “Sebelumnya sulit untuk menggabungkan layanan transportasi di Jakarta dengan daerah sekitarnya. Hal ini karena tidak ada platform bersama yang secara legal dan administratif dinyatakan sah,” ujarnya.

Dengan membangun badan layanan umum bersama di kawasan aglomerasi maka pemerintah daerah di kawasan itu bergabung bersama membentuk satu unit layanan transportasi. Tiap daerah bisa berkontribusi karena badan itu dikelola bersama. "Jadi tidak ada lagi layanan pelayanan publik transportasi yang terpisah. Sebab badan ini jadi entitas bersama," tandasnya.

Aglomerasi merupakan platform koordinasi lintas daerah untuk mencegah tumpeng tindih kebijakan, mengurangi urban sprawl, mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, dan memastikan pemerataan layanan antarwilayah Jabodetabekjur. Aglomerasi itu bahasa sederhananya adalah mengumpul atau mengelompokkan ekonomi dan industri. ”Yakni kota yang berdekatan bisa saling mengumpul sehingga bisa jadi energi yang lebih besar,” tuturnya.

Delik mengatakan, dengan aglomerasi maka diharapan kawasan Jabodetabekjur akan lebih punya nyawa. Tidak hanya sekadar mengumpulkan area wilayah saja tapi juga dalam rangka mengkonsolidasi jadi satu kekuatan pembangunan kota dalam menghadapi persaingan global. Jakarta Perkuat Peran sebagai ASEAN Hub dan Etalase Kemitraan Kota di Asia Tenggara

Dengan adanya aglomerasi mendorong pengelolaan pembangunan kawasan daerah jadi lebih baik. Dengan adanya kesetaraan maka setiap daerah menjadi punya kepentingan bersama membangun ekonomi tapi juga tetap menjaga lingkungannya agar tidak rusak.

Namun Delik mengingatkan aglomerasi jangan sampai hanya jadi sekadar mendekatkan kota/daerah saja. Aglomerasi juga harus saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam kawasan itu.

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan peran masyarakat, swasta maupun kelompok dalam mewujudkan aglomerasi ini. Jangan sampai konsep aglomerasi ini justru dikooptasi satu kelompok untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.