Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai melirik sumber pertumbuhan baru, yaitu udara bersih dan cadangan karbon di tengah ketergantungan ekonomi daerah pada sektor konvensional.

Langkah itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Karbon Daerah yang digelar di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banjarmasin baru-baru ini.

Rapat yang dipimpin Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, itu menghadirkan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Johari, serta Tenaga Ahli Gubernur, Sugiarto Sumas.

Forum ini menjadi tonggak awal pemetaan potensi perdagangan karbon sebagai instrumen penguatan Green Economy Index daerah.

Eddy menegaskan transformasi menuju ekonomi hijau harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidak kedodoran ketika peluang global terbuka lebar.

"Kita membicarakan bagaimana perdagangan karbon dapat menjadi instrumen penguatan Green Economy Index, sekaligus mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dalam mengembangkan ekonomi hijau," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, perdagangan karbon berpotensi menjadi pemicu pertumbuhan yang menggeser dominasi sektor-sektor lama.

"Harapan kita, ini menjadi salah satu trigger pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy yang lebih berkelanjutan," katanya.

Kendati demikian, pemerintah daerah mengakui bahwa kesiapan teknis dan regulasi masih jauh dari matang.

Saat ini, pembahasan baru menyentuh tahap identifikasi dan pemetaan peluang, belum menyentuh ranah implementasi.

Adapun, dia menuturkan diperlukan sinergi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna memperkuat kerangka regulasi, basis data, dan kajian pendukung yang solid.

"Ke depan akan kita elaborasikan lebih lanjut bersama lintas SKPD. Kita perlu penguatan regulasi dan penguatan kajian karena saat ini masih dalam tahap pemetaan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan sekitar tahun 2029 hingga 2030 kita sudah dapat memasuki tahap implementasi dan mulai mengoptimalkan potensi penerimaan dari perdagangan karbon," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU), emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC) yang berbasis keberlanjutan, mengincar peluang pertumbuhan seiring dengan perkembangan ekonomi hijau dan implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Direktur Keuangan dan SDM Sumarna menyampaikan pada 2026 perseroan melihat peluang besar dari berkembangnya ekonomi hijau dan implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Kebutuhan akan layanan verifikasi, validasi, dan sertifikasi karbon diproyeksikan terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam menekan emisi dan mencapai target keberlanjutan.

Perseroan pun terus memperkuat kapabilitasnya dalam mendukung ekosistem tersebut, termasuk melalui pengembangan layanan berbasis environmental, social, and governance (ESG).

“Dengan fondasi keuangan yang solid dan strategi ekspansi yang terarah, MUTU optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan positif pada 2026. ,” paparnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Ke depan, MUTU akan terus mendorong peningkatan kinerja melalui ekspansi bisnis yang selektif, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, serta optimalisasi efisiensi operasional. Dengan fokus pada peluang di sektor green economy dan bursa karbon, manajemen optimistis dapat mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Menurut Sumarna, MUTU akan terus mendorong inovasi layanan, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekonomi hijau nasional. Perseroan juga berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sepanjang 2025, MUTU mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp331,48 miliar atau tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp308,84 miliar. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp24,21 miliar atau naik 0,4% secara tahunan.

“Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menangkap peluang dari meningkatnya kebutuhan sertifikasi dan verifikasi di sektor industri,” katanya.
Dari sisi fundamental, struktur keuangan perseroan semakin kokoh. Total aset meningkat 8,9% dari Rp291,76 miliar menjadi Rp317,67 miliar, sementara ekuitas tumbuh 7,6% dari Rp216,47 miliar menjadi Rp232,98 miliar.

Kinerja ini juga ditopang oleh kenaikan saldo laba ditahan sebesar 25,6% dari Rp66,16 miliar menjadi Rp83,10 miliar, mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Sementara itu, arus kas dari aktivitas operasi meningkat signifikan sebesar 513,4% dari Rp1,53 miliar menjadi Rp9,37 miliar, mengindikasikan kualitas pendapatan yang semakin sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Inggris resmi menandatanganimemorandum of understanding(MoU) tentang kerja sama perubahan iklim di sela pelaksanaanConference of the Parties(COP30) di Belem, Brasil, Jumat (7/11/2025).

Kesepakatan tersebut menandai langkah strategis diplomasi hijau Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar kerja sama antarnegara, tetapi juga komitmen bersama untuk masa depan bumi.

“Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” ujar Hanif usai menandatangani MoU dengan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, Ed Miliband, seperti diwartakan melalui rilis resmi.

Melalui MoU ini, kedua negara bersepakat memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah emisi di berbagai level pemerintahan. Untuk memastikan koordinasi dan evaluasi program, akan dibentuk Joint Steering Committee (JSC) yang melibatkan kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah.

Hanif menambahkan, kerja sama ini akan segera diimplementasikan melalui proyek bersama, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan teknis lintas lembaga.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional,” tegasnya.

Dari pihak Inggris, Ed Miliband menyatakan kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa aksi iklim dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan bahwa aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Dalam catatan bilateral, Inggris menaruh perhatian besar pada kerja sama mitigasi di sektor energi, kehutanan dan tata guna lahan (forestry and other land use/FOLU), serta rantai pasok karbon berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia menegaskan fokus pada penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembanganbiodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli karbon di tingkat internasional.

Kesepakatan tersebut juga memperkuat implementasi Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam forum COP30, Hanif mengumumkan target transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi — ini saatnya implementasi nyata,” ujar Hanif.

Selain memperkuat pasar karbon, kerja sama Indonesia–Inggris membuka peluang pembiayaan hijau, restorasi hutan, serta pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Upaya ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menegaskan bahwa perjanjian ini menjadi bagian dari kemitraan strategis kedua negara dalam mempercepat aksi iklim dan memperluas investasi hijau.

“Kami bangga berdiri bersama Indonesia di COP30. Perjanjian ini mencerminkan komitmen untuk mempercepat aksi iklim dan mendorong solusi berbasis alam yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat di kedua negara,” ujarnya.

Menutup acara, Hanif menegaskan kembali arah diplomasi hijau Indonesia yang berorientasi pada hasil nyata.

“Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor berminat masuk dalam rencana proyek pengembangan mobil nasional Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan President of Hyundai Motor Group Amb. Sung Kim, di Gyeongju, Korea Selatan, (30/10/2025).

Mengutip keterangan resmi, pihak Hyundai menyampaikan minat yang kuat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan mobil nasional yang tengah digagas Pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan otomotif di kawasan Asia Tenggara.

Airlangga pun mengapresiasi minat Hundai, dan menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangun industri otomotif yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

"Kami melihat peluang besar untuk kolaborasi dalam pengembangan kendaraan berbasis hidrogen dan energi bersih lainnya, yang menjadi bagian penting dari strategi transisi ekonomi hijau Indonesia," Kata Airlangga, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Menanggapi hal tersebut, Hyundai menyampaikan apresiasinya atas visi Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan kendaraan rendah emisi.

Hyundai merupakan produsen mobil ketiga terbesar di dunia setelah Toyota dan Volkswagen. Perusahaan juga terus mengembangkan teknologi masa depan seperti kendaraan listrik, hidrogen, mobil cerdas, dan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengungkapkan keinginan membangun mobil buatan Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Hal ini diungkapkan saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).