Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Peluang ini semakin terbuka dengan terbitnya kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan investasi karbon oleh sektor swasta termasuk dari luar negeri seperti Jepang sangat terbuka di Indonesia, salah satunya melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi di kawasan taman nasional.

“Peluang ini semakin terbuka dengan terbitnya kebijakan nasional terkait Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, yang memungkinkan implementasi Voluntary Carbon Market secara lebih terstruktur dan kredibel,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan ajakan Indonesia kepada Jepang untuk turut melakukan investasi karbon ini sejalan dengan pertemuan bilateral kedua negara di Negeri Sakura hari ini.

Menhut Raja Antoni bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ishihara Hirotaka di Tokyo membicarakan penguatan kerja sama strategis Indonesia-Jepang di bidang kehutanan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim.

“Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi di sektor kehutanan, sekaligus mendorong solusi inovatif berbasis alam untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global,” ujar Menhut.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ishihara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, atas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Prefektur Shizuoka terkait perlindungan dan konservasi satwa liar.

Kerja sama tersebut berfokus pada program breeding loan komodo sebagai bagian dari upaya pelestarian spesies ikonis Indonesia secara berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Jepang juga mengapresiasi kunjungan delegasi Indonesia ke Fuji-Hakone-Izu National Park sebagai bagian dari pertukaran pengalaman pengelolaan taman nasional berstandar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Jepang turut mengundang Indonesia untuk bergabung dalam Asia Protected Areas Partnership, sebuah jejaring kawasan lindung berfokus pada Taman Nasional di Asia yang saat ini telah melibatkan 17 negara.

Menanggapi hal tersebut, Menhut Raja Antoni menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama erat Pemerintah Jepang dalam pengelolaan sektor kehutanan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Lebih lanjut, Kemenhut RI juga mengusulkan pengembangan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan taman nasional di Indonesia.

“Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola menuju pengembangan taman nasional berkelas dunia,” ujar Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jepang memperdalam kemitraan strategis di sektor konservasi keanekaragaman hayati melalui skema breeding loan komodo. Kesepakatan ini dinilai tidak hanya memperkuat posisi diplomasi lingkungan Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi berbasis konservasi dan edukasi global.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Prefektur Shizuoka Yasutomo Suzuki dengan berfokus pada pengembangbiakan komodo (Varanus komodoensis) sebagai bagian dari upaya perlindungan spesies langka.

“Kemitraan ini merupakan bagian dari diplomasi hijau Indonesia yang menempatkan konservasi sebagai instrumen strategis dalam hubungan internasional,” ujar Raja Juli melalui keterangan pers, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, program breeding loan juga membawa nilai tambah dari sisi ekonomi non-ekstraktif.

Kesepakatan ini sekaligus mempertegas komitmen kedua negara terhadap standar internasional, termasuk kepatuhan pada CITES. Prinsip kesejahteraan satwa menjadi salah satu aspek utama dalam implementasi kerja sama tersebut.

Secara teknis, program ini akan dijalankan melalui kolaborasi antara lembaga konservasi Jepang, iZoo, dengan Kebun Binatang Surabaya. Kerja sama mencakup pengaturan pemeliharaan, transportasi, hingga pengawasan komodo secara ketat dan transparan.

Pemerintah menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan akan mengikuti regulasi nasional dan standar global. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengelolaan satwa dilindungi di kancah internasional.

Dari perspektif ekonomi, langkah ini dipandang berpotensi memperluas ekosistem industri konservasi, termasuk pariwisata berbasis edukasi, riset, dan peningkatan kapasitas lembaga konservasi. Kolaborasi lintas negara juga diyakini dapat mendorong transfer pengetahuan serta teknologi pengelolaan satwa liar.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Dalam agenda tersebut, Prabowo turut melakukan pertemuan dengan Naruhito dan Perdana Menteri Sanae Takaichi guna mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Kami melihat ini sebagai langkah untuk memperkuat edukasi publik sekaligus meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian biodiversitas,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Karbon berkualitas dengan volume 90 juta ton dengan potensi nilai US$7,7 miliar di paviliun tersebut.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang hadir dan membuka secara resmi Paviliun Indonesia, menyampaikan bahwa paviliun tersebut akan menjadi pusat kegiatan diskusi, pertemuan bilateral, presentasi program, dan kolaborasi internasional dalam sebelas hari ke depan.

“Kami membuka seluas-luasnya kesempatan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi,” ujar Hashim pada Senin (10/11/2025) waktu setempat, dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Hashim menyampaikan harapannya agar kehadiran Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global.

“Kami berharap Indonesia Pavilion dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global,” terang Hashim.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya mengemukakan bahwa Paviliun Indonesia adalah wujud konkret komitmen nasional dalam menghubungkan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat tapak.

“Kami tidak hanya hadir untuk bernegosiasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi,” kata Hanif.

Mengusung tema Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon, Paviliun Indonesia menampilkan lebih dari 50 sesi strategis yang mencakup dialog tingkat menteri, CEO talks, serta forum Seller Meet Buyer yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dari seluruh dunia.

Konsep Seller Meet Buyer ini untuk pertama kalinya dihadirkan dalam sejarah Paviliun Indonesia di COP. Melalui platform ini, Indonesia memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dalam kerangka High Integrity Carbon Market Framework, dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$7,7 miliar per tahun dan potensi 90 juta ton unit karbon berkualitas (Quality Carbon Units) yang siap diperdagangkan.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah cara kami menegakkan integritas dan membangun kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tambah Hanif.

Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia yang menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah. Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi,” tambah Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Inggris resmi menandatanganimemorandum of understanding(MoU) tentang kerja sama perubahan iklim di sela pelaksanaanConference of the Parties(COP30) di Belem, Brasil, Jumat (7/11/2025).

Kesepakatan tersebut menandai langkah strategis diplomasi hijau Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar kerja sama antarnegara, tetapi juga komitmen bersama untuk masa depan bumi.

“Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” ujar Hanif usai menandatangani MoU dengan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, Ed Miliband, seperti diwartakan melalui rilis resmi.

Melalui MoU ini, kedua negara bersepakat memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah emisi di berbagai level pemerintahan. Untuk memastikan koordinasi dan evaluasi program, akan dibentuk Joint Steering Committee (JSC) yang melibatkan kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah.

Hanif menambahkan, kerja sama ini akan segera diimplementasikan melalui proyek bersama, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan teknis lintas lembaga.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional,” tegasnya.

Dari pihak Inggris, Ed Miliband menyatakan kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa aksi iklim dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan bahwa aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Dalam catatan bilateral, Inggris menaruh perhatian besar pada kerja sama mitigasi di sektor energi, kehutanan dan tata guna lahan (forestry and other land use/FOLU), serta rantai pasok karbon berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia menegaskan fokus pada penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembanganbiodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli karbon di tingkat internasional.

Kesepakatan tersebut juga memperkuat implementasi Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam forum COP30, Hanif mengumumkan target transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi — ini saatnya implementasi nyata,” ujar Hanif.

Selain memperkuat pasar karbon, kerja sama Indonesia–Inggris membuka peluang pembiayaan hijau, restorasi hutan, serta pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Upaya ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menegaskan bahwa perjanjian ini menjadi bagian dari kemitraan strategis kedua negara dalam mempercepat aksi iklim dan memperluas investasi hijau.

“Kami bangga berdiri bersama Indonesia di COP30. Perjanjian ini mencerminkan komitmen untuk mempercepat aksi iklim dan mendorong solusi berbasis alam yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat di kedua negara,” ujarnya.

Menutup acara, Hanif menegaskan kembali arah diplomasi hijau Indonesia yang berorientasi pada hasil nyata.

“Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Danantara Indonesia dalam mendukung proyek waste to energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) menuai sorotan. Alih-alih mendorong investasi strategis, kebijakan ini justru dinilai memindahkan beban fiskal ke BUMN energi yakni PT PLN (Persero).

Dalam riset terbaru bertajuk Industry Policy Update: Waste-To-Energy, Kiwoom Sekuritas menilai arah investasi Danantara belum sepenuhnya mencerminkan mandat sebagai lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan bahwa Danantara seharusnya menjadi magnet yang mampu menarik investasi asing, bukannya hanya menempatkan dana pada proyek domestik berisiko rendah.

“Alih-alih menjadi pendorong investasi baru, Danantara justru tampak aktif dalam proyek domestik berisiko rendah, termasuk kolaborasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah bersama PLN,” ucapnya, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2025, proyek PSEL menetapkan tarif listrik sebesar US$0,20 per kWh, atau 2–3 kali lipat harga listrik konvensional PLN. Dalam skema itu, PLN berperan sebagai pembeli tunggal atau off-taker tanpa mekanisme kompensasi yang jelas.

Tarif tersebut dinilai dapat membebani kondisi keuangan PLN. Pasalnya, utang kompensasi dan subsidi pemerintah ke PLN mencapai Rp78,4 triliun per Juni 2025, naik 81% jika dibandingkan dengan posisi akhir 2024.

“Dalam konteks ini, kebijakan yang justru menambah kewajiban PLN membeli listrik berbiaya tinggi dinilai kontraproduktif terhadap efisiensi fiskal dan stabilitas BUMN energi tersebut,” ucap Liza.

Selain risiko fiskal, ketentuan tarif tetap 20 sen per kWh selama 30 tahun juga jauh di atas rata-rata feed-in tariff energi terbarukan di Indonesia. Liza menilai hal itu berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi PLN ataupun APBN.

Kiwoom memandang pendekatan Danantara seharusnya lebih berorientasi pada nilai tambah dan ekspansi modal baru. Lembaga ini juga diharapkan mampu memperluas likuiditas dan membuka kanal pembiayaan baru.

Selain itu, Proyek waste-to-energy disebut berpeluang menjadi instrumen diplomasi hijau Indonesia lantaran China, Korea Selatan, dan Jepang tengah mencari mitra internasional untuk investasi transisi energi dan kredit karbon.

“Danantara seharusnya memosisikan diri sebagai capital magnet yang menarik kerja sama public-private partnership lintas negara,” kata Liza.

Dengan strategi yang lebih berani dan terbuka, Kiwoom melihat Indonesia memiliki potensi untuk mengubah proyek PSEL menjadi magnet bagi investasi hijau global dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, Danantara Indonesia mengeklaim bahwa minat entitas asing terhadap proyek PSEL cukup tinggi. Berdasarkan data Danantara, sudah ada 107 badan usaha yang ingin terlibat dalam proyek tersebut, dengan 53 di antaranya perusahaan dalam negeri dan 54 berasal dari luar negeri.

“Boleh saya bilang pernah ikut semua ya, baik dari Jepang, dari China, dari Belanda, dari Jerman, dari Singapura, mereka yang besar-besar ikut,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.