Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi

Jakarta (ANTARA) - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, perubahan pola iklim turut mempengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis, sehingga operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Ia menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik, lanjutnya, dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan sistem tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut dia, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat, namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Oleh karena itu, tambahnya, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern.

Namun demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar.

“Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau "mid span jointing" yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim. Sebab cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan karena faktor-faktor tersebut memengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Kevin, perubahan pola iklim turut memengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis. Kondisi tersebut membuat operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Kevin menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik. Dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik,” ujarnya.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan system tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut Kevin, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat. Namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Karena itu, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern. Kendati demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar. “Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau mid span jointing yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Dalam konferensi pers investigasi, aparat turut memperlihatkan potongan kabel yang menjadi sampel barang bukti untuk pengujian laboratorium. Sampel tersebut diambil dari titik kabel yang mengalami kerusakan untuk dianalisis lebih lanjut.

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan selamat atas terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Menurut Fahira, posisi strategis ini menjadi pengakuan dunia internasional terhadap semakin kuatnya peran Jakarta dalam isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi antarkota dunia.

“Ini capaian yang sangat membanggakan dan strategis bagi Jakarta. Posisi ini bukan hanya prestise internasional, tetapi peluang besar untuk mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota global yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Fahira Idris, keterlibatan aktif Jakarta di C40 Cities akan membuka akses lebih besar terhadap pembiayaan hijau internasional, transfer teknologi, pertukaran praktik terbaik antar kota dunia, hingga peluang investasi pada sektor transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ketahanan iklim.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, posisi Jakarta di C40 menjadi sangat penting karena kota-kota saat ini berada di garis depan dalam menghadapi krisis iklim global. Karena itu, Jakarta harus memanfaatkan momentum ini bukan hanya untuk meningkatkan citra internasional, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung warga.

Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh harapan besar pasca terpilihnya Pramono Anung sebagai Wakil Ketua C40 Cities. Pertama, mempercepat transformasi transportasi rendah emisi. Fahira Idris berharap Jakarta semakin agresif memperluas transportasi publik berbasis listrik, memperkuat integrasi antarmoda, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang masih menjadi penyumbang utama emisi karbon Jakarta.

“Posisi strategis di C40 harus menjadi akselerator bagi Jakarta untuk menjadi kota dengan sistem transportasi publik yang semakin modern, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan,” ujar Fahira Idris.

Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam pandangan Fahira Idris, Jakarta perlu memanfaatkan jejaring C40 untuk memperluas penggunaan panel surya di gedung publik, sekolah, rumah sakit, pasar, hingga kawasan permukiman, sekaligus mempercepat standar bangunan hijau dan efisiensi energi di berbagai sektor.

Ketiga, memperkuat ketahanan Jakarta menghadapi krisis iklim. Fahira Idris mengingatkan bahwa Jakarta menghadapi ancaman serius berupa banjir, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, hingga gelombang panas perkotaan (urban heat island). Karena itu, berbagai kebijakan adaptasi iklim harus dipercepat secara terintegrasi. “Jakarta tidak hanya harus bicara soal kota global, tetapi juga kota yang aman dan tangguh menghadapi krisis iklim,” tegas Fahira Idris.

Keempat, memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik berkualitas. Aktivis perempuan ini berharap Jakarta memanfaatkan pengalaman kota-kota dunia anggota C40 untuk mempercepat pembangunan taman kota, koridor hijau, hutan kota, hingga ruang publik inklusif yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Kota global modern, lanjutnya, bukan hanya tentang gedung tinggi dan pusat bisnis, tetapi juga tentang kualitas ruang hidup manusianya.

Kelima, memperkuat ekonomi hijau yang menciptakan lapangan kerja baru. Fahira Idris berharap agenda lingkungan Jakarta juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga melalui pengembangan ekonomi sirkular, industri daur ulang, energi bersih, transportasi hijau, hingga usaha berbasis keberlanjutan.

“Transisi hijau harus menjadi peluang ekonomi rakyat, bukan hanya agenda elite atau proyek simbolik,” kata Fahira Idris.

Keenam, memperkuat kolaborasi kawasan aglomerasi Jabodetabek. Berbagai persoalan lingkungan Jakarta seperti polusi udara, banjir, sampah, hingga transportasi tidak bisa diselesaikan Jakarta sendirian. Karena itu, kolaborasi lintas daerah di kawasan aglomerasi harus diperkuat secara konkret dan berkelanjutan.

Ketujuh, memastikan seluruh agenda kota hijau berdampak langsung pada warga.Fahira Idris mengingatkan bahwa keberhasilan Jakarta di panggung global harus diukur dari kualitas hidup warga sehari-hari, mulai dari udara yang lebih bersih, transportasi yang nyaman, ruang publik yang sehat, hingga biaya hidup perkotaan yang lebih efisien.

“Paling penting adalah bagaimana seluruh agenda global ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi warga Jakarta, terutama kelompok rentan dan masyarakat kelas menengah bawah,” ujar Fahira Idris.

Jakarta, sambung Fahira Idris, sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kota global hijau dunia, terutama karena berbagai transformasi yang sudah mulai berjalan seperti elektrifikasi bus TransJakarta, penguatan transportasi publik terintegrasi, pengembangan bangunan hijau, hingga berbagai agenda ketahanan iklim.

“Jakarta punya peluang besar menjadi contoh kota global hijau di kawasan Asia Tenggara. Tetapi untuk sampai ke sana dibutuhkan keberanian mengambil kebijakan yang progresif, konsisten, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei YouGov atas penugasan Market Forces menunjukkan mayoritas responden Indonesia, yakni 60 persen atau tiga dari lima orang, percaya perbankan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.

"Sekitar 71 persen warga Indonesia juga percaya bahwa bank seharusnya tidak mendanai perusahaan atau proyek dengan emisi gas rumah kaca tinggi yang memperburuk perubahan iklim," kata Juru Kampanye Market Forces di Indonesia Ginanjar Ariyasuta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” lanjutnya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 43 persen warga Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengganti bank mereka jika masih membiayai proyek batu bara baru.

Sebanyak 54 persen warga Indonesia juga tidak akan mempercayai perbankan yang mengaku menghentikan pembiayaan proyek batu bara, tetapi masih membiayai perusahaan yang membangun proyek tersebut.

Di samping itu, sebanyak 66 persen warga Indonesia berharap ketika bank berkomitmen untuk tidak lagi membiayai proyek batu bara baru, hal itu juga diimplementasikan untuk semua jenis proyek batu bara, termasuk PLTU captive yang dibangun untuk kebutuhan industri, seperti smelter nikel dan aluminium.

Hasil survei bertajuk “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” turut memotret pandangan masyarakat Malaysia dan Singapura.

Survei terhadap responden 4.000 orang di tiga negara tersebut dilakukan pada Maret 2026, dengan 2.000 responden di antaranya berasal dari Indonesia.

Hasil survei mencatat bahwa hampir semua warga Indonesia (96 persen) menyatakan cukup hingga sangat peduli terhadap perubahan iklim, tertinggi dibanding Malaysia (85 persen) dan Singapura (81 persen).

Sebanyak 65 persen warga menyebut mengurangi penggunaan energi batu bara dengan cepat adalah salah satu cara terbaik mengatasi perubahan iklim, juga yang tertinggi dibanding Malaysia (58 persen) dan Singapura (61 persen).

Mayoritas warga Indonesia (61 persen), yang tertinggi dibanding dua negara lainnya, tidak menganggap nikel masuk dalam kategori “hijau” jika diproduksi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Direktur Asia Energy Finance dari Market Forces Bernadette Maheandiran menilai kepedulian yang dialami masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim memiliki alasan yang kuat seiring dengan dampak yang muncul mulai dari gelombang panas, banjir, badai, dan tanah longsor.

“Sebagian besar warga setuju bahwa penghentian penambangan dan pembangkit listrik batu bara secara cepat akan melindungi kita dari perubahan iklim yang berbahaya,” kata dia.

Bernadette pun memandang bahwa bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK - Kementerian Kehutanan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang kehutanan dan perubahan iklim . Hal ini sebagai implementasi arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Director of Climate Change Division United Nations Environment Programme (UNEP) Martin Krause. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Banjir Bandang Melanda 3 Provinsi, Prabowo: Perubahan Iklim Harus Kita Hadapi

Pertemuan membahas keberlanjutan dan penguatan kerja sama Indonesia–UNEP di bidang kehutanan. Termasuk penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2024. ”Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. ”Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra,” ujarnya.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.

Terkait kerja sama REDD+, Menteri Kehutanan menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia. Ia menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau. Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global. Kemenhut Siapkan 4 Peraturan Turunan untuk Perkuat Tata Kelola Karbon

Pertemuan bilateral ditutup dengan penegasan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan UNEP dalam menghasilkan kerja sama yang konkret, inovatif, dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

JAKARTA - Laporan Survey Burson Data, Insights & Intelligence yang bekerjasama dengan Global Methane Hub tahun 2025 menyebutkan, 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim . Bahkan 81% di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utamanya.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) , Fajar Wibhiyadi menyebutkan, “Kami tentunya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah. Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha. Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan.

Selain itu kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Surveyor Indonesia Perkuat Peran ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau



“Saat ini kami telah meluncurkan SIClirisk, yaitu solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services dan Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation)," ungkap Fajar Wibhiyadi.

Ia juga menambahkan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif. Dengan memanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data, hal ini menjadi penting bagi kalangan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

SIClirisk disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data citra satelit dan geospasial. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti Climate Risk Rating, Carbon Stock Mapping, Flood Risk Assessment, Hydrology Modelling System, Early Warning System, Sustainability Planning, hingga Green Financing Support.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan perubahan iklim telah menjadi risiko yang perlu dimitigasi oleh dunia usaha.

“Perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha,” kata Fajar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis data sangat diperlukan dalam memahami potensi risiko usaha terhadap perubahan iklim.

“Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional.

“Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi,” kata Fajar.

Ia mengatakan perseroannya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi, sekaligus berkomitmen dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah.

“Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan kebutuhan terhadap sustainability assurance and climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Salah satunya melalui solusi digital SIClirisk yang telah diluncurkan perseroan.

“Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services and Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation),” katanya.

Ia mengatakan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif melalui pemanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data.

“Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,” kata Fajar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Fenomena El Nino, La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola air sebagai langkah strategis menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata, terutama terhadap sektor pertanian, pengendalian banjir, serta keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toyib di Banjarmasin, Kamis mengatakan, upaya tersebut melibatkan lintas sektor dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BMKG, komisi irigasi kabupaten/kota, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas tata air.

Ia menyampaikan bahwa perubahan iklim kini telah berdampak langsung terhadap sektor pertanian sehingga memerlukan respons cepat berbasis kebijakan yang terukur dan dapat diterapkan di lapangan.

“Fenomena El Nino, La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut,” ujar dia selaku Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel.

Menurut dia, dampaknya sudah pernah dirasakan, mulai dari keterlambatan tanam, gagal panen, kerusakan jaringan irigasi, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan.

“Penguatan tata kelola air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir agar mampu mengantisipasi fluktuasi debit air sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ia pun mendorong Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memperkuat pengendalian banjir melalui normalisasi sungai, pengelolaan pintu air, serta peningkatan konektivitas jaringan irigasi guna mendukung distribusi air yang lebih efektif.

Di sisi lain, Yasin meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel menyesuaikan strategi produksi melalui kalender tanam berbasis data iklim, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi pemanfaatan air di lahan pertanian.

Sementara itu, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Irigasi Kalsel Herry Ade Permana mengungkapkan, pelaksanaan Instruksi Presiden di sektor irigasi masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.

Ia menyebutkan, musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung selama enam hingga tujuh bulan dengan puncak pada Agustus, sehingga diperlukan langkah antisipatif seperti pemanenan air hujan, penyesuaian pola tanam, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis analisis BMKG.

Selain kekeringan, banjir juga masih menjadi persoalan utama di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang berdampak pada produktivitas pertanian, sementara penanganan dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui perumusan tersebut, kata dia, para pemangku kepentingan menyepakati peningkatan koordinasi lintas sektor, pelibatan aktif P3A dalam pengelolaan irigasi, pemanfaatan data BMKG dalam perencanaan, serta penyusunan masterplan pengendalian banjir secara terpadu.

Selain itu, disepakati optimalisasi mitigasi kekeringan melalui penyimpanan air, pembaruan data geospasial jaringan irigasi, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, serta rehabilitasi daerah irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Hasil perumusan akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di tengah tekanan perubahan iklim yang terus berkembang,” ujar Herry.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan persoalan perubahan iklim akan semakin berat, sehingga generasi muda harus disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Persoalan iklim adalah persoalan yang tidak berhenti sekarang. Persoalan iklim adalah persoalan yang nanti ke depan makin lama, makin berat,” ujarnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan iklim merupakan ancaman sistemik yang akan memberikan dampak seperti efek domino. Peningkatan suhu bumi satu derajat saja dinilai akan memberikan efek luar biasa, mulai dari mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang berimplikasi terhadap naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir seperti kawasan Pantai Utara Jawa.

Jika Pantai Utara Jawa terendam, maka 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) yang ada di kawasan tersebut akan terancam.

“Persoalan iklim jangan hanya dilihat hanya naiknya panas bumi yang cepat atau lambat meningkatkan suhu, dan suhu akan menyebabkan bukan hanya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang mencair, tapi juga Papua juga akan kehilangan esnya,” ungkap Menteri PPN.

Dampak perubahan iklim juga menyentuh sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan kesehatan. Perubahan suhu yang ekstrem disebut akan mengubah pola tanam dan produktivitas komoditas unggulan, seperti kopi arabika di dataran tinggi yang terancam tak berbuah jika suhu pegunungan terus meningkat. Selain itu, perubahan iklim berpotensi memicu munculnya berbagai jenis penyakit baru yang bakal semakin bertambah.

“Inilah tantangan-tantangan kita ke depan yang harus kita atasi. Bukan hanya persoalan menyiapkan generasi muda, tapi menyiapkan generasi muda kita dengan segala persoalan yang harus dihadapi,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAMBI - Pemprov Jambi bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat sinergi strategis dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Mereka sekaligus mendorong pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap dan kemitraan masyarakat sebagai pendekatan terintegrasi di tingkat tapak.

Penguatan kolaborasi ini menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat dinamika perubahan iklim . Termasuk potensi musim kering ekstrem, sehingga diperlukan langkah preventif yang sistematis, mulai dari penguatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. APHI Dorong Penguatan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi dukungan APHI dan pelaku usaha kehutanan di wilayahnya dalam upaya pencegahan karhutla yang menjadi salah satu isu strategis daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di tengah dinamika iklim yang semakin menantang.

“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dukungan APHI dan para pelaku usaha kehutanan dalam upaya pencegahan karhutla. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan langkah-langkah mitigasi berjalan lebih efektif di lapangan,” katanya saat menerima kunjungan APHI ke Pemprov Jambi, Kamis (16/04/2026).

Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi preventif. Dalam konteks tersebut, pelaku usaha kehutanan diharapkan dapat memberikan contoh praktik terbaik di lapangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat.

Ia menambahkan kemitraan dan pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla, mengingat masyarakat merupakan pihak terdepan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, Pemprov Jambi juga mendukung pengembangan MUK berbasis lanskap melalui skema kemitraan masyarakat dengan mendorong komoditas unggulan seperti vanila sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan dalam mendukung upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pencegahan karhutla, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem. “Menghadapi potensi El Nino yang ekstrem, APHI dan seluruh pelaku usaha kehutanan berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla, khususnya di Jambi,” katanya.

Ia menjelaskan pendekatan Multiusaha Kehutanan berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Juga menjadi salah satu solusi dalam resolusi konflik tenurial serta mitigasi risiko karhutla melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Menurut Soewarso, pendekatan bentang lahan atau lanskap, yang diusulkan APHI dan Kadin Indonesia, dalam implementasi MUK diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Dengan demikian kolaborasi dalam pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Jambi Andri Yushar Andria; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi Bachyuni Deliansyah; Ketua Komda APHI Jambi Taufik, serta Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto. Mereka bersama-sama membahas langkah strategis penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau mendatang.

Indonesia memiliki modal sosial dan ekologis yang kuat dalam bentuk sistem agroforestri tradisional

Jakarta (ANTARA) - Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi.

Dalam kenyataannya, lanskap perkebunan Indonesia jauh lebih kompleks. Ekosistem yang tercipta bukan hanya ruang produksi komoditas, melainkan juga ruang ekologis yang menyimpan karbon dalam jumlah signifikan, terutama pada sistem kebun rakyat berbasis agroforestri.

Ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai aset strategis. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap jejak karbon produk pertanian, justru komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, aren, serta tanaman rempah berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi rendah karbon Indonesia.

Persoalannya bukan lagi pada ketersediaan potensi, melainkan pada kemampuan kita mengelolanya secara sistematis dan bermanfaat.

Secara ilmiah, kapasitas suatu lanskap dalam menyimpan karbon ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu biomassa di atas permukaan (pohon, tajuk, akar) dan karbon organik tanah. Dalam konteks ini, sistem agroforestri yang mendominasi sebagian besar kebun rakyat Indonesia memiliki keunggulan.

Pada kopi, misalnya, sistem agroforestri mampu menyimpan sekitar 18–21 ton karbon per hektare pada biomassa atas permukaan. Sebagai perbandingan, sistem kopi tanpa naungan hanya menyimpan sekitar 10 ton karbon per hektare. Selain itu, agroforestri kopi memiliki laju penyerapan karbon sekitar 0,9 ton karbon per hektare per tahun.

Variasi ini tidak semata ditentukan oleh jenis tanaman, melainkan oleh struktur kebun. Di wilayah seperti Gayo, Aceh, kebun kopi dengan pohon pelindung berukuran besar dapat memiliki cadangan karbon yang mendekati hutan sekunder. Sebaliknya, kebun yang terlalu disederhanakan tanpa pohon naungan, kehilangan sebagian besar fungsi ekologisnya.

Fenomena serupa terlihat pada kakao. Sistem kakao agroforestri mampu menyimpan sekitar 90 ton karbon per hektare, dengan lebih dari separuhnya tersimpan dalam tanah. Bahkan pada sistem yang lebih kompleks, cadangan karbon dapat melampaui 100 ton per hektare. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memainkan peran sentral dalam neraca karbon kebun.

Kelapa dan aren memperlihatkan karakteristik yang berbeda, tetapi tidak kalah penting. Kelapa, dengan umur panjang dan biomassa besar, berfungsi sebagai penyimpan karbon jangka panjang, terutama dalam sistem kebun campuran. Sementara itu, aren yang umumnya tumbuh dalam ekosistem hutan sekunder, memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga cadangan karbon sekaligus stabilitas hidrologi.

Tanaman rempah seperti pala dan cengkeh menambah dimensi lain. Di Maluku dan Sulawesi, kebun rempah tradisional sering membentuk struktur vegetasi bertingkat yang menyerupai hutan. Sistem ini tidak hanya menyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, lanskap perkebunan Indonesia, khususnya yang berbasis agroforestri, sesungguhnya merupakan mosaik ekosistem penyimpan karbon. Masalahnya, fungsi ini belum terintegrasi dalam perhitungan ekonomi secara memadai.

Potensi ekologis ke instrumen ekonomi

Perkembangan pasar karbon global membuka peluang untuk mengonversi fungsi ekologis tersebut menjadi nilai ekonomi. Dalam kerangka nilai ekonomi karbon, setiap ton emisi yang dihindari atau karbon yang diserap dapat diperhitungkan sebagai unit ekonomi.

Di Indonesia, harga karbon domestik saat ini masih berada pada kisaran dasar sekitar Rp30 ribu per ton CO2e (karbondioksida ekuivalen). Di pasar internasional, khususnya pasar karbon sukarela, harga dapat mencapai Rp100 ribu hingga Rp250 ribu per ton CO2e, bergantung pada integritas dan kredibilitas proyek.

Dengan asumsi konservatif, sistem agroforestri kopi atau kakao dapat meningkatkan cadangan karbon sekitar 3–5 ton CO2e per hektare per tahun. Ini berarti potensi pendapatan tambahan berkisar Rp90 ribu hingga Rp1,25 juta per hektare per tahun.

Secara nominal, angka tersebut memang belum signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan utama dari komoditas. Namun, dalam konteks petani kecil, tambahan ini dapat menjadi insentif penting untuk mempertahankan praktik berkelanjutan.

Lebih dari itu, karbon memberikan sinyal ekonomi baru bahwa praktik ramah lingkungan memiliki nilai yang dapat diukur dan diperdagangkan.

Namun, transformasi dari potensi menjadi nilai tidak berlangsung otomatis. Pasar karbon mensyaratkan standar yang ketat. Karbon yang diklaim harus bersifat tambahan (additionality), dapat diukur, diverifikasi, dan dijamin keberlanjutannya. Artinya, tidak semua kebun dapat langsung menghasilkan kredit karbon.

Kendala terbesar terletak pada biaya. Proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) membutuhkan investasi yang tidak kecil. Untuk kebun skala kecil, biaya ini sering kali melebihi potensi pendapatan karbon itu sendiri. Akibatnya, terdapat risiko eksklusi struktural, petani kecil, yang justru mengelola sebagian besar sistem agroforestri, tidak memiliki akses ke pasar karbon. Tanpa intervensi kebijakan, nilai ekonomi karbon berpotensi terkonsentrasi pada pelaku usaha besar.

Menata arah kebijakan

Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta komitmen menuju FOLU Net Sink 2030. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat tapak.

Pertama, diperlukan pendekatan berbasis lanskap yang mengakui keberagaman sistem perkebunan.

Kebijakan tidak dapat diseragamkan untuk semua komoditas. Agroforestri kopi, kakao, kelapa, atau rempah memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan metodologi pengukuran yang spesifik.

Kemudian, penguatan kelembagaan petani menjadi prasyarat utama. Skema karbon tidak akan efektif jika dikelola secara individual. Diperlukan mekanisme agregasi melalui koperasi, kelompok tani, atau platform digital yang memungkinkan pengelolaan karbon dalam skala ekonomi.

Selanjutnya, penyederhanaan sistem MRV harus menjadi prioritas. Penggunaan faktor emisi standar, pendekatan berbasis citra satelit, serta integrasi dengan sistem registrasi nasional dapat menurunkan biaya tanpa mengorbankan kredibilitas. Selanjutnya, mekanisme pembagian manfaat harus dirancang secara transparan dan adil.

Lebih jauh, penting untuk menempatkan karbon dalam konteks yang lebih luas. Karbon bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong transformasi sistem produksi.

Kebun yang lebih berkarbon tinggi umumnya juga lebih produktif dalam jangka panjang. Tanah yang kaya bahan organik memiliki kapasitas menyimpan air yang lebih baik. Keberadaan pohon pelindung meningkatkan mikroklimat dan mengurangi stres tanaman. Keanekaragaman vegetasi berkontribusi pada pengendalian hama secara alami.

Indonesia memiliki modal sosial dan ekologis yang kuat dalam bentuk sistem agroforestri tradisional. Praktik yang kini disebut sebagai “solusi berbasis alam” pada dasarnya telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal petani. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan praktik tersebut ke dalam kerangka ekonomi modern tanpa mereduksi kompleksitasnya.

Komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, aren, dan rempah bukan sekadar produk ekspor. Mereka adalah bagian dari lanskap karbon nasional yang memiliki nilai strategis dalam agenda perubahan iklim.

Jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, perkebunan rakyat dapat bertransformasi dari sekadar ruang produksi menjadi bagian dari solusi iklim global. Pada titik itulah, “harta karun karbon” tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan fondasi nyata bagi masa depan ekonomi hijau Indonesia.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina mengumumkan tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bersubsidi, sebagaimana arahan kebijakan pemerintah.

“Pertamina siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis energi global,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron kepada ANTARA yang dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.

“Peran dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dengan tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak,” kata dia.

Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha di sektor hilir energi melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal di seluruh wilayah.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan negosiasi dengan para pemasok (supplier), serta optimalisasi sistem distribusi untuk menjaga pasokan tetap aman dan tersedia bagi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga juga menegaskan akan terus melakukan upaya secara maksimal dalam menghadapi dinamika yang ada, dengan mengedepankan keandalan layanan serta kesinambungan distribusi energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM.

Di sisi lain, dilakukan juga berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying,” ujar Roberth.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan.

Melalui sinergi antara Pemerintah, Aparat Keamanan dan masyarakat diharapkan ketersediaan energi nasional dapat terus terjaga secara optimal demi mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau melalui saluran resmi www.pertaminapatraniaga.com.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026