JAKARTA - Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia ( Poltek Nuklir ) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi dibuka. Pendaftaran dibuka 13 April hingga 1 Mei 2026.

Program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA program eksakta atau sederajat lulusan tahun 2024 sampai 2026 yang berminat menempuh pendidikan tinggi di bidang teknologi nuklir.

Link Pendaftaran

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan di portal resmi PMB Poltek Nuklir di laman https://pmb.polteknuklir.ac.id/. Biaya pemdaftaran Rp200.000 dengan kuota jalur tulis 50 persen atau memenuhi passing grade yang ditetapkan dari kuota total penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027.

Jurusan Kuliah Poltek Nuklir

Poltek Nuklir memiliki tiga jurusan kuliah, yaitu Program Studi Elektronika Instrumentasi dengan dua pilihan peminatan, yaitu Teknologi Akselerator dan Radiasi; dan Teknologi Instrumentasi Medik Nuklir. Program Studi Elektro Mekanika memiliki dua pilihan peminatan, yaitu Teknologi Pembangkitan Energi Nuklir; dan Teknologi Analisis Nuklir dan Radiasi.

Sedangkan jurusan kuliah Teknokimia Nuklir dengan dua pilihan peminatan, yaitu Teknologi Proses Bahan Bakar Nuklir; dan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.

Wakil Direktur Bidang Non Akademik Poltek Nuklir BRIN, Sukarman menyampaikan Jalur Ujian Tulis ini merupakan jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Poltek Nuklir TA 2026/2027 selain jalur Prestasi.

Dalam proses pendaftaran, peserta perlu mempersiapkan berkas kelengkapan pendaftaran dalam bentuk soft file (maksimal 2 MB/file) yang terdiri dari scan rapor pada halaman identitas peserta didik (bagi lulusan tahun 2026 yang belum menerima ijazah) atau ijazah yang telah dilegalisasi serta pasfoto formal dengan latar belakang biru (maksimal 100 KB dengan format jpg). Seluruh berkas diunggah dalam format digital melalui sistem online yang telah disediakan.

Sukarman menegaskan peserta wajib melakukan finalisasi pendaftaran setelah mengunggah seluruh dokumen. Peserta yang tidak melakukan finalisasi tidak akan diproses pada tahap seleksi administrasi.

Selain itu, setiap peserta bertanggung jawab atas keabsahan data yang diinput. Perubahan data tidak diperkenankan setelah proses finalisasi. Apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau pelanggaran ketentuan, maka peserta akan dikenakan sanksi berupa pembatalan status sebagai calon mahasiswa.

Jadwal Pendaftaran Poltek Nuklir 2026

1. Pendaftaran: 13 April – 1 Mei 2026

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 12 Mei 2026

3. Tes Kemampuan Dasar-TKD (CBT): 18 Mei 2026

4. Tes Potensi Akademik-TPA (Daring): 19 Mei 2026

5. Pengumuman TKD dan TPA: 20 Mei 2026

6. Wawancara (Daring): 22 Mei 2026

7. Pengumuman akhir: 26 Mei 2026.

Kolaborasi tersebut menjadi implementasi asesmen berbasis teknologi dalam skala besar di sektor pendidikan pariwisata Indonesia

Makassar (ANTARA) - Civitas Akademika Politekni Pariwisata (Poltekpar) Makassar mengandeng PT Headway perusahaan penyedia layanan asesmen online berfokus pada pengukuran kecakapan bidang keahlian secara cepat dan akurat guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mahasiswanya.

"Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teori, tetapi siap kerja. Tentunya, ini menjadi langkah konkrit menuju link and match sesungguhnya," tutur Wakil Direktur II Poltekpar Makassar Dr Ahmad di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Kolaborasi tersebut, kata dia, sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri, utamanya komunikasi berbahasa Inggris.

Direktur Utama PT Headway Willi Surya menjelaskan, kolaborasi tersebut menjadi implementasi asesmen berbasis teknologi dalam skala besar di sektor pendidikan pariwisata Indonesia.

Upaya peningkatan kapasitas SDM ini adalah langkah tepat, sekaligus menjawab tantangan dunia kerja terkait kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan sejumlah kajian ketenagakerjaan nasional, masih terdapat gap signifikan antara kesiapan lulusan vokasi dan ekspektasi industri, khususnya dalam aspek soft skill, kemampuan adaptasi, serta problem solving.

Kerja sama dalam bentuk Headway Tes tersebut diikuti 650 orang mahasiswa Poltekpar Makassar yang diharapkan menjadi solusi melalui pendekatan asesmen komprehensif berbasis data.

"Pelaksanaan tes serentak dengan ratusan peserta ini bukan sekadar program, tetapi sinyal kuat bahwa transformasi kualitas SDM harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Headway Tes kami hadirkan sebagai standar baru dalam memetakan kesiapan kerja," papar Willi

Melalui Headway Tes, lanjut dia, peserta diuji dari sisi akademik serta kemampuan berpikir kritis, karakter, adaptasi, hingga kesiapan menghadapi tekanan dunia kerja, termasuk faktor yang dinilai krusial dalam industri pariwisata moderen.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Headway Tes secara berkala bagi mahasiswa, penguatan sistem asesmen berbasis teknologi dan data analitik, sinkronisasi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan peluang penyaluran tenaga kerja.

Kolaborasi tersebut ditandai penandatanganan kerja sama (MoU) antara pihak PT Headway dengan pimpinan Poltekpar Makassar disaksikan Direktur operasional PT Headway Hadi Yogaswara dan Kepala Unit Bahasa Poltekpar Makassar Dr Ratnah, serta jajaran ketua program studi lingkungan kampus.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Politeknik Negeri Bandung (Polban) menduduki posisi nomor satu daftar politeknik paling diminati di SNBP 2026 . Simak daftar lengkapnya di bawah ini.

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak hanya menjadi jalur favorit bagi perguruan tinggi akademik, tetapi juga bagi perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Data panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menunjukkan minat calon mahasiswa terhadap politeknik terus meningkat setiap tahunnya.

Pada pelaksanaan SNBP 2026, jumlah pendaftar yang memilih program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) vokasi mencapai 77.256 peserta. Para pendaftar tersebut memperebutkan 26.929 kursi daya tampung yang tersedia di berbagai politeknik negeri di Indonesia.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh masing-masing Direktur PTN vokasi, sebanyak 23.438 peserta dinyatakan lulus SNBP 2026. Rinciannya, 19.381 peserta diterima pada pilihan pertama dan 4.057 peserta diterima pada pilihan kedua, dengan persentase kelulusan sebesar 30,34 persen.

Dari total peserta yang dinyatakan lulus tersebut, sebanyak 10.574 peserta atau sekitar 31,97 persen merupakan pendaftar KIP Kuliah, yaitu calon mahasiswa yang berpotensi menerima bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.

Tingginya minat terhadap pendidikan vokasi juga terlihat dari jumlah peminat di sejumlah politeknik negeri ternama. Beberapa kampus vokasi bahkan mencatat ribuan pendaftar dalam satu tahun seleksi SNBP.

10 Politeknik Paling Diminati di SNBP 2026

Mengutip data panitia SNPMB, berikut ini 10 politeknik dengan jumlah pendaftar terbanyak di SNBP 2026.

1. Politeknik Negeri Bandung

Peminat: 11.556

2. Politeknik Negeri Jakarta

Peminat: 10.562

3. Politeknik Negeri Malang

Peminat: 7.114

4. Politeknik Negeri Semarang

Peminat: 6.944

5. Politeknik Negeri Sriwijaya

Peminat: 6.718

6. Politeknik Negeri Batam

Peminat: 5.850

7. Politeknik Negeri Medan

Peminat: 5.431

8. Politeknik Negeri Padang

Peminat: 3.965

9. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Peminat: 3.539

10. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Peminat: 3.397.

BANDUNG - Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bhakti Kencana resmi memperkuat jajaran institusi pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Langkah ini merupakan strategi nyata untuk menjawab tantangan dunia kesehatan yang makin dinamis serta memenuhi tingginya permintaan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dan siap kerja.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Poltekes Bhakti Kencana menerapkan sistem pendidikan yang adaptif dan aplikatif. Kurikulum dirancang agar relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mahasiswa tidak sekadar memahami teori, tetapi juga menguasai keterampilan teknis melalui pengalaman praktik intensif.

Pendiri Poltekes Bhakti Kencana, Dr. H. A. Mulyana, menyatakan bahwa institusi ini lahir dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Tanah Air.

"Kami ingin memastikan lulusan Poltekes Bhakti Kencana memiliki kompetensi unggul. Dukungan jejaring akademik yang luas dan fasilitas modern menjadi modal utama kami dalam melahirkan tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil, tetapi juga berintegritas dan bersikap humanis," ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Program Studi Berbasis Kompetensi

Guna mendukung visi tersebut, Poltekes Bhakti Kencana menghadirkan tiga program studi unggulan yang dirancang spesifik sesuai kebutuhan pasar kerja terkini.

1. Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (S.Tr.MIK)

Program ini menawarkan konsentrasi pada Manajemen Rekam Medis, Sistem Informasi Kesehatan, Statistik dan Analisis Data Kesehatan, serta Manajemen Data dan Administrator Sistem. Lulusan prodi ini disiapkan untuk mengisi celah kebutuhan digitalisasi di sektor kesehatan.

2. Sarjana Terapan Fisioterapi (S.Tr.Ft)

Fokus pada penanganan fisik yang komprehensif, prodi ini memiliki konsentrasi Fisioterapi Olahraga, Fisioterapi Komunitas dan Kesehatan Kerja, Fisioterapi Muskuloskeletal (Ortopedi), serta Fisioterapi Kardiorespirasi (Rehabilitasi).

3. Diploma III Farmasi (D3)

Menyiapkan tenaga teknis kefarmasian yang andal dengan konsentrasi Farmasi Klinik dan Pelayanan Kefarmasian, Farmasi Komunitas (Apotek dan Puskesmas), Produksi dan Teknologi Sediaan Farmasi, serta Administrasi dan Regulasi Kefarmasian.

Pendidikan di perguruan tinggi ini memadukan pembelajaran teori dengan praktik di laboratorium modern serta magang di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit, klinik, dan apotek. Pendekatan ini menjamin setiap lulusan mampu beradaptasi cepat dengan teknologi medis dan sistem pelayanan modern.

Keunggulan Akademik dan Jejaring Luas

Kualitas pendidikan di Poltekes Bhakti Kencana didukung oleh tenaga pengajar profesional bergelar Magister (S2) dan Doktor (S3) lulusan dalam maupun luar negeri. Institusi ini juga memiliki keunggulan strategis melalui afiliasi dengan Universitas Bhakti Kencana dan jejaring kerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi serta institusi kesehatan.

Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi mahasiswa dalam pengembangan mutu akademik, penelitian, hingga akses karier yang lebih luas setelah lulus.

"Poltekes Bhakti Kencana bukan sekadar tempat belajar, melainkan jembatan bagi generasi muda untuk meniti karier masa depan yang jelas di bidang kesehatan," imbuh Mulyana.

Dengan fasilitas pembelajaran representatif dan sistem manajemen pendidikan terstandar, Poltekes Bhakti Kencana optimistis dapat melahirkan lulusan berdaya saing nasional maupun global.

Poltekes Bhakti Kencana merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Institusi ini berfokus mencetak tenaga kesehatan profesional melalui kurikulum berbasis kompetensi yang menyeimbangkan teori dan praktik. Didukung oleh fasilitas modern dan jejaring kemitraan yang luas, Poltekes Bhakti Kencana berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik.

JAKARTA - 6 Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Poltekpar Tahun Akademik 2026/2027. Berikut informasinya.

Kebutuhan SDM berkualitas dinilai semakin penting seiring meningkatnya daya saing sektor pariwisata. Ke depan, kekuatan pariwisata tidak hanya bergantung pada destinasi, tetapi juga kualitas layanan, pengalaman wisatawan, serta kemampuan industri dalam beradaptasi dengan perubahan global.

Data menunjukkan sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta orang, sementara perjalanan wisatawan nusantara menembus 1,2 miliar perjalanan.

Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara tercatat sebesar 1.267 dolar AS, melampaui target yang ditetapkan, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 25,91 juta orang.

Kuota dan Program Studi SBM Poltekpar 2026

Total kuota penerimaan mahasiswa baru tahun ini mencapai 3.610 mahasiswa yang tersebar di enam Politeknik Pariwisata, yaitu Poltekpar Medan, Poltekpar Palembang, Poltekpar Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, dan Poltekpar Makassar.

Dari jumlah tersebut, alokasi melalui jalur Seleksi Bersama Masuk (SBM) ditetapkan sebesar 60 persen atau setara 2.166 mahasiswa. Sementara jalur Seleksi Mandiri Masuk sebesar 40 persen atau sekitar 1.444 mahasiswa.

Sebanyak 41 program studi dibuka pada SBM Poltekpar 2026, dengan rincian:

- 10 program studi di Poltekpar NHI Bandung

- 9 program studi di Poltekpar Bali

- 9 program studi di Poltekpar Medan

- 8 program studi di Poltekpar Makassar

- 4 program studi di Poltekpar Palembang

- 4 program studi di Poltekpar Lombok

Selain itu, tersedia masing-masing satu program studi di PSDKU Sragen dan PSDKU Manado.

Tahapan Pendaftaran SBM Poltekpar 2026

Proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Registrasi Awal

Pendaftar melakukan registrasi melalui menu pendaftaran secara online. Setelah mengisi formulir, peserta akan menerima OTP melalui email, serta memperoleh Nomor Virtual Account untuk pembayaran dan akun untuk pengisian formulir.

2. Pembayaran Biaya Formulir

Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account menggunakan mobile banking atau ATM sesuai bank yang ditentukan.

3. Pengisian Formulir Pendaftaran

Setelah pembayaran, peserta wajib:

- Melengkapi formulir pendaftaran

- Mengunggah pasfoto

- Mencetak Kartu Peserta Seleksi (KPS)

4. Pencetakan Kartu Peserta Seleksi (KPS)

Peserta yang tidak memiliki KPS dianggap membatalkan pendaftaran.

Setelah seluruh tahapan selesai, peserta menunggu pelaksanaan ujian seleksi.

Jadwal SBM Poltekpar 2026

Berikut rangkaian jadwal penting SBM Poltekpar 2026:

- 11 Februari – 1 Mei 2026

Pendaftaran dan registrasi awal secara online, termasuk pembayaran formulir, pengisian data, dan pencetakan KPS. Pembayaran ditutup pada 1 Mei 2026 pukul 21.00 WIB.

- 5 Mei 2026

Sosialisasi ujian masuk melalui live streaming YouTube. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan ini.

- 6 Mei 2026

Simulasi ujian masuk yang dapat dilakukan secara mandiri.

- 11–14 Mei 2026

Pelaksanaan ujian masuk yang meliputi:

- Tes Potensi Skolastik

- Literasi Bahasa Inggris

- Psikotes

- Wawancara di kampus sesuai lokasi seleksi

- 28 Mei 2026

Pengumuman hasil ujian seleksi.

- 28 Mei – 6 Juni 2026

Pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang lulus ujian.

- 6 Juni 2026

Batas akhir pengumpulan hasil pemeriksaan kesehatan.

- 12 Juni 2026

Pengumuman kelulusan final SBM Poltekpar.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti proses registrasi atau daftar ulang sesuai jadwal masing-masing Politeknik Pariwisata .

JAKARTA - Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Stakeholder Meeting 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan birokrasi, dunia kerja, serta masyarakat, guna mewujudkan lulusan yang berintegritas dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.

Mengusung tema “Bergerak Serentak: Berintegritas dan Berdampak”, Stakeholder Meeting 2026 menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pengembangan pendidikan vokasi agar semakin relevan dengan dinamika administrasi negara dan tata kelola pemerintahan modern.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi profesi, hingga mitra strategis, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PANRB, KPK, BRIN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, APINDO, Bappenas, Perpusnas RI, Badan Keahlian DPR RI, PT SEVIMA, PT Kita Pasti Kerja, perwakilan Pemkot/Pemkab Bogor, alumni ASN, serta undangan lainnya.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai penguatan kurikulum berbasis kebutuhan birokrasi modern, peningkatan kompetensi praktis mahasiswa, serta pengembangan kerja sama strategis dalam bentuk program magang, penelitian terapan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Stakeholder Meeting 2026 secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara Erna Irawati. Dalam sambutannya, Deputi menegaskan bahwa perubahan zaman menuntut perguruan tinggi vokasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

Menurutnya, pendidikan tinggi terapan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang siap diterapkan di dunia kerja dan birokrasi. Dalam konteks tersebut, Stakeholder Meeting menjadi forum strategis bagi Politeknik STIA LAN Jakarta untuk menyampaikan arah pengembangan institusi sekaligus menyerap masukan konstruktif dari para mitra.

“Sinergi dan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan sektor pemerintahan merupakan kunci agar pendidikan tinggi terapan benar-benar berintegritas dan berdampak,” ujar Erna Irawati, melalui siaran pers, Kamis (12/2/2026).

Ia juga menyampaikan harapan agar para mitra dapat mendukung penyediaan tempat magang serta pelaksanaan proyek inovasi mahasiswa. Menurutnya, pembelajaran terapan akan bermakna apabila mahasiswa dapat mengalami dan mempraktikkan langsung ilmu di lapangan.

Selain itu, Politeknik STIA LAN Jakarta membuka peluang tindak lanjut kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, guna menciptakan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin dalam sambutannya menegaskan komitmen institusi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan nyata dunia kerja serta birokrasi modern.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan vokasi tidak dapat dicapai hanya melalui pembelajaran di ruang kelas, melainkan harus diperkuat dengan praktik langsung, kolaborasi lintas sektor, serta pengalaman nyata di lapangan.

“Kami percaya bahwa dukungan dan partisipasi aktif para mitra merupakan kunci utama agar pembelajaran terapan benar-benar berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan birokrasi. Hanya dengan bersinergi, pendidikan tinggi vokasi dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan,” ujar Prof. Nurliah.

Pada kesempatan tersebut, turut ditampilkan narasumber dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan materi bertajuk “Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Materi ini menekankan pentingnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, pendidikan anti korupsi, serta penegakan hukum yang konsisten.

KPK juga menegaskan komitmennya dalam memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan, termasuk Politeknik STIA LAN Jakarta, melalui pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi, pelatihan integritas, serta riset dan inovasi pencegahan korupsi.

Melalui penyelenggaraan Stakeholder Meeting 2026, Politeknik STIA LAN Jakarta berharap dapat terus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, guna menghasilkan lulusan vokasi yang relevan, kompetitif, serta berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatra. Dari proses pemadanan data, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Hingga saat ini, pemadanan data telah rampung di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, dengan 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Hal itu disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).

Amalia menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatra merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

"BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," kata Amalia.

Dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan.

Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, ada 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani ketiga pihak di atas, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka itu, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi.

Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

"Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi," lanjut Amalia.

BPS dipastikan akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan masuknya SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan dua skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

"Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan," pungkas Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya pemulihan pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dengan melibatkan mahasiswa magang dari Politeknik PU.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pengiriman mahasiswa magang ini mencerminkan kesiapsiagaan Kementerian PU dalam menjawab kebutuhan pemulihan pascabencana sekaligus menjalankan pengabdian kepada negara.

"Ini adalah wujud pengabdian insan PU kepada ibu pertiwi, tidak hanya membangun, tetapi juga membangun kembali dengan lebih baik atau build back better pascabencana," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebanyak 21 mahasiswa diterjunkan untuk mendukung tim teknis Kementerian PU yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan. Keterlibatan mahasiswa ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Kementerian PU dalam percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah terdampak bencana.

Sebanyak 21 mahasiswa tersebut berasal dari tiga program studi di lingkungan Politeknik PU. Lima mahasiswa Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Air ditugaskan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, sepuluh mahasiswa Program Studi Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan ditempatkan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, serta enam mahasiswa Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung bertugas di Satuan Kerja Prasarana Strategis Sumatera Utara.

Selama penugasan, para mahasiswa akan membantu balai dan satuan kerja di lokasi terdampak, antara lain dalam kegiatan inventarisasi dan pendataan kerusakan infrastruktur, pendampingan teknis lapangan, serta mendukung proses perencanaan dan desain cepat (quick design) untuk rekonstruksi bangunan terdampak bencana.

Direktur Politeknik PU Brawijaya menyampaikan bahwa para mahasiswa akan melaksanakan penugasan di Aceh dan Sumatera Utara selama enam bulan. Selain mengaplikasikan kompetensi teknis, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional selama bertugas di lapangan.

"Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjaga nama baik institusi dan Kementerian PU," ujar Brawijaya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Apri Artoto mengatakan bahwa keterlibatan mahasiswa magang juga menjadi bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia unggul yang memiliki kepedulian sosial.

"Kehadiran mahasiswa magang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi proses pemulihan di lapangan. Ini bukan hanya pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan integritas, kepekaan sosial, dan bakti kepada negara," kata Apri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memberangkatkan total 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai bagian dari Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, pihaknya berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data satgas tersebut.

“Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, nantinya para mahasiswa tersebut bertugas bersama pegawai BPS sebagai enumerator atau petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak.

Ia mengatakan, pendataan akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satgas penanganan bencana dalam menyusun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” kata Amalia.

Penugasan para mahasiswa ke wilayah bencana tersebut terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Total 240 mahasiswa diberangkatkan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dalam dua kloter pada dua hari berbeda.

Pemberangkatan perdana dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, mahasiswa lainnya akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial.

Selain peserta didik Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat serta 1.059 pegawai BPS di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tugas pendataan tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BADAN Pusat Statistik (BPS) menerjunkan mahasiswa Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) untuk melakukan pendataan kondisi pascabencana Sumatera di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mahasiswa Politeknik Statistika rencananya akan berangkat pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini adalah pertama kalinya mahasiswa politeknik diterjunkan ke lokasi bencana dalam rangka praktik kerja lapangan (PKL). Ia pun berpesan kepada para mahasiswa untuk melakukan pendataan secara profesional.

“Tadi juga saya sampaikan bahwa statistik kebencanaan yang mereka kumpulkan bukan sekadar angka, tetapi ini adalah betul-betul akan memberikan makna terhadap intervensi kebijakan yang berbasis data sehingga bisa lebih tepat,” kata Amalia kepada wartawan di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Amalia menyebut ada 510 mahasiswa dan mahasiswi yang diterjunkan ke Sumatera. Selain itu, ada juga sekitar 50 personel tambahan yang terdiri dari pegawai BPS dan sivitas akademika politeknik. Mereka akan bertugas selama dua minggu di lokasi bencana.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan pendataan di lokasi bencana akan mencakup lima sektor. Pertama, data terkait dengan perumahan. Kedua, data infrastruktur desa. Ketiga, data sektor sosial yang mencakup fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas keagamaan.

Keempat data sektor ekonomi seperti pasar, toko, dan sawah. “Sektor yang kelima, yang lintas sektor itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu kantor-kantor pemerintahan untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat,” ucap Sonny.

Kepala BPS ditugaskan untuk menjadi koordinator pengelolaan data dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Penugasan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026. Kemudian anggota bidang pengelolaan data diisi oleh Kepala Badan Informasi Geospasial; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjadi ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana. Pada pekan lalu, tim satgas yang dibentuk pemerintah telah menggelar rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Banda Aceh.

Tito menyampaikan saat ini satgas pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan untuk wilayah terdampak bencana Sumatera. Salah satu prioritasnya adalah pengurangan pengungsi. "Menurut kami ini penting. Simbol dari percepatan pemulihan," ucap Tito dalam rapat pada Sabtu, 10 Januari 2026, dikutip dari siaran langsung YouTube DPR RI.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa politeknik bukanlah perguruan tinggi pilihan kedua.

Politeknik justru diposisikan sebagai institusi strategis pencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di tingkat global.

“Politeknik itu institusi pencetak skilled labor, yang siap bersaing dengan talenta dari negara lain seperti India atau China. Jadi bukan pilihan kedua. Maka kita harus pastikan potensi skill gap yang terjadi antara kita dengan dunia global dapat diatasi. Konteksnya bukan karena lowongan kerja di dalam negeri terbatas, tapi mempersiapkan SDM unggul yang mumpuni sampai ke tingkat dunia,” kata Brian Yuliarto, melalui siaran pers, dikutip Senin (22/12/2025).

Penegasan tersebut disampaikan Brian Yuliarto saat menghadiri Lokakarya Nasional bertajuk “Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Terampil Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri: Kesiapan, Standar Kompetensi, Perlindungan dan Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral” yang digelar pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Depok, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Menteri Brian Yuliarto meminta seluruh politeknik di Indonesia mampu mempersiapkan tenaga profesional yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional serta mampu menembus pasar tenaga kerja global.

“Kita ingin menunjukkan kualitas SDM Indonesia sejajar dengan SDM negara maju. Pendidikan kita harus mampu melahirkan lulusan yang kompeten, profesional, dan percaya diri,” ucapnya.

Brian Yuliarto menekankan bahwa penguatan pendidikan vokasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja nasional. Pendidikan tinggi vokasi dinilai memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang terus berkembang.

“Konteksnya adalah bagaimana pendidikan tinggi Indonesia, khususnya pendidikan tinggi vokasi, mampu membuktikan kualitasnya di tingkat global,” ungkap Brian. Ia menyoroti pentingnya penerapan pembelajaran berbasis praktik terbaik (best practices), penguasaan bahasa dan komunikasi, sertifikasi kompetensi yang kredibel, serta penguatan jejaring dengan mitra industri dan pemangku kepentingan.

“Langkah ini penting untuk memastikan lulusan pendidikan tinggi vokasi memiliki kesiapan yang matang dan berkelanjutan,” katanya.

Lokakarya yang diinisiasi Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) tersebut menggarisbawahi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam memasuki pasar kerja global. Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, pergeseran kompetensi dari expert specialist menuju expert generalist agar tidak tergantikan oleh robotika, serta lamanya masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan.

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang, Prof Tulus Winarsunu, menilai masa tunggu lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih tergolong lama dibandingkan negara lain di Asia. Ia mencontohkan Jepang, di mana lulusan politeknik dapat langsung terserap ke dunia kerja.

“Kita masa tunggunya paling lama. Akibatnya banyak sarjana kita yang masih menganggur. Masa tunggu ini mengakibatkan terjadinya mismacth vertikal dan mismatch horizontal,” demikian Prof Tulus.

Ia menjelaskan bahwa mismatch vertikal terjadi ketika tingkat pendidikan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, sementara mismatch horizontal merujuk pada ketidaksesuaian antara bidang keilmuan dengan jenis pekerjaan.

“Jangan sampai kita mensuplai apa yang tidak dibutuhkan pasar kerja. Kurikulum vokasi yang benar adalah kurikulum yang didikte oleh kebutuhan pasar dunia, bukan hanya daftar keinginan dosen di kelas,” kata Prof. Tulus.

Pada bagian lain, Menteri Brian Yuliarto menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh penguatan pendidikan vokasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja global. Sertifikasi kompetensi yang menjadi syarat utama bekerja di luar negeri juga akan diupayakan agar dapat dilakukan di dalam negeri.

Langkah membawa lulusan politeknik ke pasar kerja internasional, menurut Brian Yuliarto, harus dilakukan secara profesional dan bermartabat.

“Kita terbangkan putra-putri terbaik bangsa di bidang terapan ke seluruh dunia. Di sana mereka mendapatkan pengalaman, value. Ketika kita mau membangun industri strategis, mereka kita panggil pulang. Itu yang saya namakan brain circulation. Dan itu harus disiapkan oleh pendidikan tinggi vokasi,” kata Brian Yuliarto.

Dari kalangan swasta, perwakilan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Said Saleh Alwaini, menyatakan bahwa peluang kerja bagi SDM unggul Indonesia di luar negeri masih terbuka lebar.

“Negara-negara seperti Jepang, Korea, Eropa dan TImur Tengah selalu kekurangan tenaga kerja kompeten dari Indonesia. Selain sertifikasi yang tadi disinggung, kendala bahasa juga harus menjadi concern kita bersama,” kata Said Saleh.

Ia menambahkan, permintaan terhadap tenaga kerja terampil lulusan program diploma dari politeknik dan sekolah vokasi masih sangat tinggi di berbagai negara tujuan.

Sementara itu, Ketua FDPNI Ahyar M Dyah menyampaikan bahwa Politeknik Negeri se-Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara dalam pemenuhan kebutuhan tenaga terampil. FDPNI pun menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh upaya mempersiapkan lulusan pendidikan tinggi vokasi agar mampu menembus pasar kerja global secara berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pendidikan vokasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan anyar mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perindustrian, khususnya yang menyasar sektor pendidikan vokasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2025. Beleid ini menetapkan batas atas uang kuliah hingga skema tarif nol rupiah bagi kelompok tertentu seperti warga miskin.

Dalam beleid yang ditandatangani Purbaya pada 19 November 2025, pemerintah membagi tarif layanan menjadi dua kategori utama yaitu tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.

Secara terperinci, tarif layanan akademik mencakup seleksi penerimaan, uang kuliah pendidikan, dan layanan akademik lainnya. pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa tarif akademik yang tercantum dalam lampiran aturan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Berdasarkan Lampiran PMK 82/2025, batas tarif tertinggi Uang Kuliah Pendidikan untuk Program Diploma III dipatok mulai dari Rp8,55 juta hingga Rp9,5 juta per semester bergantung pada zonasi.

Sementara itu, untuk Program Diploma IV atau Sarjana Terapan, tarif tertinggi ditetapkan di kisaran Rp10,08 juta hingga Rp11,2 juta per semester. Adapun untuk jenjang Pascasarjana, tarif tertinggi mencapai Rp13,1 juta per semester untuk Zona III.

Kendati demikian, implementasi tarif baru ini tidak serta-merta berlaku bagi seluruh mahasiswa saat ini. Pemerintah memberikan masa transisi yang cukup panjang.

Dalam Pasal 20, ketentuan mengenai tarif layanan akademik ini baru akan dikenakan untuk peserta didik atau pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2026/2027.

Bagi mahasiswa lama atau angkatan sebelum 2026/2027 di politeknik seperti Politeknik APP Jakarta, STMI Jakarta, STTT Bandung, dan Politeknik AKA Bogor, tarif yang berlaku tetap mengacu pada peraturan sebelumnya (PMK 78/2018) hingga mereka menyelesaikan masa studi, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan peralihan pada Pasal 19 huruf b dan c.

Insentif Warga Miskin

Di sisi lain, PMK ini juga memberikan ruang fleksibilitas dan keberpihakan sosial. Dalam Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa peserta didik atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0 alias gratis.

Pasal 17 ayat (2) menjelaskan fasilitas tarif nol rupiah ini menyasar delapan kriteria, antara lain peserta didik berprestasi, berasal dari keluarga miskin, terdampak kondisi kahar, hingga mereka yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian," jelas Pasal 17 ayat (3), dikutip pada Senin (1/12/2025).

Perlakuan berbeda diterapkan bagi Warga Negara Asing (WNA). Mengacu pada Pasal 16, pengguna layanan WNA akan dikenakan tarif paling rendah 125% dari tarif layanan normal.

Selain layanan akademik, BLU di bawah Kemenperin juga diberi wewenang untuk mengoptimalkan aset melalui tarif layanan penunjang. Ini mencakup penyewaan lahan, penggunaan peralatan mesin, jasa konsultansi, hingga penjualan produk.

Sesuai Pasal 14, BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk pemanfaatan aset maupun layanan jasa pendidikan yang tarifnya disepakati dalam kontrak tersebut.

Peraturan ini mulai berlaku efektif setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 28 November 2025, atau pada akhir Desember 2025, sebagaimana mandat Pasal 23.