JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghargai kebebasan akademik di kampus. Penegasan ini disampaikan Juri merespons awak media yang menanyakan maksud pidato Prabowo tentang 'kebebasan lain-lain di kampus' saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, di JCC, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Iya, Presiden selalu menyampaikan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik dan semua orang juga tahu tidak perlu dibantah dan Presiden sangat paham dan menghargai kebebasan akademik di kampus," tegas Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri menjelaskan, yang menjadi penekanan Presiden Prabowo adalah bahwa kebebasan di kampus harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selama didasarkan pada kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan nilai-nilai akademik, maka kebebasan tersebut sah dan diperbolehkan.

"Penekanan adalah kebebasan akademik, jadi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, maka kebebasan di kampus itu sah dan boleh-boleh saja," ujar Juri.

Juri menambahkan, istilah kebebasan lain-lain yang disampaikan Presiden Prabowo merujuk pada aktivitas atau penggunaan kebebasan di lingkungan kampus yang tidak lagi berlandaskan nilai akademik. "Masalahnya adalah apakah kebebasan-kebebasan yang dipergunakan oleh banyak kalangan di kampus mencerminkan kebebasan akademik atau di luar hal-hal yang sama sekali tidak berdasarkan pada nilai-nilai akademik. Nah itu yang menjadi catatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, menegaskan bahwa universitas adalah tempat untuk mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi, bukan menjadi tempat pertentangan yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Saya kemarin sampaikan, kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan perbedaan pandangan di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian penting dari proses intelektual di kampus. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan akademik harus dimaknai sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

"Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain, apalagi kampus menjadi tempat pemikiran-pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi," katanya.

Oleh karena itu, kata Prabowo, kampus harus memberikan manfaat kepada rakyat, yang sudah membiayai lembaga pendidikan. "Untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti peran penting sektor swasta dalam pembangunan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai sektor, termasuk swasta, turut menikmati berbagai bentuk dukungan negara yang berasal dari uang rakyat.

"Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara."

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah hamparan sawah di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6), Presiden Prabowo Subianto tidak cukup berdiri di atas panggung memberi pidato kepada ribuan petani dan nelayan yang menghadiri Pekan Nasional (PENAS) KTNA XVII. Ia memilih turun langsung ke petak sawah, menyaksikan cara tanam yang berbeda dari praktik yang selama ini lazim diterapkan di sebagian besar lahan pertanian Indonesia.

Di lokasi itu, Prabowo melihat demonstrasi Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), sebuah pendekatan budi daya yang sedang dikembangkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi. Nama sistem tersebut mungkin belum akrab di telinga banyak petani. Namun, angka yang menyertainya cukup menarik perhatian. Dari produktivitas rata-rata sekitar lima hingga enam ton gabah per hektare, PM-AAS diklaim mampu mendorong hasil panen hingga lebih dari 10 ton, bahkan mencapai 12,4 ton per hektare pada sejumlah uji lapangan.

Bagi pemerintah, peningkatan produktivitas semacam itu bukan sekadar persoalan statistik. Di tengah kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, setiap tambahan ton gabah memiliki arti strategis.

"Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah sekarang bisa 10 ton lebih, 12 ton. Kalau begitu kan naik 100 persen produktivitas kita," kata Prabowo kepada wartawan di sela kegiatan PENAS XVII.

Pernyataan itu, sekaligus menggambarkan arah kebijakan yang sedang dibangun pemerintah. Dengan produksi beras nasional yang terus naik dalam dua tahun terakhir, pemerintah kini menatap tahap berikutnya untuk menjaga kenaikan itu tetap berjalan dan mendorong produktivitas naik dari waktu ke waktu. PM-AAS menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan menuju tujuan tersebut.

Sistem ini bukan teknologi yang diimpor secara utuh dari luar negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan PM-AAS merupakan hasil riset dan pengujian lapangan selama hampir dua tahun dengan menggabungkan pengalaman budi daya di Indonesia dan praktik pertanian modern dari sejumlah negara.

Fondasi utamanya tetap menggunakan sistem jajar legowo yang secara turun temurun telah lama dikenal petani Indonesia. Di atas fondasi itu, Kementerian Pertanian mengadopsi sejumlah teknik budi daya yang dipelajari dari Arkansas, Amerika Serikat, serta pendekatan pertanian presisi yang berkembang di China.

Dari kombinasi tersebut lahir tiga prinsip utama PM-AAS, yakni mengoptimalkan proses fotosintesis melalui pengaturan jarak tanam dengan pola 4:1 dan 6:1, meningkatkan populasi tanaman secara bertahap dalam satu hamparan, serta menerapkan pertanian presisi agar penggunaan benih, pupuk, maupun air menjadi lebih efisien.

Di tingkat lapangan, pendekatan tersebut diwujudkan melalui metode tanam benih langsung dengan populasi tanaman yang jauh lebih padat dibandingkan pola konvensional, tetapi tetap menjaga ruang bagi cahaya matahari dan sirkulasi udara. Kepadatan tanaman dapat meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat, sementara dosis pemupukan disesuaikan hingga sekitar satu setengah kali rekomendasi standar agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi.

Pendekatan itu membawa peningkatan hasil panen yang tidak hanya bergantung pada penambahan luas lahan. Produktivitas juga dapat didorong melalui rekayasa sistem budi daya yang lebih efisien, selama tetap mempertimbangkan karakteristik tanaman dan kondisi lingkungan.

Untuk menguji efektivitasnya, Kementerian Pertanian menugaskan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai pelaksana utama pengembangan PM-AAS. Sebanyak 15 BRMP tingkat provinsi, kini menjalankan berbagai demplot di sejumlah daerah.

Banten menjadi provinsi ketiga yang melaksanakan tanam perdana dengan target areal 100 hektare. Sementara di Kalimantan Selatan, pengembangan dilakukan di Kabupaten Tabalong seluas 60 hektare dan Kabupaten Barito Kuala seluas 50 hektare. Demplot-demplot tersebut menjadi laboratorium lapangan untuk melihat bagaimana teknologi yang sama beradaptasi pada kondisi agroekosistem yang berbeda. Meski demikian, PM-AAS bukan penyebab utama meningkatnya produksi beras nasional saat ini.

Visi lumbung pangan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat lebih dari empat juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan sekitar 13 persen tersebut menjadi salah satu peningkatan terbesar dalam satu dekade terakhir dan telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang berada pada kisaran 30 hingga 31 juta ton per tahun.

Menteri Pertanian, bahkan menyebut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia dengan produksi sekitar 38 juta ton.

Capaian tersebut lahir dari kombinasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari penggunaan benih unggul, rehabilitasi jaringan irigasi, mekanisasi pertanian, optimalisasi lahan rawa, hingga perluasan areal tanam.

Dengan begitu, PM-AAS lebih tepat dipandang sebagai tahapan berikutnya dalam strategi peningkatan produktivitas nasional. Ketika produksi nasional mulai menunjukkan surplus, perhatian pemerintah bergeser pada bagaimana menghasilkan lebih banyak gabah dari lahan yang sama tanpa terus bergantung pada pembukaan areal baru.

Kunjungan Presiden yang turun langsung ke petak sawah di Gorontalo memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar meninjau demonstrasi teknologi.

Presiden melihat hasil panen yang sudah dicapai, sekaligus mengamati kemungkinan yang masih dapat dikembangkan. Teknologi yang kini masih diterapkan pada lahan-lahan percontohan diproyeksikan menjadi model yang dapat diperluas ke berbagai daerah apabila terbukti konsisten meningkatkan produktivitas.

Presiden Prabowo secara tegas menginginkan teknologi tersebut diperkenalkan kepada petani di seluruh Indonesia.

"Kita ingin supaya disosialisasikan, diajarkan ke semua daerah. Kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada, tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada, minimal kalau bisa provinsi produksi untuk ekspor ke tempat lain. Ini kita punya strategi ke depan," ujarnya.

Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa peningkatan produksi tidak boleh berhenti sebagai pencapaian jangka pendek. Dalam pandangannya, keberhasilan itu harus dibangun sebagai sistem yang berkelanjutan, bukan sekadar fenomena yang berlangsung satu atau dua tahun.

Tantangan terbesar PM-AAS justru berada di luar petak demonstrasi. Keberhasilan di lahan percontohan memang penting sebagai pembuktian awal, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan teknologi yang sama dapat diterapkan secara konsisten dan presisi di jutaan hektare sawah Indonesia yang memiliki kondisi tanah, iklim, sumber air, hingga kapasitas petani yang sangat beragam.

Indonesia memiliki sekitar 7,4 juta hektare lahan sawah dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari sawah irigasi teknis di Pulau Jawa hingga lahan rawa pasang surut di Sumatera dan Kalimantan. Sistem budi daya yang berhasil di satu wilayah belum tentu memberikan hasil serupa di wilayah lain, tanpa penyesuaian.

Namun, PM-AAS sejak awal sudah dirancang sebagai sistem yang adaptif, mengingat beragamnya faktor geografis Indonesia. Prinsip-prinsip utamanya dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi masing-masing daerah sehingga tidak menjadi paket teknologi yang seragam.

Perjalanan PM-AAS masih panjang. Dari ratusan hektare lahan percontohan menuju jutaan hektare sawah nasional, terdapat banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyuluhan, pendampingan petani, penyediaan sarana produksi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Jika seluruh mata rantai itu dapat berjalan beriringan, maka peningkatan produktivitas yang kini terlihat di Gorontalo berpeluang menjadi bagian dari transformasi pertanian nasional yang lebih luas.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia hidup di tengah keberagaman suku, agama, latar belakang, hingga profesi.

Meski demikian, dia meyakini bahwa persatuan dapat terus diperkuat dengan menjadikan kecintaan terhadap Tanah Air sebagai landasan bersama. Hal tersebut dikatakannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Kita punya latar belakang, dan Saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda, tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa kebersamaan dan kemampuan untuk bekerja sama merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa mampu bangkit ketika semua elemen bangsa mampu bekerja sama dan mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama.

“Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerja sama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya,” imbuhnya.

Dia pun menegaskan bahwa kerja sama dan semangat persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan pandangan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menghormati keberagaman gagasan.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar perbedaan tersebut jangan menjadi hambatan dalam upaya bersama mewujudkan kesejahteraan bangsa. “Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?” tuturnya.

Maka itu, Prabowo menegaskan bahwa setiap perbedaan harus mengarah kepada tujuan yang sama. Dia menyebut salah satunya adalah mengabdikan kemampuan dan pemikiran terbaik demi kepentingan bangsa.

“Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini. Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia semakin dekat menuju status sebagai lumbung pangan dunia setelah menyaksikan langsung inovasi teknologi budidaya padi Pertanian Modern Model – Advanced Agriculture System (PM-AAS) pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Teknologi tersebut dinilai mampu melipatgandakan produktivitas padi hingga mencapai 12,4 ton per hektare, lebih dari dua kali lipat rata-rata produksi nasional yang saat ini berada di kisaran 5,5 ton per hektare.

Usai meninjau area Gelar Teknologi PENAS XVII, Presiden Prabowo mengaku terkesan dengan berbagai inovasi pertanian yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, lompatan produktivitas yang dicapai menjadi bukti bahwa transformasi sektor pertanian Indonesia sedang berlangsung secara nyata.

"Banyak sekali inovasi, teknologi baru, teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian dipimpin Menteri Pertanian. Hasilnya menurut saya sangat revolusioner. Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah per hektare sekarang bisa 10 ton lebih, bahkan 12 ton. Kalau begitu kan naik 100 persen produktivitas kita," kata Prabowo.

Presiden meyakini peningkatan produktivitas tersebut akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan pangan dunia dalam waktu yang tidak lama.

"Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus dijaga agar tidak menjadi capaian sesaat. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menempatkan kesejahteraan petani dan penguasaan teknologi sebagai prioritas utama.

"Tapi intinya sekarang kita bersyukur, kita jaga ini tidak boleh fenomena satu-dua tahun, ini harus terus sistemnya berkelanjutan. Jadi petani kita harus hidup dengan baik, teknologi harus kita belajar secepat mungkin," ucapnya.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mengamankan produksi pangan nasional melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Langkah tersebut tidak hanya difokuskan pada komoditas padi, tetapi juga jagung, singkong, gula, kedelai, sorgum, hingga sagu agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Menurut Prabowo, kekuatan sektor pertanian merupakan fondasi utama bagi negara yang ingin menjadi kuat dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan global.

"Kita optimistis, semua negara besar, negara kuat itu landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman, kita menghadapi banyak tantangan, kita aman," katanya.

Lebih jauh, Prabowo memastikan teknologi yang telah terbukti meningkatkan produktivitas akan diperluas ke seluruh daerah. Target pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan mulai dari tingkat desa hingga provinsi, bahkan mendorong setiap daerah mampu menghasilkan surplus untuk kebutuhan ekspor.

Sebagaimana informasi, teknologi PM-AAS merupakan model budidaya padi yang mengintegrasikan penggunaan benih unggul, pola tanam modern, pengelolaan air yang lebih efektif, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi budidaya yang diadaptasi dari berbagai negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, produktivitas padi mampu meningkat signifikan hingga mencapai 12,4 ton per hektare, jauh di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini berada pada kisaran 5,5 ton per hektare.

"Ini adalah penemuan baru dan metode baru yang kami kembangkan dengan memadukan teknologi yang kami temukan di Indonesia, China, dan Arkansas, Amerika Serikat. Alhamdulillah, hasilnya bisa mencapai 12,4 ton per hektare, sementara rata-rata nasional sekitar 5,5 ton per hektare. Kalau kita bisa konsisten di atas 10 ton per hektare saja, itu sudah luar biasa untuk masa depan pertanian Indonesia," jelas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, peningkatan produktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi intensifikasi yang saat ini dijalankan pemerintah secara bersamaan dengan program ekstensifikasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Banyak yang belum memahami bahwa saat ini kita menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi sekaligus. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, pola tanam yang lebih baik, perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, hingga peningkatan indeks pertanaman di lahan rawa dari satu kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun," ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, keberhasilan peningkatan produktivitas juga ditopang oleh kebijakan pemerintah dalam memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian bagi petani, termasuk pupuk bersubsidi yang kini semakin mudah diakses.

"Ini merupakan akumulasi dari penerapan teknologi modern dan perlakuan budidaya yang modern. Ditambah lagi pupuk tersedia dengan baik dan harganya turun sekitar 20 persen berkat kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kondisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi modal besar untuk meningkatkan produksi pangan nasional," ungkapnya.

SUKABUMI - Kreativitas siswa SDN Tegalega, Kabupaten Sukabumi, yang berlatih drumben menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus apresiasi atas semangat dan kreativitas para siswa, Presiden memberikan bantuan seperangkat alat drumben kepada sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SDN Tegalega, Usep Suwardi menuturkan bahwa kegiatan drumben para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia, para siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drumben yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya ramai di media sosial.

“Pada awalnya di dalam acara kenaikan kelas kita iseng-iseng lah. Awalnya iseng-iseng kita mengadakan marching band dari bahan-bahan bekas," ungkap Usep saat menerima bantuan dari Presiden, dikutip Kamis (25/6/2026).



Menurutnya, bantuan alat drumben tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Usep menyampaikan bahwa perhatian dan bantuan yang diberikan Kepala Negara tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kreativitas dan semangat belajar para siswa.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden maupun unsur instansi terkait, di mana sekolah kami memang sangat membutuhkan sarana prasarana demi kelancaran dan suksesnya program pendidikan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi para siswa. “Semoga apa yang saya terima hari ini bermanfaat, bisa dipelihara,” pungkasnya.

Rasa syukur juga turut disampaikan oleh para siswa. Salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegalega yang turut menjadi peserta drumben, mengaku senang sekaligus terharu atas bantuan yang diberikan Presiden. “Terima kasih Bapak Presiden, moga-moga Pak Presiden sehat selalu banyak rezekinya,” ucap Mita.

Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drumben menggunakan instrumen dari bahan-bahan bekas ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa tampak berbaris dan memainkan lagu daerah menggunakan alat musik yang dibuat dari kaleng hingga wadah plastik bekas.

Bantuan alat drumben dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kreativitas dan semangat belajar anak-anak Indonesia, meskipun lahir dari keterbatasan, tidak luput dari perhatian negara. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan kreativitas generasi muda Indonesia.

GAZA - Presiden Kolombia yang akan segera lengser dari sayap kiri, Gustavo Petro, menuduh adanya kecurangan pemilu setelah hasil sementara dari putaran kedua pemilihan presiden menunjukkan kandidat pilihannya kalah dengan selisih suara yang kecil.

Dalam serangkaian unggahan di situs media sosial X pada hari Senin, Petro menuduh bahwa oposisi membeli suara dan Israel serta Amerika Serikat ikut campur untuk membantu kandidat sayap kanan oposisi Abelardo de la Espriella menang.

Petro menolak untuk mengakui hasil tersebut dan menyerukan penyelidikan oleh lembaga peradilan.

Presiden, yang dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, adalah presiden sayap kiri pertama Kolombia, yang membuatnya berselisih dengan AS.

Pemerintahannya dipuji karena reformasi yang meningkatkan pengeluaran sosial, menaikkan upah minimum, dan mendistribusikan kembali tanah kepada keluarga miskin. Petro juga memutuskan hubungan dengan Israel terkait perang genosida Israel di Gaza dan menjauhkan diri dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Israel Intervensi Pilpres Kolombia, Ini 5 Faktanya

1. Tidak Ada Capres yang Meraih 50%

Melansir Al Jazeera, putaran pertama pemilihan presiden diadakan pada 31 Mei. Baik Abelardo de la Espriella dari gerakan sayap kanan Pembela Tanah Air dan Senator Ivan Cepeda dari partai penguasa Pakta Bersejarah – tidak memperoleh setidaknya 50 persen suara, sehingga diadakan putaran kedua pada hari Minggu.

De la Espriella menang tipis dengan 49,66 persen suara atas Cepeda yang memperoleh 48,7 persen, menurut hasil sementara yang dirilis pada hari Senin oleh Registri Nasional, yang mengelola penghitungan suara.

Selisih yang sangat tipis ini kurang dari 1 persen dari total suara dan merupakan salah satu pemilihan paling ketat di Kolombia.

2. Trump Ikut Campur Mendukung Capres Tertentu

De la Espriella, 47 tahun, yang didukung Trump, akan menjabat pada 7 Agustus. Pengacara kriminal ini adalah seorang miliarder yang berkampanye dengan kebijakan keamanan yang lebih ketat dan anti-kiri. Ia juga memiliki kewarganegaraan AS.

Kemenangan De la Espriella merupakan bagian dari tren terkini negara-negara Amerika Latin yang memilih pemimpin populis sayap kanan yang pro-Trump. Javier Milei dari Argentina, Nasry “Tito” Asfura dari Honduras, Nayib Bukele dari El Salvador, dan Laura Fernandez Delgado dari Kosta Rika semuanya memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump.

3. Ada Manipulasi Langsung

Petro menggunakan X untuk mengecam dalam serangkaian unggahan apa yang menurutnya merupakan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan bantuan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Petro mengatakan ada bukti manipulasi Formulir E-14, penghitungan resmi tulisan tangan dari lembar yang diisi oleh petugas pemilu di setiap tempat pemungutan suara.

Formulir tersebut merupakan catatan fisik penghitungan suara dan dimaksudkan untuk mencegah kecurangan pemilu. Formulir tersebut diisi dengan tangan, dan hasil pindaian digital juga diunggah ke portal Registri Nasional untuk audit publik. Jika ditemukan kesalahan, pihak-pihak terkait dapat meminta penghitungan ulang.

4. Peretasan ke Situs Website Pemilu

Petro menuduh bahwa aktor asing mengakses situs web Registri Nasional dan menulis ulang data pemungutan suara pada beberapa formulir E-14.

“Hari ini kami memiliki bukti perubahan alamat IP dari beberapa server registri nasional,” tulisnya.

“Ini berarti bahwa perangkat lunak telah diretas dan pihak lain menulis data untuk tempat pemungutan suara dan pos pemungutan suara. Satu-satunya entitas di dunia yang mampu melakukan itu adalah negara Israel,” tambah Petro tanpa memberikan bukti keterlibatan Israel yang diduga.

Petro mengatakan partainya telah meminta "audit teknis" perangkat lunak pemungutan suara sebelum pemilihan dan meminta pihak berwenang untuk mengambil jejak digital dari semua dokumen yang dikirim secara digital untuk menghindari modifikasi. Ia mengklaim permintaan tersebut diabaikan.

Presiden yang akan segera lengser itu membagikan video yang menurutnya merekam modifikasi "yang direncanakan" pada formulir E-14. Ia juga mengklaim manipulasi tersebut dilakukan "dari kantor saudara-saudara Bautista".

JAKARTA - Rencana penyesuaian potongan tarif aplikasi sebesar 8 persen oleh platform transportasi daring (ojek online) yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2026 menuai apresiasi dari banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai kebijakan baru tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam melindungi hak ekonomi dari pekerja transportasi berbasis digital.

"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan kesejahteraan mitra pengemudi. Kendati demikian, penerapannya membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkala agar tidak mengorbankan kualitas layanan," ujar Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia memaparkan, potensi risiko terbesar dari kebijakan ini adalah jika aplikator mengompensasi pemotongan tarif tersebut dengan menaikkan harga layanan ke konsumen secara sepihak. Menurutnya, jika tarif di aplikasi melonjak terlalu tinggi, okupansi penumpang dipastikan merosot tajam.

Dampak buruknya, pendapatan harian para pengemudi akan anjlok dan keberlanjutan bisnis aplikator pun ikut terancam.

"Jangan sampai kebijakan ini malah membebani aplikator serta konsumen. Jika kebijakan ini memicu peningkatan tarif yang membebani masyarakat, dikhawatirkan terjadi penurunan okupansi penumpang. Jika demikian, pengemudi hingga aplikator sendiri yang akan dirugikan," kata legislator asal Jawa Barat ini.

Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk melakukan evaluasi komprehensif. Kemenhub harus segera menyempurnakan regulasi teknis yang mengatur formula bagi hasil secara transparan agar tidak ada komponen biaya tersembunyi yang merugikan pengemudi.

"Kementerian Perhubungan perlu menyusun regulasi teknis yang mengatur formula pembagian pendapatan secara transparan, termasuk komponen biaya aplikasi, insentif, dan potongan lainnya, guna memberikan kepastian hukum," tegas Huda.

Ketua DPP PKB ini memastikan parlemen akan mengawal ketat implementasi kebijakan per 1 Juli mendatang. Ia juga mewanti-wanti perusahaan aplikator transportasi daring untuk membuka ruang transparansi dengan menyampaikan laporan kinerja operasionalnya secara berkala kepada publik.

"Komisi V akan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan ini dan berharap aplikator menyampaikan laporan berkala secara terbuka kepada publik," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dirinya ditelepon Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang meminta kesediaan Indonesia untuk menjual pupuknya ke Australia.

Alasannya, Presiden melanjutkan Indonesia memiliki surplus pupuk.

"Saudara-saudara, alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual (pupuk, red.) ke mereka," kata Presiden Prabowo saat acara puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu siang.

"Saya bilang: Jual! Kirim ke mereka! Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita, silakan. Asal harganya bener, ya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman, red.). Petani jangan rugi," sambung Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan.

Dalam acara tersebut, Presiden kembali mengumumkan Indonesia telah mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, dalam periode setahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya merasa bersyukur, kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri, dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian," kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada puluhan ribu petani dan nelayan yang memadati GOR David-Tony di Gorontalo pada Rabu siang hari ini, kemudian sejumlah organisasi petani dan nelayan.

Selain itu, juga kepada jajaran pejabat negara yang mengurusi pertanian, kelautan dan perikanan, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian. Hanya, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, Angkatan Udara tanam tebu. Tetapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan Indonesia tidak lagi melakukan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi kita akan swasembada energi . Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Indonesia Resmi Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel, Setara Setengah Kebutuhan BBM Nasional



Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi. Salah satunya dengan meluncurkan BBM baru dengan campuran 50% bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis kelapa sawit atau disebut B50.

“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” ucap Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang terus mengalami kerugian. Langkah pembubaran BUMN tidak produktif ini menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya dalam BUMN, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.

Perampingan BUMN Dikejar Selesai Tahun Ini, Danantara Ungkap Nasib Karyawan



Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan. “Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.