Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai potensi Participating Interest (PI) atau hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dapat menjadi sumber penguatan ekonomi daerah jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menerima kunjungan kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Gedung Dekranasda Kepri, Tanjungpinang, belum lama ini.

Ansar mengatakan Kepri memiliki posisi strategis secara geografis dan geoekonomi, khususnya dengan potensi migas di wilayah Natuna dan Anambas yang dinilai mampu menjadi kontributor penting bagi ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui skema PI.

"Kepri memiliki posisi strategis secara geografis dan geoekonomi sehingga harus menjadi kontributor besar bagi kedaulatan energi nasional," kata Ansar.

Ia berharap hak dan kewajiban daerah melalui skema Participating Interest dapat terus direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga manfaat sektor migas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurut Ansar, keberadaan PI tidak hanya berkaitan dengan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal, hingga pengembangan sumber daya manusia di wilayah penghasil migas.

Pemprov Kepri, kata dia, juga siap memfasilitasi berbagai proses yang berkaitan dengan industri migas, termasuk membantu komunikasi terkait perpanjangan kontrak kerja sama sejumlah KKKS di tingkat kementerian.

"Yang sedang dalam proses perizinan dan perpanjangan kontrak juga kita doakan semoga berjalan lancar dan lebih cepat," ujarnya.

Selain mendorong optimalisasi PI, Ansar juga meminta program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) industri migas lebih disinergikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya di Natuna dan Anambas.

Ia berharap masyarakat tempatan dapat lebih banyak terlibat dalam aktivitas industri migas, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Kita berharap suatu saat anak-anak tempatan Natuna dan Anambas juga dapat ikut terlibat dan mendampingi dalam industri migas di daerahnya sendiri," katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut Yanin Kholison mengatakan hubungan antara pemerintah daerah di Kepri dengan industri migas selama ini berjalan baik dan mendukung iklim investasi sektor energi.

Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus menyampaikan perkembangan industri migas di wilayah Kepri.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah KKKS juga menyampaikan harapan agar proses perpanjangan kontrak kerja sama dapat berjalan lebih cepat untuk menjaga keberlanjutan produksi migas di Natuna dan Anambas.

Perwakilan Medco E&P Natuna Ltd, Kemal Abduh Rahman Massi, mengatakan pihaknya menargetkan pengeboran sumur eksploitasi baru pada 2026 guna mempertahankan tingkat produksi migas.

"Kami masih menunggu approval perpanjangan kontrak, sehingga dukungan semua pihak sangat kami harapkan," katanya.

Hal serupa disampaikan Harbour Energy yang berencana melakukan 3 sumur eksplorasi baru pada 2026 serta Star Energy (Kakap) Ltd. yang menargetkan produksi sekitar 1.000 barel minyak per hari di wilayah kerjanya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kesepakatan mengenai restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh telah mencapai titik temu. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menuntaskan tahapan administrasi antara Kementerian Keuangan dan BPI Danantara sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kepada publik.

Purbaya menjelaskan bahwa alur surat-menyurat sedang berjalan untuk memastikan seluruh proses hukum terjaga dengan baik guna menghindari kendala di masa depan. "Jadi Danantara sedang ngirim surat ke kita, nanti kita balas biar bisa secara administrasi diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski keputusan strategis sudah diambil sejak satu bulan lalu, Menkeu mengaku heran dengan lambatnya eksekusi di tingkat administratif. Ia menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak berada pada pihak kementeriannya saja, melainkan pada proses birokrasi secara keseluruhan. "Bukan salah saya kan, Danantara juga lambat. Tapi enggak akan cepat, keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat," tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kehati-hatian dalam aspek legal menjadi salah satu alasan mengapa proses ini tampak memakan waktu lama. "Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya sudah selesai. Kita sama Danantara sudah clear, cuma dijaga jangan sampai nanti ada proses hukumnyang kelewat sehingga kita repot," papar Purbaya.

Kepastian selesainya restrukturisasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Purbaya kepada pemerintah China. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada mitra kerja sama internasional terkait keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. "Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China nggak usah khawatir," ungkap Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin mendalam dari hasil restrukturisasi tersebut, termasuk mengenai status PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke depannya.

Purbaya menyebutkan bahwa wewenang untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Nanti setelah diumumkan, setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak mengumumkan sekarang ya," pungkasnya saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melalui anak usahanya PT Raharja Energi Negeri (REN) resmi mengakuisisi 5% hak partisipasi atau participating interest (PI) di Wilayah Kerja Kasuri dengan nilai transaksi mencapai US$9,647 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), REN yang dimiliki langsung sebesar 99% oleh RATU telah memenuhi kesepakatan dalam Farm-Out Agreement (FOA) dan Joint Operating Agreement (JOA) dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL).

Transaksi tersebut dilakukan melalui pembayaran deposit terkait pengalihan 5% participating interest pada Wilayah Kerja Kasuri dari GOKPL kepada REN.

Adapun, GOKPL merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bertindak sebagai operator sekaligus kontraktor pada Wilayah Kerja Kasuri berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) bersama SKK Migas.

Corporate Secretary RATU Supriyanti Priandini mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan dalam memperkuat bisnis hulu migas.

“Pelaksanaan kesepakatan sehubungan dengan rencana merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui anak perusahaannya, PT REN,” ujar Supriyanti dalam keterbukaan informasi, Senin (11/5/2026).

Nilai transaksi sebesar US$9,64 juta tersebut setara sekitar 17,05% dari total ekuitas perseroan per 31 Desember 2025. Sehubungan dengan transaksi tersebut, RATU juga memberikan jaminan korporasi atau parent company guarantee kepada GOKPL atas seluruh kewajiban pembayaran REN.

Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi tersebut belum masuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 lantaran nilainya masih di bawah ambang batas 20% dari ekuitas perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun penunjukan penilai independen.

Supriyanti menambahkan hingga saat ini transaksi akuisisi participating interest di Blok Kasuri tersebut belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Pada saat keterbukaan informasi ini disampaikan, transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Perseroan menyebut akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material lebih lanjut terkait transaksi tersebut.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadikan Papua sebagai pilar strategis ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor hulu migas yang berkelanjutan.
Fokus Pemerintah kini tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan Participating Interest (PI) 10%, serta transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mencatat, terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas di area Papua yang mencakup tahap produksi, pengembangan, hingga eksplorasi per Mei 2026.
Wilayah produksi antara lain dikelola oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP. Selain itu, terdapat wilayah pengembangan oleh Genting Oil Kasuri dan beberapa wilayah eksplorasi seperti Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Papua menjadi salah satu kawasan strategis bagi masa depan pengembangan migas di Indonesia. Laode mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” kata Laode melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (9/5/2026).
Pemerintah, kata dia, terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini berada di angka 14 mbopd dan gas bumi sebesar 2.000 mmscfd.
Selain melalui pengembangan lapangan baru, Ditjen Migas juga mendorong reaktivasi sumur-sumur idle dan menggunakan teknologi seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta horizontal drilling untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.
Laode berpendapat, kehadiran industri hulu migas ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah di Papua memiliki kesempatan besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri melalui kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10%.
“Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal," imbuh Laode.
Dia menilai, potensi ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Dia menyebut, industri migas juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua melalui penyerapan tenaga lokal. Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33% merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Menurut Laode, data ini menunjukkan bahwa pengembangan industri migas di Papua juga harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas SDM lokal.
Di samping itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas serta universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri,” jelas Laode.
Dia menambahkan bahwa dengan berbagai proyek strategis ini, pihaknya optimis sektor hulu migas akan menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan serta dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Papua.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bach Multi Global kembali menunjukkan kapabilitasnya dalam menghadirkan pengalaman visual berkelas melalui dukungan teknis pada instalasi cahaya imersifThe Atrium of Flux, sebuah karya yang menghidupkan metafora “Dancing Forest” di tengah lanskap urban-tropis Plataran.

Mengusung konsep ruang sebagai ekosistem hidup,The Atrium of Fluxmenghadirkan pengalaman multisensori yang memadukan elemen alam dengan arsitektur modern. Instalasi ini membangun suasana seperti sebuah “grove” yang bernapas menghadirkan warna, tekstur, dan gerak cahaya yang merespons kontur ruang secara dinamis.

Karya ini digagas oleh Sigit D. Pratama dengan visi tentang ko-eksistensi antara manusia dan alam. Melalui koreografi cahaya yang terstruktur, instalasi ini menciptakan ilusi komunikasi hening antar elemen, mengajak pengunjung untuk merasakan pengalaman menyatu dengan alam dalam bentuk yang sederhana namun mendalam.

Dalam realisasinya, Bach Multi Global memainkan peran kunci sebagai penyedia dan pengelola sistem pencahayaan berpresisi tinggi. Lebih dari 100 unit lampu dengan teknologi sinkronisasi

beam digunakan untuk membentuk satu garis cahaya terpadu yang mengikuti “arsitektur bayangan” dedaunan dan ranting.

“Ini bukan sekadar instalasi visual. Cahaya, ketika dikelola dengan presisi, mampu mengubah ruang menjadi pengalaman yang emosional dan imersif,” ujar Mr. Budi Kurniawan, Director Bach Multi Global.

Pendekatan ini menghasilkan satu entitas cahaya yang hidup dan bernapas, dimana spektrum warna yang dihasilkan mencerminkan keberagaman dan vitalitas kehidupan. Melalui pengelolaan energi yang presisi, Bach Multi Global menunjukkan bagaimana teknologi pencahayaan dapat memperkuat koneksi sensorik manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Instalasi ini tidak hanya menjadi eksplorasi artistik, tetapi juga representasi dari bagaimana inovasi teknologi dapat berpadu harmonis dengan narasi alam, menciptakan pengalaman yang relevan bagi audiens urban masa kini.

Melalui proyek ini, Bach Multi Global juga menegaskan posisinya sebagai enabler utama dalam menghadirkan pengalaman berbasis cahaya yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga kuat secara naratif dan artistik.

Pesannya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan besok Rabu (6/5) akan melantik dua pejabat baru untuk menggantikan pejabat yang terindikasi terlibat dalam masalah pencairan restitusi pajak.

Purbaya enggan menyebutkan nama kandidat yang akan ia beri tugas menjadi pejabat Kementerian Keuangan ketika dikonfirmasi oleh wartawan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Pejabat baru nantinya akan terkonfirmasi seiring dengan pelantikan yang rencananya digelar di Kementerian Keuangan, besok.

“Nanti besok akan kami umumkan. Besok akan kami lantik langsung pejabat barunya,” ujar Purbaya.

Menkeu menyampaikan rencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5).

Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Dari kelima pejabat itu, dia memutuskan untuk memberhentikan dua di antaranya.

Namun, dia tidak mengungkapkan nama pejabat yang akan diberhentikan.

Menkeu hanya menjelaskan bahwa investigasinya itu bermula dari temuannya mengenai nilai pencairan restitusi pajak tahun anggaran 2025 yang tidak sesuai dengan laporan yang ia terima.

Mulanya ia menerima laporan dari stafnya bahwa nilai restitusi pajak terbilang rendah. Namun, pada akhir tahun anggaran, ia menemukan bahwa nilai pencairan restitusi melonjak beberapa kali lipat dari informasi yang ia terima.

“Jadi, itu yang kami akan perbaiki. Jangan sampai ada salah informasi lagi,” ujar Purbaya.

Keputusannya memberhentikan pejabat terkait pun merupakan bentuk tindak tegas atas penyelewengan yang terjadi di tubuh instansi Kementerian Keuangan. Dia berharap, dengan sanksi ini, pejabat di lingkup Kementerian Keuangan menjalankan tugas sebagaimana amanat yang diterima dan menjauhi praktik kecurangan.

“Pesannya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik. Jangan jor-joran. Jor-jorannya adalah tidak memberitahu perkembangan dengan akurat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan data sebagai aset utama dalam administrasi perpajakan

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, restitusi pajak menjadi salah satu sisi yang paling sensitif dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Di satu sisi, restitusi merupakan hak fundamental Wajib Pajak dalam sistem self-assessment, yaitu sebuah mekanisme yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Namun di sisi lain, ketika nilai restitusi meningkat tajam tanpa kontrol yang memadai, ia dapat menjadi tekanan serius bagi penerimaan negara. Di sinilah dilema kebijakan muncul: bagaimana memastikan hak Wajib Pajak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Tekanan tersebut bukan sekadar persepsi, melainkan tercermin dalam data yang cukup mencolok. Sepanjang tahun 2025, realisasi restitusi pajak mencapai lebih dari Rp360 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada awal 2026, tren permohonan restitusi menunjukkan akselerasi yang lebih cepat dari proyeksi.

Dalam perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lonjakan ini berdampak langsung pada net revenue, karena setiap pengembalian pajak akan mengurangi penerimaan bersih yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lebih jauh lagi, berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem restitusi yang kurang presisi berpotensi menimbulkan compliance gap. Laporan OECD dalam Tax Administration 2023 menekankan bahwa ketidaktepatan dalam pemberian restitusi dapat membuka ruang bagi kesalahan klaim hingga praktik manipulasi, terutama dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kompleks.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung menghadapi risiko lebih tinggi karena keterbatasan integrasi data dan kapasitas pengawasan. Dalam konteks ini, peningkatan restitusi tidak selalu identik dengan meningkatnya kepatuhan, tetapi bisa juga mencerminkan celah administrasi yang belum tertutup secara optimal.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyempurnaan kebijakan pengembalian pendahuluan untuk memastikan fasilitas restitusi dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-28/2026.

Penetapan kebijakan ini tentunya sebagai respon strategis untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan yang cepat dan pengawasan yang efektif, serta bagian dari upaya berkelanjutan DJP dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, serta selaras dengan agenda reformasi perpajakan yang terus berlangsung.

Salah satu perubahan penting dalam PMK-28/2026 tersebut adalah penegasan kriteria penerima restitusi pendahuluan. Jika sebelumnya pendekatan cenderung lebih luas, kini pemerintah mempersempitnya dengan basis kepatuhan yang lebih terukur.

Wajib Pajak yang berhak diprioritaskan adalah mereka yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik, tidak memiliki tunggakan, serta memenuhi indikator administratif tertentu. Pengembalian pendahuluan tetap diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria pengembalian pendahuluan, maka hak Wajib Pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap dapat diproses melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbasis data

Transformasi paling mendasar dalam PMK-28/2026 terletak pada penguatan basis data. Penggunaan mekanisme penelitian sebagai pengganti pemeriksaan untuk restitusi pendahuluan menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengandalkan analisis data sebagai tulang punggung pengambilan keputusan.

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan data sebagai aset utama dalam administrasi perpajakan. Di Eropa, Pemerintah Inggris melalui HM Revenue and Customs, telah mengembangkan sistem Connect, yaitu sebuah platform analitik yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk mendeteksi anomali dan risiko ketidakpatuhan. Melalui sistem tersebut Pemerintah Inggris dapat melakukan proses verifikasi secara lebih cepat, tanpa harus selalu melalui pemeriksaan lapangan yang memakan waktu.

Di kawasan Asia, Inland Revenue Authority of Singapore juga mengadopsi pendekatan serupa melalui pemanfaatan data analytics dan machine learning. Hasilnya, waktu pemrosesan restitusi dapat dipangkas secara signifikan, sementara tingkat kepatuhan tetap terjaga.

Indonesia saat ini mulai mengarah pada model tersebut, terutama dengan pengembangan sistem inti perpajakan yang lebih terintegrasi. Melalui basis data yang kuat, pemerintah dapat melakukan pre-populated analysis, melakukan verifikasi data secara otomatis, dan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal. Ini memungkinkan restitusi diproses lebih cepat bagi Wajib Pajak patuh tanpa mengabaikan aspek pengawasan.

Langkah ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis risiko. Dalam literatur perpajakan modern, pendekatan ini dikenal sebagai risk-differentiated compliance, di mana otoritas pajak mengalokasikan sumber daya pengawasan berdasarkan profil risiko Wajib Pajak.

Dengan demikian, tidak semua Wajib Pajak diperlakukan sama, melainkan disesuaikan dengan tingkat kepatuhan dan potensi risiko masing-masing. Sehingga dengan memperjelas batasan seperti nilai maksimal restitusi dipercepat dan kriteria administratif lainnya, pemerintah berupaya memastikan bahwa fasilitas benar-benar dinikmati oleh pihak yang tepat. Ini bukan sekadar pembatasan, tetapi bentuk kalibrasi ulang agar kebijakan lebih presisi.

Keadilan layanan

Kebijakan yang tertuang dalam PMK-28/2026 membuat penentuan kriteria dan penguatan data yang lebih ketat. Namun di balik itu terdapat tujuan yang lebih mendasar yaitu menciptakan keadilan dalam layanan perpajakan. Selama ini, salah satu kritik terhadap sistem restitusi adalah potensi ketimpangan perlakuan antara Wajib Pajak besar dan kecil. Tanpa kriteria yang jelas, fasilitas percepatan bisa saja lebih mudah diakses oleh entitas dengan kapasitas administratif yang lebih kuat.

Selanjutnya, kebijakan tersebut juga berupaya menetapkan parameter yang lebih objektif. Di mana Wajib Pajak dengan kriteria tertentu terlepas dari ukuran usahanya yang dapat memperoleh fasilitas sepanjang memenuhi indikator kepatuhan. Hal ini tentunya membuka peluang yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini mungkin kurang terakomodasi, namun menjadi bagian perekonomian nasional yang signifikan dalam mendukung penerimaan negara.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keseimbangan ini tidak mudah dicapai. India, misalnya, sempat menghadapi lonjakan klaim restitusi dalam sistem GST pada awal implementasinya, yang kemudian direspons dengan penguatan verifikasi berbasis data dan integrasi sistem faktur elektronik. Sementara itu, Kanada melalui Canada Revenue Agency mengembangkan sistem risk scoring untuk menentukan prioritas pengembalian pajak, sehingga proses dapat dipercepat tanpa mengorbankan pengawasan.

Indonesia kini berada pada jalur yang sama. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berbasis data, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikembalikan benar-benar sah dan tepat sasaran.

Target untuk menjaga nilai restitusi dalam batas yang lebih terkendali menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan ini juga mencerminkan perubahan cara pandang: bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari ketepatan dan keadilan.

Pada akhirnya, PMK-28/2026 adalah upaya untuk menjaga keseimbangan yang selama ini menjadi tantangan klasik dalam kebijakan fiskal. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan bahwa dunia usaha mendapatkan kepastian dan likuiditas melalui restitusi yang cepat. Di sisi lain, negara juga harus melindungi penerimaan dari potensi kebocoran.

Melalui pendekatan yang lebih selektif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan, pemerintah melalui DJP saat ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kemudahan tetap diberikan, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Wajib Pajak yang patuh akan merasakan percepatan layanan, sementara yang berisiko akan tetap berada dalam pengawasan yang proporsional. Di mana penyesuaian mendasar dilakukan pada mekanisme pengembalian pendahuluan agar kemudahan pengembalian pendahuluan tersebut lebih akurat, selektif, dan tepat sasaran.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Ini restitusi sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru mengenai mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bertujuan untuk membuat proses menjadi lebih tertib.

Aturan baru yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, di mana pemerintah menurunkan ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi syarat dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar.

“Ini ingin kita kendalikan saja supaya restitusi keluarnya lebih rapi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan proses restitusi saat ini sedang diaudit secara investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mencakup periode 2016 hingga 2025.

Audit itu bertujuan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penghitungan restitusi pajak.

“Ini restitusi sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti industri batu bara, di mana ia menemukan kebocoran restitusi PPN dengan nominal mencapai Rp25 triliun secara neto.

Karena itu, pemerintah ingin menelusuri lebih lanjut mekanisme dan perhitungan restitusi yang selama ini berjalan. Kebijakan restitusi diperketat untuk sementara dibatalkan agar pengeluaran restitusi tidak semakin sulit dikendalikan jika ditemukan kekeliruan.

Ia menegaskan, jika audit menemukan adanya penyimpangan atau pihak yang sengaja memanfaatkan celah dalam proses restitusi, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

Adapun hasil audit investigatif BPKP terkait restitusi pajak belum rampung. Purbaya menyebut dirinya akan kembali berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas perkembangan pemeriksaan tersebut.

“Belum keluar hasil audit, saya akan ketemu lagi dengan Pak Ateh. Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Masih banyak masyarakat yang menganggap penentuan ahli waris dalam asuransi sama dengan sistem pada umumnya. Padahal, dalam asuransi syariah, terdapat konsep dan ketentuan tersendiri yang perlu dipahami agar penyaluran manfaat tetap sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan dari lamanPrudential Syariah, dalam asuransi syariah, ahli waris asuransi adalah individu atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh pemegang polis untuk menerima manfaat asuransi jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia.

Pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat harus memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan peserta yang diasuransikan. Penunjukan ini bersifat mutlak dan mengikat secara hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Mekanisme ini berbeda dengan hukum waris (faraidh) dalam Islam. Inilah mengapa sering ditegaskan bahwa manfaat asuransi bukan harta warisan.

Untuk memahami hal ini, peserta harus memahami konsep akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam asuransi ini, dana peserta masuk ke dalam danaTabarru’, yaitu dana kumpulan yang diniatkan untuk saling tolong-menolong di antara para peserta asuransi.

Sejak dibayarkan, dana tersebut bukan lagi sepenuhnya milik individu peserta, melainkan menjadi milik kolektif para peserta dalam danaTabarru'. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sebagai operator.

Manfaat asuransi yang cair saat peserta meninggal dunia bukanlah harta peninggalan (tirkah) dari almarhum. Manfaat tersebut merupakan bentuk santunan atau hibah yang diberikan kepada pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat, yang bisa jadi bukan ahli waris menurut hukumfaraidh.

Pemegang polis memiliki hak eksklusif untuk menunjuk siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat, dan keputusan ini tidak terikat pada jalur ahli waris menurut hukum waris (faraidh). Manfaat asuransi akan langsung diberikan kepada nama yang tertera di polis.

Adapun cara menentukan ahli waris dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut.

Cara Menentukan Ahli Waris Asuransi

Prioritaskan Keluarga Inti

Hal yang menjadi prioritas utama dalam penunjukan ahli waris adalah keluarga yang memiliki ketergantungan finansial secara langsung kepada peserta, seperti:

• Pasangan (Suami/Istri): Pasangan hidup adalah pilihan paling umum karena merekalah yang akan melanjutkan tanggung jawab keluarga.
• Anak-anak: Jika anak-anak masih di bawah umur, peserta dapat menunjuk pasangan sebagai ahli waris utama. Namun, jika peserta ingin manfaat tersebut khusus untuk pendidikan atau masa depan anak, maka bisa membuat skema yang lebih detail. Untuk anak di bawah umur, biasanya diperlukan wali yang sah secara hukum untuk mengelola dana tersebut hingga mereka dewasa.

Pertimbangkan Hubungan Darah Lainnya

Jika peserta belum menikah atau tidak memiliki anak, peserta bisa mempertimbangkan pihak lain yang memiliki hubungan darah dan tanggungan, seperti:

• Orang Tua: Jika peserta adalah penopang utama bagi orang tua, menunjuk mereka sebagai ahli waris adalah tindakan bakti yang mulia.
• Saudara Kandung: Saudara kandung bisa menjadi pilihan, terutama jika mereka memiliki ketergantungan finansial atau jika peserta ingin membantu kesejahteraan mereka.

Tentukan Porsi Manfaat dengan Jelas

Peserta bisa menunjuk lebih dari satu ahli waris asuransi. Pastikan peserta menentukan persentase pembagian manfaat untuk masing-masing ahli waris dengan jelas. Misalnya, 50% untuk istri dan 50% dibagi rata untuk kedua anak. Kejelasan ini akan mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Tunjuk Ahli Waris Pengganti (Contingent Beneficiary)

Jika ahli waris utama tidak dapat menerima manfaat, maka hak akan beralih kepada ahli waris pengganti yang telah peserta tentukan.

Lakukan Tinjauan Berkala

Status pernikahan, kelahiran anak, perceraian, atau meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah peristiwa besar yang dapat mengubah rencana keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali penunjukan ahli waris di polis secara berkala, misalnya setiap 2-3 tahun sekali atau setiap kali terjadi perubahan signifikan. Pastikan juga nama yang tercantum masih relevan dengan kondisi saat ini.(Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Pemerintah sedang mematangkan langkah intervensi untuk mengatasi beban utang proyek kereta cepat Whoosh yang dinilai membebani kinerja keuangan operator. Skema restrukturisasi tersebut ditargetkan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan guna menjaga keberlanjutan operasional dan finansial proyek strategis nasional itu.

"Kalau dibebankan kepada kereta api saja tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," ujar Dony Oskaria di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Dony menegaskan, persoalan utama Whoosh bukan terletak pada kinerja operasional, melainkan pada struktur pendanaan awal yang sarat utang akibat minimnya porsi ekuitas. Kondisi tersebut membuat beban finansial menjadi tidak seimbang jika hanya ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurut dia, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan keberlanjutan proyek kereta cepat tersebut, bukan sekadar menentukan bentuk intervensi yang akan diambil. "Jangan terjebak kepada bagaimana caranya. Yang penting adalah bagaimana Whoosh ini bisa berkelanjutan ke depan," katanya.

Ia menambahkan operasional Whoosh sejauh ini berjalan dengan baik, sehingga langkah yang diperlukan adalah penyesuaian pada sisi pembiayaan agar tidak mengganggu keberlangsungan layanan. "Yang kita selesaikan adalah bagaimana beban finansialnya. Operasional itu sudah berjalan dengan baik," ujar Dony.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa skema restrukturisasi yang tengah disiapkan akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Detail kebijakan akan diumumkan setelah proses finalisasi bersama otoritas fiskal rampung. Sinyal percepatan restrukturisasi juga dikatakan CEO Danantara, Rosan Roeslani yang menyebutkan keputusan administratif terkait penyelamatan proyek kereta cepat tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Menurut Rosan, keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. "Sudah diputuskan oleh Pak Menko Infra," ujar Rosan singkat. Ia juga mengindikasikan implementasi kebijakan restrukturisasi akan mulai dijalankan dalam waktu dekat, dengan target pelaksanaan pada Mei 2026 sebagai langkah awal penyelamatan pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan langkah intervensi untuk menyelesaikan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyelesaian masalah finansial proyek Whoosh perlu fokus pada keberlanjutan operasional kereta cepat ini ke depannya.

Pasalnya, operasional Whoosh sejauh ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Maka, kata dia, beban utang Whoosh tidak bisa dibebankan hanya kepada operator.

"Untuk penyelesaian finansial inilah yang kami cari solusinya. Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," kata Dony.

Dia menggarisbawahi intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.

Adapun terkait bentuk intervensi yang disiapkan, Dony menyebut rinciannya akan disampaikan usai pihaknya merampungkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan keputusan restrukturisasi secara administratif sudah diputuskan, hanya tinggal menunggu momentum pengumuman.

"Sudah diputuskan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nanti diperiksa secara resminya dan dia yang mengumumkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung.

"Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada Pemerintah China.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan di antara kedua negara.

"Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan," kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026