Kisah hikmah ini menarik untuk disimak. Kisah tentang hebatnya kalimat zikir"Laa ilaaha illallaah" (tiada Tuhan selain Allah) hingga menghalangi seorang laki-laki dari siksa neraka.

Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfury dalam Kitab Al-Mawaizh Al-Usfuriyah. Alkisah :

Ada seorang laki-laki sedang melakukan ibadah wukuf di Arofah. Dalam kitab tersebut namanya tidak disebut kecuali dengan kata "Rijal" (رجل) yang bermakna laki-laki.

Di tangannya terdapat 7 (tujuh) buah batu. Laki-laki itu berkata: "Tujuh batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah Hari Kiamat terjadi. Kemudian ia dihisab dan ditetapkan baginya neraka.

Para Malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka. Karena menghalangi, para Malaikat Adzab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat. Kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain. Tetapi masing-masing pintu neraka dihalang-halangi oleh 7 batu itu.

Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah 'Arsy. Para Malaikat berkata: "Ya Allah! Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka." Allah Ta'ala berfirman: "Batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hamba-Ku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas, bagaimana bisa Aku menyia-nyiakan haknya sedangkan Aku menyaksikan kesaksiannya."

Kemudian Allah memberi perintah kepada para Malaikat: "Masukkan ia ke dalam surga!" Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para Malaikat. Ketika ia sudah dekat dengan surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian kesaksian tidak ada tuhan selain Allah datang dan membuat pintu-pintu surga terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalamnya.

Masya Allah, betapa dahsyatnya kalimat "La ilaaha illallah" sehingga menyebabkan laki-laki tersebut terhalang dari adzab neraka dan membawanya masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah mendawamkan kalimat Tauhid tersebut.

Kebaikan yang Paling Baik

Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: "Aku berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (SAW). "Wahai Rasulullah! Ajarilah aku suatu amal yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka."

Rasulullah SAW menjawab: "Ketika kamu telah melakukan keburukan maka susullah dengan melakukan kebaikan!" Aku bertanya: 'Apakah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan adalah perkataan Laa ilaaha Illallaah (لا إله إلا الله)? Rasulullah menjawab: "Iya. Perkataan لا إله إلا الله termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang paling baik."

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 bukan sekadar kabar baik bagi industri. Di balik moratorium itu, terselip ujian besar bagi pemerintah: menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan komitmen pengendalian konsumsi rokok.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menahan kenaikan tarif cukai setelah bertahun-tahun sektor ini menghadapi tekanan regulasi dan lonjakan tarif. Langkah tersebut dinilai memberi ruang bernapas bagi industri hasil tembakau (IHT) yang menopang jutaan pekerja, mulai dari buruh linting hingga petani di daerah sentra produksi.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai moratorium sebagai koreksi atas kebijakan sebelumnya yang dinilai terlalu membebani industri. Ia menegaskan kontribusi IHT terhadap penerimaan negara tak bisa diabaikan, terutama dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/102025).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Di sisi lain, ekonom INDEF Ahmad Tauhid mengingatkan bahwa menjaga tarif tetap bukan satu-satunya solusi. Tantangan terbesar justru terletak pada pengawasan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp20 triliun per tahun. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan fiskal berisiko tidak optimal.

Aspek tenaga kerja juga menjadi pertimbangan penting. Data riset INDEF menunjukkan lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung di sektor pelintingan. Bagi mereka, kepastian kebijakan menjadi faktor krusial untuk menjaga produksi dan pendapatan tetap stabil.

"Langkah (moratorium) ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh di tengah tekanan daya beli. Namun ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan agar industri tetap kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan pekerja.

Dari hulu, petani tembakau berharap moratorium tak berhenti pada kebijakan tarif semata. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pembinaan produktivitas serta distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat lapangan.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan industri hasil tembakau (IHT). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas pelaku usaha di sektor tersebut.

Pada acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10), Direktur Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada tarif cukai, melainkan pada pengawasan rokok ilegal yang terus berkembang.

"Sebenarnya kebijakan ini mengarah ke jalan yang tepat. Yang agak belum-belum berhasil adalah dari sisi pengawasan rokok ilegal. Trennya naik begitu di 2020 itu 4,9% dan 2023 6,9% artinya penerimaan negara yang cenderung turun dan industrinya turun. kita sebut hidden economy, tidak terhitung dalam PDB. Jadi mungkin loss-nya bisa Rp15-20 triliun," papar dia.

Ia melanjutkan, kebijakan ini penting untuk mencegah luasnya pasar rokok ilegal yang selama ini menekan industri resmi. Dengan tidak menaikkan cukai, disparitas harga antarproduk dapat dikendalikan sehingga ruang peredaran rokok tanpa pita cukai semakin sempit.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, menilai keputusan ini sangat bijak karena mampu meredam gejolak di lapangan. Ia berharap pemerintah kini lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat.

Menurutnya, kebijakan ini juga memberi ruang bagi pelaku industri untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tantangan rokok ilegal. Dengan situasi lebih stabil, perusahaan dapat terus beroperasi sesuai regulasi cukai, sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi.

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 disambut positif oleh berbagai pihak. Kebijakan moratorium ini dinilai sebagai langkah strategis menjaga stabilitas sektor tembakau yang selama ini menjadi penopang ekonomi padat karya di banyak daerah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif setelah bertahun-tahun industri tembakau dibebani regulasi yang dianggap terlalu berat.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/10).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, menilai keputusan pemerintah ini tepat untuk menahan penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT). Berdasarkan riset INDEF, lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung dalam sektor pelintingan tembakau.

"Langkah ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ia mencatat potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp20 triliun per tahun. Karena itu ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan menjadi kunci efektivitas kebijakan fiskal ini.

Dari sisi tenaga kerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium cukai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ia menilai kebijakan ini memberi ruang bagi industri legal untuk bertahan dan memulihkan kapasitas produksi.

"Kami mendukung kebijakan yang seimbang antara kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja," ucap Sudarto.

Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog agar industri tembakau tetap produktif dan memberikan kepastian kerja bagi buruh, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto memperkuat industri padat karya dan kedaulatan ekonomi nasional.

Dari hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi juga menyambut baik keputusan tersebut.

"Kebijakan ini sangat bijak karena mampu menahan gejolak di lapangan," ujar Mudi.

Ia berharap pemerintah lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat, serta memastikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersalurkan lebih tepat sasaran.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.