Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) berencana melanjutkan ekspansinya pada tahun ini, baik terhadap gerai Fore Donut maupun Fore Coffee. Dalam rencana manajemen, sebanyak sekitar 100 gerai akan dibangun perseroan pada 2026, melanjutkan ekspansi pada tahun lalu.

Direktur Strategi dan Pengembangan Perusahaan Fore Kopi Indonesia Fahmi Rachmattulah, menerangkan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan sedikitnya 70 gerai baru pada tahun ini.

Rencana ekspansi itu akan tidak hanya dilakukan FORE ke wilayah tier 2 dan tier 3, melainkan juga tetap memastikan pasar di wilayah kota tier 1.

”Masih sama dengan tahun lalu, 70 gerai. Konsepnya masih sama, ke [wilayah] tier 2, tier3, tier 1 juga masuk. Jadi tier 1-nya 50%, sementara tier 2 dan 3-nya another 50%,” katanya ketika ditemui Bisnis di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Terhadap setiap gerai yang dibangun, FORE akan mengalokasikan Rp2 miliar. Fahmi menegaskan, upaya ekspansi itu akan dijalankan Fore dengan cukup berhati-hati, dalam hal pemilihan lokasi hingga memastikan daya beli masyarakat setempat.

Sementara itu, terhadap rencana ekspansi pasar internasional, Fahmi belum dapat memastikan hal tersebut. FORE masih akan fokus melakukan ekspansi di dalam negeri guna memaksimalkan peluang di pasar dalam negeri.

”Karena marketnya FORE, kami lihat memang peluangnya masih gede. Jadi kami memang ketemu niche-nya dan ini ada opportunity yang masih bisa kami tap in. Jadi, regardless kesempatan di luar negerinya menarik, tapi di Indonesia sendiri, kami lihat ada opportunity yang bisa kami tap in dulu,” katanya.

Selain terhadap gerai Fore Coffee, FORE juga berencana melakukan ekspansi terhadap gerai Fore Donut. Bisnis yang digadang menjadi new engine bagi perseroan ini ditargetkan dapat menambah gerai hingga 30 unit di wilayah Jawa. Pembangunan gerai Fore Donut sendiri disebut bakal menyerap capex sedikit lebih tinggi dari Rp2 miliar per gerai.

”Fore Donut kami fokusnya di Jawa dulu, terutama di mal. Kami bakal masuk semaksimal mungkin karena di mal, kami ibaratnya masih butuh awareness. Terus butuh traffic. Rata-rata kalau sudah di mal kan sudah ada traffic-nya,” katanya.

Terhadap sumber capex, Fahmi menerangkan akan memaksimalkan penggunaan cashflow internal dan sisa dana IPO yang baru saja didapatkan FORE pada 2025 lalu. Per Januari 2026, FORE baru merealisasikan Rp101,84 miliar dana IPO atau setara dengan 30,20%.

Adapun sepanjang periode Januari—September 2025, FORE telah merealisasikan 60 gerai baru terbangun. Penambahan gerai itu sekaligus membuat FORE mengoperasikan 250 gerai di Tanah Air dan Singapura.

Sementara terhadap gerai donut, hingga saat ini FORE telah mengoperasikan 3 gerai di wilayah Jabodetabek. Wilayah tersebut antara lain Panglima Polim, Mal Grand Indonesia, dan Supermal Karawaci.

Adapun sepanjang periode Januari—September 2025, FORE membukukan pendapatan senilai Rp1,04 triliun. Torehan pendapatan tersebut naik 43,22% secara YoY dari Rp727,37 miliar pada periode yang sama 2024.

Pertumbuhan pendapatan FORE sejalan dengan bertumbuhnya segmen pendapatan perseroan per kuartal III/2025. Pada segmen minuman, misalnya, FORE membukukan pendapatan senilai Rp936,68 miliar, naik dari Rp660,44 miliar pada periode kuartal III/2024.

Begitu juga pada segmen makanan, FORE membukukan pendapatan yang melesat signifikan ke Rp100,40 miliar pada kuartal III/2025, dari Rp63,45 miliar pada periode yang sama 2024.

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan perseroan, FORE turut membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp60,10 miliar pada kuartal III/2025, naik 41,94% YoY dari Rp42,34 miliar pada periode yang sama 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara bagian Johor di Malaysia mulai membatasi izin pembangunan fasilitas baru pusat data (data center) demi mencegah gangguan pada pasokan air lokal.

Mengutip Bloomberg, pemerintah negara bagian akan menghentikan persetujuan untuk pusat data Tier 1 dan Tier 2 yang memiliki infrastruktur dasar dan dapat mengonsumsi hingga 50 juta liter air per hari. Volume itu setara dengan sekitar 20 kolam renang Olimpiade.

Konsumsi air pusat data kategori Tier 1 dan Tier 2 diestimasi 200 kali lebih besar dibandingkan pusat data bertier lebih tinggi, ujar Ketua Komite Perumahan dan Pemerintahan Lokal Johor, Mohd Jafni Md Shukor.

Kebijakan ini merupakan salah satu intervensi paling tegas dari Johor yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan pusat data tercepat di Asia Tenggara itu. Meski fasilitas komputasi tersebut menarik investasi miliaran dolar, terutama untuk mendukung permintaan dari Singapura, kebutuhan listrik dan air yang sangat besar telah menimbulkan tekanan pada infrastruktur setempat.

Perubahan arah kebijakan ini diperkirakan mendorong investasi menuju fasilitas bertier lebih tinggi dan lebih efisien. Johor menargetkan seluruh pusat data memenuhi standar keberlanjutan dan efisiensi energi yang lebih ketat sesuai tolok ukur internasional, kata Mohd Jafni dalam sidang legislatif negara bagian.

Seorang anggota legislatif sebelumnya menyuarakan kekhawatiran tentang tingginya konsumsi air dari pusat data, sementara keluhan terkait gangguan suplai air dilaporkan meningkat setiap tahun.

Hingga November, Johor telah menyetujui 51 proyek pusat data dengan total nilai investasi 182,96 miliar ringgit (US$44,3 miliar), ujar Mohd Jafni. Dari jumlah tersebut, 17 fasilitas sudah beroperasi, 11 dalam tahap konstruksi, dan 23 disetujui sepanjang tahun ini, menurut The Star.