Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan dana untuk melunasi pokok surat utang Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut telah menyediakan dana yang diperlukan untuk melakukan pelunasan pokok Surat Utang sebesar US$500 juta atau setara Rp8,49 triliun (kurs JISDOR Rp16.982). Dana pelunasan tersebut ditempatkan perseroan pada aset likuid.

“Pelunasan Surat Utang tersebut akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam penerbitan Surat Utang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas perseroan, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Surat utang tersebut merupakan Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang diterbitkan BNI pada 30 Maret 2021 senilai US$500 juta dengan bunga 3,75% per tahun.

Instrumen ini diterbitkan mengacu pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act dan tercatat di Singapore Stock Exchange. Adapun surat utang tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Manajemen memastikan pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan bank dengan logo 46 itu.

“Pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan,” ujar manajemen.

Dalam sebulan terakhir, saham BBNI turun 90 poin atau 2,01%. Kendati begitu secara tahun berjalan, saham bank dengan logo 46 itu naik tipis 20 poin atau 0,46% (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan ruang kerja fleksibel seiring perkembangan tren hybrid working dinilai mulai meningkat di kota tier 2 seperti Medan hingga Surabaya.

Country Head IWG Indonesia, Putri Mulya mengatakan hybrid working menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya, sekaligus menjawab ekspektasi tenaga kerja modern yang semakin beragam, terutama dari generasi muda seperti yang menempatkan keseimbangan hidup dan kesehatan mental sebagai prioritas utama.

Menurutnya, Gen Z cenderung mengapresiasi perusahaan yang memberikan otonomi lebih besar dalam mengatur cara dan lokasi bekerja, selama tetap selaras dengan target kinerja.

"Model kerja hybrid yang didukung oleh ruang kerja fleksibel dinilai mampu menjembatani kebutuhan tersebut, sekaligus menjaga produktivitas tim dan kolaborasi lintas fungsi," kata Putri dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan adopsi hybrid working bukan lagi sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari transformasi strategis perusahaan.

Perusahaan yang tetap mempertahankan pendekatan kerja konvensional berpotensi menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan talenta, meningkatnya biaya operasional, serta menurunnya kelincahan organisasi dalam merespons perubahan pasar.

Putri menuturkan tren ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota tier-2 di Indonesia. Kota-kota seperti Surabaya dan Medan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, didukung oleh pembangunan infrastruktur, pertumbuhan talenta lokal, serta meningkatnya aktivitas bisnis regional.

"Kondisi ini mendorong permintaan terhadap ruang kerja fleksibel yang dapat mendukung kebutuhan perusahaan lokal maupun nasional tanpa harus terpusat di Jakarta," ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, kemitraan antara penyedia ruang kerja fleksibel dan pemilik properti juga akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri ini.

IWG telah mengoperasikan 55 centre flexible workspace di berbagai kota di Indonesia. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh IWG adalah jaringan globalnya, yang memungkinkan perusahaan mengakses workspace di berbagai kota dan negara dengan mudah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) terus melanjutkan ekspansi bisnis tahun ini dengan lebih berhati-hati, seiring dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Adapun, perseroan memproyeksikan kedekatan waktu antara perayaan Imlek serta Ramadan Lebaran menjadi katalis penting bagi kinerja perseroan pada kuartal I/2026.

Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group (KLG), Adeline Ausy Setiawan menegaskan bahwa secara grup perusahaan akan tetap melanjutkan ekspansi bisnis pada 2026. Namun, langkah ekspansi tersebut dilakukan dengan lebih hati-hati, seiring dinamika ekonomi dan persaingan usaha yang terus berkembang.

Pada 2026, KLG akan memfokuskan ekspansi ke kota-kota tier 2 dan tier 3, sekaligus memperkuat kehadiran di luar Pulau Jawa. Menurut Ausy, pasar di Jawa sudah cukup matang, sementara pertumbuhan konsumen dan ekonomi di daerah lain menunjukkan potensi yang menjanjikan.

“Masih ada kota-kota lapis 2 dan lapis 3 yang akan kami masuki, tetapi dengan seleksi yang lebih ketat," katanya.

Menurutnya di Jawa, kehadiran mereknya sudah cukup luas dan tetap akan diperkuat sedangkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup baik, seperti di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

Ausy juga menyoroti ketatnya persaingan di industri ritel. Menurutnya, ritel tetap menjadi sektor yang menarik, tercermin dari maraknya pembukaan toko dan ekspansi merek baru, baik dari pelaku lokal maupun global.

“Persaingan di industri ritel semakin kompetitif. Karena itu, kami harus siap dengan fokus yang kuat pada pelanggan, serta terus menghadirkan inovasi dalam produk dan layanan,” tambahnya.

Sementara itu, pada segmen consumer retail, KLG tengah bersiap menyambut periode Ramadan dan Idulfitri yang biasanya menjadi puncak penjualan. Perusahaan telah menyiapkan berbagai program promosi, kampanye pemasaran, serta melengkapi produk-produk kebutuhan dapur dan parsel.

“Setiap tahun, Ramadan selalu menjadi momentum penting bagi industri ritel. Kami menyambut periode ini secara positif dan ingin memanfaatkannya untuk mengoptimalkan penjualan,” katanya.

Head of Corporate Communication & Sustainability ACES Melinda Pudjo menambahkan periode Ramadan dan Lebaran secara historis selalu menjadi penopang utama kinerja perseroan. Terutama untuk kebutuhan rumah tangga yang relevan dengan perayaan momen-momen tersebut.

“Kontribusi dari dua periode yang berdekatan tersebut diproyeksikan dapat memberikan dorongan yang lebih baik terhadap kinerja Perusahaan, sehingga secara kumulatif diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja kuartal I/2026,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Dengan jarak waktu yang relatif berdekatan dengan Imlek, Melinda menyebut belanja masyarakat diperkirakan berlangsung lebih panjang dan merata, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan perayaan.

Sejumlah kategori produk diproyeksikan mencatat peningkatan permintaan. Peralatan masak dan perlengkapan dapur, termasuk dan stoples penyimpanan makanan, berpeluang tumbuh seiring meningkatnya aktivitas memasak di rumah selama Ramadan hingga Lebaran.

Selain itu, produk smart home juga diperkirakan mencatat pertumbuhan, terutama perangkat keamanan rumah seperti CCTV indoor dan kitchenwareoutdoor, sejalan dengan tradisi mudik masyarakat.

Di sisi lain, koleksi parsel tetap menjadi salah satu kontributor utama penjualan, mengikuti tradisi berbagi dan silaturahmi selama Idulfitri.

Untuk memaksimalkan momentum tersebut, perseroan menyiapkan sejumlah inisiatif strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan di tiap periode.

Menyambut Imlek, pihaknya menghadirkan dekorasi tematik di gerai untuk memperkuat atmosfer belanja. Strategi tersebut didukung dengan omnichannel agar dapat menangkap peluang belanja musiman secara optimal, sekaligus memperkuat kinerja penjualan dan profitabilitas pada kuartal I/2026.

Peritel dengan merek Azko tersebut tercatat merealisasikan pembukaan 27 toko baru sepanjang tahun 2025, melampaui target ekspansi perusahaan yang sebelumnya menargetkan pembukaan lebih dari 25 gerai baru. Perseroan mengeklaim mampu menjangkau 15 wilayah baru di lapis kedua dan ketiga di Indonesia yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan.

Langkah ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperluas jangkauan bisnis, di antaranya ke Abepura, Sorong, Indramayu, Palu, Kolaka, Rantau Prapat, Palangka Raya, Tuban, Batulicin, serta sejumlah wilayah lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel mengungkap banyak pemerintah daerah (Pemda) meminta agar pusat perbelanjaan ikut meramaikan di kota tier 2 dan tier 3.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan banyak permintaan dari Pemda agar pembangunan mal tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Dua hari lalu kami baru pulang dari Kutai Kartanegara, karena Pak Bupati minta dibuka mal di sana. Jadi banyak sekali Pak Menteri [Budi Santoso], Bu Menteri [Widiyanti Putri Wardhana], pemerintah-pemerintah daerah yang berharap memiliki pusat belanja,” kata Alphonzus dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Alphonzus menuturkan sebagian besar pusat perbelanjaan saat ini masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Bahkan, dia mengungkap dari sekitar 412 pusat perbelanjaan anggota APPBI, 25% berada di Jakarta, sedangkan 250 lainnya tersebar di Jawa dan Bali.

Kendati demikian, menurutnya, konsentrasi mal di Pulau Jawa merupakan hal yang wajar lantaran populasi yang terpusat di sana. Namun, lanjut dia, di luar Jawa masih banyak peluang untuk pembangunan mal baru untuk mendukung ekonomi lokal dan pemerataan fasilitas.

“Banyak pemerintah daerah ingin memiliki mal untuk memajukan daerah-daerah tersebut karena sekarang banyak juga penduduk yang dari kota-kota tersebut kalau mau belanja ke kota besar,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai keberadaan mal di tier 2 dan tier 3 juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Sayangnya, dia tak membeberkan akan ada berapa banyak pusat perbelanjaan yang akan dibangun pada 2026. Meskipun tidak membeberkan lokasi pembangunan mall 2026, Alphonzus menyebut setiap tahun setidaknya terdapat 5–6 pusat perbelanjaan baru di tier 2 dan tier tier 3.

Adapun, pusat perbelanjaan yang dibangun di tier 2 dan 3 dengan ukuran yang relatif sedang yang menyesuaikan pasar lokal dan masa konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

Lebih lanjut, Alphonzus juga membeberkan daerah yang paling maju dalam hal pusat perbelanjaan di luar Jawa adalah Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara bagian Johor di Malaysia mulai membatasi izin pembangunan fasilitas baru pusat data (data center) demi mencegah gangguan pada pasokan air lokal.

Mengutip Bloomberg, pemerintah negara bagian akan menghentikan persetujuan untuk pusat data Tier 1 dan Tier 2 yang memiliki infrastruktur dasar dan dapat mengonsumsi hingga 50 juta liter air per hari. Volume itu setara dengan sekitar 20 kolam renang Olimpiade.

Konsumsi air pusat data kategori Tier 1 dan Tier 2 diestimasi 200 kali lebih besar dibandingkan pusat data bertier lebih tinggi, ujar Ketua Komite Perumahan dan Pemerintahan Lokal Johor, Mohd Jafni Md Shukor.

Kebijakan ini merupakan salah satu intervensi paling tegas dari Johor yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan pusat data tercepat di Asia Tenggara itu. Meski fasilitas komputasi tersebut menarik investasi miliaran dolar, terutama untuk mendukung permintaan dari Singapura, kebutuhan listrik dan air yang sangat besar telah menimbulkan tekanan pada infrastruktur setempat.

Perubahan arah kebijakan ini diperkirakan mendorong investasi menuju fasilitas bertier lebih tinggi dan lebih efisien. Johor menargetkan seluruh pusat data memenuhi standar keberlanjutan dan efisiensi energi yang lebih ketat sesuai tolok ukur internasional, kata Mohd Jafni dalam sidang legislatif negara bagian.

Seorang anggota legislatif sebelumnya menyuarakan kekhawatiran tentang tingginya konsumsi air dari pusat data, sementara keluhan terkait gangguan suplai air dilaporkan meningkat setiap tahun.

Hingga November, Johor telah menyetujui 51 proyek pusat data dengan total nilai investasi 182,96 miliar ringgit (US$44,3 miliar), ujar Mohd Jafni. Dari jumlah tersebut, 17 fasilitas sudah beroperasi, 11 dalam tahap konstruksi, dan 23 disetujui sepanjang tahun ini, menurut The Star.