Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan uji coba (pilot project) metode perhitungan risk-based capital (RBC) yang baru terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terdiri atas 5 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan uji coba tersebut dilakukan melalui pengisian template new RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025, serta secara sukarela (voluntary) untuk posisi Desember 2025.

“Ke depan, new RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis Tier 1 atau modal inti serta Tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Ogi mengatakan, OJK saat ini tengah melakukan penyusunan Peraturan OJK (POJK) terkait Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional, seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta Insurance Capital Standards (ICS) dan Insurance Core Principles (ICP) yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Langkah ini, jelas Ogi, sekaligus mencakup kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik.

Ogi mencatat bahwa ketentuan RBC yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu, penyempurnaan metode new RBC ini bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Ogi menambahkan, penyempurnaan RBC juga diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia serta memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Menurut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K), program penjaminan polis akan mulai dilakukan pada 2028. Namun, program tersebut dimungkinkan untuk dimajukan ke tahun 2027 melalui revisi Undang-Undang P2SK.

“Dengan demikian, new RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian,” kata Ogi.

Per Maret 2026, industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan RBC masing-masing sebesar 474,26 persen dan 316,32 persen, atau di atas threshold sebesar 120 persen.

Aset industri asuransi pada Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau naik 4,38 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp1.145,63 triliun.

Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,53 triliun atau naik 5,64 persen (yoy). Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Maret 2026 mencapai Rp88,36 triliun, atau tumbuh 0,74 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi dinilai dapat mendorong perusahaan untuk lebih terukur dan disiplin dalam mengelola berbagai risiko seperti risiko underwriting, pasar, kredit, hingga operasional.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai bahwa New RBC mendorong pengukuran kecukupan modal yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan secara menyeluruh, bukan sekadar melihat besaran modal yang dimiliki.

Oleh karena itu, dia menuturkan penerapan New RBC juga menuntut kesiapan sistem, kualitas data, serta kapabilitas manajemen risiko yang lebih kuat dari perusahaan. Sebab itu, baginya tahap uji coba menjadi penting agar industri memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian sebelum implementasi penuh.

“Secara umum, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketahanan dan kredibilitas industri asuransi dalam jangka panjang, meskipun pada tahap awal akan memerlukan adaptasi yang tidak ringan dari pelaku industri,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Menurut Dedi, New RBC pada dasarnya dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk memperkuat ketahanan industri asuransi dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.

Meski demikian, dia berpandangan bahwa kemungkinan dampaknya tidak akan terasa secara langsung dalam jangka pendek. Pasalnya, industri masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan sistem, kualitas data, serta kapasitas manajemen risiko.

“Dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan stabilitas dan daya tahan industri asuransi,” tegasnya.

Dia menilai tantangan utama yang akan dihadapi perusahaan asuransi-reasuransi dalam menerapkan New RBC antara lain berkaitan dengan kesiapan infrastruktur data, sistem, dan kapasitas manajemen risiko.

“Selain itu, metodologi perhitungan risiko yang lebih kompleks juga membutuhkan peningkatan kapabilitas di bidang aktuaria, manajemen risiko, dan pengelolaan modal,” ucapnya.

Lebih jauh, dia mengatakan uji coba New RBC lebih dulu dilakukan kepada perusahaan dengan modal di atas Rp5 triliun karena adanya pertimbangan kapasitas dan kesiapan perusahaan tersebut.

“Perusahaan dengan skala modal besar umumnya memiliki sistem, kualitas data, serta kapabilitas manajemen risiko yang lebih memadai untuk mengimplementasikan kerangka pengukuran risiko yang lebih kompleks,” sebutnya.

Lanjutnya, perusahaan besar biasanya memiliki portofolio bisnis yang lebih luas dan eksposur risiko yang lebih beragam, sehingga dapat menjadi gambaran yang cukup representatif bagi regulator dalam menguji efektivitas model New RBC.

“Kemudian, regulator juga memiliki ruang untuk menilai dampak implementasi, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta melakukan penyempurnaan kebijakan, sebelum aturan tersebut diterapkan secara lebih luas kepada seluruh pelaku industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan penyesuaian aturan Risk-Based Capital atau New RBC bertujuan meningkatkan transparansi kondisi keuangan perusahaan asuransi.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo menuturkan hingga kini pihaknya dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terus berdiskusi secara insentif untuk mencari cara implementasi yang terbaik.

“Dengan RBC yang baru ini tentunya tujuan daripada OJK akan memperlihatkan atau menampilkan kondisi keuangan yang lebih transparan, lebih merefleksikan kondisi keuangan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Kamis (25/3/2026).

Dia turut menyebut penerapan New RBC nantinya akan dilakukan secara bertahap oleh perusahaan asuransi. Hal ini karena supaya ada waktu bagi para pelaku industri untuk menyesuaikan diri.

“Jadi, akan diterapkan dulu ke asuransi jiwa yang besar, yang asetnya diatas Rp5 triliun, jadi bertahap,” tuturnya.

AAJI, kata Albertus, menilai New RBC akan berdampak positif terhadap industri asuransi di Indonesia, mengingat RBC baru ini merupakan standar internasional.

“Jadi OJK juga melihat negara-negara lain mana penerapan RBC-nya yang paling cocok buat Indonesia sesuai dengan perkembangan negara kita. Jadi sudah waktunya juga kita akan upgrade juga RBC ini di negara kita,” jelasnya.

Senada, Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI Harsya Wardhana Prasetyo berpendapat New RBC bertujuan untuk mengukur risiko yang dihadapi perusahaan dengan lebih akurat, dibandingkan dengan metode yang lama.

“Kita pasti ingin melakukan pengukuran yang memastikan modal cukup untuk memenuhi kewajiban klaim serta meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dia meneruskan, OJK saat ini sedang melakukan uji coba New RBC khusus untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang ekuitasnya di atas Rp5 triliun. Hal ini membuat perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang lebih disiplin.

Oleh karena itu, Harsya berpendapat bahwa New RBC berdampak positif bagi industri asuransi dan reasuransi serta para pemegang polis untuk mengetahui cadangan teknis secara lebih teliti.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders. Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

Menanggapi hal tersebut, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyebut permodalan perseroan telah berada jauh di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh OJK.

“Mengenai regulasi, Zurich Indonesia selalu standarnya lebih tinggi. Jadi kalau RBC minimum, kami hari ini sudah di atas itu, sekitar 300%,” kata Country Manager Zurich Indonesia dan Presiden Direktur Zurich Indonesia, Edhi Tjahja Negara dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia menekankan bahwa posisi RBC tersebut menunjukkan struktur permodalan perusahaan cukup solid dalam menghadapi berbagai dinamika regulasi dan kondisi industri.

“Yang di-request [diminta] sebenarnya sekitar 120%. Jadi, kami posisinya secara entitas sudah melebihi ketentuan minimum yang diminta oleh ketentuan secara regulasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

IDXChannel—Country Manager Zurich Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Edhi Tjahta Negara mengatakan standar rasio risk-based capital yang berlaku di perseroan lebih tinggi dibanding batas minimal yang ditetapkan OJK.

Sebagai pengingat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok batas minimal rasio risk-based capital (RBC) untuk perusahaan asuransi sebesar 120 persen. Batas minimum ini bertujuan untuk memastikan perusahaan mampu menanggung risiko sekaligus membayar klaim.

“Sejujurnya standar di Zurich Indonesia lebih tinggi. Jadi rasio RBC kami hari ini sudah di atas batas minimal OJK, yaitu sekitar 300 persen, yang diminta OJK kan 120 persen, ya,” kata Edhie dalam konferensi pers, Senin (9/3/2026).

Selain rasio RBC yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas minimum OJK, Zurich Indonesia juga telah memenuhi persyaratan ekuitas minimum tahap pertama, di mana perusahaan asuransi diwajibkan memenuhi modal minimum sesuai jenis perusahaannya.

Zurich Indonesia yang saat ini menaungi tiga entitas perusahaan, dua asuransi umum konvensional dan satu asuransi syariah, telah memenuhi modal minimum. Perseroan juga optimistis mampu memenuhi persyaratan modal tahap II tahun ini.

Sebagai tambahan informasi, penyesuaian modal tahap II berlaku hingga akhir Desember 2028, di mana perusahaan asuransi wajib memenuhi modal sesuai skala usahanya.

Dirut PT Zurich General Tafakul Indonesia Hilman Simanjuntak optimistis pihaknya dapat memenuhi lewat perolehan laba bersih secara organik.

“Persyaratan 2028, saya pikir, tahun ini dapat terpenuhi lewat akumulasi profit. Namun, di luar itu pun Zurich Group sendiri sudah kuat secara modal, jadi kalau pun ada kebutuhan, akan didukung,” kata Hilman.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

PT Asuransi Asei Indonesia menilai New RBC dapat berdampak cukup signifikan dalam memperkuat ketahanan industri, meskipun dampaknya tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek.

Kendati demikian, Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe membeberkan bahwa implementasi New RBC tidak sederhana dan akan menghadapi beberapa tantangan struktural di industri.

Pertama, tantangan itu berkaitan dengan kesiapan data dan model risiko yang mana akan membutuhkan data historis yang panjang, kualitas data underwriting dan klaim yang baik, serta kemampuan modelling risiko yang lebih canggih.

“Sementara itu, sebagian perusahaan asuransi di Indonesia masih dalam tahap penguatan data governance dan analytics,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Tantangan kedua, lanjutnya, berkenaan kesiapan SDM aktuaria dan risk management. Hal ini karena kerangka New RBC membutuhkan aktuaria, risk modeler, dan analis keuangan yang memiliki kompetensi dalam stochastic modelling dan capital modelling. Adapun, ketersediaan SDM dengan keahlian tersebut masih terbatas di industri.

Dody meneruskan, tantangan ketiga yakni investasi pada sistem teknologi, yang mana perusahaan asuransi akan perlu melakukan investasi pada sistem manajemen risiko, platform data warehouse, serta software capital modelling. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dalam fase awal implementasi.

“Yang keempat adalah potensi tekanan pada kebutuhan modal, karena beberapa lini bisnis yang memiliki volatilitas tinggi seperti asuransi kesehatan, kredit, atau bencana mungkin memerlukan capital charge yang lebih besar, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian strategi underwriting atau reasuransi,” jelasnya.

Walau demikian, dia menilai akan ada tiga manfaat strategis dari New RBC. Pertama, pengukuran risiko yang lebih akurat, sehingga memungkinkan regulator dan perusahaan asuransi memahami kebutuhan modal berdasarkan eksposur risiko yang sebenarnya.

Kedua, dapat mendorong disiplin manajemen risiko, sehingga perusahaan asuransi akan terdorong memperkuat praktik Enterprise Risk Management (ERM) karena struktur modal akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko.

Dody menambahkan, manfaat ketiga adalah dapat memperkuat kepercayaan pasar karena standar solvabilitas yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemegang polis, dan mitra reasuransi internasional.

“Namun dalam jangka pendek dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada kinerja industri, karena perusahaan masih berada dalam fase penyesuaian model risiko, metodologi perhitungan, dan sistem pelaporan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sedang uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menanggapi uji coba itu, PT Asuransi Asei Indonesia menilai langkah OJK adalah langkah strategis yang dapat mendorong kerangka pengawasan solvabilitas industri asuransi Indonesia menjadi lebih risk-sensitive dan forward looking.

Menurut Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, selama ini kerangka RBC yang digunakan relatif sederhana dan lebih banyak menilai kecukupan modal secara agregat.

“Sementara itu, New RBC dirancang untuk mengukur kebutuhan modal berdasarkan profil risiko yang lebih granular, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko underwriting, hingga risiko operasional,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Dody menyebut ada empat alasan yang membuat uji coba New RBC dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Pertama, karena kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, kapasitas aktuaria yang lebih kuat, dan infrastruktur teknologi yang lebih siap untuk melakukan modelling risiko.

“Kedua, mengurangi risiko gangguan sistemik. Karena dengan memulai pada kelompok perusahaan besar, regulator dapat menguji metodologi, mengidentifikasi kelemahan kerangka perhitungan, dan menyempurnakan regulasi sebelum diterapkan ke seluruh industri,” jelasnya.

Dody melanjutkan, alasan ketiga adalah perusahaan besar memiliki pangsa pasar signifikan, biasanya dengan modal di atas Rp5 triliun menguasai porsi premi yang besar di industri.

“Dengan demikian, hasil uji coba dari kelompok ini sudah cukup merepresentasikan dinamika risiko utama industri,” sebutnya.

Adapun, alasan keempat tidak lepas dari pendekatan bertahap atau phased implementation, yang merupakan praktik umum dalam reformasi regulasi keuangan.

“Supaya regulator mendapatkan feedback teknis dari industri, perusahaan memiliki waktu untuk beradaptasi, dan stabilitas industri tetap terjaga,” ucap Dody.

Lebih lanjut, secara keseluruhan dia menilai langkah uji coba ini penting dilakukan karena industri asuransi menghadapi perubahan risiko yang semakin kompleks.

Risiko-risiko itu mencakup volatilitas pasar keuangan, perubahan iklim yang memicu risiko bencana, risiko geopolitik global yang berdampak pada bisnis perdagangan dan logistik, digitalisasi yang meningkatkan eksposur risiko operasional dan siber.

“Oleh karena itu, pilot project New RBC ini dapat menjadi fase transisi menuju rezim solvabilitas yang lebih modern, sejalan dengan praktik internasional seperti Solvency II di Eropa atau Risk-Based Capital frameworks di beberapa negara Asia,” pungkasnya.

Sependapat, Praktisi asuransi Arman Jufri berpandangan uji coba New RBC ini bertujuan baik untuk ketahanan modal dan risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi.

“Dalam bisnis asuransi modern, RBC merupakan instrumen untuk menjaga solvabilitas perusahaan asuransi dan perlindungan atau proteksi pada tertanggung,” katanya.

Dia mengingatkan, untuk penerapannya nanti harus diiringi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini karena tantangan menerapkan New RBC adalah keberanian dalam underwriting, sehingga berkaitan erat dengan tenaga kerja yang profesional dan mumpuni.

“Adapun, uji coba pertama kali difokuskan pada perusahaan yang bermodal Rp5 triliun sebab pada merekalah harapan tertumpu. Akan tetapi, harus diingat meski modal besar, tanpa keberanian menerapkan proper underwriting akan sia-sia juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini OJK masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC untuk industri asuransi dan reasuransi.

New RBC adalah metode pengukuran kesehatan atau solvabilitas keuangan perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan rencana penerapan New RBC ditujukan dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP.

“OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, saat ini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Ogi menjelaskan, kajian yang dilakukan mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional, dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Sebagai informasi, skema pencatatan baru di industri asuransi yakni PSAK 117 resmi berlaku pada 1 Januari 2025. OJK menyampaikan sebagian besar perusahaan telah menjalankan proses parallel run untuk PSAK 117 pada triwulan ketiga tahun 2024.

Mengutip laman Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 117 Kontrak Asuransi bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan asuransi. Standar ini juga menyamakan cara pencatatan laporan keuangan perusahaan asuransi Indonesia dengan standar internasional sehingga dapat diperbandingkan.

Namun, ketidaktepatan penerapan PSAK 117 dapat menimbulkan dampak negatif, seperti laporan keuangan yang tidak akurat, ketidakpatuhan regulasi, penalti, hingga penurunan reputasi perusahaan.

Apa Itu RBC?

Mengutip Peta Jalan atau Roadmap OJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023—2027, RBC adalah ukuran modal yang diperlukan untuk memastikan kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, meskipun dalam kondisi yang di luar ekspektasi perusahaan atau skenario yang pesimistis.

Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri asuransi secara keseluruhan. Proses RBC melibatkan penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap portofolio aset, kewajiban, dan risiko operasional.

“Perusahaan asuransi harus menghitung jumlah modal yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dan memastikan bahwa modal tersebut memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh OJK,” tertulis dalam roadmap tersebut.

Adapun, OJK menetapkan standar minimal RBC sebesar 120%. Artinya, perusahaan harus memiliki aset bebas minimal 120% dari total risiko yang dihadapi. Semakin tinggi rasio RBC, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai rencana penerapan New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 adalah langkah positif dalam rangka memperkuat kerangka permodalan industri asuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengingatkan bahwa penerapannya perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan saat ini perusahaan asuransi juga sedang mengimplementasikan PSAK 117, yang pada prinsipnya telah meningkatkan kualitas dan kehati-hatian dalam pembentukan cadangan teknis.

“Dengan perubahan tersebut, pendekatan RBC yang sebelumnya menggunakan threshold 120% tentu perlu disesuaikan agar dapat mencerminkan kebutuhan modal yang lebih realistis dan risk-based,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Budi berharap penyempurnaan kerangka RBC dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Bila ini dirancang dengan baik, maka New RBC dapat mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih granular dan mendorong pengelolaan modal yang lebih efisien.

Dengan demikian, lanjutnya, perusahaan akan memiliki ruang yang lebih optimal untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan penetrasi asuransi. Namun, tetap dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan tantangan utama dalam menerapkan New RBC adalah akan sangat bergantung pada metodologi dan detail perhitungan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk kesiapan data, sistem aktuaria, serta penyesuaian proses manajemen risiko di masing-masing perusahaan.

“Selain itu, industri juga perlu melakukan penyesuaian terhadap model pengukuran risiko dan tata kelola permodalan agar sejalan dengan kerangka RBC yang baru,” sebutnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan uji coba New RBC akan dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menurut Budi, hal itu kemungkinan dilakukan karena kelompok perusahaan tersebut umumnya memiliki kapasitas permodalan, infrastruktur data, serta kesiapan sistem yang relatif lebih memadai untuk melakukan simulasi dan penyesuaian terhadap kerangka RBC yang baru.

“Hasil dari uji coba ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyempurnaan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas di industri,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya kini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka Risk Based Capital (RBC) dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional, serta relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sedang uji coba metode pengukuran kesehatan atau solvabilitas keuangan perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan metode tersebut adalah ‘New RBC’ untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Ogi meneruskan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka Risk Based Capital (RBC) dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa OJK terus mendorong penyesuaian untuk penerapan RBC. Selain itu juga mendorong penyesuaian permasalahan lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh tim pengawasan khusus.

“Hingga awal 2026 terdapat 7 perusahaan asuransi yang reasuransi dalam pengawasan khusus yang umumnya disebabkan oleh permasalahan permodalan RBC yang di bawah 120% dan juga tingkat kesehatan yang kurang baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada Januari 2026 mencapai Rp36,38 triliun, tumbuh 4,67% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk based capital atau RBC masing-masing sebesar 478,06% dan 323,47%, dan masih di atas tradehold sebesar 120%,” tutur Ogi.