Bisnis.com, TANGERANG — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak membuka peluang untuk kembali mendorong urgensi aturan pembatasan transaksi uang kartal, menyusul temuan modus penghindaran pajak di industri baja yang didominasi oleh transaksi tunai (cash basis) untuk menghindari pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa praktik jual beli material konstruksi tanpa faktur pajak dan PPN sering kali dilakukan secara tunai. Modus ini membuat negara merugi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Menurut Bimo, bukti empiris dari penyidikan kasus ini dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mendesak realisasi pembatasan uang tunai yang wacananya sudah bergulir sejak lama.

"Pembatasan uang kartal sudah beberapa tahun ada rencana seperti itu. Terus terang bukan di kami [ranahnya], tapi kalau memang nanti hasil dari kami ada bukti empiris yang kuat untuk bisa approach ke arah sana, ya let's see [kita lihat]," ujarnya di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bimo menjelaskan bahwa penggunaan uang tunai dalam jumlah besar memudahkan pengusaha nakal menyembunyikan omzet. Dalam kasus 40 perusahaan baja yang tengah disidik DJP, para pelaku mengalihkan pendapatan perusahaan ke rekening pribadi pengurus, pemegang saham, hingga karyawan, atau bertransaksi tunai sepenuhnya.

Akibatnya, PPN hilang dan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya setiap tahun sekitar Rp4 triliun," jelasnya.

Otoritas pajak menilai pergeseran ke arah transaksi digital semestinya sudah menjadi keniscayaan. Bimo mencontohkan penggunaan payment gateway dan QRIS yang semakin masif seharusnya mempersempit ruang gerak transaksi tunai dalam jumlah jumbo yang tidak terlacak.

Melebar ke Industri Mebel

Selain baja, Bimo mensinyalir modus serupa terjadi di sektor manufaktur lain yang berbasis material konstruksi dan rumah tangga. DJP, katanya, tengah membidik industri furnitur atau mebel yang terindikasi melakukan pola pengelakan pajak yang sama.

"Tentu, ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti mebel dan lain-lain. Nanti kita akan report kalau sudah waktunya. Memang ada beberapa yang terindikasi," tambahnya.

Dalam penyidikan saat ini, DJP menaksir kerugian negara sementara dari tiga entitas utama (PT PSI, PT PSM, PT VPN) mencapai Rp510 miliar. DJP menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang disamarkan lewat berbagai rekening tersebut.

Bimo menegaskan langkah penegakan hukum ini bukan hanya soal mengejar penerimaan, melainkan menciptakan iklim bisnis yang setara.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mulai menggalakkan sidak atas para pengemplang pajak. Dia bermaksud mematahkan stigma bahwa aparat pajak bisa 'dibeli' demi memuluskan praktik bisnis ilegal.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya bisnis lancar. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main, ya kita hajar terus," ucap Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus melebarkan sayap ke berbagai negara sepanjang 2025 melalui QRIS cross border atau QRIS antarnegara.

Sejak diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2019, QRIS telah memudahkan transaksi di dalam negeri.

Hal ini seiring dengan kebijakan BI bahwa seluruh transaksi pembayaran hanya boeh difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama mulai 1 Januari 2020.

Pandawa Borniat/kompas.com Kemudahan transaksi bagi para pengunjung pusat perbelanjaan di Samarinda kembali meningkat. Salah satu mal di Jalan Pulau Irian kini mulai menerapkan sistem pembayaran QRIS Tap (tanpa scan QR). Selasa (25/11/2025).

Kini QRIS telah menjadi metode pembayaran yang lumrah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Bahkan transaksi pembayaran di toko kelontong, pasar, kaki lima, parkir, hingga pengamen telah menerima pembayaran dengan QRIS.

QRIS bisa digunakan di negara-negara ASEAN

Sejak Agustus 2021 BI mengumumkan QRIS antarnegara pertama yakni dengan Thailand. Kini sistem pembayaran digital berbasis kode QR ini telah merambah ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Bahkan dalam waktu dekat, QRIS akan bisa digunakan di China dan Korea Selatan. BI juga akan memperluas penggunaan QRIS hingga ke India dan Uni Emirat Arab (UEA).

Dengan QRIS antarnegara, masyarakat Indonesia yang berpergian ke negara lain maupun turis asing yang ke Indonesia dapat bertransaksi non-tunai dengan mudah menggunakan kode QR tanpa menukar mata uang.

Inovasi ini tidak hanya memudahkan wisatawan, tapi juga membuka peluang besar bagi UMKM dan sektor pariwisata.

Dok. KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Penggunaan QRIS di Wisata Hiu Paus Botubarani Gorontalo.

Dengan QRIS antarnegara, produk lokal, kuliner khas, dan oleh-oleh buatan tangan anak bangsa kini bisa dijangkau wisatawan asing tanpa batas pembayaran.

Inovasi ini juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital. BI mencatat hingga pertengahan 2025, nilai transaksi QRIS antarnegara sudah mencapai sekitar Rp 1,66 triliun.

Angka ini mencerminkan makin banyak wisatawan dan pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan transaksi lintas negara lewat QRIS.

Inovasi QRIS Tap

BI juga meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap) untuk memudahkan transaksi digital masyarakat saat menggunakan layanan publik dalam kegiatan sehari-hari.

Dengan QRIS Tap, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran karena sistem pembayarannya memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).

Hal ini akan memudahkan masyarakat terutama bagi yang sehari-hari bermobilisasi menggunakan transportasi umum karena QRIS Tap akan diperluas penggunaannya ke seluruh moda transportasi di Indonesia.

Saat ini QRIS Tap sudah bisa digunakan untuk tap in dan tap out di moda transportasi KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, Transjakarta, dan Damri maupun transportasi perkotaan di 13 provinsi lain.

Ke depan, QRIS Tap juga akan diperluas ke sektor ritel dengan instrumen pembayaran lainnya, baik di pusat perbelanjaan, parkir dan sektor UMKM. Hal ini akan memperkuat peran QRIS sebagai standar pembayaran digital yang universal di Indonesia.

Transaksi QRIS terus tumbuh

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, hingga tahun ini volume transaksi QRIS mencapai 13,66 miliar transaksi atau berkali lipat dari target BI sebesar 6,5 miliar transaksi di tahun ini.

Peningkatan volume transaksi tersebut didukung oleh pertumbuhan pengguna dan merchant yang menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran.

KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).

Hingga 2025, jumlah pengguna QRIS sebanyak 59 juta pengguna, angka ini melampaui target BI yang sebesar 58 juta pengguna di 2025.

Sementara jumlah merchant mencapai 42 juta merchant dimana 90 persennya merupakan UMKM. Angka ini melampaui target BI 40 juta merchant.

"Jadi ini sekali lagi mencerminkan bahwa semakin luasnya adopsi daripada pembayaran digital di masyarakat dan UMKM," ujar Filianingsih saat konferensi pers RDG BI, Rabu (17/12/2025).

Selanjutnya, pada tahun 2026, BI akan terus mendorong perluasan implementasi QRIS dengan target 17 miliar transaksi, 60 juta pengguna, dan 45 juta merchant serta perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara.

Sementara untuk fitur QRIS Tap, BI akan memfokuskan perluasan ke sektor transportasi dimana saat ini sudah ada 14 provinsi yang mengadopsi fitur ini

Pasalnya, setelah fitur QRIS Tap diterapkan untuk tap in dan tap out di berbagai moda transportasi, volume transaksinya langsung melesat mencapai 508.000 transaksi atau tumbuh 1.200 persen month to month.

"Selain itu, saat ini QRIS Tap hanya bisa dipakai oleh Android, ke depan kita akan terus dorong supaya Apple juga bisa membuka NFC-nya sehingga bisa dipakai smartphone IOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap," tuturnya.

Transaksi tunai mulai tersingkir?

Meski demikian, meluasnya penggunaan QRIS juga memunculkan pertanyaan apakah transaksi tunai mulai ditinggalkan?

Sebab kini di kota-kota besar, transaksi cashless kian mendominasi. Bahkan, pada tahun ini sejumlah merchant secara terang-terangan mulai menolak pembayaran tunai dengan memasang sign 'cashless payment only' dan semacamnya di kasir.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Karsa (37) salah satu pedagang di Pujaswra depan Kampus Tel-U di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat menunjukan barcode QRIS, Senin (13/10/2025)

Sementara tidak semua kalangan masyarakat dapat menggunakan pembayaran digital, terutama bagi generasi tua.

Sebagaimana yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dimana viral di media sosial video seorang pembeli memarahi petugas sebuah gerai roti lantaran menolak transaksi tunai dari nenek-nenek.

Penolakan dilakukan karena gerai itu hanya melayani transaksi pembayaran QRIS.

Manajemen Roti O menyatakan metode pembayaran nontunai diterapkan untuk memberikan berbagai promo pada pelanggan.

"Terkait hal ini, sudah kami terima dan saat ini sedang kami evaluasi secara internal agar ke depannya layanan kami dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya," tulis manajemen di akun media sosial Roti O.

Sementara BI menegaskan, penggunaan mata uang tunai sebagai alat transaksi pembayaran masih sangat penting di Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, BI memang tengah mendorong masyarakat bertransaksi secara nontunai untuk memudahkan dan terhindar dari uang palsu.

"Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah," kata Denny saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/12/2025).

Denny juga menyinggung ketentuan mengenai larangan penolakan itu tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Pasal itu setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Larangan dikecualikan jika terdapat pihak terkait merasa ragu dengan keaslian rupiah yang digunakan.

Denny mengatakan, penggunaan rupiah sebagai alat transaksi pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai, sesuai kesepakatan pihak terkait.

"Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," ujar Denny.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan uang tunai senilai Rp19,51 triliun untuk menjaga kelancaran transaksi masyarakat selama momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yakni mulai 22 Desember 2025 - 1 Januari 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan perseroan akan fokus pada pengisian jaringan ATM dan Cash Recycling Machine (CRM). BNI juga fokus pada penyediaan kas di outlet kantor cabang agar layanan transaksi tunai tetap berjalan optimal sepanjang libur akhir tahun.

“BNI menyiapkan kecukupan uang tunai di jaringan ATM serta memastikan kesiapan operasional layanan perbankan selama periode Natal dan Tahun Baru agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ungkap Okki dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Tak hanya menyiapkan uang tunai, bank dengan logo 46 itu juga mengoperasikan sejumlah outlet dengan layanan terbatas. Perseroan mengungkapkan sebanyak 27 outlet beroperasi terbatas pada 26 Desember 2025, serta 15 outlet pada 1 Januari 2026, masing-masing pada pukul 10.00-12.00 waktu setempat.

Dalam periode tersebut, Okki menuturkan bahwa layanan perbankan terbatas yang diberikan mencakup transaksi BBM Pertamina, Bulog, dan pembayaran pajak.

Selain itu, pelayanan yang diberikan juga mencakup serta setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antar rekening BNI dengan nominal maksimal Rp25 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang melakukan mudik maupun aktivitas liburan akhir tahun.

Di sisi lain, BNI memastikan sejumlah layanan internasional tetap berjalan selama periode libur Nataru. Layanan International Remittance (ITR) beroperasi normal pada 25, 26, dan 31 Desember 2025, sementara layanan Outward Telegraphic Remittance (OTR) menyesuaikan dengan ketentuan hari libur.

Adapun, nasabah tetap dapat memanfaatkan jaringan ATM BNI yang tersebar luas serta berbagai kanal digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi non-tunai selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Berbagai kanal digital BNI tetap dapat dimanfaatkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi non-tunai selama periode libur,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyiapkan uang tunai Rp42,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kesiapan uang tunai berdasarkan proyeksi kebutuhan yang meningkat dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya, sejalan dengan tren transaksi tunai yang terjaga stabil menuju akhir tahun.

"Kami harap ketersediaan uang tunai pada periode tersebut dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi berbagai keperluannya. BCA juga menghadirkan berbagai promo selama periode Nataru, demi mendukung perputaran yang di masyarakat sehingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (14/12/2025).

Proyeksi kebutuhan uang tunai selama periode Nataru kali ini dihitung untuk periode 21 Desember 2025 (H-4 Natal) hingga 4 Januari 2026.

Berdasarkan analisis internal, peningkatan kebutuhan uang tunai akan mulai terlihat pada 22 Desember 2025, dengan puncak transaksi tarik tunai pada 31 Desember 2025.

Selain mengantisipasi peningkatan transaksi melalui penyiapan uang tunai, Perseroan menyiapkan berbagai promo akhir tahun via program BCA Year End Salebration 2025 yang berlangsung hingga 4 Januari 2026.

Program ini memberikan berbagai penawaran menarik dan diskon hingga 50 persen untuk beragam produk seperti fesyen & lifestil, hotel, gawai & elektronik, travel, e-commerce, hingga makanan dan minuman dari berbagai merchant favorit.

Adapun informasi mengenai BCA Year End Salebration 2025 dapat ditemukan pada laman bca.id/salebration.

Selama periode liburan, BCA turut mendorong nasabah untuk memanfaatkan beragam kanal digital seperti myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA guna memenuhi kebutuhan transaksi harian.

Layanan Halo BCA 1500888 juga tersedia 24 jam bila nasabah membutuhkan bantuan.

"Mewakili jajaran Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Bank Central Asia Tbk, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 membawa kedamaian dan harapan baru bagi kita agar siap menjadi insan yang lebih bersahaja," ujar Hendra.

Pada kesempatan yang sama, Hendra juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada masyarakat di sejumlah daerah di Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Ia berharap seluruh keluarga yang terdampak diberikan kekuatan serta perlindungan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Semoga seluruh keluarga diberi kekuatan, perlindungan, dan kita dapat memasuki tahun baru dengan harapan kondisi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas kepercayaan yang terus diberikan kepada BCA," tutup Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp42,1 triliun selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya, seiring tren transaksi tunai yang tetap terjaga menjelang akhir tahun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, penyiapan uang tunai ini merupakan bagian dari upaya perseroan memastikan kelancaran layanan perbankan selama masa libur panjang.

“BCA memastikan kesiapan layanan perbankan, baik melalui penyediaan uang tunai, berbagai produk, dan layanan agar nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman selama periode libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Hendra dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).

Proyeksi kebutuhan uang tunai tersebut dihitung untuk periode 21 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Berdasarkan analisis internal BCA, peningkatan transaksi tarik tunai diperkirakan mulai terjadi pada 22 Desember 2025, dengan puncak transaksi pada 31 Desember 2025.

Selain menyiapkan likuiditas, BCA juga menghadirkan berbagai program promo akhir tahun melalui BCA Year End Salebration 2025 yang berlangsung hingga 4 Januari 2026.

Adapun, program ini menawarkan diskon hingga 50% untuk berbagai kategori, mulai dari fesyen dan gaya hidup, hotel, gadget dan elektronik, travel, e-commerce, hingga makanan dan minuman.

Di sisi lain, BCA mendorong nasabah untuk memanfaatkan kanal digital seperti myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA guna memenuhi kebutuhan transaksi harian selama libur Nataru. Layanan Halo BCA 1500888 juga tetap beroperasi 24 jam untuk membantu kebutuhan nasabah.

Hendra menambahkan, langkah penyiapan uang tunai dan promo akhir tahun diharapkan dapat mendukung perputaran ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjelang pergantian tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengalokasikan uang tunai secara net sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai masyarakat jelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Alokasi ini meningkat 5,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memastikan seluruh jaringan perbankan siap melayani masyarakat selama periode puncak transaksi akhir tahun.

“Kami memperkirakan transaksi nasabah pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 akan mengalami peningkatan. Karena itu, kami memperkuat sinergi antara jaringan cabang dan layanan digital untuk menjaga ketersediaan uang tunai serta menghadirkan layanan transaksi yang lancar dan aman,” kata Adhika dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Dari total uang tunai yang disiapkan, sebagian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian sekitar 12.958 Bank Mandiri ATM/CRM yang mencapai sekitar Rp2 triliun.

Adapun, Bank Mandiri memperkirakan puncak kebutuhan pengisian uang tunai ATM akan terjadi satu hari sebelum Hari Raya Natal dan satu hari sebelum Tahun Baru 2026. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap lonjakan transaksi di jaringan ATM dan EDC.

Saat ini, Bank Mandiri mengoperasikan 12.958 unit ATM/CRM yang terhubung ke jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus di seluruh Indonesia, dan 290 CSM.

Perseroan juga memproyeksikan transaksi pada mesin EDC termasuk transaksi QRIS meningkat seiring pembagian THR dan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Natal.

“Untuk itu, kami telah menyiapkan lebih dari 307.000 jaringan EDC guna mendukung transaksi non-tunai,” ujar Adhika.

Selain menyiapkan uang tunai, Bank Mandiri juga menggelontorkan uang elektronik e-money sebanyak 956.250 kartu ke seluruh Indonesia. Perseroan turut menyiagakan layanan Call Center 14000 dan Live Chat MITA di akun resmi WhatsApp (+62 811-84-14000) untuk mendukung nasabah selama masa liburan.

Perseroan turut memastikan kesiapan penuh ekosistem digital banking seperti Super App Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, SMS Banking, dan Call Center 14000 agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah kapan pun dan di mana pun.

Bank dengan logo emiten BMRI itu mengimbau nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan transaksi digital banking. Nasabah diminta berhati-hati dalam memberikan data rahasia kepada pihak manapun yang mengatasnamakan Bank Mandiri.

Bank Mandiri menegaskan tidak pernah meminta kerahasiaan data nasabah termasuk nomor kartu, OTP, CVV, CVC, dan lainnya. Selain itu, nasabah diimbau untuk tidak mudah terpancing untuk mengklik atau menginstal file berformat APK.

Warga Aceh Barat kesulitan mendapatkan uang tunai setelah sejumlah mesin ATM tak berfungsi di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Gangguan terjadi karena suplai listrik belum sepenuhnya pulih.

"Kami benar-benar panik jika kondisi listrik padam ini terus terjadi. Sangat susah tarik uang tunai sekarang," ujar Ovis, warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dikutip dari Antara, Minggu (7/12).

Ia menjelaskan pemadaman listrik membuat banyak ATM tidak dapat beroperasi karena ketiadaan pasokan daya. Kalaupun ada mesin yang menyala, masyarakat tetap kesulitan menarik uang akibat gangguan jaringan internet.

Hal serupa dialami Sabrina, ibu rumah tangga di Meulaboh. Ia mengatakan sebagian besar ATM di wilayahnya mati atau tidak berfungsi optimal sehingga warga tak bisa mendapatkan uang tunai.

Akibatnya, aktivitas belanja ikut terganggu. Banyak pedagang menolak pembayaran non-tunai dan hanya menerima uang fisik.

"Susah sekarang belanja, pedagang tidak terima pembayaran non-tunai. Mereka maunya pakai uang tunai," ujarnya.

Ketiadaan uang tunai membuat sebagian warga tidak dapat bertransaksi karena pedagang mengharuskan pembayaran tunai untuk setiap pembelian.

Sebelumnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan seluruh layanan publik dan pemerintahan di daerahnya terdampak padamnya listrik sejak Rabu (26/11) pekan lalu akibat banjir bandang.

"Semua layanan terganggu, sangat terganggu," kata Tarmizi.

Ia menambahkan, padamnya listrik telah melumpuhkan pelayanan administrasi publik dan diperparah oleh gangguan jaringan telekomunikasi dan internet yang membuat aktivitas masyarakat kian terhambat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan nilai transaksi kartu kredit terus menunjukkan pertumbuhan hingga September 2025. Transaksi kartu kredit bahkan bisa lebih bergeliat lagi pada momen liburan Natal dan Tahun Baru akhir bulan ini.

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis BI, nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp37,96 triliun, tumbuh tipis 2,11% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp37,18 triliun.

Nilai transaksi kartu kredit terdiri atas dua komponen, yaitu transaksi tunai dan transaksi belanja, yang masing-masing mencakup aktivitas domestik maupun internasional.

Pada periode tersebut, nilai transaksi kartu kredit didominasi oleh nilai transaksi belanja yang tercatat sebesar Rp37,39 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut meningkat 2,50% YoY dari sebelumnya Rp36,47 triliun.

Sementara itu, nilai transaksi tunai tercatat mencapai Rp577 miliar, turun 17,81% YoY dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp702 miliar.

Peningkatan juga terjadi pada volume transaksi kartu kredit. Otoritas moneter dalam laporan tersebut mencatat pertumbuhan volume transaksi kartu kredit sebesar 8,71% YoY menjadi Rp42,65 triliun, dari periode yang sama tahun lalu Rp39,23 triliun.

Jumlah kartu kredit yang beredar turut mengalami pertumbuhan sebesar 2,51% YoY dari September 2024 Rp18,31 triliun menjadi Rp18,77 triliun pada September 2025.

Adapun, jumlah transaksi kartu diperkirakan meningkat jelang momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk transaksi menggunakan kartu kredit. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, proyeksi tersebut sejalan dengan tren peningkatan konsumsi serta mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru.

“Kami memproyeksikan kenaikan jumlah transaksi menjelang momen liburan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, termasuk transaksi menggunakan kartu kredit,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Hingga September 2025, Hera mengungkapkan bahwa outstanding pinjaman konsumer lainnya - yang mayoritas kartu kredit - juga tumbuh 6,9% YoY mencapai Rp23,5 triliun. Hal ini selaras dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, misalnya pembelian tiket pesawat dan hotel.

Dia menuturkan, perseroan menawarkan berbagai pilihan kartu kredit, di antaranya BCA Everyday Card, BCA Card Platinum, BCA Smartcash, Mastercard, Visa, JCB, UnionPay, dan American Express. BCA juga terus berinovasi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan kartu kredit.

Nasabah juga dapat mengajukan aplikasi kartu kredit secara online, kontrol transaksi, rikues limit kartu kredit, hingga pembayaran tagihan via aplikasi myBCA.

Ke depan, BCA akan terus membuka peluang untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis dan menghadirkan program-program yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nasabah.

“Kami juga senantiasa menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai segmen,” ujarnya.

Terpisah, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang melihat tren transaksi belanja mulai membaik pada momen Nataru.

“Kita lihat by retail saja kan udah mulai spike up gitu baik dari volume dan juga nominalnya jadi harusnya sih arahnya positif bertumbuh sih,” kata Hosianna saat ditemui di Kantor Bank Danamon beberapa waktu lalu.

Seiring dengan pertumbuhan ritel dan keyakinan konsumen yang secara kuartalan berada di kisaran 4-5%, dia meyakini pertumbuhan transaksi pada libur Nataru dapat mencapai di angka 5%.

“Untuk tumbuh di 5% lagi itu memungkinkan karena kan biasanya juga household konsumsi domestik kita secara kuartal tumbuhnya juga emang di kisaran 4,6-5%. Jadi mungkin angkanya masih di kisaran itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Aliran uang kartal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatatkan net inflowmencapai Rp1,75 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan nilai uang kartal yang masuk ke wilayahnya tercatat sebesar Rp4,22 triliun transaksi tunai periode April hingga Juni 2025.

"Sementara itu, nilai uang kartal yang diedarkan oleh otoritas moneter outflow mencapai Rp2,47 triliun," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

Tak pelak, kondisi net inflow ini mencerminkan dinamika ekonomi yang sehat. Budi menyebut kebutuhan likuiditas masyarakat dan perbankan terpenuhi optimal tanpa mengorbankan fungsi pengawasan terhadap sirkulasi uang.

Secara spasial, kontribusi terbesar net inflow bersumber dari wilayah kerja KPwBI Provinsi Kaltim yang menyumbang Rp1,43 triliun. Adapun KPwBI Balikpapan mencatatkan net inflow sebesar Rp330 miliar.

Di sisi lain, dropping Uang Layak Edar (ULE) mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 6,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025.

Pencapaian ini kontras dengan periode sebelumnya yang justru terkontraksi 0,81% (yoy) di kuartal I/2025.

Budi menyebutkan, nominal ULE kuartal II/2025 tercatat Rp1,09 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai Rp1,06 triliun.

"Peningkatan dropping ULE tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan pada kas titipan," ucapnya.

Dalam implementasi Clean Money Policy (CMP), Bank Indonesia mencatat penurunan signifikan pada penyerapan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat.

Nominal penarikan UTLE pada kuartal II/2025 turun tajam sebesar 55,55% (yoy) atau setara Rp80 miliar.

Namun, nilai nominal penarikan UTLE tetap konsisten dengan kuartal I/2025, kendati penurunan tahunan periode sebelumnya tercatat lebih dalam pada angka 70,12%.

Patut dicermati, rasio nominal penarikan UTLE terhadap inflow di Provinsi Kaltim justru mengalami kenaikan.

Pada kuartal II/2025, rasio tersebut mencapai Rp4,22 triliun, melampaui capaian kuartal I-2025 yang tercatat Rp3,83 triliun.

Adapun, kenaikan rasio penarikan UTLE di awal tahun 2025 ini mengisyaratkan intensifikasi upaya otoritas moneter dalam mengoptimalkan distribusi uang berkualitas guna menopang kelancaran transaksi ekonomi di wilayah Benua Etam.