Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memaksa emiten transportasi dan logistik memutar strategi agar tetap melaju di tengah tekanan biaya operasional. Sejumlah pelaku usaha mulai mempercepat efisiensi armada, mengoptimalkan rute distribusi, hingga melakukan diversifikasi energi demi menjaga profitabilitas sepanjang 2026.

Meski menghadapi tekanan dari sisi ongkos operasional, sektor transportasi dan logistik justru tampil sebagai salah satu primadona di pasar modal. Indeks sektor transportasi dan logistik atau IDXTRANS tercatat melesat 4,89% dalam sehari ke level 2.157,51. Secara year to date (YTD), indeks ini juga masih menguat hampir 9%, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek bisnis sektor tersebut.

Penguatan IDXTRANS tidak lepas dari tingginya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Momentum mudik yang diperkirakan memutar uang hingga Rp417 triliun ikut menopang aktivitas transportasi nasional, mulai dari transportasi darat, logistik, hingga layanan shuttle antarkota. Dalam jangka panjang, sektor ini bahkan telah mencatat kenaikan lebih dari 100% dalam lima tahun terakhir.

Di tengah tekanan harga energi, sejumlah emiten mulai mengurangi ketergantungan terhadap BBM konvensional. PT Blue Bird Tbk. (BIRD), misalnya, memperluas penggunaan armada kendaraan listrik dan compressed natural gas (CNG) untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan kualitas layanan. Strategi serupa juga ditempuh perusahaan logistik yang mulai fokus pada optimalisasi utilisasi armada dan efisiensi distribusi.

Kinerja emiten sektor ini pun masih menunjukkan daya tahan. BIRD membukukan pendapatan Rp1,45 triliun pada kuartal I/2026 atau tumbuh 11,6% secara tahunan. Sementara itu, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) mencatat pendapatan Rp1,53 triliun, meski laba bersihnya tertekan akibat kenaikan biaya operasional dan investasi infrastruktur.

Di sisi lain, PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. melihat kenaikan harga BBM dan tiket pesawat justru membuka peluang baru bagi transportasi darat. Perseroan memperluas layanan antar jemput karyawan dan pelajar, seiring meningkatnya kebutuhan transportasi yang lebih ekonomis. Hasilnya, laba bersih WEHA melonjak 86% pada kuartal I/2026 dengan segmen intercity shuttle sebagai motor pertumbuhan utama.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan, kesiapan proyek, hingga penentuan prioritas wilayah, di tengah kebutuhan mendesak untuk menekan biaya logistik dan ketimpangan antarwilayah.

Dorongan percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) muncul seiring ketimpangan konektivitas yang masih lebar antarwilayah.

Di satu sisi, Pulau Jawa telah memiliki jaringan rel yang relatif matang. Di sisi lain, wilayah luar Jawa masih minim infrastruktur berbasis rel, bahkan Kalimantan belum memiliki jaringan sama sekali.

Kondisi ini tercermin dari kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional yang masih rendah. Angkutan penumpang baru sekitar 4%, sementara logistik hanya 1%. Padahal, kebutuhan konektivitas dan efisiensi logistik di luar Jawa terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan industri dan distribusi komoditas.

Melihat data terkini, Kementerian Perhubungan melalui Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030 menargetkan panjang jalur kereta api pada 2030 dapat mencapai 10.524 kilometer (km) dan termasuk KA perkotaan sepanjang 3.755 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km.

Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km. Sementara jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km. Saat ini secara keseluruhan, jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km.

Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan jalur hingga 14.000 kilometer sampai dengan 2045 mendatang.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai ketimpangan transportasi akan berdampak langsung terhadap perlambatan ekonomi wilayah.

“Risiko utamanya tentu adalah pertumbuhan perekonomian yang melambat di daerah-daerah yang minim transportasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur mendorong urbanisasi ke kota besar, meningkatkan kepadatan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, serta pencemaran udara.

Tantangan Pendanaan

Aditya melihat keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Skema pembiayaan tidak bisa hanya bergantung pada APBN. MTI menilai restrukturisasi pembiayaan menjadi keharusan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Perencanaan neraca pembiayaan dilarang untuk berfokus semata pada CAPEX. Struktur finansial wajib memperhitungkan kapasitas jaminan keberlanjutan dana operasional atau OPEX,” ujar Aditya.

Selain itu, optimalisasi pendapatan non-tiket melalui pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan proyek.

Di sisi lain, pengadaan lahan menjadi bottleneck utama dalam banyak proyek infrastruktur. Tanpa kesiapan lahan dan kejelasan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, risiko keterlambatan proyek akan tinggi.

Pembangunan juga tidak dapat dilakukan secara serentak. Penentuan prioritas berbasis kelayakan menjadi kunci.

Sumatra diarahkan untuk memperkuat jaringan eksisting yang saat ini baru sekitar 1.854 kilometer menuju target 2.900 kilometer pada 2030.

Kalimantan menjadi prioritas strategis karena belum memiliki jaringan rel, sehingga pembangunan dapat dimulai dari nol dengan desain yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, Sulawesi difokuskan pada integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan. Papua belum menjadi prioritas utama dalam tahap awal. Target pembangunan di wilayah tersebut masih terbatas, mencerminkan kompleksitas geografis dan pertimbangan kelayakan ekonomi.

Tantangan pendanaan lebih serius mengingat pembangunan jaringan rel nasional membutuhkan investasi besar dengan perkiraan kebutuhan dana mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun sampai 2045 untuk pembangunan sekitar 14.000 kilometer jalur baru dan reaktivasi jalur lama.

Sebelumnya, kebutuhan anggaran dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga 2030, termasuk reaktivasi rel yang mati, diproyeksikan mencapai Rp853 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan (Kemenko IPK) telah menginisiasi rencana Pengembangan Jalur Perkeretaapian Nasional.

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan, saat ini. pemerintah masih memetakan peran kementerian dan lembaga serta menyusun kajian awal.

“Baru rapat awal pengembangan jaringan KA. Untuk penentuan lokus, mekanisme pembiayaan masih belum ditentukan karena harus melalui proses perencanaan dan kajian mendalam,” ujarnya kepada Bisnis.

Langkah selanjutnya akan difokuskan pada rapat teknis untuk merumuskan prioritas dan desain implementasi.

Integrasi dan Tekanan Eksekusi

Di tengah skala proyek yang besar, integrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan.

Bahkan, langkah ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional untuk memperbaiki struktur transportasi nasional yang masih timpang.

Kereta api dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan emisi yang rendah. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1%.

Terlebih, pembangunan jalur rel dinilai lebih murah ketimbang konektivitas matra darat lainnya.

Misalnya pada 2026, pembangunan dan perbaikan jalan nasional membutuhkan anggaran hingga Rp46 triliun. Sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp5 triliun.

Untuk itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pengembangan jaringan kereta api harus dilakukan secara terintegrasi dengan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

KOMOAS.com - Dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional 2026 yang jatuh pada 24 April, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan kebijakan tarif spesial untuk masyarakat.

Warga bisa menikmati tarif Transjakarta hari ini hingga moda transportasi lain hanya sebesar Rp 1.

Kebijakan ini juga sekaligus menjadi bagian dari perayaan Hari Kartini yang diperingati pada 21 April.

Tarif transportasi Rp 1 berlaku seharian

Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif Rp 1 untuk layanan transportasi umum yang berada di bawah naungan BUMD, yaitu:

• Transjakarta
• MRT Jakarta
• LRT Jakarta

Program ini berlaku khusus pada Hari Transportasi Nasional 24 April, tepatnya mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Artinya, masyarakat bisa memanfaatkan transportasi publik seharian dengan biaya yang sangat terjangkau.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Transjakarta (@pt_transjakarta)

Dorong masyarakat beralih ke transportasi umum

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar promo, tetapi bagian dari upaya jangka panjang.

“Ini kami berikan agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi umum,” ujar Pramono dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Dengan adanya tarif murah ini, diharapkan semakin banyak warga yang meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.

Layanan gratis tetap mengikuti aturan

Sementara itu, untuk layanan seperti:

• Mikrotrans
• Transjakarta Cares
• Kelompok masyarakat dengan tarif Rp 0

Ketentuannya tetap mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Artinya, tidak ada perubahan skema bagi pengguna yang memang sudah mendapatkan fasilitas gratis sebelumnya.

Jumlah penumpang terus meningkat

Minat masyarakat terhadap transportasi publik di Jakarta juga menunjukkan tren positif.

Sepanjang Triwulan I 2026, jumlah penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 112,1 juta orang.

Angka tersebut meningkat 7,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 103,8 juta penumpang.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penambahan rute dan armada, peningkatan fasilitas dan infrastruktur, integrasi layanan, hingga digitalisasi sistem pembayaran.

Selain itu, kampanye penggunaan transportasi publik juga turut berperan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Lebih hemat dan ramah lingkungan

Menurut Pramono, beralih ke transportasi publik membawa banyak manfaat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

“Beralih ke transportasi publik membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga, serta mendorong gaya hidup sehat,” tutur Gubernur Pramono.

Dengan adanya program tarif Transjakarta hari ini yang hanya Rp 1, momentum Hari Transportasi Nasional diharapkan bisa menjadi titik awal perubahan kebiasaan masyarakat menuju mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif Rp1 angkutan umum Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta, pada Hari Transportasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 April.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengapresiasi masyarakat sekaligus mendorong peralihan gaya hidup ke penggunaan transportasi publik.

"Pemerintah DKI Jakarta untuk menyambut Hari Transportasi Nasional ini akan memberikan fasilitas kemudahan atau gratis bagi MRT hanya cukup membayar Rp1, LRT yang dikelola oleh Jakarta Rp1, demikian juga Transjakarta Rp1," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Pramono berharap, masyarakat semakin memanfaatkan fasilitas transportasi yang telah disediakan pemerintah.

Harapannya, dengan tarif Rp1 ini dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan fasilitas transportasi umum yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan angka kemacetan di Jakarta dan meningkatkan volume pengguna transportasi umum.

Terpisah, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, pelanggan Transjakarta dapat menikmati tarif khusus Rp1 di seluruh layanan Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT.

Momentum Hari Angkutan Nasional ini menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat semakin akrab dengan transportasi publik.

“Melalui tarif Rp1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, penerapan tarif khusus ini berlaku mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Adapun untuk layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Transcare), serta layanan gratis bagi pelanggan kategori penerima manfaat tarif Rp0 tetap beroperasi dengan tarif semula, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Ayu menjelaskan, Transjakarta berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan.

Untuk mempermudah perjalanan, pelanggan juga dapat mengakses informasi rute dan layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta maupun kanal media sosial resmi Transjakarta.

“Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, tidak hanya pada peringatan Hari Angkutan Nasional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas sehari-hari yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut hari transportasi Nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan tarif khusus Rp1 untuk layanan transportasi umum hari ini, 24 April.

Kebijakan ini mencakup layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong penggunaan transportasi publik.

"Pemerintah DKI Jakarta untuk menyambut Hari Transportasi Nasional ini akan memberikan fasilitas kemudahan atau gratis bagi MRT hanya cukup membayar Rp1, LRT yang dikelola oleh Jakarta Rp1, demikian juga Transjakarta Rp1," ujar Pramono dilansir dari NU online.

Melansir BPKD Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggratiskan layanan transportasi publik.

Tarif Rp1/perjalanan untuk 24 April 2025 dapat menggunakan semua metode pembayaran melalui e-wallet, bank digital, kartu kredit, BNPL di aplikasi MyMRTJ, mesin penjualan tiket MyMRTJ Lite, JakLingko, dan berbagai kartu uang elektronik.

Berikut Syarat dan Ketentuan Tarif Khusus Rp1 Spesial Hari Transportasi Nasional:

• Nikmati bebas naik MRT dengan tarif khusus Rp1/perjalanan hanya di tanggal 24 April 2025 dalam mendukung kemudahan mobilitas masyarakat spesial Hari Transportasi Nasional.

• Berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan: - Kartu Uang Elektronik Bank keluaran tahun 2019 ke atas - Tiket QR dari aplikasi MyMRTJ - Tiket QR dari vending machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta - Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko.

• Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pemilik Kartu Uang Elektronik Bank, Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko yang berisi saldo minimal Rp14.000.

• Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet MartiPay, AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo, kartu kredit Mastercard, serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

• Tiket untuk tarif Rp1/perjalanan MRT ini juga dapat dibeli secara langsung menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit. (Khusus untuk pembelian melalui TVM MYMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000 untuk setiap pembelian tiket)

Sementara itu dilansir dari Antara, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan tarif khusus Rp1 berlaku di seluruh layanan Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT.

“Melalui tarif Rp1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ayu di Jakarta, Kamis.

Penerapan tarif khusus itu berlaku mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mendorong percepatan elektrifikasi transportasi kereta api di tiga jalur strategis. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, menekan emisi, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung. “Elektrifikasi kereta dilakukan guna mewujudkan sistem mobilitas yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan kualitas layanan publik,” kata Dony, Senin (20/4/2026).

Dony menjelaskan, program elektrifikasi akan dijalankan di jalur Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cigombong, dan Jakarta–Rangkasbitung. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mempercepat transformasi transportasi massal nasional dengan kereta api sebagai tulang punggung. “Kita pastikan dukungan dari Danantara dan BP BUMN 100 persen untuk transformasi yang dilakukan Kereta Api Indonesia,” ujar Dony.

Selain elektrifikasi, pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas sarana dan prasarana di Jabodetabek. Agenda lain meliputi penggantian lokomotif, modernisasi teknologi, serta penguatan layanan dan pengembangan angkutan barang melalui KAI Logistik.

Dony menegaskan, transformasi BUMN harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam setiap proses bisnis.

“Kita ingin transformasi ini tidak hanya struktural, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

BP BUMN bersama Danantara juga mendorong KAI menjadi perusahaan transportasi yang lebih modern dan adaptif. Upaya ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus berkontribusi pada target penurunan emisi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam percepatan transformasi industri transportasi nasional menuju energi bersih.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, pada siang hari ini Kamis 9 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik VKTR,” ujarnya dalam sambutannya.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, pabrik tersebut merupakan fasilitas perakitan kendaraan listrik berbasis Completely Knocked-Down (CKD) pertama di Indonesia untuk segmen kendaraan komersial. Fasilitas ini akan memproduksi bus listrik berukuran 12 meter dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%.

VKTR sendiri merupakan perusahaan yang bertransformasi dari bisnis distribusi kendaraan komersial menjadi produsen kendaraan listrik. Berawal dari PT Bakrie Steel Industries yang berdiri pada 2007, perusahaan ini kemudian mengalihkan fokusnya pada elektrifikasi mobilitas dan resmi menjadi entitas publik setelah melantai di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2023.

Langkah strategis ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), khususnya di sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

Dalam pengembangannya, VKTR tidak hanya memproduksi bus listrik, tetapi juga berbagai kendaraan komersial lain seperti truk listrik, dump truck, hingga kendaraan pengangkut sampah berbasis listrik. Perusahaan ini juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan BUMN.

Sepanjang operasionalnya, VKTR mencatat sejumlah capaian, antara lain pengiriman lebih dari 100 unit kendaraan listrik, jarak tempuh operasional lebih dari 11,5 juta kilometer, serta penghematan lebih dari 4,1 juta liter bahan bakar. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik tersebut diklaim telah menekan emisi karbon lebih dari 11.000 ton CO2.

Dari sisi efisiensi, penggunaan armada listrik juga menghasilkan penghematan biaya operasional hingga lebih dari Rp27,8 miliar, dengan tingkat keandalan tinggi tanpa kerusakan besar selama operasional.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa fasilitas produksi tersebut sebenarnya telah beroperasi sebelumnya dengan kapasitas yang cukup signifikan.

Menurutnya, peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti bus dan truk.

“Jadi sekarang kami punya kapasitas produksi sekitar 3.000 [unit] bus dan truk per tahun, dan itu masih bisa kami ekspansi sampai 10.000 [unit]. Ini tentu sangat membantu karena kalau kita lihat jumlah dari bus di Indonesia itu ada sekitar 280.000 [unit]. Kalau kita bicara truk ada 6,5 juta [unit]. Jadi jumlah tersebut tentunya besar untuk kami dan ini baru langkah awal,” ujar Anindya dalam keterangan pers jelang peresmian.

Dia menekankan bahwa potensi elektrifikasi kendaraan komersial di Indonesia sangat besar, baik dari sisi pasar maupun dampak ekonominya terhadap negara. Menurutnya, peralihan bus dan truk berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik dapat memberikan efisiensi signifikan terhadap pengeluaran negara.

Apalagi, potensi penghematan subsidi BBM mampu mencapai US$5 miliar atau setara dengan kurang lebih Rp85,32 triliun per tahun.

“Nah yang menarik kalau seluruh bus dan truk itu terelektrifikasi menjadi kendaraan listrik, ini bisa menghemat tentunya buat Indonesia sekitar US$5 miliar per tahun dari subsidi BBM, jadi ini sangat besar,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan lonjakan pemudik yang menggunakan angkutan umum jelang Lebaran 2026 atau Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, tren mudik tahun ini menunjukkan penguatan pola multimoda seiring meningkatnya integrasi layanan transportasi nasional.

“Puncak arus mudik pada H-3 terjadi hampir di seluruh moda transportasi, dengan dominasi tertinggi pada angkutan penyeberangan. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat semakin tersebar dan tidak terfokus pada satu moda saja, melainkan memanfaatkan berbagai alternatif transportasi yang tersedia,” ujar Titis dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Secara kumulatif, jumlah pengguna angkutan umum selama periode 13 Maret 2026 (H-8) hingga 19 Maret 2026 (H-2) mencapai 9,04 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 10,79% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 8,16 juta penumpang.

Dari total tersebut, moda perkeretaapian mencatat 2,66 juta penumpang atau tumbuh 14,05% secara tahunan. Sementara itu, angkutan udara mencapai 1,98 juta penumpang atau naik 5,18%, sedangkan angkutan laut sebesar 739.724 penumpang atau meningkat 6,48%.

Adapun, angkutan penyeberangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,54% menjadi 2,25 juta penumpang. Sementara itu, angkutan darat dengan bus dan travel mencapai 1,39 juta penumpang atau naik 8,18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pergerakan kendaraan melalui jalan tol juga mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 1,38 juta kendaraan keluar dari Jakarta pada periode H-8 hingga H-2, naik 5,27% dibandingkan tahun lalu. Sementara kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 917.512 unit atau tumbuh 11,39% secara tahunan.

Dalam pemantauan Angkutan Lebaran 2026, posko Kemenhub mengawasi total 1.560 simpul transportasi dan jaringan, meliputi 264 simpul angkutan laut, 177 terminal, 248 titik penyeberangan, 472 titik kereta api, serta 257 simpul angkutan udara. Selain itu, pemantauan juga mencakup jaringan jalan tol dan arteri di sejumlah titik strategis.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memastikan kesiapan layanan transportasi guna menjaga kelancaran arus mudik dan balik. Kemenhub bersama pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari peningkatan kapasitas hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

“Pemerintah terus memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan kapasitas layanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Titis.

Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan keselamatan, memperhatikan jadwal perjalanan, serta memanfaatkan informasi resmi guna menghindari kepadatan di titik-titik tertentu. Dengan sinergi seluruh pihak, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 diharapkan berlangsung aman, tertib dan terkendali.

REPUBLIKA.CO.ID, Arus mudik Lebaran 2026 kembali menguji ketahanan sistem transportasi nasional. Salah satu potret paling nyata terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sebagai gambaran tekanan mobilitas masyarakat Indonesia. Sejak Sabtu (14/3/2026), kendaraan mulai mengular. Dalam beberapa hari, antrean tak hanya panjang, tetapi ekstrem, mencapai sekitar 37 kilometer (km).

Dalam situasi seperti itu, angka bukan sekadar data. Ia mewakili waktu yang terbuang, kelelahan pemudik, dan meningkatnya tekanan di lapangan. Terlebih, kepadatan tidak hanya terjadi di satu sisi.

Pada Senin (16/3/2026), antrean memang sempat ditekan ke kisaran 28 kilometer melalui berbagai upaya KSOP, ASDP, dan Polri. Namun, tekanan terus bertambah, bahkan mulai merambat ke Pelabuhan Ketapang.

Di titik inilah situasi berubah dari padat menjadi krusial. Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk memang memiliki karakteristik berbeda dibanding ruas jalan tol. Ia adalah sistem tertutup dengan kapasitas terbatas. Ketika sisi hilir tersendat, maka sisi hulu akan langsung terdampak. Dalam konteks ini, penyelesaian tidak bisa parsial. Masalah di satu titik harus diselesaikan dari akarnya.

Selasa (17/3/2026) menjadi titik balik. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi turun langsung ke lapangan. Bukan hanya melakukan peninjauan, tetapi memimpin penanganan di titik krusial.

Menhub bersama direktur utama Jasa Marga, direktur utama Pelindo, komisaris ASDP, dan Kakorlantas Polri menggunakan pesawat kalibrasi milik Kementerian Perhubungan menuju Banyuwangi untuk mempercepat mobilitas di tengah padatnya agenda pengawasan mudik dari Tol Jakarta–Cikampek hingga penyeberangan Merak–Ciwandan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan perhatian besar Presiden terhadap penguatan perkeretaapian nasional sebagai tulang punggung transportasi publik, termasuk pengembangan stasiun sebagai simpul utama mobilitas di kawasan pusat kota.

Perhatian tersebut tercermin dari pernyataan Sekretaris Kabinet kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melanjutkan pengembangan dan penataan Stasiun Gambir agar semakin selaras dengan dinamika mobilitas perkotaan Jakarta.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa penguatan perkeretaapian nasional menjadi salah satu fokus Presiden dalam memastikan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang melibatkan puluhan juta pergerakan nasional.

“Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke Stasiun Gambir. Kemudian sampai sekarang, ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi, mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkeretaapian, tolong direnovasi, diperbaiki, dipercantik, diperindah, dipernyaman,” ujar Teddy.

Menurutnya, momentum kebijakan dan perhatian Presiden terhadap perkeretaapian nasional saat ini menjadi kesempatan strategis untuk membawa pengembangan Stasiun Gambir ke tahap yang lebih maju, tidak hanya sebagai stasiun keberangkatan, tetapi juga sebagai ruang publik perkotaan yang representatif.

“Mumpung sekarang Pak Dirut, Presiden memberikan perhatian besar pada perkeretaapian nasional, saya mengusulkan agar Stasiun Gambir terus dikembangkan dan ditingkatkan. Penataan ulang kawasan, pembaruan fasilitas, serta penguatan aspek kenyamanan perlu dilakukan agar pengalaman masyarakat saat menggunakan kereta api semakin baik dan sejalan dengan peran Gambir sebagai simpul mobilitas utama nasional,” lanjutnya kepada Dirut KAI.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa KAI menyiapkan pengembangan Stasiun Gambir secara bertahap sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan simpul intermoda utama di pusat Jakarta.

“Pengembangan Stasiun Gambir diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan melalui penataan zona komersial dan ruang publik multifungsi, integrasi kawasan stasiun dengan pusat kegiatan di kawasan Medan Merdeka, serta penyediaan fungsi komersial yang beragam dan tersegmentasi,” ujar Bobby.

Dari sisi konektivitas, Stasiun Gambir akan diperkuat sebagai hub transportasi terpadu yang menghubungkan Kereta Api Jarak Jauh, Commuter Line, MRT Jakarta, serta layanan bus secara seamless. Penataan kawasan juga mencakup integrasi stasiun dengan ruang publik dan taman kota di kawasan Medan Merdeka, termasuk area Monumen Nasional.

Penataan tata ruang luar gedung kawasan dirancang dengan menghadirkan elemen vegetasi pada ruang antarbangunan hingga area rooftop guna menciptakan lingkungan yang lebih teduh, humanis, dan nyaman di tengah kawasan pusat kota.

Dalam masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, Stasiun Gambir mencatat volume layanan yang tinggi. Hingga Selasa, 23 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, Stasiun Gambir tercatat akan melayani 156.002 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh untuk keberangkatan dan 147.071 pelanggan untuk kedatangan. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.

Data tersebut menegaskan peran strategis Stasiun Gambir sebagai simpul mobilitas nasional sekaligus memperkuat urgensi pengembangan lanjutan kawasan stasiun sesuai dengan arahan pemerintah.

“KAI akan melaksanakan arahan pemerintah tersebut secara bertahap dengan fokus pada penguatan fungsi Stasiun Gambir sebagai simpul transportasi utama yang terintegrasi dengan sistem mobilitas dan tata ruang perkotaan Jakarta,” tutur Bobby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjaga kelancaran dan keselamatan sistem transportasi nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penegasan tersebut disampaikan AHY saat membuka Rapat Koordinasi Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan Persiapan Natal dan Tahun Baru di Jakarta.

AHY menekankan dua agenda besar tersebut, yakni pemulihan pascabencana dan kesiapan Nataru, harus dikawal secara paralel dan terintegrasi agar mobilitas masyarakat tetap aman, lancar, dan terkendali, serta masyarakat terdampak bencana dapat segera pulih.

“Fokus kita saat ini jelas, memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjaga mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru tetap aman dan lancar,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

AHY menjelaskan pemerintah pusat terus mengawal dukungan kepada pemerintah daerah agar bantuan kemanusiaan benar-benar dirasakan masyarakat terdampak. Dalam penanganan infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memprioritaskan pengerahan alat berat untuk membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana.

“Langkah ini dilakukan guna menjamin distribusi logistik, sembako, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya dapat kembali berjalan normal,” kata AHY.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemulihan sektor perumahan. AHY menegaskan penyediaan hunian sementara, hunian tetap, hingga relokasi akan segera dilakukan agar masyarakat tidak kembali tinggal di kawasan rawan bencana.

“Dukungan pemerintah pusat harus hadir secara nyata untuk mengurangi beban dan penderitaan masyarakat di wilayah bencana. Konektivitas harus segera pulih. Jalan, jembatan, dan air bersih adalah kebutuhan mendesak yang tidak boleh tertunda. Keselamatan warga adalah yang utama,” ucap AHY.

Dalam rapat koordinasi tersebut, AHY juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) sebagai fondasi integrasi transportasi nasional. Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan multimoda merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” lanjut AHY.

Terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru, AHY menyampaikan pemerintah memproyeksikan sekitar 120 juta perjalanan masyarakat selama periode Nataru, dengan puncak arus pada 24–25 Desember dan arus balik pada 2–4 Januari. Pemerintah memastikan seluruh pemangku kepentingan berada dalam kondisi siaga penuh untuk menghadapi lonjakan mobilitas tersebut.

AHY juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu perjalanan masyarakat selama periode libur. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sesuai rekomendasi BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta menyiagakan 440 unit alat berat dan 137 titik material di berbagai wilayah.

“Arahan Presiden jelas, sistem peringatan dini harus bekerja dan daerah harus siap secara operasional maupun teknis. Pada puncak libur dan arus balik, semua sumber daya harus siap digerakkan,” tegas AHY.

AHY turut mengapresiasi sinergi dan kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, BMKG, serta BUMN yang terus berkolaborasi secara intensif dalam memastikan kesiapsiagaan dan koordinasi di lapangan, khususnya selama periode Nataru.

“Kerja bersama inilah yang memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan mobilitas masyarakat selama Nataru tetap aman dan terkendali,” kata AHY.