Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia memperkuat elektrifikasi perkeretaapian sebagai penggerak utama mobilitas urban modern melalui layanan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, andal, dan mampu mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan.

"Pertumbuhan mobilitas masyarakat urban dalam satu dekade terakhir mendorong kebutuhan penguatan elektrifikasi perkeretaapian di kawasan metropolitan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Peningkatan jumlah perjalanan kereta rel listrik (KRL), berkembangnya kawasan permukiman penyangga kota, hingga bertambahnya pusat aktivitas ekonomi membuat kebutuhan pasokan daya listrik menjadi semakin besar untuk menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta.

Anne mengatakan elektrifikasi memegang peranan penting dalam sistem transportasi urban modern karena berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kestabilan operasional, hingga keandalan sistem persinyalan yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Menurutnya ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, maka kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah sehingga penguatan elektrifikasi menjadi penting untuk menjaga kestabilan operasional perjalanan.

"Termasuk mendukung sistem persinyalan, serta memastikan perjalanan KRL tetap berjalan aman dan andal di lintas dengan trafik yang semakin padat,” ujar Anne.

Berdasarkan riset perjalanan urban dan elektrifikasi perkeretaapian, lanjut Anne, jumlah pengguna KRL meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dari 257 juta perjalanan pada 2015 menjadi 401 juta perjalanan pada 2025.

Dalam periode tersebut terjadi penambahan lebih dari 140 juta perjalanan masyarakat urban. Pemulihan mobilitas juga berlangsung sangat cepat setelah pandemi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 50 persen pada 2022 dan kembali meningkat 31 persen pada 2023.

Lonjakan mobilitas tersebut turut tercermin dari meningkatnya total perjalanan KRL harian. Pada 2015, jumlah perjalanan KRL tercatat sebanyak 881 perjalanan per hari dan meningkat menjadi 1.063 perjalanan per hari pada 2025.

Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari, disusul Bekasi Line sebanyak 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan kapasitas dan stabilitas sistem operasi yang semakin besar pada lintas-lintas perkotaan dengan trafik padat.

Anne menjelaskan, semakin rapat headway perjalanan maka sistem operasi membutuhkan dukungan elektrifikasi yang semakin kuat dan stabil.

Pasokan daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja perjalanan KRL, termasuk mendukung perangkat persinyalan, gardu listrik, dan pengaturan operasional di lintas padat yang dikoordinasikan bersama DJKA Kementerian Perhubungan.

“Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan,” jelas Anne.

Riset tersebut, tambah Anne, juga menunjukkan mobilitas urban Jabodetabek telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah urban lainnya seperti Bandung sebesar 18,7 juta perjalanan, Surabaya 16 juta perjalanan, dan Yogyakarta 10,1 juta perjalanan.

"Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan transformasi layanan perkeretaapian urban yang terus didorong," ucap Anne.

Lebih lanjut Anne mengatakan DJKA Kementerian Perhubungan bersama operator perkeretaapian, juga memperkuat revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, penguatan konektivitas kawasan strategis, hingga pengembangan pusat mobilitas baru di kawasan metropolitan.

"Sehingga elektrifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung seluruh sistem tersebut agar mampu berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan," beber Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di sektor transportasi darat, laut, dan udara secara nasional melalui berbagai inisiatif transisi energi terintegrasi.

"Ini sebagai bentuk komitmen mendukung target net zero emission Indonesia tahun 2060, sehingga Pertamina terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di seluruh sektor transportasi nasional," kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk “Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition” yang diselenggarakan Universitas Pertamina di Jakarta.

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi.

Forum itu menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Agung menjelaskan perusahaan mengambil peran aktif dalam transisi energi jangka panjang melalui kesiapan teknologi, penguatan ekosistem, serta sinergi lintas sektor.

Upaya itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana menjadi komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor transportasi darat, Pertamina tidak hanya memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui pembangunan charging station dan battery swapping bersama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Pertamina juga tengah membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek itu menyatu dengan kawasan perkebunan tebu lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Sementara di sektor transportasi laut, Pertamina mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan dual fuel, pengembangan green ammonia, hingga inovasi pemasangan panel surya di dek kapal untuk mendukung kebutuhan kelistrikan armada secara mandiri.

Lebih lanjut pada sektor penerbangan (udara), Pertamina melalui Pelita Air turut mendukung penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bahan bakar ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan baku used cooking oil atau minyak jelantah, yang menjadi solusi konkret pengurangan emisi karbon di industri aviasi global.

"Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya," ucapnya.

Agung menegaskan seluruh proses transformasi ini akan dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Acting Rector Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar mampu menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Menurutnya transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri oleh industri maupun pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

"Universitas Pertamina berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan riset, inovasi, pengembangan SDM, dan aksi nyata guna mendukung terciptanya ekosistem energi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Djoko.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet, yang hadir sebagai pembicara utama memaparkan dunia saat ini memang sedang berada di fase awal transformasi mobilitas hijau.

Menurut Prof. Marlon, komoditas seperti biofuel dan drop-in fuels memegang peran sangat krusial sebagai jembatan transisi. Sementara untuk sektor yang lebih sulit didekarbonisasi seperti pelayaran laut, dibutuhkan solusi energi dengan kerapatan (densitas) tinggi seperti green ammonia.

Ia juga mengingatkan transisi energi bukan lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sudah menjadi transformasi industri global yang wajib dihadapi lewat kolaborasi erat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Jakarta – Kebijakan platform Gojek dan Grab yang menghentikan program paket hemat memicu reaksi beragam dari masyarakat. Langkah korporasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna setia terkait potensi lonjakan biaya mobilitas harian yang kian mahal.

Penghapusan fitur ini berlatar belakang desakan pembenahan struktur tarif demi menjaga kesejahteraan mitra pengemudi (driver) di tengah tekanan ekonomi makro.

Bagi konsumen kelas pekerja dan komuter, kehadiran paket murah selama ini menjadi katup penyelamat anggaran transportasi. Penghapusan skema ini memaksa pengguna menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka.

Rinel (23), seorang pengguna setia Gojek, mengakui fitur hemat sangat membantu mobilitasnya di tengah keterbatasan daya beli. Kehilangan opsi bertarif rendah ini membuatnya cemas, mengingat kenyamanan layanan ojol selama ini menjadikannya pilihan utama dibanding moda transportasi

“Harga yang murah dan nyaman membuat saya terus memakai gojek di bandingkan aplikasi ojek onlinenya,” kata Rinel kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Kekhawatiran senada diungkapkan oleh Ayeisha (24). Sebagai konsumen, dia menyayangkan hilangnya opsi dengan pengeluaran lebih rendah tersebut. Meski tidak akan berhenti menggunakan layanan ojol secara total karena faktor kebutuhan, dia memilih strategi mitigasi dengan memangkas intensitas perjalanan.

"Saya pribadi tidak akan berhenti layanan Gojek/Grab, hanya mengurangi frekuensi penggunaannya saja," ungkap Ayeisha.

Opsi beralih ke moda transportasi lain juga mulai dipertimbangkan oleh pengguna. Shafis (23) menyatakan hilangnya paket murah membuka kemungkinan baginya untuk mencari alternatif platform atau beralih menggunakan transportasi umum. Kendati demikian, faktor kecepatan tetap membuat layanan reguler ojol sulit ditinggalkan sepenuhnya selama kenaikan tarif biasa tidak terlampau drastis.

“Masih pakai ojol kalau tarif biasa tidak naik banget, karena butuh cepatnya,” kata Shafis.

Meski demikian, tidak semua pengguna mengeluh. Dukungan terhadap aspek kesejahteraan ini disuarakan oleh Clau (23) dan Fauzan (23). Clau merasa iba mendengar keluhan para pengemudi mengenai potongan komisi yang sangat besar dari program hemat tersebut.

Sementara itu, Fauzan menilai penghapusan kebijakan ini merupakan langkah tepat agar para mitra pengemudi tetap sejahtera dan mampu bertahan di tengah kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang merangkak naik.

“Semoga setelah ini ada perbaikan tata kelola transportasi online secara menyeluruh,” kata Fauza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ardi Bakrie resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ardi sendiri menggantikan Gilarsi Wahju Setijono yang mengajukan pengunduran diri pada 13 Mei 2026 lalu.

Pada 17 Februari 2026 lalu, Gilarsi didapuk menjadi Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Pengangkatan Ardi disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie.

Ia menyebut dalam menjalankan transformasi bisnis kendaraan listrik dan penguatan industri otomotif perseroan, Ardi didampingi oleh dua sosok sebagai Wakil Presiden dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi.

“Direktur Utama-nya adalah Pak Ardi Bakrie. Dan beliau mempunyai dua Wakil Presiden yang pertama Pak Adit yang sebelumnya di TransJakarta, dan kedua Bu Erika yang sebelumnya banyak di latar belakang mining, risk management, maupun juga human resource capital,” ujar Anindya saat ditemui di gedung VKTR usai RUPS.

Untuk diketahui Ardi Bakrie lahir di Jakarta pada 1979, merupakan lulusan Bentley University, Massachusetts, Amerika Serikat, dengan gelar MBA pada 2005.

Sebelum didapuk memimpin emiten kendaraan listrik ini, Ardi memiliki rekam jejak di berbagai lini bisnis Grup Bakrie khususnya sektor media dan investasi.

Dia pun menjabat Wakil Direktur PT Visi Media Asia Tbk.

(VIVA) sejak 2017, setelah sebelumnya menempati posisi Direktur VIVA pada periode 2011-2017.

Selain itu, Ardi juga memegang sejumlah posisi strategis sebagai Komisaris PT Intermedia Capital Tbk.

(MDIA), Komisaris Utama PT Lativi Media Karya (tvOne), Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), Presiden Komisaris PT Viva Media Baru, serta Direktur di PT Bakrie Global Ventura.

Di sisi korporasi, VKTR merupakan emiten yang berfokus pada bisnis kendaraan listrik, komponen otomotif, hingga industri pengecoran besi dan baja.

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bakrie Steel Industries pada 23 November 2007 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama, sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas pada 29 Maret 2022 seiring transformasi bisnis ke sektor elektrifikasi transportasi.

Saat ini kegiatan usaha VKTR bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), komponen suku cadang, aksesori otomotif, hingga industri karoseri kendaraan roda empat atau lebih melalui entitas anak usahanya.

Perseroan juga memiliki bisnis di sektor pengecoran besi dan baja serta perdagangan besi bekas atau scrap. Untuk mendukung kegiatan operasional, VKTR memiliki sejumlah entitas anak seperti PT Bakrie Autoparts (BA), PT Braja Mukti Cakra (BMC), dan PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM). Bakrie Autoparts memproduksi berbagai komponen otomotif untuk kendaraan komersial dan penumpang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Sementara itu, BUMM bergerak di bidang pengecoran besi dan baja dengan produk untuk sektor otomotif, general casting, dan alat berat.

Adapun BMC memproduksi berbagai komponen suku cadang kendaraan seperti drum brake, hub wheel, fly wheel, holder injection, disc brake, rotor brake, hingga berbagai komponen otomotif lainnya.

Dari sisi kepemilikan saham, grup Bakrie masih menjadi pengendali utama VKTR.

Berdasarkan data pemegang saham per 8 Mei 2026, PT Bakrie & Brothers Tbk menggenggam 24,40 persen saham atau sekitar 10,68 miliar saham.

Sementara PT Bakrie Metal Industries memiliki 14,23 persen saham atau sekitar 6,23 miliar saham.

Selain itu, terdapat sejumlah investor institusi lain seperti Indies Special Opportunities IV dengan kepemilikan 4,71 persen, Zeus Petro Energi 3,96 persen, Tridaya Aset Globalindo 3,83 persen, Maju Perkasa Optima Karsa 3,64 persen, Marga Raya Yasa 3,50 persen, Kuantum Akselerasi Indonesia 3,30 persen, Glencore International Investments 3,29 persen, serta Kalila Mutiara Nusantara sebesar 3,17 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) resmi merombak total susunan pengurus dengan menunjuk Anindra Ardiansyah Bakrie atau Ardi Bakrie sebagai Direktur Utama yang baru.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), langkah penguatan kepengurusan emiten kendaraan listrik komersial Grup Bakrie ini dirancang untuk mempercepat adopsi inovasi teknologi, serta memperkokoh posisi perusahaan dalam fase akselerasi industri mobilitas berkelanjutan nasional.

Direktur Utama VKTR, Ardi Bakrie, menyampaikan bahwa penguatan nakhoda di jajaran manajemen akan menjadi fondasi utama perseroan dalam menavigasi bisnis mobilitas hijau di masa depan.

“VKTR meyakini bahwa kepemimpinan yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan industri mobilitas berbasis teknologi,” Ardi seusai RUPS yang digelar di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Di bawah kepemimpinan Ardi, jajaran direksi diperkuat oleh masuknya sejumlah profesional strategis, salah satunya Mochammad Yana Aditya yang merupakan mantan CEO PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Masuknya Yana diplot untuk mengoptimalkan operasional dan komersialisasi armada bus listrik.

Perseroan juga menunjuk S. Erika Mouna Hamizar sebagai Direktur untuk mengakselerasi agenda transformasi bisnis serta penguatan tata kelola.

Selain itu, posisi Direktur juga dipercayakan kepada Indah Permatasari Saugi guna memperkokoh fungsi strategis komunikasi korporasi, hubungan investor, serta pengelolaan aspek legal secara terintegrasi.

Sementara itu, kursi pengawasan perseroan kini diamanatkan kepada tokoh senior Sharif Cicip Sutardjo selaku Komisaris Utama, yang bertukar posisi dengan Anindya Novyan Bakrie di kursi Wakil Komisaris Utama.

Manajemen turut mendaratkan teknokrat nasional Ilham A. Habibie sebagai Komisaris untuk memperkuat inovasi industrialisasi kendaraan listrik.

Penyegaran organisasi tersebut dibarengi dengan capaian impresif perseroan sepanjang tahun buku 2025, di mana penjualan kendaraan listrik VKTR mencatat lonjakan hingga 60% secara tahunan (year on year/YoY).

Berikut formasi terbaru jajaran Dewan Komisaris dan Direksi VKTR:

Dewan Komisaris

• - Komisaris Utama: Sharif Cicip Sutardjo
• - Wakil Komisaris Utama: Anindya Novyan Bakrie
• - Komisaris: Dr. Ing. Ilham A. Habibie
• - Komisaris Independen: Dr. Dino Patti Djalal
• - Komisaris Independen: The Lord Aamer Ahmad Sarfraz

Direksi

• - Direktur Utama: Anindra Ardiansyah Bakrie
• - Direktur: Mochammad Yana Aditya
• - Direktur: S. Erika Mouna Hamizar
• - Direktur: Valentinus Bimo Kurniatmoko
• - Direktur: Achmad Amri Aswono Putro
• - Direktur: Dino Ahmad Ryandi
• - Direktur: Indah Permatasari Saugi

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Anindra Ardiansyah Bakrie atau Ardi Bakrie resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) menggantikan Gilarsi Wahju Setijono yang mengundurkan diri.

Adapun keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Perubahan kemudi dilakukan setelah perseroan menerima surat pengunduran diri Gilarsi Wahju per 13 Mei 2026. Gilarsi sendiri kini telah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas.

Selain menunjuk Ardi Bakrie sebagai Direktur Utama yang baru, emiten kendaraan listrik komersial Grup Bakrie ini juga meresmikan dua posisi Wakil Direktur Utama untuk memperkuat operasional ekspansi mobilitas hijau.

“Tadi sudah ditentukan di rapat, nanti diumumkan. Direktur utamanya adalah Pak Ardie Bakrie,” ujar Anindya N. Bakrie yang saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama VKTR saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain di jajaran direksi, estafet kepemimpinan pengawas perseroan juga mengalami pergeseran. Posisi Komisaris Utama VKTR yang sebelumnya ditempati oleh Anindya kini diserahkan kepada Sharif Cicip Sutardjo.

Ardi Bakrie, yang lahir di Jakarta pada 1979, merupakan lulusan Bentley University, Massachusetts, Amerika Serikat, dengan gelar MBA pada 2005.

Sebelum didapuk memimpin emiten kendaraan listrik ini, Ardi memiliki rekam jejak di berbagai lini bisnis Grup Bakrie khususnya sektor media dan investasi.

Dia pun menjabat Wakil Direktur PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) sejak 2017, setelah sebelumnya menempati posisi Direktur VIVA pada periode 2011—2017.

Selain itu, Ardi juga memegang sejumlah posisi strategis sebagai Komisaris PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA), Komisaris Utama PT Lativi Media Karya (tvOne), Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), Presiden Komisaris PT Viva Media Baru, serta Direktur di PT Bakrie Global Ventura.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mundurnya Gilarsi Wahju Setijono dari posisi direktur utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR), bukan berarti dirinya kini tidak memiliki posisi strategis.

Pada 17 Februari 2026 lalu, Gilarsi didapuk menjadi Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Melansir dari laman resmi VKTR, lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di perusahaan swasta hingga pelat merah, baik otomotif, logistik, investasi, teknik, manufaktur, dan elektronik.

Saat ini pun dirinya masih aktif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) sejak 2021. Sebelum bergabung dengan VKTR, Gilarsi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dari 2015 hingga 2020.

Karirnya di Group Bakrie nyatanya sudah jauh sejak medio 1990an. Gilarsi diketahui menjabat sebagai Manajer Senior di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 1991 hingga 1994.

Setelah itu, dia sempat menjabat Manajer Pabrik di PT Keramik Diamond Industries pada 1995–1997. Kemudian, kariernya berlanjut di Philips Lighting sejak 1997 sebagai GM & Operations Manager.

Selanjutnya, dia dipromosikan menjadi Business Restructuring Director Philips Lighting ASEAN & Pacific pada 2002, serta Director ASEAN & Pacific pada 2004 hingga 2006. Pada 2006–2008, Gilarsi dipercaya menjadi Managing Director di Merrill Lynch, divisi investasi dan manajemen kekayaan Bank of America.

Dia kemudian menjabat CEO Shafira Corporation pada 2008–2012, dan melanjutkan peran sebagai Komisaris hingga 2015. Secara paralel, dia juga memimpin PT Adyawinsa Stamping Industries sebagai CEO pada 2012–2015, salah satu produsen komponen otomotif domestik.

Adapun, Gilarsi mengundurkan diri dari VKTR sejak 13 Mei 2026 dan baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan prosedur tata kelola Perusahaan dan peraturan yang berlaku melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada Selasa (19/5/2026).

Komisaris Utama VKTR, Anindya N. Bakrie, menyatakan bahwa Dewan Komisaris menghormati keputusan tersebut.

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusinya yang berharga bagi perkembangan Perusahaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Perusahaan menekankan bahwa proses ini merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan korporat yang normal, dilakukan secara terukur dan profesional sambil menjaga kelangsungan arah strategis Perusahaan, stabilitas operasional, dan komitmen terhadap semua pemangku kepentingan.

Kami berkomitmen memastikan kesiapan layanan operasional selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih melalui optimalisasi layanan transaksi, lalu lintas, serta kesiapan petugas dan fasilitas di lapangan

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas tol yang dikelola menjelang periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih tahun 2026 agar perjalanan pengguna jalan tetap aman, nyaman dan lancar.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan operasional, pelayanan lalu lintas hingga optimalisasi fasilitas pendukung di ruas-ruas strategis Trans Jawa untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang libur pekan ini.

"Kami berkomitmen memastikan kesiapan layanan operasional selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih melalui optimalisasi layanan transaksi, lalu lintas, serta kesiapan petugas dan fasilitas di lapangan," katanya di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pengguna jalan, termasuk memastikan informasi lalu lintas maupun kondisi perjalanan terus diperbarui secara berkala melalui berbagai kanal informasi guna memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan.

Pihaknya memastikan kesiapan gardu transaksi dan petugas operasional di gerbang tol utama, khususnya pada ruas dengan potensi peningkatan volume lalu lintas seperti Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Batang-Semarang, Semarang ABC hingga Surabaya-Gempol.

Sejumlah armada pendukung layanan lalu lintas turut disiagakan selama 24 jam di antaranya 29 unit mobil derek, tujuh ambulans, enam unit armada penyelamatan, 17 Patroli Jalan Raya (PJR) serta 19 unit Mobile Customer Service.

Pemantauan kondisi lalu lintas juga dilakukan secara real time melalui kamera pengawas yang terintegrasi dengan pusat pengendalian informasi guna memastikan respons cepat terhadap kondisi di lapangan.

Informasi terkini terkait kondisi lalu lintas pun disampaikan kepada pengguna jalan melalui Dynamic Message Sign yang tersebar di sejumlah titik strategis Ruas Jalan Tol Trans Jawa.

Pihaknya menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian dan pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi kepadatan kendaraan melalui penerapan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila diperlukan.

Selain itu, fasilitas area rehat di sepanjang ruas Trans Jawa dipastikan beroperasi optimal, beroperasi 24 jam dengan fasilitas umum memadai seperti area parkir, toilet, mushala, SPBU, SPKLU, area makan dan tempat istirahat pengguna jalan.

Ria mengimbau pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik sebelum memasuki jalan tol, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, mengecek kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mengatur waktu perjalanan dengan baik.

"Apabila lelah, pengguna jalan dapat memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi menjaga keselamatan perjalanan," kata dia.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group dengan menghubungi pusat penggilan 24 jam di nomor 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS maupun Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk. (ASII) kembali menggelar kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi berskala nasional yang ditujukan untuk menjaring solusi digital bagi berbagai tantangan bisnis di lingkungan perusahaan.

Pada acara yang bertajuk Astranauts 2026 itu perusahaan menitikberatkan pada percepatan implementasi inovasi dari tahap ide menuju transformasi bisnis yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah.

Chief of Group Digital Strategy Astra Paul Soegianto mengatakan gelaran rutin ajang tahunan ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mendorong inovasi yang dapat diterapkan secara nyata di dunia usaha.

“Astranauts 2026 mencerminkan komitmen Astra untuk fokus pada skalabilitas. Kita tidak hanya bicara soal prototipe, melainkan bagaimana solusi tersebut bisa diadopsi oleh bisnis, serta mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan value bagi bisnis,” ujar Paul dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Melalui program tersebut, Astra membuka ruang bagi para inovator untuk menjawab berbagai tantangan bisnis dari sejumlah perusahaan Grup Astra seperti PT Astra Honda Motor, FIFGroup, PT Kalimantan Prima Persada, PT Pamapersada Nusantara, serta Astra UD Trucks.

Selain tantangan bisnis dari perusahaan Grup Astra, juga dihadirkan Cross-Industry Challenge yang mencakup delapan sektor, mulai dari otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, properti, hingga kesehatan.

Pendaftaran peserta dibuka mulai 7 Mei hingga 14 Juni 2026 melalui laman resmi Astranauts 2026.

Kompetisi tersebut terbagi dalam dua kategori. Pertama, Product Track yang ditujukan bagi perusahaan maupun startup yang telah memiliki minimum viable product (MVP) dan traksi bisnis. Kedua, Idea Track yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang sarjana hingga magister untuk menawarkan ide inovatif dalam menjawab tantangan bisnis yang diberikan.

Finalis Astranauts 2026 nantinya akan memperoleh pendampingan dari para pakar dan pemimpin industri. Mereka juga berkesempatan mempresentasikan inovasi dalam Demo Day pada 20 Juli 2026.

Selain peluang berkolaborasi dengan Grup Astra dan kesempatan magang bagi mahasiswa, para finalis juga berpeluang memperoleh hadiah uang tunai. Pengumuman pemenang dan sesi awarding dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 di Menara Astra, Jakarta.

Dalam rangkaian acara tersebut, Astranauts 2026 juga akan menghadirkan Astranauts Conference yang membahas tren dan tantangan teknologi terkini. Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir, di antaranya Gita Wirjawan, Raditya Dika, Gaery Undarsa, dan Daniel Minardi.

Astra juga menggelar Digital & Technology Exhibition sebagai wadah kolaborasi antara korporasi dan komunitas teknologi untuk memamerkan solusi digital dan inovasi masa depan.

Tak hanya melibatkan perusahaan Grup Astra, Astranauts 2026 turut menggandeng sejumlah perusahaan teknologi lain, seperti Amazon Web Services dan Berca Hardayaperkasa.

Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) menyebut jalan kaki adalah mobilitas yang paling ramah lingkungan karena nilai emisinya nol. Namun, infrastruktur atau fasilitas seperti trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki masih sangat minim.

“Di Indonesia, dari total jalan yang ada, baru sekitar 8% yang ada trotoarnya. Ini mungkin masih sangat minim dan perlu ditingkatkan,” kata Amalia S. Bendang, Koordinator Kopeka, dalam ‘Kick-off Meeting Walkability Index: Menilik Kelayakan Fasilitas Pejalan Kaki sebagai First Miles and Last Miles Mobilitas’ di Jakarta, Kamis (7/5).

Amel -sapaan akrab Amalia- mengatakan fasilitas bagi pejalan kaki menjadi identitas peradaban dan hak dasar mobilitas. Akan tetapi, hal mendasar ini bahkan belum terpenuhi di Indonesia.

Kopeka tengah menyiapkan penilaian indeks kemudahan berjalan kaki (Walkability Index) untuk area-area perkotaan di Indonesia. Penilaian ini akan memperbarui angka indeks pada 2014 lalu. Sederhananya, Walkability Index merupakan angka yang menggambarkan bagaimana infrastruktur suatu wilayah tergolong ramah dan aman untuk pejalan kaki.

Untuk mencapai titik peradaban yang berkelanjutan, ekosistem mobilitas di perkotaan harus aman, tertib, berkeadilan, inklusif, dan rendah emisi. “Jalan kaki adalah transportasi paling ramah lingkungan, karena emisinya nol, sama seperti sepeda.”

Hasil penilaian Kopeka terhadap sepuluh area perkotaan pada 2014 menempatkan Denpasar sebagai perkotaan paling ramah pejalan kaki dengan Skor 78,41 dari 100. Jakarta berada di peringkat ke-9 dengan skor 35,56. Capaian Jakarta bahkan masih lebih rendah dibandingkan Yogyakarta, Bandung, maupun Palembang kala itu.

Namun, Amel menilai saat ini skor bagi kota-kota tersebut seharusnya meningkat, terutama Jakarta.

“Mudah-mudahan di tahun ini kita lakukan lagi (penilaian Walkability Index), nilainya sudah jauh lebih baik,” ujar Amel.

Kali ini, penilaian Kopeka akan mengacu pada parameter yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Pedoman Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan Nomor 7/P/BM/2023 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Sebelumnya, perumusan walkability index didasarkan pada standar yang disusun Kopeka.

Ada tujuh parameter yang akan diadopsi dari pedoman tersebut:
1. Kondisi dan kualitas jalur pejalan kaki;
2. Fasilitas pendukung (amenities);
3. Infrastruktur penunjang bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus;
4. Adanya penghalang;
5. Ketersediaan dan kondisi penyeberangan;
6. Konflik pejalan kaki dengan moda transportasi lainnya; serta
7. Keamanan.

Pemerintah Daerah Bakal Dapat Mandat

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, mengatakan instansinya turut meletakkan kepentingan pejalan kaki sebagai isu prioritas dalam perencanaan kota. Hal ini juga berkaca dari kota-kota besar di dunia.

“Saat ini kami sedang menyusun standar pelayanan perkotaan (berbentuk Peraturan Menteri), di dalamnya ada indikator-indikator yang tentunya memperhatikan salah satunya pejalan kaki,” ujar Amran.

Sebelumnya sudah ada Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Aturan itu meminta pemerintah daerah untuk memperhitungkan fasilitas pelayanan perkotaan yang harus disiapkan. Di dalamnya termasuk fasilitas pejalan kaki.

Amran juga menyebut, pihaknya menargetkan status perkotaan berkelanjutan pada 2045, sama seperti target Indonesia untuk menjadi negara maju.

“Maka dari itu, di standar perkotaan, indikatornya mengacu pada indikator global untuk perkotaan berkelanjutan,” ucapnya.

Penataan trotoar di Depok (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/bar)

Dukungan Regulasi

Akan tetapi, mandat untuk membentuk walkable city ini perlu memperhatikan beberapa hal. Menurut Koordinator Wilayah Sumatera 1 Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Aditya Widya Pradipta, setidaknya ada dua hal yang harus jadi perhatian: dukungan regulasi di daerah dan tipologi wilayah.

“Terkait tipologi wilayah, kita seringkali lupa banyak wilayah Indonesia yang meski berstatus kota, tapi bukan perkotaan. Itu menghambat pemerintah daerah, apakah ingin bergerak mengembangkan perkotaannya, atau ingin menyelesaikan permasalahan wilayah secara umum,” ujar Adit.

Adit mengatakan, pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada isu kemiskinan, kesehatan, daripada isu-isu perkotaan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mendesain tata ruang.

Ia menilai desain perkotaan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Terlebih, mengingat konsep walkable city ini banyak mengadopsi dari luar negeri.

“Dalam konteks konstelasi nasional, kita perlu melihat apa untungnya bagi masyarakat,” kata dia.

Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,13 triliun pada kuartal I/2026, meningkat 19,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp953,80 miliar.

Sejalan dengan itu, perseroan juga membukukan EBITDA sebesar Rp296,44 miliar, melonjak 252,43% dari Rp84,11 miliar pada kuartal I/2025. Laba usaha BNBR turut meningkat signifikan sebesar 240,03% menjadi Rp211,96 miliar, dari sebelumnya Rp62,33 miliar.

Direktur Utama & CEO BNBR Anindya Novyan Bakrie mengatakan kinerja positif tersebut dicapai di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak.

“Di tengah gejolak ekonomi global yang luar biasa, BNBR terus konsisten menunjukkan kinerja keuangan positif pada tiga bulan pertama tahun ini, dengan pertumbuhan yang membanggakan,” Kata Anindya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, pertumbuhan pendapatan perseroan ditopang oleh kontribusi PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) sebesar Rp232,76 miliar atau 20,5% dari total pendapatan konsolidasi. Selain itu, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) Group turut menyumbang kenaikan pendapatan sebesar Rp126,9 miliar atau 58,2% secara tahunan.

Adapun peningkatan EBITDA juga berasal dari kontribusi CCT sebesar Rp126,6 miliar atau 50,4% dari total EBITDA konsolidasi. Sementara itu, kenaikan laba usaha turut ditopang oleh kontribusi CCT sebesar Rp128,6 miliar atau 77% dari total laba usaha BNBR.

Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti menambahkan, kinerja positif juga ditopang oleh pertumbuhan unit usaha PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group yang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 274,6% atau Rp207,6 miliar, terutama dari kontribusi CCT.

Selain itu, PT Helio Synar Energi mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 35,1% atau Rp1 miliar. Sementara itu, VKTR Group membukukan kenaikan pendapatan sebesar Rp126,9 miliar atau 58,2%, didorong oleh peningkatan pendapatan entitas induk VKTR serta PT VKTR Sakti Industries.

“PT Bakrie Autoparts Group juga mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp13 miliar atau 6,3% seiring pertumbuhan permintaan komponen otomotif,” kata Roy.

Di sisi lain, Roy menyebut terdapat penurunan pendapatan pada PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group. Namun, penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan pendapatan PT Southeast Asia Pipe Industries (SEAPI) sebesar Rp1,1 miliar atau 2,6%, yang berasal dari penjualan sektor nonmigas.

“Kami optimistis ke depan akan ada peningkatan pendapatan di sektor pipa dan EPC untuk oil and gas, seiring dengan proyek-proyek yang akan masuk pada semester I/2026,” pungkasnya.