Perusahaan milik Elon Musk resmi meluncurkan XChat, pesaing WhatsApp, di iOS pada 24 April waktu Amerika Serikat (AS). Jika sudah memiliki akun X, pengguna bisa mencoba XChat.

Kepala Bagian Privasi dan Perlindungan Data Global di Netskope, perusahaan keamanan siber, Neil Thacker mengatakan, XChat menawarkan jaminan privasi yang serupa dengan WhatsApp.

“WhatsApp menggunakan enkripsi end to end, tetapi masih mengumpulkan metadata dan membagikan beberapa data dalam ekosistemnya yang lebih luas,” kata dia dikutip dari Forbes, Senin (27/4).

Mitra di Freeths yang berspesialisasi dalam hukum informasi dan teknologi, serta data, Luke Dixon mengatakan XChat memiliki satu keunggulan dibandingkan WhatsApp, yaitu tidak memerlukan nomor telepon pengguna.

“Meskipun demikian, seperti yang Anda harapkan dari layanan yang sudah mapan, WhatsApp merupakan platform yang lebih matang dengan tingkat adopsi pengguna yang sangat tinggi. XChat masih harus banyak mengejar ketertinggalan dalam hal itu,” ujar Dixon.

CEO dan pendiri Endor Labs Varun Badhwar mengatakan, XChat memerlukan akun X yang sudah ada. Oleh karena itu, identitas, informasi perangkat, IP, dan riwayat perilaku di X sudah menjadi bagian dari data yang diolah XChat.

Apa Saja Data yang Dikumpulkan XChat?

Menurut Badhwar, ada dua hal yang menonjol. Kunci tersimpan di server X. X menyimpan kunci enkripsi pribadi pengguna di infrastrukturnya sendiri, yang dilindungi oleh PIN empat digit.

“X telah mengakui bahwa arsitektur ini dapat memungkinkan 'orang dalam yang jahat atau X sendiri' untuk mengakses percakapan. Itu pengakuan yang luar biasa, dan itu berarti klaim enkripsi end to end bergantung pada kebijakan X, bukan pada perhitungan matematis,” kata Badhwar.

Pada saat yang sama, metadata gambar tidak dihilangkan. Laporan menunjukkan bahwa gambar yang dikirim melalui XChat mempertahankan koordinat GPS dan detail kamera.

“Jadi, meskipun konten pesan dienkripsi, foto yang dibagikan dapat membocorkan lokasi dan sidik jari perangkat Anda,” Badhwar memperingatkan.

Dixon mengatakan, meskipun XChat mengenkripsi isi pesan, Pemberitahuan Privasi Aplikasi mengungkapkan bahwa aplikasi ini mengumpulkan ‘beberapa jenis data’, termasuk metadata dan aktivitas penggunaan.

Hal itu berdampak pada privasi pengguna. “Misalnya metadata mengungkapkan dengan siapa pengguna berkomunikasi, kapan, dan berapa lama. Aktivitas penggunaan mencakup catatan interaksi produk, riwayat pencarian, dan informasi yang mengungkapkan bagaimana Anda menggunakan aplikasi,” ujar dia.

Di AS, tidak ada standar privasi federal. Undang-Undang Privasi Konsumen California memberikan beberapa hak kepada pengguna di sana, tetapi tidak ada yang sebanding dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Inggris yang memaksa X untuk mengungkapkan penerima pihak ketiga atau tujuan pemrosesan.

“Di Inggris dan Uni Eropa, XChat akan menghadapi lingkungan peraturan yang sangat berbeda. GDPR mewajibkan pengungkapan dasar hukum, periode penyimpanan, dan berbagi data dengan pihak ketiga,” kata Badhwar.

Namun X telah berkonflik dengan regulator Eropa. Komisi Perlindungan Data Irlandia menyelidiki penggunaan data pengguna oleh X untuk melatih Grok, dan X setuju untuk menangguhkan pemrosesan data pengguna Uni Eropa/Kawasan Ekonomi Eropa secara permanen.

Data XChat Apa yang Dibagikan dan Dengan Siapa?

Neil Thacker mengatakan, XChat membagikan data akun, penggunaan, dan perangkat dengan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, mitra, dan berpotensi juga pengiklan.

“Ini dapat mencakup detail kontak, data aktivitas, dan metadata komunikasi,” kata Thacker.

Data juga dapat diungkapkan kepada pihak berwenang jika diwajibkan secara hukum. Setelah data dibagikan, pengguna memiliki visibilitas dan kendali terbatas atas bagaimana data tersebut digunakan, sehingga meningkatkan risiko pembuatan profil, pelacakan, dan penyalahgunaan.

Sementara itu, Badhwar mengatakan metadata tentang siapa berbicara dengan siapa, kapan, seberapa sering, dari mana, tidak dienkripsi di platform perpesanan arus utama mana pun, termasuk XChat.

Kebijakan privasi X yang lebih luas juga sudah mengizinkan berbagi data pengguna dengan ‘kolaborator’ pihak ketiga, kecuali pengguna memilih untuk tidak ikut serta.

Penerima itu bebas menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri, termasuk melatih model AI. “Ini penting karena XChat berada di bawah naungan perusahaan yang sama dengan Grok,” kata Badhwar.

Jika Akun X Diretas, maka XChat Ikut Diretas

Badhwar mengatakan pengguna bisa meningkatkan privasi di XChat, tetapi ‘dalam batasan yang wajar’. Dia merekomendasikan langkah-langkah praktis seperti menghapus metadata dari foto sebelum mengirim atau menggunakan aplikasi kamera yang berfokus pada privasi atau pembersih metadata.

Tips lainnya yakni mengaktifkan fitur pesan yang menghilang melalui fitur menghilang lima menit di XChat.

“Jangan biarkan akun X menjadi jangkar identitas Anda untuk percakapan sensitif,” kata Badhwar. “Jika akun X Anda diretas, XChat juga akan diretas.”

XChat memberi pengguna kemampuan untuk mengaktifkan enkripsi dalam pesan pribadi dengan memilih ikon gembok, yang menunjukkan komunikasi terenkripsi end to end.

Mereka juga dapat mengakses, mengoreksi, atau memodifikasi informasi yang diberikan dengan mengedit profil mereka dan menyesuaikan pengaturan akun mereka.

Pengguna memiliki kendali melalui pengaturan, tetapi X memberikan informasi kepada pihak ketiga tertentu untuk menjalankan produk dan layanannya.

“X juga dapat berbagi informasi dengan pihak ketiga yang menjalankan fungsi dan menyediakan layanan atas namanya, termasuk pihak yang membantu X memahami penggunaan layanannya,” ujar Dixon.

Menurut Dixon, aplikasi ini juga menyertakan mekanisme untuk memblokir tangkapan layar atau memberi peringatan kepada pengguna jika ada upaya pengambilan tangkapan layar.

Manajer Strategi Senior di Jamf Adam Boynton meengatakan, XChat sama seperti yang berlaku untuk setiap aplikasi perpesanan. "Pastikan sistem operasi (OS) selalu terbaru, pertimbangkan dengan cermat perangkat mana yang ditautkan ke akun Anda, dan ingat bahwa metadata menceritakan sebuah kisah bahkan ketika isi pesan dienkripsi,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - WhatsApp menyiapkan layanan berbayar atau subscribe Bernama WhatsApp Plus yang saat ini diberikan untuk pengguna di lokasi terbatas.

Layanan berbayar ini ternyata bukan menghindarkan pengguna dari iklan, namun lebih ke penyesuaian tampilan dan nuansa daripada mengubah fungsionalitas.

Pengguna dapat merancang lebih banyak cara untuk mempersonalisasi aplikasi mereka dengan fitur eksklusif. Kemudian WhatsApp Plus memiliki persyaratan kelayakan tertentu.

Bagi pengguna WhatsApp Plus, kelebihan yang bisa dinikmati yakni terbukanya serangkaian alat kustomisasi dan pengorganisasian. Pelanggan dapat memilih dari tema dan ikon aplikasi unik untuk mempersonalisasi tampilan aplikasi mereka, menerapkan opsi warna baru pada pesan, ikon, dan latar belakang.

Pengguna juga dapat menyematkan hingga 20 obrolan, memastikan percakapan penting tetap berada di bagian atas beranda mereka.

Kemudian pengguna WhatsApp Plus dapat membuat daftar obrolan khusus yang dilengkapi dengan tema, nada dering, dan nada peringatan khusus.

Langganan ini memperkenalkan stiker premium dengan efek khusus untuk menambahkan kepribadian ekstra pada obrolan. Selain itu, pengguna dapat menetapkan nada dering premium untuk kontak terpenting mereka.

Selain itu, WhatsApp Plus hanya tersedia untuk pengguna seluler di iOS dan Android dan hanya dapat diakses di aplikasi WhatsApp Messenger standar, bukan aplikasi WhatsApp Business.

Perusahaan dengan tegas menyatakan bahwa langganan hanya didukung pada versi resmi aplikasi yang diunduh dari Google Play Store atau Apple App Store. Menggunakan versi WhatsApp tidak resmi dapat mengakibatkan pemblokiran akun sementara atau permanen.

Terakhir, penagihan untuk WhatsApp Plus beroperasi dengan sistem perpanjangan bulanan otomatis. Pengguna akan ditagih pada tanggal yang sama setiap bulan dan harus membatalkan setidaknya 24 jam sebelum tanggal pembayaran berikutnya jika ingin menghentikan penagihan di masa mendatang.

Pengguna juga dibatasi hanya memiliki satu langganan WhatsApp Plus aktif per akun WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan orang tua terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) menguat, seiring tingginya paparan konten dan aktivitas berbahaya di ruang digital.

Sejumlah orang tua menilai platform digital menjadi salah satu ruang paling berisiko bagi anak-anak. Mereka mengeluhkan banyaknya konten tidak pantas yang dapat mempengaruhi perilaku anak, termasuk pengalaman perundungan (bullying) di media sosial.

Karena itu, kehadiran PP Tunas dianggap sebagai angin segar bagi orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak di berbagai platform digital. Namun sayang nya, para orang tua belum sepenuh nya mengetahui mengenai aturan baru ini.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah orang tua yang memiliki anak di bawah usia 16 tahun, berbagai konten negatif masih mudah ditemukan, seperti bahasa kasar, pornografi, konten AI generatif yang menyesatkan, hingga perundungan.

Hal tersebut dialami Tris (48), ayah dari seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Dia mengaku platform digital belum sepenuhnya aman bagi anak di era saat ini, karena banyak konten yang muncul tanpa kontrol.

Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah ketika putrinya mengalami perundungan dari teman-temannya. Aksi tersebut terjadi melalui WhatsApp, dengan pesan berisi kata-kata yang tidak menyenangkan hingga membuat anaknya merasa takut dan terintimidasi.

“Anak saya pernah mendapat ancaman dari teman-temannya di WA (WhatsApp). Itu saya telusuri nomornya,” ujar Tris kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Tris mengizinkan anaknya menggunakan smartphone untuk belajar dan bermain di platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Namun, dia tetap melakukan pengawasan dengan memeriksa aktivitas anaknya secara berkala.

Tris mengakui, konten tidak pantas sering muncul secara tiba-tiba, seperti iklan penipuan, konten dengan bahasa kasar, hingga konten berbau pornografi.

“Ada yang seperti iklan penipuan atau konten yang mengarah ke pornografi. Paling banyak di TikTok, apalagi kalau saya main Facebook juga banyak,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya PP Tunas, Tris mengaku menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, dia menilai tidak semua orang tua memiliki pemahaman teknologi yang memadai, sehingga pemerintah perlu lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi terkait aturan ini.

Hal serupa disampaikan Aini (30), ibu dari dua anak di bawah usia 16 tahun. Dia menilai platform digital belum sepenuhnya aman sebagai ruang eksplorasi bagi anak.

Aini mengaku sering menemukan anaknya menonton konten di YouTube yang dikemas untuk anak-anak, tetapi sebenarnya berisi percakapan yang tidak sesuai untuk usia mereka.

Saat ini, Aini hanya memberikan akses YouTube kepada anaknya untuk meminimalkan dampak negatif.

“Kalau nonton YouTube khususnya yang Shorts, itu bikin anak kecanduan,” kata Aini.

Dia juga menyoroti maraknya konten buatan AI generatif yang menggunakan karakter kartun, seperti tung tung tung sahur atau karakter hewan, tetapi menyajikan cerita yang tidak pantas, seperti perselingkuhan, kekerasan, hingga adegan dewasa.

Aini berharap dengan adanya PP Tunas, orang tua dapat lebih aktif mengawasi anak dan melindungi mereka dari dampak negatif platform digital. Dia menilai konten yang dikonsumsi anak dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Aini menyayangkan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

“Bagus sekali, tapi kalau kita tidak tahu, jadi percuma. Harus lebih banyak diinformasikan lagi,” ujarnya.

Aktivitas Anak di Platform Digital

Siswa kelas 6 SD yang barnama Jani (12), juga membagikan pengalamannya saat menggunakan platform digital. Jani mengaku cukup aktif bermain media sosial dan menyukai game online.

Menurutnya, perundungan masih sering terjadi di media sosial, terutama di TikTok dan WhatsApp.

“Kalau bully itu paling sering di TikTok atau WA,” kata Jani.

Selain itu, dia juga gemar menonton konten game online seperti Mobile Legends. Namun, Jani sering menemukan konten yang menampilkan kata-kata kasar saat pemain mengalami kekalahan.

Sebagai informasi, PP Tunas merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Aturan ini bertujuan melindungi anak di ruang digital dengan mewajibkan platform untuk menyaring konten berbahaya, memperketat verifikasi usia, serta membatasi akses akun bagi anak di bawah 16 tahun.

Pada tahap awal, terdapat delapan platform yang wajib mematuhi aturan ini, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Ke depan, kebijakan ini akan diperluas ke platform lainnya. (Nur Amalina)

JAKARTA - WhatsApp tidak lagi seratus persen gratis. Meta, induk perusahaannya, sedang menguji coba versi langganan berbayar. Namanya WhatsApp Plus.

Namun, Anda tidak perlu panik. Fungsi dasarnya tidak dikunci. Berkabar, menelepon, dan sistem keamanan enkripsi ujung-ke-ujung tetap gratis. Layanan berbayar ini murni soal kosmetik.

Pengguna WhatsApp Plus bisa mengganti ikon aplikasi. Bisa mengubah tema. Memilih nada dering khusus. Serta mendapat stiker eksklusif dengan efek spesial.

Satu-satunya fitur yang sangat fungsional adalah batas sematan obrolan. Pengguna berbayar bisa menyematkan (pin) hingga 20 obrolan.

Bandingkan dengan batas gratisan yang hanya 3 obrolan. Tidak ada juga janji untuk menghapus iklan di fitur Status.

Berapa harganya? Belum ada rilis resmi global. Tapi WABetaInfo mencatat harganya bervariasi. Di Eropa dipatok €2,49 per bulan. Di Pakistan harganya 229 PKR atau sekitar USD 0,82 (Rp 13.940) per bulan. Meta juga memancing dengan uji coba gratis selama satu bulan pertama.

"WhatsApp Plus dirancang untuk pengguna yang menginginkan lebih banyak cara untuk mengatur dan mempersonalisasi pengalaman mereka," kata juru bicara Meta. Mereka sengaja memulai tes kecil ini untuk melihat apakah fitur ini benar-benar dianggap bernilai oleh pasar.

Langkah ini membangkitkan ingatan lama. Satu dekade lalu, WhatsApp pernah menarik biaya langganan USD 1 (Rp 17.000) per tahun. Aturan itu resmi dibuang pada 2016.

Secara analisis bisnis, Meta kini makin jeli memeras uang. Saat ini mereka sudah mendulang untung besar dari fitur pesan bisnis dan iklan "klik-ke-WhatsApp". Pada kuartal keempat 2025, pendapatan keluarga aplikasi Meta melonjak 54 persen dari tahun sebelumnya, menyentuh USD 801 juta (Rp 13,61 triliun). Bahkan, laju pendapatan tahunan WhatsApp telah menembus angka USD 2 miliar (Rp 34 triliun).

Meski begitu, karena uji coba WhatsApp Plus ini masih sangat terbatas, ia belum akan menggeser neraca keuangan Meta dalam waktu dekat. Mengingat total basis penggunanya mencapai lebih dari 3 miliar orang.

Tren layanan premium ini juga merambat ke aplikasi lain. Instagram Plus sedang diuji untuk membuat Stories awet lebih dari 24 jam.

Di sisi lain, platform profesional LinkedIn juga meluncurkan layanan eksklusif. Namanya Crosscheck. Fitur ini diuji coba gratis tanpa batas token bagi pelanggan LinkedIn Premium di Amerika Serikat.

Ini seperti tes buta kecerdasan buatan (AI). Pengguna memasukkan perintah teks, lalu mendapat dua jawaban dari model AI yang berbeda.

Pilihannya berasal dari raksasa seperti Anthropic, Google, OpenAI, Mistral, Amazon, hingga MoonshotAI.

Setelah pengguna memilih jawaban terbaik, barulah nama model AI-nya dimunculkan. "Data anonim dibagikan kepada pembuat model untuk membantu mereka memahami kinerja AI di berbagai profesi," ujar Chief Product Officer LinkedIn, Hari Srinivasan. Tanpa membagikan data identitas pribadi.

BPJS Kesehatan selama ini memberikan pelayanan administrasi melalui WhatsApp (WA) atau dikenal sebagai Pandawa. Sebelumnya, layanan tersebut hanya bisa merespons masyarakat selama jam kerja.

Namun kini, Pandawa sudah bisa diakses selama 24 jam sehingga memungkinkan masyarakat bisa mengurus administrasi tanpa batas waktu.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menilai langkah tersebut sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (15/4).

Meutya menekankan, kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa. “Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi Pandawa 24 jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66% penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet. Selain itu, mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

“Sekitar 90,8% pengguna internet di Indonesia menggunakan platform komunikasi chat. Ini menunjukkan layanan berbasis chat merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjangkau masyarakat luas,” kata Meutya.

Menurutnya, layanan publik harus lebih proaktif dan terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan inefisiensi dari sisi anggaran dan waktu.

“Keberhasilan transformasi digital sangat ditopang oleh kolaborasi. Kami berharap layanan ini meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dapat mengakses Pandawa dari seluruh Indonesia melalui nomor 08118165165. Pandawa dapat melayani untuk berbagai kebutuhan administrasis seperti berikut:

• pendaftaran baru,
• penambahan anggota keluarga,
• pengaktifan kembali status kepersertaan,
• perubahan atau perbaikan data,
• mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama,
• pengurangan anggota keluarga,
• pengubahan kelas rawat, dan
• pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran peserta.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membagikan tips bagi masyarakat yang ingin investasi emas digital.

Pertama, masyarakat harus memastikan legalitas platform sebelum melakukan transaksi.

Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan pihaknya telah menyediakan situs pengecekan legalitas platform yang menawarkan investasi emas digital yang dapat digunakan masyarakat sebelum berinvestasi.

"Kami ada (situs) cek legalitas. Jadi, jika ada penawaran lewat WhatsApp, Telegram, atau media sosial, dicek dulu," ujar Tirta dalam acara Gold Under Fire: Investasi Emas di Tengah Gejolak Dunia, Rabu (15/4).

Kedua, penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat perlu diwaspadai.

Tirta menjelaskan investasi emas seharusnya dipahami sebagai instrumen jangka panjang dengan pergerakan harga yang fluktuatif. Kendati, ia menekankan tren harga emas terus mengalami kenaikan.

Ketiga, ketika berinvestasi emas digital, ia mengingatkan masyarakat menggunakan dana yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan kebutuhan harian. Hal ini terutama penting bagi generasi muda yang kini mendominasi transaksi emas digital.

"Kalau mau investasi juga pastikan dananya bukan dana kebutuhan sehari-hari. Apalagi generasi Z ini paling banyak, jangan sampai (pakai) uang SPP (untuk investasi emas digital)," ujarnya.

Keempat, masyarakat dapat memulai investasi dari nominal kecil secara rutin melalui platform resmi yang telah terdaftar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian.

Kelima, strategi menabung emas digital umumnya dilakukan dengan mengumpulkan secara bertahap dan dicairkan saat dibutuhkan.

"Biasanya narik itu kalau ada kebutuhan saja, misalnya kalau sudah terkumpul 5 gram, 10 gram, mungkin nanti dipakai untuk biaya nikah, mahar, nanti mungkin ditarik," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Allo Bank berhasil meraih penghargaan Omnichannel Impact Award dalam acara 8x8 Indonesia Appreciation Event 2025.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Allo Bank dalam memanfaatkan platform komunikasi 8x8, termasuk layanan 8x8 Omnichannel Messaging, untuk menghadirkan layanan perbankan berbasis seluler (mobile-first) yang aman dalam skala besar.

Bank yang berbasis di Jakarta ini telah melayani 14 juta nasabah dan menjalin kemitraan dengan 8x8 sejak tahun 2022. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat proses autentikasi nasabah serta interaksi real-time melalui kanal SMS dan WhatsApp.

Keamanan dan Efisiensi sebagai Fokus Utama Poin penting dalam implementasi teknologi ini adalah pengiriman One-Time Password (OTP) melalui kedua kanal tersebut.

Langkah ini tidak hanya memperkuat keamanan proses login, tetapi juga meminimalisir risiko penipuan seperti phishing dan SIM-swap fraud.

Selain itu, teknologi ini digunakan untuk otomatisasi pesan pengingat pembayaran serta notifikasi bagi nasabah. Beberapa pencapaian signifikan lainnya meliputi:

● Jangkauan Global: Pada tahun 2025, Allo Bank mengirimkan lebih dari 17 juta pesan SMS melalui 8x8 Platform for CX.

● Ekspansi Internasional: Layanan ini menjangkau nasabah di lebih dari 20 negara, termasuk Singapura, Malaysia, Jepang, dan Australia.

● Peningkatan Performa: Penghargaan ini mengakui keberhasilan terukur dalam hal reliabilitas autentikasi, kecepatan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan pelanggan.

Sajal Bhatnagar, Digital Director Allo Bank, menyatakan bahwa keamanan dan pengalaman nasabah adalah hal yang mutlak dalam perbankan digital.

"Melalui solusi CPaaS dari 8x8, kami telah memperkuat perlindungan bagi pengguna sekaligus meningkatkan kecepatan serta kualitas layanan dukungan pelanggan kami," dalam rilisnya, Senin (13/4).

Warta Ekonomi, Jakarta -

WhatsApp menegaskan komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha di Indonesia, dengan meluncurkan fitur Business AI gratis di aplikasi WhatsApp Business, yang memungkinkan UMKM merespons pelanggan lebih cepat, efisien, dan berpotensi meningkatkan penjualan.

Selasa (7/4/2026) hari ini, melalui acara WhatsApp Sessions yang berlangsung selama tiga hari di Indonesia, WhatsApp kembali menegaskan komitmennya memberdayakan pelaku usaha melalui berbagai alat perpesanan, yang dirancang untuk membantu mereka terhubung dengan pelanggan, sekaligus menjalankan operasional bisnis secara lebih efektif.

Acara ini diselenggarakan untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan solusi yang dibutuhkan, untuk dapat mengembangkan strategi pesan bisnis dengan lebih percaya diri, serta memperoleh hasil yang terukur dari setiap investasi yang dilakukan.

Untuk mendukung usaha kecil di Indonesia, WhatsApp hari ini mengumumkan peluncuran agen Business AI dalam aplikasi WhatsApp Business yang tersedia secara gratis di Indonesia.

Agen AI ini memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah merespons pelanggan dengan lebih cepat dan efisien, serta di saat yang bersamaan membantu mendorong tingkat penjualan.

Fitur ini akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia mendorong warganya untuk menggunakan aplikasi pesan buatan dalam negeri bernama MAX. Namun, upaya ini justru menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari sebagian masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memperkuat kontrol digital. Pemerintah diketahui semakin sering membatasi akses internet, termasuk memblokir layanan asing seperti Telegram dan WhatsApp.

Pejabat Rusia beralasan penggunaan aplikasi lokal penting untuk menjaga keamanan negara. Mereka mengklaim aplikasi asing rentan disusupi oleh intelijen negara lain, sehingga diperlukan sistem komunikasi yang lebih aman dan berada di bawah kendali nasional.

Dilansir dari Independent aplikasi MAX sendiri dikembangkan oleh perusahaan VK, yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Presiden Vladimir Putin. Meski dipromosikan sebagai aplikasi pesan nasional, tidak semua warga Rusia merasa nyaman menggunakannya.

Sebagian pengguna mengaku terpaksa mengunduh MAX karena kebutuhan, seperti untuk pekerjaan atau layanan tertentu. Namun, mereka tetap membatasi penggunaannya karena merasa tidak nyaman.

Ada juga yang menolak menggunakan aplikasi tersebut. Mereka lebih memilih tetap memakai aplikasi lama yang sudah familiar, meskipun aksesnya kini terbatas.

Di sisi lain, ada pula sebagian warga yang tidak keberatan dan mulai beralih ke MAX, bahkan meninggalkan aplikasi lain. Sejumlah aktivis menilai aplikasi ini berpotensi digunakan untuk memantau aktivitas pengguna. Mereka khawatir data pribadi dapat diakses oleh pihak berwenang, termasuk untuk mengawasi opini masyarakat.

Kekhawatiran ini semakin kuat karena adanya dugaan penggunaan teknologi AI untuk menganalisis percakapan pengguna. Beberapa warga mengaku terpaksa menggunakan MAX karena layanan publik mulai mengharuskan verifikasi melalui aplikasi tersebut.

Hal ini membuat sebagian orang merasa tidak punya pilihan lain, meskipun sebenarnya tidak ingin menggunakannya. Kepala portal informasi TelecomDaily Denis Kuskov, menilai penggunaan aplikasi seharusnya menjadi pilihan pribadi, bukan kewajiban. Apalagi jika aplikasi tersebut belum sepenuhnya siap digunakan secara luas.

"Saya percaya menginstal aplikasi atau memesan layanan harus menjadi pilihan pribadi.,” ujarnya. (Nur Amalina)

KOMPAS.com – Cara cek pinjol resmi penting diketahui sebelum mengajukan pinjaman online, terutama di tengah maraknya layanan ilegal yang merugikan masyarakat.

Pinjaman online (pinjol) memang semakin populer sebagai solusi dana cepat. Namun tanpa pengecekan legalitas, pengguna bisa terjebak pinjol ilegal dengan bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga penagihan tidak manusiawi.

Karena itu, pastikan layanan yang digunakan sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tetap aman dan terlindungi secara hukum.

Salah satu cara paling praktis untuk memastikan legalitas pinjol adalah melalui WhatsApp. OJK menyediakan layanan ini agar masyarakat bisa mengecek pinjol resmi dengan mudah dan cepat.

Cara cek pinjol resmi lewat WhatsApp

Berikut langkah-langkah cara cek pinjol resmi OJK via WhatsApp yang bisa Anda ikuti:

• Simpan nomor resmi WhatsApp OJK: 081-157-157-157 (Kontak OJK 157 dengan centang biru)
• Buka aplikasi WhatsApp dan cari kontak OJK yang sudah disimpan
• Ketik Menu, lalu pilih Cek Legalitas
• Masukkan nama perusahaan atau platform yang ingin dicek legalitasnya (misalnya: PT XXX)
• Kirim pesan dan tunggu balasan dari sistem

Setelah itu, Anda akan menerima informasi status pinjol tersebut. Jika legal, biasanya akan muncul keterangan bahwa perusahaan tersebut berizin dan diawasi oleh OJK.

Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Anda juga bisa memilih menu Hubungi Petugas untuk terhubung langsung dengan layanan konsumen OJK.

Cara lain cek pinjol resmi OJK

Selain lewat WhatsApp, OJK juga menyediakan beberapa kanal resmi lain untuk mengecek legalitas pinjaman online, yaitu:

• Website resmi OJK di www.ojk.go.id
• Layanan telepon konsumen OJK di 157
• Email ke waspadainvestasi@ojk.go.id

Dengan berbagai pilihan ini, masyarakat bisa lebih mudah memastikan apakah pinjol yang digunakan aman dan terpercaya.

Sebelum mengajukan pinjaman, jangan langsung tergiur dengan penawaran bunga rendah atau proses pencairan cepat.

Pastikan terlebih dahulu bahwa layanan tersebut termasuk pinjol resmi OJK. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan perlindungan sebagai konsumen, karena perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan regulator dan wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Menggunakan pinjol resmi bukan hanya soal kemudahan akses dana, tetapi juga soal keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purbalingga menyampaikan permohonan maaf usai viral di media sosial karena menyindir 'rakyat jelata kurang bersyukur' dalam status WhatsApp (WA).

"Mengenai postingan saya yang pada akhirnya membuat gaduh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari dan mengakui bahwa apa yang telah saya tulis memanglah tidak benar," tulisnya, melansir Detikjateng.

Ia juga mengakui penggunaan bahasa dalam status tersebut tidak pantas, serta berjanji menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi.

Adapun status WA yang ia buat berbunyi, "Peregangan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur," dan kemudian menyebar luas setelah diunggah ulang oleh akun media sosial lokal.

Usai menjadi sorotan publik, pegawai SPPG di Purbalingga tersebut pun kini telah dipecat.

Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra membenarkan kejadian tersebut. Status WA itu dibuat oleh relawan di salah satu SPPG di wilayah Purbalingga.

"Betul relawan tersebut dari salah satu SPPG di Kabupaten Purbalingga, yaitu SPPG Purbalingga Karangreja Tlahab Lor 1, Yayasan Samingah Mendidik Indonesia. Dibuat tanggal 15 Maret sekitar pukul 19.30 WIB," kata Mei.

Ia menjelaskan sebagai tindak lanjut, pegawai tersebut telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian serta diminta membuat video permohonan maaf kepada masyarakat.

Tindak lanjutnya adalah relawan tersebut diberi sanksi diberhentikan dari SPPG dan membuat video permohonan maaf kepada masyarakat," ujarnya.

Mei juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menilai peristiwa itu tidak mencerminkan standar pelayanan yang seharusnya.

Menurutnya, kejadian ini akan menjadi evaluasi agar seluruh SPPG di wilayah tersebut dapat meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) serta menjaga etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.