Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I telah rampung sepenuhnya dan siap memasuki tahap operasional.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II Trian Yunanda dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Seiring rampungnya pembangunan tersebut, KKP juga menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP guna memastikan pengoperasian program berjalan lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien.

Trian mengatakan satgas tersebut akan mengawal kesiapan operasional seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.300 Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Selain itu, pemerintah juga telah membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola KNMP yang terdiri atas manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, serta administrasi keuangan.

Program KNMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mendukung swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Meski demikian, Trian mengakui penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mengalami keterlambatan dari target awal.

Ia menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi berbagai dinamika di lapangan, antara lain lokasi pembangunan yang berada di wilayah pesisir terpencil, adanya klaim lahan, hingga cuaca ekstrem yang berlangsung sampai awal 2026.

“Kami akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP tahap II di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Berbagai fitur yang dihadirkan mendukung transaksi pembelian baik BBM, LPG

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga melalui aplikasi MyPertamina meraih penghargaan tertinggi sebagai Best Public Service untuk kategori Mobile Apps dalam ajang Digital Channel Customer Experience Award (DIGICCXA) 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan aplikasi MyPertamina terus dikembangkan dalam menghadirkan layanan digital yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

"Berbagai fitur yang dihadirkan mendukung transaksi pembelian baik BBM, LPG, maupun program loyalitas berupa poin, promo, dan potongan harga untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Roberth menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat kualitas layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

"Kami sangat bersyukur dan bangga karena MyPertamina meraih penghargaan sebagai Best Public Service untuk kategori Mobile Apps. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga kualitas layanan dan menghadirkan inovasi baru agar MyPertamina semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna," ungkap Roberth.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara Top CX Brand Award - CXtraordinary Evening yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk mengunduh dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina guna memperoleh kemudahan akses layanan, mulai dari transaksi pembelian BBM, LPG, hingga program loyalty dan berbagai fitur digital lainnya.

"Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan," sebut Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan bahwa hewan ternak sehat dan dagingnya layak untuk dikonsumsi

Nganjuk (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan tim pemeriksa kesehatan hewan jelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi.

“Jelang Idul Adha, kami terus mengerahkan tim pemeriksa kesehatan hewan dari dinas terkait untuk memantau, memeriksa, dan memastikan semua hewan kurban bebas dari penyakit, terutama PMK maupun LSD. Kami memastikan bahwa hewan ternak sehat dan dagingnya layak untuk dikonsumsi,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Nganjuk, Sabtu.

Gubernur saat meninjau sentra peternakan sapi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, tersebut menjelaskan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan petugas pemeriksa hewan kurban.

Petugas tersebut terdiri dari dokter hewan medik veteriner 950 orang, paramedik veteriner 1.500 orang, pengawas bibit ternak 145 orang, pengawas mutu pakan 75 orang serta juru sembelih halal (Juleha) bersertifikat 1.997 orang.

Dirinya menegaskan pemeriksaan hewan kurban penting dilakukan baik saat penyembelihan maupun setelah penyembelihan. Selain memastikan kesehatan hewan, hal itu untuk mencegah penyebaran penyakit termasuk penyakit mulut dan kuku (PMK).

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa kesiapan stok hewan kurban tidak lepas dari kekuatan sektor peternakan Jawa Timur yang saat ini menempati peringkat pertama secara nasional dalam hal populasi ternak.

Sesuai dengan data yang ada, total proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur sebanyak 427.060 ekor dengan rincian sapi 70.550 ekor, kambing 297.900 ekor, domba 58.600 ekor dan kerbau 10 ekor.

Proyeksi kebutuhan hewan kurban di Jatim tahun 2026 ini surplus signifikan dibandingkan dengan ketersediaan.

“Sampai saat ini, proyeksi kebutuhan sapi kurban di Jatim sebanyak 70.550 ekor. Sedangkan ketersediaan kita ada 629.119 ekor. Sehingga surplus 558.569 ekor,” kata dia.

Untuk hewan kambing proyeksi kebutuhan ada sebanyak 297.900 ekor dengan ketersediaan sebanyak 940.693 ekor sehingga surplus 642.793 ekor.

Begitu pula untuk domba proyeksi kebutuhan adalah 58.600 ekor dengan ketersediaan sebanyak 484.468 ekor sehingga surplus 452.868 ekor.

Sedangkan untuk kerbau, proyeksi kebutuhan 10 ekor dengan ketersediaan sebanyak 1.698 ekor sehingga surplus 1.688 ekor.

“Ternak kurban di Jawa Timur tersedia untuk mencukupi ternak kurban dan terjamin kesehatannya karena telah dilakukan vaksinasi, biosecurity dan pengobatan ternak,” kata dia.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Meski Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen selama libur panjang, antrean kendaraan tetap mengular di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Jumat (1/5/2026).

Peningkatan konsumsi bahan bakar seiring mobilitas masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab kepadatan. Namun di lapangan, keterlambatan distribusi dan sempat kosongnya stok, terutama solar dan pertalite pada pagi hari, membuat antrean semakin panjang, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar diesel di jalur-jalur utama.

Di SPBU Sidomulyo Barat, Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru, stok solar diketahui telah habis sejak sehari sebelumnya. Manajer SPBU, Jamal, mengatakan kekosongan tersebut hanya bersifat sementara karena masih menunggu pengiriman dari pemasok.

“Kalau di sini stok aman, tidak ada kendala. Untuk pertalite juga aman, tidak ada kelangkaan. Solar memang kemarin habis, sekarang kami masih menunggu pengiriman. Sore nanti sudah ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga BBM masih sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pertalite Rp10.000 per liter, pertamax sekitar Rp20.000 per liter, dan solar Rp6.700 per liter.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan antrean panjang tidak terhindarkan. Imam, salah satu warga Pekanbaru mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar.

“Dari jam 11 sudah nunggu. Memang biasanya kalau solar antreannya seperti ini. Dari jam 11 sampai sekarang masih antre,” katanya saat ditemui di SPBU Simpang Baru.

Keluhan serupa juga disampaikan petugas di SPBU Sidomulyo Timur. Ia menyebutkan pertalite habis sekitar pukul 10.00 WIB, disusul solar yang juga cepat habis, sehingga antrean kendaraan, terutama truk, memanjang di jalan menunggu stok masuk.

“Pertalite tadi pagi sekitar jam 10 sudah habis. Solar juga sudah habis, jadi antrean truk memanjang di jalan menunggu stok masuk,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa peningkatan konsumsi BBM menjelang libur panjang 1–3 Mei 2026 menjadi faktor utama terjadinya kepadatan di sejumlah SPBU. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyaluran BBM jenis solar dan pertalite telah ditingkatkan hingga 20 persen dari rata-rata normal.

“Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen dari rata-rata normal," kata Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Pertamina juga melakukan pemantauan secara intensif serta berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur guna memastikan distribusi berjalan lancar. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat merata.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menilai antrean panjang BBM di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu segera dievaluasi. Ia menegaskan kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat kecil yang bergantung pada BBM untuk menjalankan usaha, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Menurutnya, jika stok BBM dalam kondisi aman seperti yang disampaikan pemerintah, maka persoalan kemungkinan besar terletak pada distribusi di lapangan. Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan.

“Ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama yang bergantung pada BBM untuk usaha. Kita minta pemerintah mengevaluasi distribusi, termasuk Pertamina Patra Niaga. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Kita ini daerah penghasil minyak, tapi masyarakat justru harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

IDXChannel - PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), pengembang kota mandiri Deltamas bagian dari Sinarmas Grup mencatat kinerja yang impresif pada tiga bulan pertama 2026. Pendapatan perseroan tumbuh hingga lebih dari 100 persen pada periode tersebut.

Pendapatan DMAS mencapai Rp1,05 triliun, meningkat dari kuartal I-2025 yang mencapai Rp508 miliar. Lonjakan kinerja top line tidak terlepas dari penjualan lahan industri yang menjadi core business DMAS.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan DMAS, Tondy Suwanto mengatakan, penjualan lahan industri tetap menjadi sumber utama pendapatan perseroan. Dia mengungkapkan, lebih dari 90 persen pendapatan berasal dari penjualan lahan industri yaitu sebesar Rp1,03 triliun.

"Sektor data center masih mendominasi penjualan lahan industri," katanya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (2/5/2026).

Kota Deltamas diketahui memiliki lahan yang diperuntukkan secara khusus bagi perusahaan data center. Didukung infrastruktur yang memadai mulai dari jaringan internet dan listrik yang andal, DMAS menjadi salah satu pilihan utama bagi investor data center.

Dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pelanggan utama DMAS pada kuartal I-2026 yakni PT Digital Gayana Ekagrata (DGE) dan PT STT GDC Indonesia (SGI). Kedua perusahaan data center tersebut memberikan kontribusi penjualan hingga 91,35 persen.

DGE merupakan entitas anak dari PT Indointernet Tbk (EDGE) yang memutuskan untuk go private. DGE memborong lahan industri di Kota Deltamas senilai Rp741,5 miliar.

Sementara itu, SGI yang memiliki nama lain ST Telemedia Global Data Centre berkantor pusat di Singapura. Perusahaan tersebut membeli lahan sebesar Rp212,9 miliar, melanjutkan pembelian yang dilakukan pada kuartal I-2025 sebesar Rp210,8 miliar.

Selain dua perusahaan tersebut, nama Microsoft juga tercatat pernah membeli lahan di Kota Deltamas. Pada 2024, PT Microsoft Operations Indonesia merogoh dana Rp810,39 miliar dalam rangka membeli lahan di kawasan tersebut.

Dengan model bisnis yang mengandalkan penjualan lahan, DMAS memiliki profitabilitas yang fantastis. Pada kuartal I-2026, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp818,27 miliar dengan margin laba menembus 78 persen.

Dengan posisi kas bersih yang mencapai Rp1,27 triliun dan tanpa utang bank, DMAS berkomitmen untuk terus mengembangkan Kota Deltamas untuk mewujudkan kawasan terpadu modern di timur Jakarta dengan memadukan kawasan industri, komersial, dan hunian.

(Rahmat Fiansyah)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi membantah isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Klarifikasi ini menanggapi pesan berantai dan kabar yang beredar di masyarakat mengenai kondisi kesehatan bendahara negara tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi kritis Menkeu adalah tidak benar. "Sampai saat ini Pak Menteri (Purbaya) dalam keadaan sehat," tegas Deni saat dikonfirmasi SindoNews, Sabtu (2/5/2026) malam.

Isu mengenai kesehatan mulai mencuat setelah beredar narasi yang menyebutkan Purbaya "ambruk" dan dilarikan ke rumah sakit. Berbagai spekulasi pun bermunculan di media sosial, mulai dari dugaan gangguan gula darah hingga masalah pada pinggang yang mengharuskannya menerima tindakan suntikan sebanyak delapan kali.

Kehebohan ini diperkuat dengan beredarnya sebuah potongan video atau foto di platform TikTok yang memperlihatkan Menkeu terduduk lemas dengan mengenakan kaos berwarna hitam. Namun, pihak Kemenkeu menekankan bahwa segala dugaan tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

Klarifikasi kesehatan ini muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap kinerja Kementerian Keuangan. Meski terdapat dinamika terkait penundaan konferensi pers APBN KiTa pada akhir April lalu yang sempat dikritik oleh berbagai lembaga ekonomi seperti CELIOS, aktivitas pelayanan di lingkungan Kemenkeu dipastikan tetap berjalan normal. Hingga saat ini, Purbaya dikonfirmasi tetap menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya.

Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan wacana penguatan penyaluran kredit UMKM dalam revisi UU P2SK yang tengah disiapkan untuk dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Kita akan mengadakan menaningful participation, akan merembukkan kira-kira sekarang ini model pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Kan POJK-nya sudah keluar, bank sudah ngasih kredit, likuiditas sudah dikasih, tapi UMKM kita kreditnya mengalami pelambatan,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan sebelumnya sempat muncul wacana konsolidasi di sektor perbankan nasional, meski hingga kini belum didiskusikan lebih lanjut dan akan kembali dibahas pada masa sidang berikutnya.

Fauzi menyoroti belum adanya pengaturan yang jelas mengenai porsi penyaluran kredit perbankan, termasuk untuk UMKM, sehingga pembagian peran antarbank selama ini lebih berjalan secara praktik.

Di sisi lain, ia menilai berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama melalui Peraturan OJK (POJK) terkait kemudahan akses pembiayaan belum berjalan optimal, tercermin dari kondisi kredit UMKM yang mengalami pelambatan meskipun likuiditas perbankan tersedia.

Fauzi pun mengingatkan bahwa UMKM memiliki jumlah pelaku yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun terhadap PDB, namun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Menurut dia, keterlibatan sektor keuangan dan perbankan menjadi penting dalam mendukung pembiayaan UMKM ke depan.

Ketika ditanya mengenai progres pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), ia mengatakan pembahasan pada akhir masa sidang sebelumnya sebenarnya telah ditargetkan untuk disahkan karena sejumlah isu krusial dinilai telah diselesaikan.

Fauzi menyebut beberapa isu yang mulai mengalami pengerucutan antara lain terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga penyesuaian panitia seleksi (pansel) anggota dewan komisioner OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terkait target penyelesaian, ia menyebut revisi UU P2SK diharapkan dapat dirampungkan dalam masa sidang pada Mei ini.

“(Target) masa sidang selesai. Masa sidang ini kan masuk tanggal 12 Mei. Ini kan panjang masa sidangnya. Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Orientasinya adalah aksi nyata di lapangan, termasuk menjawab kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka pendaftaran Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 pada 1-21 Mei bagi lulusan perguruan tinggi minimal Diploma IV (D4) untuk melakukan penelitian, pendampingan, serta pembinaan masyarakat di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan fokus program TEP tahun ini adalah aksi nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, tidak lagi sebatas pemetaan potensi ekonomi seperti tahun lalu.

“Jika sebelumnya (TEP) berfokus pada riset dan pemetaan potensi ekonomi, kini diarahkan pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Orientasinya adalah aksi nyata di lapangan, termasuk menjawab kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Sabtu.

Karena adanya pergeseran fokus, pihaknya pun mengurangi jumlah kawasan transmigrasi yang terlibat dalam program tersebut. Pada 2025, para peserta dikirim ke seluruh 154 wilayah transmigrasi di Indonesia, tapi tahun ini mereka hanya bertugas di 53 wilayah transmigrasi.

Wilayah tersebut mencakup kawasan transmigrasi prioritas nasional di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara.

Selain itu, program tersebut juga mencakup kawasan transmigrasi dan prioritas nasional di Papua, serta kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, seperti Barelang di Kepulauan Riau dan Bahari Tomini Raya di Sulawesi Tengah.

Iftitah menyatakan, program TEP 2026 terbuka bagi lulusan atau alumni Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) dari semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Namun, peserta hanya dapat mendaftarkan diri pada salah satu dari 10 perguruan tinggi mitra utama program tersebut, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Melalui program TEP, Kementrans mengajak generasi muda Indonesia untuk ambil bagian dalam membangun negeri dari kawasan transmigrasi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui https://tep.transmigrasi.go.id/.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG, yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri, saat ini telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini ongkosnya lebih murah 30–40%,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026), dikutip dari Antara.

Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, menurutnya, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.

CNG atau compressed natural gas merupakan bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam, terutama yang mengandung C1 atau metana dan C2 atau etana.

Gas tersebut disimpan dan didistribusikan menggunakan tabung bertekanan tinggi sekitar 200–250 bar (sekitar 2.900 hingga 3.600 psi).

Adapun, tabung CNG dirancang memiliki tingkat ketahanan tekanan yang tinggi sehingga dinilai memenuhi aspek keselamatan dalam proses penyimpanan dan distribusi.

Pengembangan CNG untuk kebutuhan rumah tangga diharapkan mampu menekan impor LPG yang cukup besar. Kementerian ESDM mencatat konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 1,6 juta hingga 1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Dari sisi teknis, karakteristik CNG yang bertekanan tinggi (hingga ratusan bar) menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek keselamatan. Dibandingkan LPG yang telah lama digunakan dan relatif lebih stabil dalam distribusi rumah tangga, CNG membutuhkan standar keamanan yang lebih ketat.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai karakteristik CNG yang bertekanan tinggi menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek keselamatan. Dibandingkan LPG yang telah lama digunakan dan relatif lebih stabil dalam distribusi rumah tangga, CNG membutuhkan standar keamanan yang lebih ketat.

Menurutnya, potensi risiko seperti kebocoran atau ledakan memerlukan sistem pengawasan berlapis. Ini berarti tambahan biaya untuk sertifikasi, inspeksi, serta penguatan regulasi keselamatan.

"Tekanan tinggi CNG butuh pengawasan ekstra karena rentan terjadinya ledakan," ucap Bhima kepada Bisnis.

Tak hanya itu, dari sisi efisiensi penggunaan, CNG juga dinilai memiliki kelemahan. Proses pembakaran yang membutuhkan waktu lebih lama dibanding LPG berpotensi menurunkan kenyamanan pengguna, khususnya di sektor rumah tangga.

Bhima juga menyoroti ihwal kebutuhan investasi yang tidak kecil. Menurutnya, untuk mengembangkan ekosistem CNG, pemerintah harus membangun jaringan distribusi baru, mulai dari stasiun pengisian hingga infrastruktur pipa gas ke pengguna akhir.

Bhima menggarisbawahi bahwa biaya pembangunan jaringan pipa gas bisa mencapai sekitar Rp30 miliar per kilometer, terutama jika menjangkau rumah tangga yang tersebar jauh dari sumber gas.

Selain itu, sistem distribusi CNG yang membutuhkan tekanan tinggi menuntut teknologi dan pengawasan ekstra. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya akan dibebankan ke konsumen atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jaringan pipa gas semakin jauh dari lokasi sumber gas makin mahal. Secara keekonomian harus dihitung detail," kata Bhima.

Di tengah berbagai risiko tersebut, dia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain yang dinilai lebih matang dan berkelanjutan, seperti elektrifikasi rumah tangga.

Penggunaan kompor listrik, misalnya, disebut dapat menjadi solusi cepat untuk menekan konsumsi LPG tanpa membutuhkan infrastruktur distribusi baru yang kompleks. Selain itu, jika didukung dengan transisi pembangkit ke energi terbarukan, elektrifikasi dinilai mampu menekan emisi sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Bhima menambahkan bahwa elektrifikasi memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan CNG maupun LPG, serta berpotensi lebih murah dalam jangka panjang.

"Jauh lebih murah dan rendah emisi sekaligus rendah gas metana. Safety-nya lebih baik dari CNG maupun LPG," ucapnya.

JAKARTA - Aplikasi MyPertamina milik Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan tertinggi sebagai Best Public Service kategori Mobile Apps dalam ajang Digital Channel Customer Experience Award (DIGICCXA) 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Top CX Brand Award – CXtraordinary Evening di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta.

"Kami sangat bersyukur dan bangga karena MyPertamina berhasil meraih penghargaan sebagai Best Public Service untuk kategori Mobile Apps. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga kualitas layanan dan menghadirkan inovasi baru agar MyPertamina semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Roberth mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengembangan layanan digital MyPertamina yang terus dilakukan perusahaan untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga program loyalitas berupa poin, promo, dan potongan harga.

Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat fitur digital pada MyPertamina agar mampu menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis seiring meningkatnya penggunaan layanan berbasis digital di masyarakat.

Selain mendukung kemudahan transaksi energi, aplikasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan program yang disediakan perusahaan secara lebih praktis dan efisien.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk memperoleh berbagai kemudahan layanan digital. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 terkait produk maupun layanan perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat standar keamanan destinasi nasional dengan menyiapkan 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk menjalankan Program Keselamatan Wisata 2026. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menyampaikan sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan.

“Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata,” ujar Martini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Melalui skema Tugas Pembantuan, sambung Martini, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.

"Langkah strategis ini juga diambil untuk memastikan keseragaman prosedur keselamatan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global," ucap Martini.

Martini menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pariwisata provinsi sebagai penggerak utama di daerah. Dia mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing.

"Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” lanjutnya.

Martini menyampaikan program pelatihan ini juga menjadi wadah pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mendorong profesionalisasi layanan wisata sekaligus memperkuat citra positif pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.

Selain peningkatan kualitas pelatihan, Kemenpar menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program, baik dari aspek teknis maupun administratif, agar setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan destinasi.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Ika Kusuma Permana Sari, menambahkan kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap daerah siap menjalankan program ini secara optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan keamanan destinasi wisata,” ujar Ika.

Kemenpar optimistis, melalui penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, Program Keselamatan Wisata 2026 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi setiap wisatawan.

ISTANBUL - Untuk mengantisipasi ketidakpastian AS, Eropa tidak punya pilihan lain selain memperkuat kemitraan keamanannya dengan Turki .

Sebagian besar orang akan setuju bahwa pemerintahan Trump telah secara signifikan mengubah arah, taktik, dan tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri Amerika selama enam bulan terakhir, terutama mengenai sekutu lama dan organisasi multilateral, dengan NATO dan Uni Eropa yang paling terdampak. Namun, beberapa sekutu lama AS dengan cepat belajar untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintahan yang berubah-ubah ini.

Pada 9 April, Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler mengemukakan argumen untuk kerja sama militer yang lebih besar antara Turki dan Uni Eropa beberapa bulan sebelum KTT NATO 2026 yang dijadwalkan di Ankara. Meskipun Turki telah menjadi anggota NATO sejak 1952, pengucilannya dari Uni Eropa telah menciptakan kesenjangan strategis, karena reformasi teknis (seperti Skema Schengen Militer) yang diterapkan di Eropa belum diterapkan di Turki.

Güler mengklaim bahwa arsitektur militer status quo tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keamanan Turki dan Eropa yang muncul dari Perang Ukraina yang sedang berlangsung, dampak ekonomi pasca-Perang Iran, dan ancaman Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari NATO. Güler lebih lanjut menegaskan, “Turki bukan lagi negara sayap di pinggiran tenggara NATO. Turki adalah sekutu sentral yang mampu menciptakan keamanan di seluruh teater Eropa.”

Meskipun media internasional terutama berfokus pada ketegangan AS-Eropa terkait Perang Iran, pernyataan Güler tidak boleh diabaikan. Penurunan kekuatan lunak Amerika di Eropa tidak diragukan lagi akan mengubah dinamika geopolitik regional yang menguntungkan Ankara.

3 Alasan Turki Untung Besar saat AS Berkonflik dengan Negara-negara Eropa

1. Pendekatan Diplomasi Turki yang Bersifat Rekonsiliatif, Namun Tetap Terpisah

Melansir The National Interest, salah satu faktor kunci yang mendorong munculnya Turki sebagai pemain penting bagi Uni Eropa dan NATO adalah penerapan kebijakan luar negeri "nol masalah dengan negara tetangga" dan keinginan yang dinyatakan untuk berperan sebagai kekuatan penstabil dengan mitra di Eropa, Afrika Utara, Kaukasus, dan Timur Tengah.

Saat ini, Ankara terlibat dalam upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran serta menyampaikan pesan antara kedua negara. Turki juga berkonsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi untuk mengurangi dampak regional perang dan kemungkinan bergabung dengan aliansi pertahanan regional.

Selama empat tahun terakhir, Turki juga bertindak sebagai mediator antara Kyiv dan Moskow di tengah Perang Ukraina, menyediakan persenjataan, sistem pertahanan, dan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina sambil mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Rusia.

Peran negara tersebut sebagai aktor "penyeimbang" bukanlah tanda ambivalensi internal, melainkan kebijakan luar negeri yang diperhitungkan yang memungkinkan Ankara untuk mengejar kepentingan nasionalnya, terlepas dari blok geopolitik atau tujuan ideologis mana pun. Fleksibilitas strategis ini memungkinkan Turki untuk beroperasi dalam tatanan geopolitik yang tidak pasti sambil perlahan-lahan mendapatkan kredibilitas dan modal diplomatik dengan berbagai negara.

2. Pengaruh Strategis Turki di Eropa

Di Brussels, Turki telah memperoleh kredibilitas dengan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Ukraina, mengamankan legitimasi Ahmed Al-Shara di Suriah, dan menyelaraskan diri dengan prioritas blok tersebut dalam manajemen migrasi dan operasi kontra-terorisme.

Beberapa pejabat Uni Eropa menyerukan keterlibatan yang lebih dalam, menyarankan agar Brussels dan Ankara menciptakan platform terstruktur untuk perlindungan infrastruktur dan resolusi konflik di Kaukasus Selatan dan lebih meningkatkan pertukaran intelijen di Laut Hitam untuk memantau operasi angkatan laut Rusia di wilayah tersebut.

Secara individual, negara-negara Eropa memandang Turki sebagai mitra keamanan yang dapat diandalkan, dengan Inggris Raya akan menjual 20 jet Eurofighter ke negara tersebut pada Oktober 2025. Perdana Menteri Keir Starmer memuji kesepakatan ini sebagai "kemenangan bagi pekerja Inggris, kemenangan bagi industri pertahanan kita, dan kemenangan bagi keamanan NATO."

Baru-baru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggarisbawahi pentingnya strategis Turki dalam operasi udara, darat, dan laut yang dipimpin NATO, dengan menyatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Kantor Berita Ukraina (UNN), disebutkan bahwa “tanpa Ukraina dan Turki, Eropa tidak dapat menandingi Rusia.”

3. Keunggulan Drone Turki

Elemen kunci dari kebangkitan geopolitik Turki adalah investasinya yang besar dalam produksi drone, dengan Baykar (perusahaan pertahanan swasta yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah) mengekspor drone senilai USD1,8 miliar hanya pada tahun 2024.

Prototipe andalan perusahaan, Bayraktar TB2, telah digunakan di lebih dari 30 negara dan telah dikerahkan oleh para pejuang di Sudan, Ethiopia, Ukraina, Libya, dan wilayah Nagorno-Karabakh.

Meskipun hal ini mungkin tampak tidak terkait dengan masalah keamanan Eropa di permukaan, produsen drone Turki telah memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari Amerika. Bayraktar TB2 jauh lebih murah daripada platform buatan AS, termasuk MQ-9 Reaper, dan telah terbukti sebagai aset yang efektif dalam operasi intelijen, serangan presisi, dan misi pengintaian di berbagai domain.

Dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen baru-baru ini mengadvokasi "tembok drone" Eropa yang membentang dari Finlandia utara hingga Bulgaria selatan, kontraktor pertahanan Eropa kemungkinan akan melihat sektor manufaktur Turki yang masih muda namun produktif sebagai sumber drone baru.

Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana posisi geopolitik Turki akan terpengaruh oleh konflik yang sedang berlangsung dan penurunan popularitas Amerika di Eropa. Namun, NATO dan Uni Eropa sekarang memandang Turki sebagai pihak yang sangat penting bagi keamanan benua, bukan hanya sebagai mitra yang tidak langsung.

Karena alasan ini, Brussel, London, Paris, dan Berlin mungkin akan semakin mengandalkan Ankara untuk membantu merestrukturisasi arsitektur militer benua jika Washington menarik diri dari atau mengurangi aliansi NATO sebelum pemilihan presiden AS berikutnya pada November 2028.