Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) tengah menghadapi investigasi otoritas bursa Amerika Serikat (AS), Securities and Exchange Commission (SEC) dan Department of Justice (DOJ) terkait dugaan pelanggaran pengungkapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Berdasarkan dokumen jawaban Telkom kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 5 Mei 2026, investigasi bermula pada Oktober 2023 ketika SEC meminta dokumen terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Dalam perkembangannya, SEC memperluas investigasi ke isu akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan, termasuk praktik pengakuan pendapatan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan. Investigasi juga mencakup laporan publik mengenai proses hukum tertentu di Indonesia yang melibatkan perseroan, entitas anak, afiliasi, klien, dan pemasok Telkom.

Sejak Mei 2024, DOJ Amerika Serikat turut meminta informasi tambahan terkait kepatuhan terhadap FCPA. Telkom menjelaskan investigasi SEC dan DOJ dilakukan secara paralel dan masing-masing lembaga memiliki kewenangan independen.

Telkom menyatakan yurisdiksi DOJ dan SEC berlaku karena saham perseroan tercatat di Bursa Efek New York sehingga tunduk pada ketentuan pasar modal Amerika Serikat, termasuk regulasi FCPA.

Kasus tersebut mencuat bersamaan dengan dugaan fraud laporan keuangan dan transaksi tanpa substansi ekonomi pada periode 2014-2021. Berdasarkan informasi yang beredar di pasar, terdapat sekitar 140 transaksi yang disorot dengan nilai mencapai Rp5 triliun.

Pada 10 Maret 2026, Telkom menyampaikan Form 6-K kepada SEC terkait evaluasi perlakuan akuntansi aset drop cable dan klasifikasi aset last mile to the customers. Dalam dokumen awal tersebut, perseroan mengkategorikan persoalan tersebut sebagai kesalahan akuntansi dan menyebut laporan keuangan terdampak tidak lagi dapat diandalkan.

Namun pada 30 April 2026, Telkom menyampaikan Form 6-K/A atau amandemen kepada SEC. Dalam dokumen tersebut, perseroan menarik kembali kesimpulan sebelumnya dan menyatakan perlakuan akuntansi atas aset drop cable serta klasifikasi aset last mile to the customers merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan kesalahan akuntansi.

Perseroan menyebut perubahan kebijakan tersebut akan diterapkan secara retrospektif pada laporan tahunan Form 20-F tahun buku 2025, termasuk penyesuaian terhadap informasi komparatif tahun buku 2023 dan 2024.

Dalam dokumen yang sama, Telkom menyatakan laporan keuangan 2023 dan 2024 tetap dapat diandalkan serta tidak terdapat kelemahan material pada internal control over financial reporting (ICFR) perusahaan.

Perseroan juga mengungkapkan telah membentuk Direktorat Legal & Compliance serta posisi Chief Integrity Officer (CIO) untuk memperkuat fungsi hukum, tata kelola, kepatuhan, dan pengawasan internal perusahaan. CIO disebut memiliki tugas mengawal proses yang berisiko terhadap integritas, termasuk pengadaan, proyek strategis, dan kemitraan bisnis.

Selain itu, Telkom telah menerapkan kebijakan clawback sejak 30 Mei 2023 sesuai Peraturan Menteri BUMN terkait organ dan sumber daya manusia BUMN.

Hingga saat ini, Telkom menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait gugatan class action baik di Amerika Serikat maupun Indonesia.

Pada 30 April 2026, perseroan juga mengajukan Notification of Late Filing kepada SEC karena membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan dan pengungkapan yang akan dimasukkan dalam Form 20-F tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai kenaikan biaya logistik di sejumlah platform e-commerce dipicu oleh meningkatnya ongkos operasional distribusi serta mulai berkurangnya subsidi dari platform demi menjaga keberlanjutan bisnis.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan penyesuaian ongkir pada dasarnya merupakan kombinasi dari kenaikan biaya logistik di lapangan, terutama BBM, distribusi, dan operasional, serta mulai dikuranginya subsidi oleh platform agar model bisnis lebih berkelanjutan.

“Jadi bukan semata keputusan sepihak platform,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, perubahan biaya tersebut juga berkaitan erat dengan mitra logistik. Tarif yang diterapkan kepada seller mencerminkan struktur biaya logistik sekaligus cara platform mengatur subsidi dan promosi. Karena itu, ketika salah satu komponen berubah, dampaknya akan langsung terasa.

Budi menuturkan penyesuaian biaya tersebut mulai memberi tekanan terhadap margin penjual, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, respons seller masih beragam dan belum seluruhnya meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

“Ada yang efisiensi, ada yang adjust harga, ada juga yang masih menyerap sebagian biaya. Jadi belum bisa dibilang semua langsung naikkan harga,” katanya.

Lebih lanjut, dia memandang kondisi ini sebagai bagian dari fase industri e-commerce yang semakin matang. Menurutnya, hal terpenting saat ini ialah transparansi dan ruang adaptasi bagi seller. Sementara itu, peran pemerintah dinilai lebih tepat difokuskan pada peningkatan efisiensi logistik dan dukungan terhadap UMKM, bukan intervensi harga secara langsung.

“Kami juga terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangannya tetap terjaga,” tutur Budi.

Adapun penyesuaian biaya layanan logistik mulai diterapkan sejumlah platform e-commerce besar pada kuartal II/2026. Tokopedia bersama TikTok, misalnya, mulai memberlakukan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya kepada penjual, biaya tersebut dikenakan untuk berbagai layanan terkait logistik, mulai dari pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan masalah distribusi, hingga insentif pengiriman dasar. Besaran biaya dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman.

Platform menyebut kebijakan itu dilakukan agar perusahaan dapat terus menjaga jaringan logistik yang dinilai berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan kondisi global. Biaya tambahan tersebut dibebankan kepada penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Dokumen rincian tarif yang beredar menunjukkan biaya tambahan berbeda berdasarkan wilayah pengiriman dan jenis layanan. Untuk layanan standar di wilayah Jawa, biaya tambahan paket 0–1 kilogram berkisar mulai Rp690 untuk pengiriman Jakarta ke Jakarta. Sementara itu, untuk pengiriman antarpulau, nilainya mencapai lebih dari Rp5.000 per pesanan. Tarif juga meningkat seiring kenaikan berat paket dan jarak distribusi.

Selain itu, Shopee juga mengumumkan penyesuaian Biaya Layanan Program Opsional Gratis Ongkir XTRA mulai 2 Mei 2026 untuk produk ukuran biasa maupun ukuran khusus.

Shopee menjelaskan produk ukuran biasa merupakan barang dengan berat di bawah 5 kilogram serta memiliki dimensi tertentu. Sementara itu, produk ukuran khusus mencakup barang dengan berat minimal 5 kilogram atau berdimensi besar.

Penyesuaian biaya dari berbagai platform tersebut diperkirakan menambah tekanan biaya operasional seller, terutama UMKM yang selama ini mengandalkan program subsidi ongkir untuk menjaga daya saing harga dan meningkatkan volume transaksi.

IDXChannel - Wall Street dibuka melemah tipis pada perdagangan Senin (11/5/2026) waktu setempat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal balasan Iran terkait upaya perdamaian kedua negara.

Di sisi lain, sentimen positif dari sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) masih menopang optimisme pasar saham teknologi.

Melansir Investing, indeks S&P 500 turun 0,1 persen ke level 7.393,84. Indeks Nasdaq Composite melemah 0,2 persen menjadi 26.204,61, sementara Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,1 persen ke posisi 49.540,01.

Meski bergerak negatif pada awal pekan, indeks S&P 500 dan Nasdaq sebelumnya berhasil mencetak rekor tertinggi baru pada Jumat lalu, memperpanjang reli pasar selama enam pekan berturut-turut.

Penguatan Wall Street dalam beberapa waktu terakhir ditopang harapan bahwa pemerintahan Trump tengah mencari jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan Iran yang telah berlangsung lebih dari dua bulan dan mengganggu stabilitas ekonomi global.

Selain faktor geopolitik, investor juga terus mencermati besarnya belanja perusahaan teknologi untuk pembangunan pusat data guna mendukung perkembangan AI.

Senior Research Strategist Pepperstone, Michael Brown mengatakan, kombinasi optimisme geopolitik, pertumbuhan laba emiten, dan euforia AI masih menjadi penopang utama penguatan pasar saham AS.

“Selama faktor-faktor tersebut belum berubah, arah pergerakan pasar cenderung masih naik dan koreksi kemungkinan hanya bersifat terbatas,” ujar Brown dalam risetnya.

Sebagai informasi, ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Iran menyampaikan proposal balasan atas rencana perdamaian yang diajukan AS. Teheran menuntut penghentian perang di seluruh front konflik serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Iran juga menegaskan kendalinya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Jalur tersebut masih mengalami gangguan besar selama konflik berlangsung.

Laporan yang belum terverifikasi bahkan menyebut Iran telah mengerahkan kapal selam patroli jarak jauh di wilayah selat tersebut.

Menanggapi proposal Iran, Trump melalui media sosial menyatakan bahwa respons Teheran tidak dapat diterima.

Ketidakpastian diplomatik ini mendorong harga minyak kembali naik. Kontrak Brent menguat 2,1 persen menjadi USD103,37 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) naik 1,7 persen ke level USD97,03 per barel.

Investor juga menanti data inflasi Amerika Serikat pekan ini guna mengukur dampak perang terhadap tekanan harga dan arah kebijakan suku bunga.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan kembali penerapan jalan berbayar sebagai salah satu cara daerah meraih pendapatan ditengah terus menurunnya fiskal provinsi.

Dedi Mulyadi mengatakan ke depan ini sektor-sektor pendapatan provinsi akan hilang karena bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Salah satunya terkait penerapan pajak pada kendaraan listrik.

“Mungkin ke depan kalau mobil listrik sudah jadi tren, bahan bakar makin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar menurun, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor [listrik] akan diberlakukan,” katanya di DPRD Jabar, Bandung, Senin (11/5/2026).

Pihaknya sendiri menilai dari sisi keadilan, belum diterapkannya pajak pada kendaraan listrik menggunakan logika karbon tidak tepat.

“Penerapan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon, tapi logika penggunaan jalan raya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan ke dewan. Hari ini Pemprov Jabar akan melakukan kajian menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar, ini lagi dikaji,” katanya.

Menurutnya penerapan jalan berbayar akan diberlakukan pada jalan provinsi yang memiliki kualitas setara jalan tol. Dengan langkah ini, ia menilai, lebih berkeadilan dibanding dikenakan pajak kendaraan bermotor.

“Namanya masih konsep, perlu dikaji. Ada pemikiran kalau pengen berkeadilan pajak kendaraan bermotor dihapus diganti jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar, itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” tuturnya.

Dia mengakui karena ini masih bersifat kajian maka penerapannya tidak bisa dilakukan serta merta atau dalam waktu cepat. Prasyarat paling penting adalah seluruh jalan provinsi sudah memenuhi kelaikan seperti jalan tol. Karena itu pihaknya menunggu kajian akademik yang dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jabar.

“Kajian akademik nanti dengan pakar transportasi kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Terkait skema pembayaran jalan berbayar ini, KDM—panggilan akrabnya memastikan bahwa konsep dan teknologi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Dengan sistem digital, maka pengendara mobil tidak perlu melakukan tap seperti masuk tol.

Catatan bisnis, konsep jalan berbayar pernah muncul di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di 2017 lalu. Skema electronic road pricing [ERP] di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta pernah dikaji serius bahkan menggandeng investor asal Swedia, Kapsch Trafficcom.

Penerapan sistem berbayar bagi kendaraan roda empat dari wilayah Jabar ke DKI sudah disusun lebih dulu pihaknya sejak 2017 lalu. Langkah ini diyakini bisa menekan jumlah kendaraan di ruas provinsi setiap harinya yang akan menuju DKI dan mengalihkan pemilik kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda, Kota Depok karena dari pertimbangan pihaknya kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Studi kala itu mengkaji bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar sebelum ERP diterapkan.

Dari catatan Dinas Perhubungan Jabar, dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. ERP ini nantinya akan dipasang di jalur provinsi di Margonda menyerupai gerbang tol otomatis yang dilengkapi perangkat pemidai dan kamera.

Kendaraan yang akan melintas lalu akan tercatat dalam database yang nantinya dipakai untuk menagih tarif. Ditargetkan bisa diterapkan pada 2018, rencana ini batal karena Pemkot Depok kala itu menolak.

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute mencatat pola belanja masyarakat mulai kembali normal setelah melewati momentum Lebaran atau Idulfitri 2026.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat sempat mencapai puncaknya pada 22 Maret 2026 atau selama periode Lebaran di level 124,3 poin. Kemudian mengalami moderasi menjadi 122,3 poin pada pekan pertama Mei 2026.

“Spending masyarakat atau belanja masyarakat mengalami moderasi. Jadi, sampai tanggal 5 Mei kemarin, MSI mengalami moderasi ke titik 122,3 setelah lima minggu berturut-turut mengalami koreksi,” kata Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin.

Meski tergolong mengalami perlambatan, Andre menilai pola konsumsi masyarakat tahun ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pascaLebaran 2025 penurunan konsumsi terjadi cukup tajam meski kemudian diikuti pemulihan yang kuat. Sementara pada 2026, perlambatan belanja berlangsung lebih bertahap sehingga mencerminkan pola konsumsi yang lebih stabil.

“Kalau kita bandingkan antara 2026 dengan 2025, memang kita lihat di 2026 ini, moderasi ini terlihat lebih gradual. Kalau tahun lalu itu kelihatan ya, setelah efek puncak Lebaran itu belanja masyarakat turun signifikan, tapi rebound-nya juga signifikan,” jelas Andre.

“Tapi paling tidak di sini kita lihat di minggu kelima atau di minggu libur Hari Buruh, MSI itu sudah masuk pertumbuhan yang positif atau teritorinya positif secara mingguan,” tambahnya.

Dari sisi kelompok pendapatan, Mandiri Institute melihat pertumbuhan konsumsi masih ditopang oleh kelompok masyarakat berpenghasilan atas.

Pertumbuhan belanja kelompok kelas atas (upper) tercatat mencapai 5,3 persen secara tahunan pada 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,1 persen. Sebaliknya, kelompok lower dan middle justru mengalami perlambatan pertumbuhan belanja.

Andre mengatakan konsumsi masyarakat kelas atas masih menjadi penopang utama, terutama pada segmen premium seperti department store, e-commerce premium, dan speciality store.

Di samping itu, Mandiri Institute juga menangkap adanya perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan yang lebih esensial.

Perubahan tersebut tercermin dari pertumbuhan kategori supermarket yang mencapai hampir 6 persen secara tahunan hingga awal Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

Sementara itu, kategori lain seperti elektronik dan leisure masih cenderung tertahan.

“Kita mendapatkan kesimpulan, sepertinya ada sedikit shifting belanja ya kalau secara tahunan. Karena di sini kita lihat, karena bulan depan itu sudah masuk bulan Juni, dan saya rasa masyarakat juga bersiap belanja untuk keperluan anak sekolah di tahun ajaran baru,” ujarnya.

Andre menambahkan, sikap masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati saat ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk perkembangan harga minyak dan prospek ekonomi dunia.

“Apa yang terjadi dari sisi global ini juga mempengaruhi bagaimana ekspektasi konsumen ke depan. Jika masyarakat kemudian sedikit hati-hati itu sikap yang wajar,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Selasa (12/5/2026). Terkait hal tersebut, Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim turut mendoakan Ibam.

"Ibam itu besok keputusannya, kami dan keluarga juga berdoa untuk beliau. Anak muda bangsa dengan talenta yang luar biasa, tidak melakukan kesalahan apa pun tidak menerima aliran dana, selalu objektif dan kritis terhadap semua kebijakan teknis dan tidak punya kewenangan apapun dan beliau keputusannya besok," kata Nadiem di sela-sela persidangan pada Senin (11/5/2026).

"Jadi saya ingin mengucapkan kepada Ibam dan keluarga doa kami dan juga saya harap anak-anak muda bisa mengawal dan juga memonitor keputusan besok," sambungnya.

Nadiem pun berharap, majelis hakim akan memberikan putusan seadil-adilnya kepada Ibam. "Semoga majelis bisa menemukan hati nurani mereka, semoga majelis besok bisa memutuskan yang sebaik-baiknya untuk Ibam dan keluarga," ujarnya.

Ini menunjukkan media-media mainstream, arus utama itu masih menjadi rujukan

Jakarta (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih dua penghargaan yakni sebagai media terbaik dan juara 1 kategori penulis berita terbanyak dari Perum Bulog.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Malam Penganugerahan dan Syukuran HUT ke-59 Perum Bulog yang digelar di Jakarta, Senin.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar yang menerima langsung penghargaan untuk kategori media terbaik menyampaikan, penghargaan yang diterima menjadi bukti bahwa peran media dihargai dan diapresiasi di tengah fragmentasi media yang semakin ketat.

Menurutnya, meski persaingan media dan berbagai platform digital semakin besar, media arus utama tetap menjadi rujukan pemberitaan.

“Ini menunjukkan media-media mainstream, arus utama itu masih menjadi rujukan,” katanya.

Ia mengatakan penghargaan dari Perum Bulog juga menunjukkan semakin eratnya kerja sama antara LKBN ANTARA dan Bulog.

Selain itu, penghargaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pemberitaan dianggap penting dalam membangun, serta memperkuat program-program pemerintah.

Adapun untuk Juara 1 Kategori Penulis Berita Terbanyak diraih oleh Muhammad Harianto.

Lebih lanjut, Dirut Benny menyampaikan, terkait upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, ANTARA menilai peran media salah satunya sebagai amplifikator kebijakan pangan agar dapat dipublikasikan secara maksimal ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke luar negeri.

Menurutnya, isu pangan kini bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga telah menjadi perhatian internasional.

Ia menambahkan kemampuan Bulog membangun cadangan beras lebih dari 5 juta ton menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Data terbaru dari Asosiasi Manufaktur Mobil China (CAAM) yang dirilis Senin (11/5), Produksi dan penjualan kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) di China mencatatkan pertumbuhan yang solid secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang April 2026.

Volume produksi (output) NEV pada bulan lalu tercatat naik 5,5 persen menjadi 1,32 juta unit. Sejalan dengan hal itu, angka penjualan juga terkerek naik 9,7 persen hingga menyentuh 1,34 juta unit.

Tren elektrifikasi ini semakin nyata lantaran NEV berhasil mendominasi pangsa pasar, menyumbang 53,2 persen dari total penjualan mobil baru di China selama April 2026.

Kinerja apik di bulan April turut memperkuat catatan akumulatif sejak awal tahun. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, total produksi NEV mencapai 4,29 juta unit, dengan angka penjualan di kisaran 4,3 juta unit.

Disitat dari Xinhua, sebagai perbandingan, total produksi mobil, baik konvensional maupun NEV, di China pada empat bulan pertama tahun ini berada di angka 9,61 juta unit dengan total penjualan 9,57 juta unit.

Masih menurut data CAAM, ekspor NEV asal Negeri Tirai Bambu itu melesat tajam hingga 120 persen (yoy) menjadi 1,38 juta unit selama periode Januari-April.

Kinerja ini otomatis mendongkrak total ekspor kendaraan China secara keseluruhan, yang melonjak 61,5 persen (yoy) menjadi 3,13 juta unit pada periode yang sama.

Menanggapi dinamika pasar ini, Wakil Sekretaris Jenderal CAAM, Chen Shihua, memberikan catatan tambahan.

"Meskipun produksi dan penjualan mobil secara keseluruhan sempat mengalami penurunan tipis secara tahunan pada April lalu, tren penyusutan secara kumulatif dalam empat bulan pertama tahun ini perlahan semakin mengecil," tambahnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) memperketat pengawasan terhadap PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyusul mencuatnya dugaan manipulasi laporan keuangan senilai Rp5 triliun yang terjadi pada periode 2014–2021 dan tengah diselidiki otoritas Amerika Serikat, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) serta Department of Justice (DOJ).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan bursa telah menggelar dengar pendapat dengan manajemen Telkom pada 8 April 2026 dan meminta sejumlah penjelasan terkait kasus yang dihadapi perseroan.

“Terkait monitoring Bursa terhadap PT Telkom Indonesia Tbk., Bursa telah melakukan serangkaian tindakan pemantauan dan pengawasan melalui pelaksanaan dengar pendapat dengan Perseroan pada 8 April 2026 dan telah menyampaikan beberapa permintaan penjelasan,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

BEI juga mengaku telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memantau perkembangan kasus tersebut.

Dugaan masalah akuntansi Telkom mencuat setelah teridentifikasi sekitar 140 transaksi yang dinilai tidak memiliki substansi ekonomi pada periode 2014–2021, termasuk saat perseroan dipimpin Alex J. Sinaga dan Ririek Adriansyah. Nilai total transaksi yang menjadi sorotan disebut mencapai Rp5 triliun.

Kasus tersebut menambah tekanan terhadap emiten telekomunikasi pelat merah itu di tengah proses hukum lain terkait dugaan korupsi proyek fiktif yang masih berjalan.

Dalam keterbukaan informasi tertanggal 5 Mei 2026, Telkom menyampaikan telah membentuk Direktorat Legal & Compliance serta posisi Chief Integrity Officer (CIO) untuk memperkuat fungsi hukum, tata kelola, kepatuhan, dan pengawasan internal perusahaan.

Perseroan juga menjelaskan investigasi SEC dimulai sejak Oktober 2023 terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Investigasi tersebut kemudian berkembang ke isu akuntansi, pengakuan pendapatan, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal perusahaan.

Sejak Mei 2024, DOJ Amerika Serikat turut meminta informasi tambahan terkait kepatuhan terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Telkom menyatakan status perusahaan yang tercatat di Bursa New York membuat perseroan tunduk pada ketentuan pasar modal Amerika Serikat, termasuk regulasi FCPA.

Dalam penjelasannya kepada BEI, Telkom menyebut kebijakan clawback telah berlaku efektif sejak 30 Mei 2023 dan hingga kini perseroan belum menerima pemberitahuan resmi terkait gugatan class action.

Telkom juga mengungkapkan evaluasi terhadap aset drop cable dan last mile to the customers telah selesai dilakukan. Perseroan memutuskan perlakuan akuntansi atas aset tersebut dikategorikan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan bukan kesalahan akuntansi. Perubahan itu akan diterapkan secara retrospektif pada laporan keuangan tahun buku 2025.

Selain itu, perseroan telah mengajukan Notification of Late Filing kepada SEC pada 30 April 2026 karena membutuhkan tambahan waktu untuk menyampaikan Form 20-F tahun buku 2025.

Nyoman mengatakan saat ini BEI masih menunggu tanggapan lanjutan dari Telkom atas permintaan penjelasan tambahan yang telah disampaikan bursa.

“Selanjutnya, Bursa akan selalu memantau kasus Perseroan tersebut dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan,” ujarnya.

Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kebijakan pemerintah yang berencana mengubah bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

“Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat dijumpai media di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Friderica atau akrab disapa Kiki mengatakan bahwa pihaknya telah membahas kebijakan ini dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa OJK mendorong perusahaan-perusahaan BUMN selain perbankan yang memiliki kapasitas penyaluran kredit yang baik untuk turut menjadi penyalur KUR.

Kiki juga menyampaikan, kebijakan KUR terbaru juga selaras dengan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ditetapkan OJK.

Dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah, OJK telah memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga KUR untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5), menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” kata Sudarto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Investasi Danantara melalui unit usahanya, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2028 sebagai strategi pendanaan proyek waste to energy (WtE). Langkah penawaran umum perdana saham (IPO) tersebut dipersiapkan untuk menopang kebutuhan investasi jumbo yang diperkirakan mencapai USD5 miliar atau setara Rp87 triliun.

"Karena ini kan besar investment yang kita lakukan, kalau dilihat totalnya bisa mencapai USD5 miliar. Keinginan kita nanti setelah ada cashflow, mau kita bawa menjadi perusahaan Tbk di sini," ujar Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, di Gedung BEI, Senin (11/5/2026).

Pandu menjelaskan bahwa rencana IPO tersebut akan direalisasikan segera setelah perusahaan memiliki arus kas stabil dari operasional 33 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di seluruh Indonesia. Dengan cakupan proyek yang luas, Denera diproyeksikan menjadi pengelola fasilitas WtE terbesar di dunia yang mampu mengatasi krisis sampah di kota-kota besar di tanah air.

Guna mempercepat penyelesaian proyek tersebut, Danantara juga membuka ruang kolaborasi dengan mitra lokal maupun asing. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan solusi efisien terhadap permasalahan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui sumber energi baru terbarukan (EBT).

Di sisi lain, Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman, menjelaskan bahwa Denera secara resmi telah dibentuk pada 1 April 2026 sebagai holding khusus program PSEL. Perusahaan ini akan berperan aktif dalam setiap struktur permodalan dan operasional dari seluruh fasilitas pengolahan sampah di bawah naungan manajemen Danantara.

Fadli memaparkan skenario kemitraan dalam setiap proyek akan melibatkan pembentukan konsorsium perusahaan. Dalam struktur tersebut, porsi kepemilikan saham terdiri dari 70% dipegang oleh investor strategis dan 30% dimiliki oleh Denera sebagai representasi dari negara melalui Danantara.

Kebutuhan modal untuk satu titik proyek WtE diproyeksikan berkisar antara Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun, tergantung pada kapasitas pengolahan masing-masing fasilitas. Melalui skema ini, Denera akan bertindak sebagai pengendali sisi operasional dan pengelolaan untuk memastikan keberlanjutan proyek jangka panjang.

Inisiatif IPO ini tidak hanya sekadar strategi pencarian modal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Danantara dalam melakukan pendalaman pasar modal di Indonesia. Dengan melantainya Denera kelak, masyarakat dan investor diharapkan dapat terlibat langsung dalam mendukung transformasi energi hijau dan pelestarian lingkungan di tanah air.

IDXChannel- Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir mengaku saat ini pihaknya telah mulai melakukan investasi atau membeli saham beberapa emiten melalui manajer-manajer investasi yang dipilih.

Pandu mengatakan, Danantara tak hanya membeli saham-saham perusahaan BUMN namun juga perusahaan swasta yang memiliki fundamental dan prospek bagus ke depannya.

Namun ia tidak spesifik menyebut manajer investasi yang dipilih untuk mengelola dana yang disuntik Danantara.

"Kita sudah mulai bergerak membeli saham lewat fund manager. Jadi kita tidak langsung, kita crowding ini dengan banyak fund manager lah. Mungkin beberapa juga ada di sini," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5/2026).

Pandu mengatakan, pemilihan manajer investasi untuk mengelola dana di pasar saham ini tujuannya untuk berbagi risiko. Namun jika saham-saham pilihan tersebut mengalami keuntungan, maka Danantara juga akan bagi hasil dengan manajer investasi tersebut.

"Kita minta mereka (manajer investasi) perform, nanti kita bagi hasil sama kalian. Jadi mereka juga ikut dengan kehati-hatian itu. Tapi sudah kita danain, kita kasih terus uangnya," kata Pandu.

"Kita support juga yang non- BUMN. Jadi tidak hanya BUMN saja yang kita investasikan, tapi non BUMN kita investasi," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Pandu juga berpesan kepada para investor relation setiap perusahaan untuk membangun cerita atau narasi pertumbuhan perusahaannya masing-masing. Hal ini dianggap penting agar manajer investasi punya gambaran prospek bisnis sebuah perusahaan ke depannya dan masuk membeli saham.

"How do you communicate to market juga ini jadi penting. Bagaimana anda cerita ke pasar, baik dalam negeri dan luar negeri, tentang pertumbuhan perusahaan anda. Ini adalah tantangan kita bersama," kata Pandu.

Sebelumnya Pandu mengatakan bahwa 50 persen dana investasi akan dilarikan ke pasar saham dan obligasi (bond). Kedua jenis portofolio ini dipilih karena dinilai sebagai aset yang likuid. Sehingga investasi yang dilakukan bisa cepat membawa keuntungan dan menambah pendapatan negara.

"Jadi kita bilang 50 persen akan public like investment. Jadi itu bagian dari strategic asset allocation. Itu bisa di Bond, bisa di public equity (pasar saham)," ujar Pandu saat ditemui usai acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Pandu menjelaskan, Danantara secara selektif membidik emiten dengan fundamental bisnis yang kuat, arus kas yang sehat, valuasi yang menarik, serta likuiditas saham yang memadai. strategi tersebut sejalan dengan pergeseran preferensi investor yang kembali menitikberatkan kualitas fundamental di tengah ketidakpastian global.

Ia juga menegaskan bahwa perseroan tetap aktif berinvestasi dengan pendekatan berbasis fundamental dan jangka menengah hingga panjang. Bahkan Pandu sempat menyebut akan berinvestasi ke pasar saham setiap hari, sejalan dengan upaya pendalaman pasar yang tengah dilakukan oleh OJK dan SRO Bursa Efek Indonesia

Selain faktor fundamental, Danantara juga mencermati kualitas tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pertimbangan investasi. Pandu menekankan bahwa penguatan struktur pasar dan tata kelola menjadi prasyarat penting untuk memperdalam pasar dan menjaga kepercayaan investor.

(kunthi fahmar sandy)