Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan budi daya ikan dengan sistem bioflok sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kolaborasi dengan koperasi desa merah putih (KDMP).

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan panen ikan lele bioflok di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan budi daya.

Menurut Haeru, sistem bioflok bukan sekadar teknologi budi daya, tetapi juga bentuk inovasi yang mampu menjawab tantangan efisiensi usaha perikanan saat ini.

Sistem bioflok juga dinilai lebih efisien karena hemat penggunaan air, pakan, dan tidak membutuhkan lahan luas.

"Air hanya dimasukkan di awal hingga masa panen, penambahan dilakukan kalau memang diperlukan saja. Selain hemat pakan, sistem ini juga tidak butuh lahan luas dan efisien dalam penggunaan air," ujarnya.

Haeru mengatakan program budi daya bioflok menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menambahkan penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) juga terus didorong agar produk perikanan yang dihasilkan memiliki kualitas baik, aman dikonsumsi, dan berdaya saing di pasar.

"Program ini kami titipkan sebagai modal kerja awal masyarakat. Harapannya, bisa terus berkembang dan bergulir secara mandiri untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung program makan bergizi gratis," katanya.

KKP telah mengembangkan program budi daya bioflok di 100 titik yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Unit Perikanan, Peternakan, dan Pangan Koperasi Merah Putih Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Elpan mengatakan budi daya bioflok memberi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar Waduk Saguling yang sebelumnya bergantung pada keramba jaring apung (KJA).

"Dengan hadirnya bioflok ini menjadi solusi untuk masyarakat. Risiko kematian ikan lebih rendah dan pengelolaannya lebih bisa dikontrol," kata Elpan.

Ia mengatakan berencana mengembangkan produk olahan ikan seperti abon, filet, dan kerupuk guna memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sepakat memperkuat pengembangan industrialisasi hijau yang berorientasi pada penciptaan green jobs dan transisi energi berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie mengatakan, isu lingkungan hidup kini menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis dan industri nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kalau bisa kita membuat industrialisasi dengan nilai tambah, ditambah hijau pula, itu dapat meningkatkan green jobs atau tenaga kerja hijau sekaligus mendukung program resiliensi energi pemerintah,” ujar Anindya usai pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, dunia usaha saat ini tidak hanya dituntut tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Kadin dan KLH juga membahas peluang kerja sama dalam pengembangan just energy transition partnership (JETP) hingga pembentukan green jobs creation task force.

Anindya menilai pengembangan industri bernilai tambah berbasis keberlanjutan dapat menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat menyambut positif komitmen dunia usaha dalam memperkuat pemahaman terhadap isu lingkungan.

“Saya senang Kadin maju dalam urusan pemahaman soal lingkungan dan kita banyak kemungkinan kerja sama ke depan, apalagi soal green jobs dan just energy transition,” ujar Jumhur.

Dia menegaskan, pengembangan nilai tambah industri perlu disiapkan sejalan dengan kepatuhan terhadap aspek lingkungan agar pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan.

“Dalam pengembangan nilai tambah itu dipersiapkan juga comply terhadap lingkungan dan saya rasa itu bagus,” katanya.

Menurut Jumhur, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

"Tidak ada satu tekad apapun yang bisa menyatukan lintas kegiatan, lintas generasi, lintas intelektual, lintas usaha, lintas etnis, lintas agama kecuali tekad untuk memuliakan bumi termasuk berbisnis, mencari kehidupan itu adalah bagian memuliakan hidup," kata Jumhur.

Reporter: Nasywa Salsabila

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melihat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemunculan virus, mulai dari Covid-19 hingga Hantavirus dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

Bahkan, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan kondisi saat pandemi Covid-19 terjadi turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis asuransi kesehatan syariah di perusahaannya.

Iskandar menuturkan sepanjang 2025 Prudential Syariah mencatat pertumbuhan kontribusi bisnis baru sebesar 31% atau Rp1 triliun. Padahal, secaramarketpertumbuhan keseluruhan hanya 13%.

“Dan sebagian besar pertumbuhan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan medis karena Covid, juga karena ketidakpastian seputar layanan medis. Kita berbicara tentang Covid, tentang Hantavirus, tetapi seringkali sekarang orang merasa bahwa situasinya sedikit lebih mengkhawatirkan. Jadi, ada kebutuhan akan semacam perlindungan,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, Prudential Syariah optimistis menghadapi hal itu karena memiliki rangkaian produk asuransi syariah yang lengkap dan termasuk sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbesar di Indonesia.

Kendati demikian, Iskandar tidak menampik bahwa inovasi berkelanjutan adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan perusahaan, mengingat kebutuhan banyak orang yang juga terus meningkat.

“Namun salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di industri ini adalah, dengan meningkatnya permintaan akan masalah medis, inflasi medis juga meningkat secara signifikan. Saya pikir mengelola inflasi medis akan menjadi kunci bagi industri ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Prudential Syariah akan ikut berkontribusi membuat industri ini berkelanjutan ke depannya. Sebab itu, pihaknya sangat mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan perubahan arah pengembangan produk kesehatan demi memperkuat industri asuransi nasional.

“Saya pikir itulah mengapa kami sepenuhnya mendukung langkah OJK dalam melakukan beberapa perubahan tentang bagaimana produk asuransi seharusnya dipasarkan ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering. Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Hantavirus di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

JAKARTA - Laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) memunculkan perdebatan di kalangan ekonom terkait konsistensi data sektoral yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, GREAT Institute menilai kontraksi sektor pengadaan listrik, gas, dan air tidak otomatis bertentangan dengan pertumbuhan industri pengolahan yang tetap tumbuh positif.

"Di Triwulan I-2026, ada beberapa faktor yang menjelaskan kontraksi sektor listrik, gas, dan air tanpa harus bertentangan dengan pertumbuhan manufaktur," kata Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adhamaski Pangeran dalam pernyataannya, Kamis (13/5/2026).

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) dalam laporan bertajuk “Indonesia GDP Growth — First Quarter 2026: Behind the 5,61% Headline” menyoroti dugaan inkonsistensi antara pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,04 persen dengan kontraksi sektor pengadaan listrik, gas, dan air sebesar 0,99 persen secara tahunan.

Menurut Adhamaski, salah satu faktor yang mempengaruhi kontraksi sektor listrik adalah penurunan konsumsi energi selama periode Idulfitri akibat berhentinya sementara aktivitas bisnis dan perkantoran. Ia menyebut pola serupa juga sempat terjadi pada periode Lebaran tahun sebelumnya.

Selain itu, tekanan geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi gas turut mempengaruhi pasokan energi domestik. Dalam kondisi tersebut, pemerintah disebut lebih memprioritaskan kebutuhan gas untuk rumah tangga dibandingkan sektor industri.

“Terbatasnya pasokan gas bumi domestik dan penyesuaian kuota gas industri turut menekan industri energi-intensif seperti keramik, kaca, dan semen. Namun, dampaknya terhadap manufaktur nasional relatif terbatas karena tidak seluruh subsektor manufaktur memiliki ketergantungan yang sama terhadap gas,” ujarnya.

Adhamaski juga menilai normalisasi konsumsi listrik setelah berakhirnya program diskon tarif listrik pemerintah pada triwulan I-2025 turut mempengaruhi penurunan kinerja sektor listrik dan gas pada awal 2026. Menurut dia, tingginya konsumsi listrik pada periode sebelumnya dipicu stimulus pemerintah sehingga terjadi penyesuaian permintaan pada tahun berikutnya.

Ia menambahkan, perhitungan nilai tambah sektor listrik dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu mencerminkan volume fisik listrik yang disalurkan. Kenaikan biaya produksi listrik, harga energi, dan beban subsidi dinilai dapat mempengaruhi nilai tambah sektor tersebut meskipun konsumsi listrik tetap berlangsung.

GREAT Institute juga menyoroti peran captive power atau pembangkit listrik mandiri yang digunakan industri smelter nikel. Menurut Adhamaski, pertumbuhan manufaktur nasional tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari PLN maupun Independent Power Producer (IPP), sehingga hubungan antara kontraksi sektor listrik dan pertumbuhan manufaktur tidak dapat dibaca secara linier.

Selain itu, GREAT Institute menilai lonjakan inventori pada triwulan I-2026 juga masih dapat dijelaskan secara ekonomi. Adhamaski mengatakan peningkatan stok beras menjelang panen raya dan tertahannya ekspor sektor pertambangan akibat gejolak ekonomi global turut menyebabkan kenaikan inventori nasional.

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengapresiasi langkah Astra yang terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Termasuk berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan kepemimpinan perempuan.

Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Astra Women Network 2026 bertema “Women Empowered: From Empowerment to Impact” yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Tema ini mencerminkan semangat pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer serta Eksekutif Astra dan Grup Astra yang memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia termasuk Perempuan Astra untuk senantiasa berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia," ujar Diana, Rabu (13/5/2026).

Menurut Diana, inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa.

Lihat video: Jakarta Dikepung Banjir! Wamen PU & Gubernur Pramono Paparkan Langkah Darurat Penanganan



Direktur Astra Gita Tiffani Boer mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi.

"Kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujarnya.

Astra Women Network 2026 menghadirkan narasumber inspiratif, yaitu Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dan Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana, yang berbagi pengalaman serta pembelajaran bagi para Perempuan Astra untuk terus bertumbuh, berani mengambil peran kepemimpinan, dan menciptakan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

Sejak 2025, Perempuan Astra telah melaksanakan berbagai program penguatan kepemimpinan perempuan melalui kegiatan mentoring dan pembelajaran yang melibatkan peserta dari berbagai perusahaan di lingkungan Grup Astra.

Termasuk melalui sesi in-class training, one-on-one mentoring, maupun group mentoring yang berfokus pada penguatan kapabilitas kepemimpinan perempuan serta pengembangan lainnya melalui berbagai program keberagaman dan inklusi.

Hingga 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33%. Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37% dari total jajaran Direksi.

Adapun dalam kegiatan sosial yakni terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Aksi menanam mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka, keterlibatan aktif pada kegiatan Workshop Lingkungan Astra di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, kegiatan sosial bersama anak-anak penyintas kanker, hingga mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, berbagi inspirasi, dan support system bagi perempuan di seluruh ekosistem Grup Astra, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semangat Astra dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas melalui komunitas Perempuan Astra, sejalan dengan cita-cita untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membuka peluang legalisasi bagi pelaku rokok ilegal melalui layer cukai baru berisiko melemahkan penegakan hukum dan menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menilai pendekatan tersebut tidak tepat dan justru berisiko merusak fondasi penegakan hukum di Indonesia.

"Kebijakan fiskal harus diimbangi aspek hukum pidana, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi," kata Yenti dalam keterangannya, Rabu (14/5/2026)

Dia menilai pendekatan yang terlalu longgar terhadap pelanggaran berpotensi mengaburkan batas antara tindakan ilegal dan legal. Dalam sistem hukum, pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan telah melalui proses panjang dan pertimbangan mendalam.

Menurutnya, jika pelanggaran hukum seperti produksi dan peredaran rokok ilegal justru diberi ruang kompromi, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini patuh terhadap aturan.

Yenti menegaskan bahwa pendekatan terhadap kejahatan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dan tidak setengah-setengah. Tanpa konsistensi penegakan hukum, kebijakan yang diambil justru dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap pelanggaran.

Sebagai catatan, dorongan untuk memperkuat penegakan hukum ini juga sejalan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan korupsi dan pelanggaran di sektor cukai hasil tembakau (CHT).

Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen penindakan, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan negara dan industri legal.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menargetkan penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) sebagai upaya mengurangi rokok ilegal rampung pada 2026.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok ini didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan rokok-rokok ilegal alias yang belum pita cukai bisa segera menyetor penerimaan ke negara dan menyandang status legal.

Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, tanpa mematikan industri yang sudah ada.

IDXChannel - Pemerintah bakal menggarap jalan tol penghubung menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang direncanakan dimulai proyeknya pada sisa 2026.

Proyek jalan tol sepanjang 80 kilometer dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp26 triliun ini dirancang khusus untuk memangkas tingginya biaya logistik yang selama ini melilit sektor industri dan menggerus nilai tambah perekonomian di wilayah Sumatera.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekuatan sumber daya alam yang masif, mulai dari cadangan batu bara raksasa, minyak dan gas, hingga komoditas perkebunan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Namun, potensi ekonomi yang besar tersebut masih tertahan oleh buruknya kelancaran distribusi barang yang berimbas pada pelemahan daya saing produk di pasar.

"Persoalan utama di sana, khususnya adalah mengenai masalah logistik yang belum terurai. Ini menyebabkan dua hal utama, satu, terbatasnya komoditas secara volume yang keluar, dan yang kedua, menyebabkan ongkos logistik masih relatif mahal sehingga komoditi dari Sumatera Selatan menjadi tidak memiliki daya saing yang kuat," kata Todotua dalam jumpa pers di kantor Kementerian Investasi, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah, kata Todotua, mengambil langkah cepat melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama integrasi infrastruktur wilayah, yang melibatkan sejumlah BUMN seperti Hutama Karya dan Pemprov Sumsel. Penambahan akses bebas hambatan menuju Pelabuhan Tanjung Carat ini diyakini mampu menjadi urat nadi baru yang akan mendongkrak performa rantai pasok secara keseluruhan.

"Keberadaan akses tol ini kami harapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik, tidak hanya bagi Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga provinsi lain seperti Jambi. Strateginya untuk dua konteks, pertama meningkatkan volume alur komoditas yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk bisa keluar, kemudian yang kedua untuk mengefisiensikan ongkos logistik serta kualitas supply chain," kata dia.

Secara teknis, jalan bebas hambatan ini dirancang sebagai lintasan sirip yang akan memperpanjang tulang punggung Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Titik percabangannya akan ditarik dari gerbang yang sudah beroperasi saat ini untuk menciptakan rute langsung sepanjang puluhan kilometer menuju area pelabuhan.

"Tol ini sebenarnya melanjutkan backbone Tol Sumatera yang sudah ada. Nanti dari backbone di pintu Tol Betung, akan ada interline lagi yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer, dan yang eksisting sekarang Palembang-Prabumulih akan kita dorong lagi sekitar 37 kilometer sampai kepada Muara Enim dengan total angka kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunannya," kata Todotua.

Guna merealisasikan proyek jumbo tersebut, pemerintah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar prosesnya berjalan cepat dan terukur.

"Rencananya KPBU penugasan, jadi nanti Kementerian Pekerjaan Umum bisa men-support dalam rangka setidaknya mengenai lahan, sisanya konstruksi dari Hutama Karya, dan pendanaannya nanti kita juga minta support dari Danantara. Kedua proyek ini akan kita dorong, dan kita harapkan dalam waktu dekat setidaknya di tahun ini rencana programnya sudah bisa kita mulai untuk konstruksi," tutur dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna memperkuat sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam tahap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Rakornas yang digelar di Jakarta, Rabu, melibatkan seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dari seluruh Indonesia serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan dukungan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Merah Putih, mulai dari pembentukan badan hukum hingga tahap operasionalisasi.

“Kami berharap keluarga besar Kementerian Kooperasi fokus memastikan tahap operasionalisasi Kooperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan memulai peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah siap beroperasi.

Peresmian simbolis dijadwalkan berlangsung di Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry menyebut hingga saat ini sebanyak 37.327 unit koperasi telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 unit telah rampung 100 persen beserta gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

“Keberhasilan koperasi ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” ujar dia.

Menurut Ferry, pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum operasionalisasi koperasi. Draf Inpres tersebut saat ini telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Ia mengatakan Inpres tersebut akan mengatur percepatan operasionalisasi koperasi desa, termasuk model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi manajemen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perusahaan perdagangan minyak milik negara Vietnam, Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), meminta Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengizinkan kapal tanker pengangkut minyak mentah Irak melintasi blokade di kawasan Teluk Timur Tengah. Permintaan itu disampaikan menyusul menipisnya stok bahan baku di Kilang Nghi Son Refinery (NSRP) yang menjadi salah satu pemasok utama bahan bakar Vietnam.

"Muatan ini sangat penting bagi Kilang Nghi Son (NSRP), bagi Republik Sosialis Vietnam, dan bagi rakyat Vietnam," ujar Wakil Presiden PVOIL, Hoang Dinh Tung, dalam surat tertanggal 12 Mei yang ditujukan kepada otoritas militer dan diplomatik AS.

Menurut laporan Reuters, kapal supertanker berbendera Malta, Agio Fanourios I, membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah Basra asal Irak yang dijual perusahaan minyak negara Irak, SOMO. Kapal tersebut tercatat keluar dari Selat Hormuz pada 10 Mei sebelum berbalik arah di Teluk Oman sehari kemudian berdasarkan data pelacakan MarineTraffic.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan pengalihan kapal dilakukan dalam rangka penegakan blokade terhadap Iran. Namun, pihak militer AS belum memberikan kepastian apakah kapal tersebut akan diizinkan melanjutkan perjalanan menuju Vietnam.

Dalam suratnya, PVOIL menegaskan muatan tanker tersebut bukan berasal dari Iran, melainkan minyak mentah Irak yang telah dimuat pada 10-14 April. Perusahaan memperingatkan keterlambatan pasokan berpotensi menghentikan operasional Kilang Nghi Son yang memasok kebutuhan energi domestik Vietnam.

PVOIL menyebut stok bahan baku kilang saat ini berada pada level kritis. Jika pengiriman terus tertunda, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap jutaan konsumen, sektor industri, layanan publik, hingga aktivitas bisnis di Vietnam.

Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran telah memicu gangguan besar terhadap rantai pasok energi global. Jalur strategis tersebut selama ini dilalui sekitar 20 persen pasokan energi dunia dan kini menyebabkan ratusan kapal tanker tertahan di kawasan Teluk.

Krisis tersebut turut meningkatkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak Timur Tengah. Gangguan distribusi minyak global juga mendorong kenaikan biaya energi dan memperbesar risiko tekanan inflasi di kawasan.

IDXChannel - Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) memangkas proyeksi permintaan minyak dunia seiring memanasnya konflik di Timur Tengah.

Melansir Investing, Rabu (13/5/2026) OPEC memperkirakan permintaan minyak global pada 2026 hanya akan tumbuh sekitar 1,7 juta barel per hari (bpd), lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya sebesar 1,38 juta bpd.

Penurunan proyeksi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok energi global akibat penutupan Selat Hormuz.

OPEC memperkirakan permintaan minyak di kawasan Eropa dan Asia Pasifik akan mengalami tekanan karena kedua wilayah tersebut sangat bergantung pada distribusi minyak melalui selat tersebut.

Permintaan minyak di Eropa diperkirakan turun sekitar 0,03 juta bpd, sementara kawasan Asia Pasifik diproyeksikan turun 0,08 juta bpd.

Selat Hormuz sendiri tertutup bagi lalu lintas kapal tanker sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada akhir Februari lalu.

Baik AS maupun Iran kini menerapkan blokade masing-masing di wilayah tersebut, meski kedua negara tengah menjalani gencatan senjata yang masih rapuh dan belum mencapai kesepakatan damai jangka panjang.

Meski memangkas proyeksi tahun ini, OPEC justru menaikkan outlook pertumbuhan permintaan minyak global pada 2027.

Permintaan minyak tahun depan diperkirakan tumbuh sekitar 1,5 juta bpd secara tahunan atau lebih tinggi sekitar 0,2 juta bpd dibanding proyeksi bulan sebelumnya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian menilai pelaksanaan penyembelihan hewan dam haji di dalam negeri mulai memberikan dampak ekonomi signifikan bagi peternak kambing dan domba nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pada 2025 penyembelihan hewan dam di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total 8.447 ekor kambing atau domba.

“Pada tahun 2025, pemotongan hewan dam di tanah air sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total sebanyak 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat mencapai sekitar Rp21,4 miliar,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan dam di dalam negeri mencerminkan besarnya potensi ekonomi sekaligus manfaat sosial yang dapat dirasakan masyarakat dan peternak lokal.

Untuk 2026, jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 10.779 ekor kambing atau domba dengan nilai ekonomi sekitar Rp28 miliar hingga Rp30 miliar.

Pelaksanaan penyembelihan dam tersebut akan tersebar di 17 provinsi.

Agung mengatakan potensi ekonomi dari kebijakan itu masih dapat berkembang jauh lebih besar mengingat jumlah jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 220.000 orang per tahun.

“Kalau semua penyembelihan damnya dilakukan di tanah air tentu ini akan semakin menambah manfaat khususnya bagi perekonomian di peternakan domba dan kambing di tanah air,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional terus menjaga ketersediaan pangan sekaligus melindungi petani dan peternak rakyat.

“Pemerintah hadir menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah hadir melindungi petani dan peternak rakyat. Pemerintah hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Iduladha 1447 Hijriah dengan aman, nyaman, dan tenang,” ujar Agung.

Menurutnya, pemerintah terus bekerja menjaga produksi, distribusi, kesehatan hewan, dan stabilitas harga pangan nasional karena pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Pangan bukan hanya soal ekonomi, pangan adalah soal masa depan bangsa dan kedaulatan negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengajak media massa ikut mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan kurban yang aman dan sesuai standar kesehatan hewan.

Dia menyebut Iduladha memiliki arti penting bagi para peternak karena menjadi momentum utama penjualan ternak

“Iduladha ini adalah lebarannya para peternak kita. Bahkan para peternak itu ingin Iduladha setahun tiga kali,” ujarnya.

Menurut Agung, hewan kurban yang dijual umumnya merupakan ternak terbaik yang telah dipelihara minimal dua tahun dan dipastikan memenuhi syarat kesehatan serta syariat.

Pemerintah pusat bersama dinas peternakan daerah juga disebut terus mengawasi penjualan hewan kurban agar ternak yang dipasarkan sehat, layak, dan memenuhi ketentuan agama.

Selain itu, pemerintah memberikan pelonggaran penyembelihan hewan kurban di luar rumah potong hewan (RPH). Meski demikian, petugas kurban tetap diwajibkan mengikuti standar penanganan hewan dan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Petugas-petugasnya sudah kita berikan sosialisasi dan pembinaan agar menjaga sebelum hewannya dipotong kemudian proses pemotongan dan juga penanganan daging kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal,” kata Agung.

JAKARTA - Posisi Kapolda Metro Jaya naik satu tingkat lebih tinggi. Kini, posisi tersebut dijabat perwira tinggi (pati) dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

Kapolda Metro Jaya sebelumnya dijabat oleh Irjen atau jenderal bintang dua. Setelah adanya peningkatan, posisi tersebut ditempati jenderal bintang tiga.

Berdasarkan sumber, jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh perwira tinggi Asep Edi Suheri . Asep Edi yang sebelumnya berpangkat Irjen, kini berpangkat Komjen.

Mabes Polri malam ini sudah menggelar Korps Raport terkait kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Asep Edi Suheri.

Namun, pihak Mabes Polri belum menjawab konfirmasi melalui pesan tertulis dari SindoNews terkait dengan hal tersebut.



Instagram Polda Metro Jaya pada Rabu (13/5/2026) malam ini sudah mengunggah ucapan selamat atas kenaikan pangkat Asep Edi Suheri dari Irjen menjadi Komjen.