Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

"Kita lagi persiapkan. Kita kan lagi simulasi, kan lagi dipersiapkan. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke publik," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor, yang membahas pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan pembahasan terkait skema KPR tenor 40 tahun terus dilakukan secara intensif, termasuk melalui rapat yang digelar bersama jajaran terkait beberapa hari terakhir.

Menurut Ara, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden sehingga fokus pemerintah saat ini bukan lagi membahas konsep, melainkan memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Terakhir, kita rapat tiga hari lalu, Jumat malam, malam-malam kita (rapat). Nanti, pada waktunya kita umumkan. (Rencana kebijakan) itu bukan untuk didiskusikan, untuk dilaksanakan," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam ekosistem perumahan seperti perbankan, pengembang, konsumen, hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ara menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Menurut Ara, tenor panjang dinilai cocok bagi masyarakat usia muda seperti pegawai negeri sipil baru maupun anggota TNI dan Polri yang baru memulai karier serta membutuhkan cicilan ringan.

Ia menambahkan skema tersebut memungkinkan debitur mengubah tenor pinjaman di tengah masa cicilan, sehingga masyarakat tetap dapat mempercepat pelunasan sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Ara juga memastikan masyarakat nantinya diperbolehkan melunasi kredit lebih cepat apabila kondisi keuangan telah memungkinkan tanpa harus terikat penuh pada tenor awal pinjaman.

Terkait pembahasan bersama industri, Ara menyebut pemerintah segera mengundang perbankan dan asosiasi pengembang untuk membahas implementasi teknis kebijakan tenor KPR hingga 40 tahun tersebut.

Ia mengatakan komunikasi informal dengan berbagai pihak sebenarnya sudah berlangsung guna memastikan kebijakan dapat diterima seluruh ekosistem perumahan nasional.

Menurut Ara, pemerintah masih berada dalam tahap komunikasi dan forum diskusi kelompok terarah atau FGD untuk menyerap masukan sebelum aturan final diumumkan kepada masyarakat luas.

Ara menilai kebijakan tenor panjang merupakan langkah pro rakyat karena bertujuan menurunkan besaran cicilan bulanan, sehingga akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Ia menegaskan pemerintah kini fokus menyiapkan aturan pelaksanaan yang matang agar tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses rumah murah dapat berjalan optimal dan kondusif.

"Tujuan (tenor) 40 tahun kan cuma satu, membuat lebih murah. Kan gitu, supaya rakyat lebih murah (mencicil), kan mulia tujuannya. Nah, kita buatkan aturannya," kata Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten terselatan NKRI Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencukupi.

“Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi saat dihubungi dari Kupang, Rabu malam.

Hal ini disampaikannya setelah pada Rabu (13/5) beredar isu keluhan masyarakat Kabupaten Rote Ndao kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertamax dan Pertalite.

Ahad mengatakan saat ini proses distribusi sedang dilakukan. Pihaknya memastikan pasokan BBM baik subsidi maupun non subsidi mencukupi dan penyaluran tepat sasaran sesuai peruntukan.

Ahad menegaskan pada Selasa (12/5) kemarin juga telah masuk suplai BBM dengan muatan 60 Kiloliter untuk Pertalite, 40 KL Pertamax, 35 KL Biosolar, dan 5 KL Pertamina Dex.

Dengan adanya suplai yang baru masuk ini, dipastikan kebutuhan BBM baik subsidi maupun non subsidi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat Rote Ndao.

Dia juga memastikan, proses penyalurannya juga sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah, baik BBM subsidi maupun non subsidi.

“Sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas,” tambah dia.

Dia juga menambahkan Pertamina tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Bendahara negara ini menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah mencakup penguatan pasar obligasi negara atau bond market.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar investor tidak melepas asetnya secara besar-besaran.

“Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan. Investor asing, menurut dia, mulai kembali masuk ke pasar SBN sehingga tekanan terhadap rupiah perlahan mereda.

“Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang,” katanya.

Purbaya pun sempat berseloroh ketika ditanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah, termasuk kemungkinan buyback SBN. “Pakai doa lah,” kelakar Purbaya.

Meski begitu, ia memastikan telah memberi arahan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk mengambil langkah stabilisasi pasar obligasi.

“Nanti saya sudah perintahkan mereka untuk ini. Tapi melakukan tindakan, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan continue ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan berjalan-jalan seperti ini,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga mengatakan mengaktifkan langkah stabilisasi bond market melalui mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF). Menurut dia, stabilitas pasar obligasi penting untuk menahan arus keluar modal asing.

“Kami ada masuk ke stabilized bond market. Kalau bond market stabil orang itu enggak jual, mereka enggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika harga obligasi menguat, investor tidak hanya memperoleh kupon tetapi juga potensi capital gain. Kondisi itu dinilai dapat menjaga minat investor asing tetap bertahan di pasar domestik.

“Kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain. Selain itu mereka juga dapat capital gain, biasanya mereka berkurang (keluar). Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral,” ujar Purbaya.

Pemerintah, menurut dia, akan terus berkoordinasi dengan BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah. Adapun meski kurs rupiah telah menyentuh level 17.500 per dolar AS, Purbaya memastikan anggaran untuk subsidi energi masih aman.

“Waktu kami hitung kemarin, harga minyak US$120 per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata Purbaya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) . Penyidikan memfokuskan menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak di lingkungan Kemenhub.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik hari ini memanggil saksi Bambang Irawan Daeng Irate Djamal (BBG) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bambang merupakan staf dari mantan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Robby Kurniawan.

Keterangan BBG dibutuhkan penyidik untuk mendalami dugaan dana yang berawal dari tersangka Sudeweo (SDW) dalam perkara tersebut.

"Hari ini dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi Saudara BBG. Pemeriksaan kali ini fokus terkait dugaan pemberian uang dari pihak Saudara SDW kepada Saudara RB yang sebelumnya sudah diperiksa," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

KPK menduga aliran uang dari SDW melalui RB mengalir ke sejumlah pihak di Kemenhub. Dana tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api.

"Dari Saudara RB ini diduga uang yang mengalir dari pihak SDW ini cross ke pihak-pihak di Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalur kereta di antaranya pembangunan jalur kereta di wilayah Jawa Timur," kata Budi.

Karena itu, pemeriksaan BBG untuk membuat terang dugaan penerimaan uang oleh pihak di Kemenhub. "Sehingga pemeriksaan saksi hari ini sekaligus untuk mengonfirmasi berkaitan dugaan penerimaan uang yang dilakukan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Saat ditanya apakah aliran dana dari Robby Kurniawan mengalir lebih lanjut ke mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, KPK menegaskan hal tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.

"Nanti dari RB ini apakah ada mengalir kembali dari pemberian uang pihak-pihak di sisi pemberi ini. Nah, kita akan telusuri lagi apakah hanya berhenti di RB atau masih berlanjut," kata Budi.

Ini adalah momentum bersejarah. Untuk pertama kalinya produk perikanan kita terbang langsung dari Tarakan ke Hong Kong tanpa transit..,

Tarakan, Kaltara (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan, Effendy Gunardi mengatakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) siap jadi pintu gerbang ekspor di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara.

Kesiapan tersebut disampaikan setelah adanya ekspor perdana komoditas perikanan unggulan secara langsung dari Tarakan ke Hong Kong berupa fresh pomfret fish dan daggertooth pike conger sebanyak 25 box dengan total berat bersih 628 kilogram perusahaan eksportir PT Royal Phinisi Julian, Jumat (8/5).

“Ini adalah momentum bersejarah. Untuk pertama kalinya produk perikanan kita terbang langsung dari Tarakan ke Hong Kong tanpa transit. Artinya biaya logistik lebih efisien, kualitas lebih terjaga, dan nilai tambah lebih besar untuk pelaku usaha lokal kita,” ujar Effendy melalui pesan singkat, Rabu.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, Bea Cukai, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), bandara dan pemangku kebijakan lainnya serta pelaku usah dan nelayan.

“Kadin Tarakan komitmen untuk terus menjadi jembatan dan fasilitator agar jalur ekspor ini berkelanjutan,” katanya.

Ekspor komoditas unggulan Kaltara secara langsung ini, lanjutnya, sejalan dengan salah satu program Kadin Kota Tarakan, di mana menjadikan Tarakan pintu ekspor-impor langsung ke negara tujuan tanpa transit.

Sebab, kata Effendy, letak geografis Tarakan, Kaltara, berada paling utara di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga terutama Asia.

“Bersyukur kini dengan kerja sama dan komitmen pemerintah, Bea Cukai, Karantina juga terkhusus pelaku usaha akhirnya dapat berjalan,” ungkapnya.

Karena itu, dia berharap dengan kapasitas kargo pesawat yang besar, ke depan lebih dari 628 kilogram lagi yang diekspor seperti pada ekspor perdana secara langsung.

“Ekspor perdana ini harus menjadi pemicu kebangkitan ekonomi kelautan Kaltara. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas. Mari kita buktikan Tarakan mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKHIT Provinsi Kaltara, Ichi Langlang Buana Machmud mengatakan, ekspor langsung perdana komoditas unggulan Kaltara menjadi tonggak bersejarah dalam membuka akses perdagangan internasional langsung dari wilayah perbatasan menuju pasar global.

“Momentum ini merupakan hasil nyata dari akselerasi dan sinergi yang dibangun oleh BKHIT Kaltara bersama instansi terkait, pelaku usaha, serta stakeholder lintas sektor dalam mendorong terwujudnya jalur ekspor langsung dari Kaltara,” katanya.

Keberhasilan ekspor langsung ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi simbol kemajuan sektor perdagangan dan logistik daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem perkarantinaan, menjamin kualitas dan keamanan komoditas, serta mempercepat layanan ekspor yang efektif dan efisien.

Kehadiran jalur ekspor langsung dari Kaltara, lanjut Ichi lagi, diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Langkah ini menjadi bukti bahwa Kaltara kini semakin siap tampil sebagai gerbang baru perdagangan ekspor Indonesia di kawasan perbatasan dan berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional,” pungkasnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jaringan SIAL saat ini memasuki babak baru yang sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Pameran internasional industri makanan dan minuman Salon International de l'Alimentation (SIAL) Interfood 2026 kembali akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 4–6 November 2026.

Penyelenggara Seven Event bersama Comexposium menyatakan penyelenggaraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koneksi perdagangan pangan internasional Indonesia melalui jaringan pameran global SIAL Network.

“Jaringan SIAL saat ini memasuki babak baru yang sangat penting,” kata CEO Food and Beverage Division Comexposium Rodolphe Lameyse dalam keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan SIAL Interfood diarahkan sebagai platform business-to-business (B2B) untuk mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman dengan pembeli profesional dari berbagai negara.

Menurut dia, pengembangan penyelenggaraan pameran dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertemuan bisnis sekaligus memperkuat posisi SIAL sebagai platform perdagangan internasional industri pangan.

“Kami semakin mempertegas peran kami sebagai platform perdagangan nyata bagi industri makanan,” ujarnya.

SIAL Network merupakan jaringan pameran makanan dan minuman internasional yang telah hadir sejak 1964 dan rutin digelar di berbagai negara, seperti Prancis, Kanada, China, Malaysia, India, Amerika Serikat, Vietnam, dan Indonesia.

Secara global, jaringan tersebut mencatatkan 17.000 peserta pameran dan lebih dari 700.000 pengunjung profesional dari 205 negara.

SIAL Interfood pertama kali hadir di Indonesia pada 2015 dan saat itu diikuti lebih dari 800 perusahaan dari 22 negara.

Pada penyelenggaraan 2026 di area hall B dan C JIExpo Kemayoran, peserta pameran akan berasal dari lebih dari 25 negara yang mencakup kawasan Asia-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan China.

Presiden Direktur Seven Event Andy Wismarsyah mengatakan penyelenggaraan tahun ini difokuskan untuk memperkuat kualitas interaksi bisnis antara peserta pameran dan pelaku industri.

“Fokus utama kami tahun ini adalah menghadirkan standar keunggulan bisnis internasional dengan menghubungkan para peserta pameran kami dengan profil pelaku industri yang sangat berkualitas,” katanya.

Pameran tersebut akan menampilkan berbagai sektor industri makanan dan minuman, mulai dari makanan beku, kopi dan teh, hingga teknologi pengolahan pangan.

Selain pameran dagang, SIAL Interfood 2026 juga menghadirkan sejumlah program seperti SIAL Innovation, International Cooking Competition, Barista Championship, seminar industri, dan business matching.

Penyelenggara berharap pameran tersebut dapat memperkuat daya saing produk makanan dan minuman Indonesia di pasar global sekaligus menjadi sarana pertukaran inovasi dan teknologi industri pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut, status profil risiko sejumlah platform digital, seperti Roblox, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube, masih dapat berubah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Perubahan profil risiko ini sepanjang hasil penilaian ulang menunjukkan platform tersebut tidak lagi memenuhi kategori risiko tinggi.

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono mengatakan, perubahan profil risiko dimungkinkan apabila platform dapat menunjukkan bukti dan dokumen terbaru yang mendukung hasil evaluasi baru tersebut.

“Sehingga nantinya kemungkinan ke depannya bisa jadi Roblox diakses kembali oleh anak dengan usia 16 tahun ke bawah selama dia sudah menjadi profil risiko rendah,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Terdapat tujuh indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan platform dengan kategori risiko tinggi. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Hendro menjelaskan platform gim maupun platform digital lain yang belum ditetapkan sebagai kategori risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri atau self assessment. Hasil penilaian tersebut nantinya akan diverifikasi dan diklarifikasi pemerintah.

Hendro mengatakan, batas waktu penyampaian penilaian mandiri ditargetkan paling lambat 6 Juni 2026. Setelah itu, pemerintah akan memetakan apakah profil risiko platform tergolong tinggi atau rendah.

“Jika memang tinggi maka dia perlu menyesuaikan konfigurasinya, termasuk salah satunya adalah memastikan tidak ada anak di bawah 16 tahun untuk mengakses atau memiliki akun di platform tersebut,” kata Hendro.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap wajib memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam PP Tunas, termasuk terkait perlindungan data pribadi dan keamanan pengguna anak.

Menurut Hendro, pendekatan yang digunakan pemerintah ialah penilaian mandiri oleh platform yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan klarifikasi. Pemerintah, kata dia, memahami tidak mungkin seluruh rahasia perusahaan dibuka kepada regulator.

Namun, pemerintah juga menilai penilaian tidak bisa hanya berdasarkan deklarasi sepihak dari platform. Karena itu, hasil penilaian mandiri harus didukung bukti dan dokumen yang menunjukkan kondisi sebenarnya. Jika hasil verifikasi sesuai, maka profil risiko dapat dipertahankan sesuai penilaian platform tersebut.

Hendro menegaskan tujuan utama PP Tunas ialah melindungi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga di ruang digital. Dalam implementasinya, PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi anak di ruang digital, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia pengguna.

Berdasarkan Pasal 7, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan pengguna sesuai dengan batas usia minimum pada produk, layanan, dan fitur yang disediakan.

Verifikasi dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga. Namun, seluruh mekanisme tersebut wajib memenuhi standar perlindungan data pribadi serta menjamin keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.

PP Tunas juga mengatur klasifikasi usia anak, mulai dari di bawah 13 tahun, 13 tahun hingga di bawah 16 tahun, serta 16 tahun hingga di bawah 18 tahun. Setiap kelompok usia memiliki ketentuan berbeda, termasuk terkait persetujuan orang tua dan pembatasan akses fitur tertentu.

Selain itu, regulasi tersebut memuat sanksi administratif bagi PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Dari sisi urgensi, Komdigi mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66% dengan jumlah pengguna sekitar 229,94 juta orang. Tingginya akses tersebut diiringi besarnya paparan anak terhadap ruang digital dengan tingkat penggunaan pada kelompok anak mencapai sekitar 79,73%.

Sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan risiko terhadap anak di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi anak yang mengalami paparan risiko tertentu meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023 atau naik sekitar 1,6 kali lipat.

Pada indikator lain, peningkatan tercatat lebih tinggi, yakni dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 atau meningkat sekitar 2,7 kali lipat.

Selain itu, gejala depresi dan kecemasan pada anak perempuan dilaporkan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut dinilai semakin menegaskan dampak serius aktivitas digital terhadap kesehatan mental anak dan memperkuat urgensi penerapan PP Tunas.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mulai mendorong implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Langkah tersebut menjadi upaya menata ribuan sumur minyak rakyat yang selama ini identik dengan persoalan illegal drilling serta keselamatan kerja.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, terdapat 22.381 sumur minyak masyarakat di Muba yang akan dikelola oleh tiga badan usaha yang ditunjuk gubernur berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip transparansi dan integritas yang tinggi,” ujar Herman Deru saat Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Lapangan Polsek Keluang, Muba, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan hasil inventarisasi yang ditetapkan dalam rapat di Kementerian ESDM pada Oktober 2025, ketiga badan yang tersebut yaitu PT Petro Muba (Perseroda) akan mengelola 14.381 sumur.

Sementara itu, Koperasi Rezeky Bersama Sejahtera dan UMKM PT Keban Berkah Energi masing-masing mengelola 4.000 sumur.

Dia mengingatkan implementasi aturan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Pengawasan yang lebih diperkuat diperlukan agar tata kelola sumur minyak masyarakat benar-benar berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, badan usaha, hingga masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting untuk menekan praktik pengeboran ilegal yang masih marak di wilayah Musi Banyuasin.

“Ini [ikrar] adalah bukti bahwa daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan tata kelola energi yang bersih,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet mengatakan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sumur minyak sesuai aturan pemerintah.

Selain itu, implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan aktivitas illegal drilling yang selama ini menjadi persoalan menahun di daerah tersebut.

“Pemkab Muba berharap adanya dukungan dan pendampingan dari Pemprov Sumsel dalam mempercepat implementasi aturan tersebut,” tutupnya.

TEHERAN - Pemerintah Iran menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri tentang hubungannya dengan China saat Donald Trump memulai salah satu perjalanan terpentingnya sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Para pejabat Iran menyebut China sebagai "mitra strategis" dan "teman dekat" yang ingin mereka perdalam hubungannya.

Baru-baru ini, Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, mengatakan setiap potensi kesepakatan dengan AS harus "diajukan di Dewan Keamanan PBB" dan mencakup "jaminan dari negara-negara besar" – secara khusus menyebut China dan Rusia.

"Mengingat posisi yang dipegang China untuk Iran" – dan negara-negara regional lainnya – katanya, "Beijing dapat berperan sebagai penjamin untuk setiap kesepakatan."

Sementara itu, penguasaan Iran atas Selat Hormuz mencekik pasokan energi dunia dan menimbulkan penderitaan ekonomi global.

Namun, kesulitan ekonomi Republik Islam sendiri menguji kemampuannya untuk bertahan dari perang dan menentang tuntutan AS.

Rakyat Iran telah terpukul oleh kenaikan harga pangan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya yang meroket.

Pada saat yang sama, negara ini mengalami kehilangan pekerjaan massal dan penutupan bisnis yang disebabkan kerusakan perang pada industri-industri utama dan penutupan internet selama berbulan-bulan oleh pemerintah.

“Biaya ekonomi dari perang dan blokade angkatan laut AS sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi Iran," kata Hadi Kahalzadeh, ekonom Iran dan peneliti di Universitas Brandeis.

Namun Iran telah bertahan selama beberapa dekade menghadapi tekanan ekonomi dan sanksi, dan kapasitasnya untuk beradaptasi belum runtuh, tambah Kahalzadeh.

Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Iran akan menyusut sekitar 6 poin persentase pada tahun depan.

Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah..,

Badung (ANTARA) - Pemerintah menghubungkan 1.000 UMKM ekonomi kreatif di Bali dengan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Terjadi akad KUR 1.000 UMKM, ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus hadir berusaha melayani agar melalui BRI dan bank-bank lainnya terus memberikan akses permodalan keuangan kepada UMKM kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Muhaimin di Kabupaten Badung, Rabu menjelaskan, bantuan KUR ini penting di tengah berbagai tantangan global, sebab UMKM merupakan tulang punggung Indonesia yang terus harus berjalan.

“Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total memberikan pelayanan memadai dan menggunakan data fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh (KUR) untuk bekerja bukan untuk disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Menko PM, kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Bali yang digelar di Universitas Udayana ini menunjukkan komitmen pemerintah berkolaborasi memfasilitasi agar ekosistem UMKM terjaga.

Pemerintah bertekad untuk terus mencari jalan keluar agar di tengah himpitan ekonomi global, UMKM dan ekonomi kreatif tetap tumbuh dan naik kelas.

“15 tahun terakhir industri kita mengalami berbagai hambatan, kita tahu pahlawan yang akan memberikan solusi ekonomi adalah UMKM yang menopang di tengah keadaan industri yang lagi stagnasi, sehingga stagnasi dunia usaha harus kita hadapi dengan kolaborasi yang menumbuhkan produktivitas dan meningkatkan kelas seluruh pelaku UMKM,” kata Menko PM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan dalam kegiatan ini, pemberian KUR difokuskan kepada UMKM ekonomi kreatif dengan lembaga penyalur adalah BRI, BPD Bali, KSP Guna Prima Dana, Pegadaian, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Taspen.

Jika dihitung sejak 1 Januari, program KUR dari lembaga keuangan telah menjangkau 1,6 juta debitur dengan nilai mencapai Rp102,8 triliun, dimana sekitar 8 persen atau Rp8,9 triliun-nya tersalurkan ke sektor ekonomi kreatif.

Sementara untuk di Provinsi Bali saja penyaluran KUR tahun 2026 telah mencapai Rp4,1 triliun yang menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM dengan penyaluran pada ekonomi kreatif mencapai Rp597 miliar.

Atas kegiatan ini, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih, mengingat pada tahun 2025 lalu penyaluran KUR di Bali sebanyak Rp10,6 triliun menyentuh 103.549 debitur.

Dengan kehadiran kementerian/lembaga sebagai penghubung tahun ini, maka akan semakin memperkuat akses permodalan khususnya di sektor ekonomi kreatif yang juga penopang ekonomi Bali.

"Kegiatan ini menjadi sangat relevan karena menghadirkan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, dan para pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi, saya menyambut baik berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penandatanganan akad KUR," tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menggulirkan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/5) lalu.

Program tersebut dijalankan sebagai upaya menekan timbulan sampah pesisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat. Program yang berada di sekitar kawasan proyek gasifikasi PLTMGU Lombok Peaker itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) hingga PLN Group.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen TJSL PLN EPI dalam mendukung pengembangan wisata pesisir yang bersih, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kami ingin menghadirkan dampak nyata tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat sekitar,” paparnya dalam keterangan pers, Rabu (13/5/2026).

Menurut Mamit, peningkatan aktivitas wisata di kawasan pesisir turut memicu kenaikan volume sampah sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Karena itu, PLN EPI bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menjalankan sejumlah program seperti pelatihan pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan kelembagaan Pokdarwis, pengembangan budidaya maggot, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu.

“Program ini juga menjadi upaya bersama dalam mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik maupun budidaya maggot,” jelasnya.

Program pengelolaan sampah terpadu ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip environmental, social, and governance (ESG), khususnya melalui pengurangan emisi, penguatan ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Mataram Hengky Purbo Lesmono mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur energi, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat dan lingkungan sekitar. “PLN UIW NTB memiliki komitmen kuat untuk terus hadir sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial dan lingkungan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Di bagian lain, Lurah Tanjung Karang Permai Nani Nurkomala menilai persoalan sampah di kawasan wisata pesisir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan kenyamanan wisatawan. “Sekecil apa pun upaya kita dalam mengelola sampah akan sangat berarti. Kita semua adalah penghasil sampah, sehingga kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik,” kata Nani.

Ia menambahkan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik perlu terus dilakukan agar volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat ditekan.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram I Made Wibisana Gunaksa mengatakan Kota Mataram pada 2025 menghasilkan sekitar 311 ton sampah per hari dan sebagian besar masih bergantung pada TPA. “Dari 311 ton itu, lebih dari 70 persen masih mengandalkan TPA. Hanya sekitar 28 persen yang bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kota. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.

Menurut dia, pengelolaan sampah dari hulu menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus menekan emisi gas rumah kaca, khususnya gas metana dari timbunan sampah.

“Kegiatan ini sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan gas metana dari sampah yang menumpuk di TPA. Pengolahan sampah menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi dampak perubahan iklim,” katanya.

Ketua Pokdarwis Bagek Kembar H. Sukendi juga mengapresiasi dukungan PLN EPI dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dalam membantu penguatan pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar. Program ini menurutnya sangat membantu masyarakat dan pelaku wisata di kawasan pesisir. "Kami berharap edukasi dan pendampingan seperti ini terus berlanjut agar masyarakat semakin sadar bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat menjaga lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi,” tuturnya.