Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bank Mandiri mendukung kebijakan regulator mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan pada bank-bank milik negara [Himbara],” ujar Adhika kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat struktur likuiditas valuta asing nasional sekaligus menciptakan stabilitas rupiah yang lebih berkesinambungan di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing domestik khusus sebagai sarana penempatan DHE SDA. Adhika menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi eksportir.

“Kehadiran instrumen SBN valas domestik khusus bagi eksportir dinilai sebagai solusi tepat yang menawarkan alternatif investasi aman dengan imbal hasil kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk menempatkan devisanya di dalam negeri,” katanya.

Bank Mandiri pun memastikan kesiapan likuiditas dan infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Perseroan mengklaim memiliki likuiditas valas yang memadai serta sistem layanan perbankan terintegrasi untuk mengelola dana eksportir secara efisien dan transparan.

“Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai serta infrastruktur layanan perbankan yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana eksportir berjalan secara efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal,” ujar Adhika.

Melalui kebijakan retensi DHE SDA dan dukungan instrumen investasi baru tersebut, Bank Mandiri berharap sinergi pemerintah dan industri perbankan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

IDXChannel- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin, yaitu Magento.

Magento diduga melakukan impersonasi terhadap produk dari Adobe Inc yaitu Magento Commerce.

Adobe Inc merupakan perusahaan perangkat lunak multinasional yang berizin di Amerika Serikat, sedangkan produk Magento Commerce merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan mengelola e-commerce. Adobe Inc diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Magento diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Dalam keterangan tertulis Selasa (12/5/2026), Magento terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi dengan skema penawaran pembuatan akun toko pada platform Magento dan melakukan penyetoran dana deposit untuk memperoleh komisi penjualan dan cashback.

Tindak Lanjut Satgas PASTI

"Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Magento serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait," kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto.

Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia, antara lain seperti entitas Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas yang diduga kuat menggunakan nama perusahaan asing bernama MBAStack Limited maupun Appeninc yang diduga kuat menggunakan nama Perusahaan asing bernama Appen Inc.

"Selain itu, Satgas PASTI juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap modus-modus penipuan impersonasi e-commerce yang menawarkan komisi penjualan maupun skema lainnya," tutur dia.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email [email protected].

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

(kunthi fahmar sandy)

Kami menjalin kemitraan strategis dengan AstraPay untuk mempercepat digitalisasi transaksi di jaringan mitra agen melalui implementasi pembayaran QRIS

Jakarta (ANTARA) - Lion Parcel (PT Lion Express), perusahaan jasa logistik di Indonesia dan AstraPay memperkuat digitalisasi transaksi agen logistik melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna meningkatkan efisiensi layanan hingga memperluas inklusi keuangan.

"Kami menjalin kemitraan strategis dengan AstraPay untuk mempercepat digitalisasi transaksi di jaringan mitra agen melalui implementasi pembayaran QRIS," kata Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan kolaborasi itu tidak hanya menghadirkan alternatif metode pembayaran digital, tetapi juga berfokus pada transformasi operasional di tingkat agen sebagai garda terdepan layanan logistik.

Menurut dia, inisiatif itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong adopsi transaksi digital di sektor UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

"Sebagai bagian dari kerja sama ini, Lion Parcel dan AstraPay juga menghadirkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan edukasi dan penetrasi transaksi digital," ujarnya.

Ia menyebutkan bentuk kerja sama itu salah satunya “Agen Lion Parcel Jagoan AstraPay” sebagai program apresiasi berbasis performa yang berjalan selama enam bulan untuk mendorong mitra agen Lion Parcel agar meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam aktivitas bertransaksi sehari-hari dengan pelanggan.

"Program ini telah menjangkau ratusan mitra agen Lion Parcel di berbagai wilayah Indonesia, dengan 36 agen terbaik mendapatkan apresiasi untuk mendukung pengembangan bisnis mereka," tuturnya.

Ia menjelaskan kolaborasi itu menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem layanan digital di jaringan agen melalui penyediaan pembayaran digital sekaligus mendorong transformasi perilaku transaksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

QRIS AstraPay memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat, aman dan terintegrasi, sehingga membantu mitra agen meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pelanggan.

Seiring implementasinya, tambah Febri, kinerja mitra agen yang berpartisipasi dalam program itu menunjukkan tren positif.

Terjadi peningkatan aktivitas transaksi dan jumlah pelanggan yang berdampak pada kenaikan pendapatan mitra agen hingga lebih dari 10 persen.

"Capaian ini menunjukkan integrasi layanan logistik dengan sistem pembayaran digital dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis mitra agen. Ke depan, kami terus mengembangkan kolaborasi ini untuk memperluas manfaat bagi ekosistem,” kata Febri.

Selain menghadirkan solusi pembayaran, kerja sama ini juga menghadirkan sesi edukasi bagi mitra agen Lion Parcel yang mencakup pengembangan bisnis dan optimalisasi layanan berbasis digital.

Pendekatan itu bertujuan untuk memastikan mitra agen tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mampu mengoptimalkannya untuk pertumbuhan usaha.

Sementara itu, Chief Marketing Officer AstraPay, Reny Futsy Yama, menyampaikan kemitraan itu menjadi bagian dari upaya pihaknya dalam memperluas penggunaan QRIS di sektor riil sekaligus memperkuat literasi keuangan dan digital bagi UMKM di Indonesia.

Didukung ekosistem Astra yang luas dan menjangkau berbagai sektor industri, kata Reny, AstraPay memiliki kekuatan kolaborasi yang memungkinkan percepatan adopsi transaksi digital hingga ke berbagai lapisan pelaku usaha di Indonesia.

"Hal ini membuat AstraPay tidak hanya mampu menghadirkan solusi pembayaran yang mudah digunakan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di berbagai skala dan wilayah,” jelas Reny.

Menurut dia, kolaborasi bersama Lion Parcel memungkinkan pihaknya menjangkau jaringan agen yang tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dapat mendorong inklusi keuangan sekaligus mempercepat adopsi transaksi digital di tingkat UMKM.

Ia menambahkan pihaknya berkomitmen menghadirkan edukasi dan literasi keuangan digital secara berkelanjutan kepada UMKM di berbagai daerah agar para pelaku usaha tidak hanya mampu bertransaksi secara digital, tetapi juga semakin siap mengelola bisnisnya secara lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Ia memperkirakan harga minyak dunia tidak akan turun dalam waktu dekat, seiring dengan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang diyakini masih terus berlanjut.

“Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya juga mengingatkan terdapat sistem kelistrikan PLN yang memiliki mekanisme take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit sesuai kontrak meski listrik tidak seluruhnya terserap. Kondisi kelebihan kapasitas tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM dan impor energi.

Ketika ditanya mengenai lamanya konflik berdasarkan proyeksi Kemenkeu, Purbaya menilai skenario konflik dapat berakhir sekitar September, seiring dengan agenda pemilihan umum di Amerika Serikat.

Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan konflik akan berlanjut lebih lama dari proyeksi tersebut. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan melakukan penghematan dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Purbaya membidik insentif kendaraan listrik, baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi BBM.

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Dengan demikian, lanjut dia, impor BBM maupun minyak mentah Indonesia bisa berkurang.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan yakni masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.

Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.