REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah merugikan dunia usaha global sebesar 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 400 triliun. Berdasarkan analisis kantor berita Reuters, angka itu masih akan terus naik.

Reuters menganalisis pernyataan ratusan perusahaan setelah perang dimulai. Hasilnya, sebanyak 279 perusahaan menyebut konflik ini sebagai alasan di balik langkah defensif mereka. Sebagian menaikkan harga dan memangkas produksi, sementara yang lain menghentikan pembayaran dividen, membekukan pembelian kembali saham, merumahkan karyawan, atau menambahkan biaya bahan bakar kepada pelanggan.

Tekanan bertambah berat setelah Presiden Donald Trump kembali memperingatkan Iran pada akhir pekan lalu. Serangan drone ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memperkeruh situasi. Di UEA, sebuah drone merusak generator di pembangkit nuklir. Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat tiga drone yang datang dari wilayah udara Irak.

Pasar energi langsung bereaksi. Dikutip dari Oilprice.com, harga minyak Brent menembus 111 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate diperdagangkan di atas 107 dolar AS per barel. Kekhawatiran akan kelangkaan pasokan terus tumbuh. Lebih dari 10 juta barel produksi harian dari Timur Tengah kini terhenti, dan cadangan yang terkuras harus segera digantikan.

Analis komoditas ING mencatat ada peningkatan aktivitas kapal tanker di Selat Hormuz. Iran melaporkan 30 kapal diizinkan melintas dalam dua hari pada pekan lalu. Namun, ING memperingatkan situasi ini "dapat berubah dengan cepat".

Di sisi diplomatik, pertemuan puncak Trump dan Xi Jinping di Beijing tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Alih-alih meredakan krisis, pertemuan itu justru memperlihatkan betapa terbatasnya kemampuan dua kekuatan besar dunia untuk mengatasi perang Iran dan membuka kembali Selat Hormuz.

Dikutip dari Oilprice.com, Trump pulang dengan mengklaim "banyak masalah" telah diselesaikan dan Xi sepakat Hormuz "harus tetap terbuka". Namun, tidak ada satu pun hasil konkret yang ditunjukkan, baik kerangka kerja, peta jalan, maupun inisiatif bersama. Tidak ada kesepakatan keamanan maritim. Tidak ada terobosan diplomatik dengan Teheran. Tidak ada perjanjian stabilisasi energi.

Klaim Trump pun langsung dibantah. Pejabat China menolak atau mengabaikan pernyataan Xi menawarkan bantuan. Kesenjangan ini mengungkap kenyataan sesungguhnya: kedua negara tidak mencapai keselarasan strategis apa pun. Washington ingin Beijing menekan Teheran lebih keras. Beijing hanya menginginkan stabilitas tanpa mengorbankan hubungannya dengan Iran. Hasilnya adalah kebuntuan total.

Pasar minyak kembali gelisah begitu optimisme pertemuan di Beijing terbukti semu. Harga minyak mentah naik lagi dan pasar kapal tanker tetap bergolak. Hormuz kini bukan lagi menghadapi gangguan sementara, melainkan ketidakstabilan yang bersifat permanen.

Inisiatif pengawalan angkatan laut AS yang disebut "Operasi Project Freedom" juga dinilai gagal. Para pemilik kapal dan perusahaan asuransi tidak percaya pada jaminan keamanan Amerika. Ini kenyataan yang tidak nyaman: AS masih bisa mengerahkan kekuatan militer di Teluk, tetapi tidak mampu memulihkan kepercayaan pasar komersial.

Iran bahkan kini membentuk Otoritas Selat Teluk Persia, sebuah lembaga baru yang secara terbuka mengatur siapa yang boleh melintas di Hormuz. Kapal-kapal yang terkait dengan China dilaporkan diizinkan melintas, sementara negara lain tidak. Jika ini berlanjut, arus energi dan asuransi maritim global tidak lagi ditentukan oleh pasar bebas, melainkan oleh hubungan politik.

Pertemuan di Beijing juga menyinggung Taiwan. Xi secara terbuka memperingatkan bahwa penanganan yang keliru dapat memicu "bentrokan bahkan konflik". Dunia kini tidak lagi menghadapi satu krisis, melainkan ancaman yang menyebar sekaligus di Hormuz, Laut Merah, dan Asia Timur. Eropa pun dinilai belum siap menghadapi situasi ini, terjebak antara ketergantungan pada AS dan kebutuhannya terhadap energi Teluk, tanpa memiliki strategi maritim sendiri yang jelas.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas Antam di Pegadaian hari ini Selasa 19 Mei 2026 tercatat turun Rp8.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Harga buyback emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.582.000.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, Selasa (19/5/2026), untuk ukuran yang lebih kecil, emas Antam 0,5 gram memiliki harga buyback Rp1.291.000. Adapun emas 2 gram memiliki buyback tercatat Rp5.164.000.

Pada kategori menengah, harga buyback emas 5 gram Rp12.910.000. Sementara emas 10 gram berada di harga buyback Rp25.820.000.

Harga buyback emas Antam berukuran besar juga mengalami pergerakan sejalan. Emas 50 gram nilai buyback berada di Rp128.471.000. Untuk ukuran 100 gram, harga buyback mencapai Rp256.943.000.

Adapun, harga emas Antam ukuran 250 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) tidak tersedia pada hari ini.

Daftar Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa 19 Mei 2026:

Ukuran (Gram)	Harga Buyback
0,5	Rp1.291.000
1	Rp2.582.000
5	Rp12.910.000
10	Rp25.820.000
50	Rp128.471.000
100	Rp256.943.000
500	-
1.000	-

Jakarta: Anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Kholid Syeirazi menilai proyek migas di Blok Ganal bukan proyek biasa. Blok tersebut masuk dalam kawasan Indonesia Deepwater Development (IDD), proyek migas laut dalam yang dikenal memiliki tingkat kesulitan teknis tinggi serta membutuhkan investasi jumbo.

Menurut Kholid, kondisi itu membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menghadapi tantangan besar apabila memperoleh hak participating interest (PI) sebesar 10%.

“Karena ini proyek laut dalam dengan teknologi tinggi dan risiko besar, kebutuhan modalnya juga sangat besar. Dalam praktiknya BUMD biasanya akan kesulitan memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut,” ujar Kholid dalam keterantanya.

Ia menjelaskan, dalam skema participating interest, BUMD tidak berperan sebagai operator lapangan migas. Perusahaan daerah hanya memperoleh hak atas sebagian manfaat produksi, namun tetap wajib menyetor modal atau equity participation. Menurutnya, kewajiban penyertaan modal itulah yang sering menjadi hambatan utama bagi banyak BUMD di sektor hulu migas.

Kholid menambahkan, proyek IDD seperti Blok Ganal termasuk kategori capital intensive, berteknologi tinggi, dan memiliki risiko eksplorasi yang tidak kecil. Karena itu, pemberian PI justru bisa menjadi beban baru apabila kemampuan keuangan daerah belum memadai.

Meski demikian, terdapat mekanisme dukungan dari kontraktor migas terhadap daerah penerima PI 10%. Dalam skema tersebut, biaya penyertaan modal BUMD biasanya terlebih dahulu ditanggung operator dan akan dikembalikan melalui pemotongan bagi hasil setelah proyek mencapai titik balik modal atau pay off.

“Biasanya beberapa tahun pertama daerah belum menerima hasil karena masih proses pengembalian investasi. Setelah proyek pay off baru bagian PI bisa dinikmati,” jelasnya.

Kholid juga membuka peluang alternatif lain, yakni keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terdapat pelepasan sebagian hak kelola atau farm out dari operator. Saat ini Blok Ganal dioperasikan oleh Eni dan Sinopec.

Menurut Kholid, opsi tersebut din ilai lebih realistis karena BUMN memiliki kapasitas pendanaan dan pengalaman teknis yang lebih kuat dibanding BUMD.

“Kalau ada pelepasan participating interest dari operator, peluang itu bisa saja terbuka. Strategi ini juga membuat Pertamina tidak perlu menanggung risiko eksplorasi dari awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan ingin memperoleh hak pengelolaan melalui skema PI atas temuan migas raksasa di Blok Ganal.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan pihaknya akan mengajukan keterlibatan dalam pengelolaan lapangan tersebut meski lokasi sumur berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah.

Cadangan migas jumbo itu ditemukan di Sumur Geliga dan Sumur Gula di wilayah kerja Blok Ganal. Berdasarkan hasil eksplorasi, potensi yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (19/5/2026), setelah indeks ditutup melemah 1.85 persen ke level 6.599,250 pada Senin.

Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai IHSG berpeluang menguat dengan level support di 6.492 dan resistance di 6.705. Penguatan tersebut didorong potensi technical rebound setelah indeks mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, pasar domestik masih akan dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik, terutama pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

“Untuk besok (Selasa) kami perkirakan IHSG berpeluang menguat dengan support 6.492 dan resist 6.705. Dimana kami perkirakan akan terjadi technical rebound, untuk sentimen diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dan pergerakan harga komoditas minyak mentah,” ujar Herditya saat dihubungi Kompas.com, Senin malam (18/6/2026).

Di sisi lain, investor masih akan mencermati dampak dari rebalancing indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan FTSE Russell terhadap pergerakan pasar saham domestik.

Sejumlah saham yang dinilai menarik untuk dicermati investor ritel pada perdagangan Selasa antara lain;

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dengan kisaran harga Rp 1.820- Rp 2.010, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) dengan target harga Rp 1.385- Rp 1.525, serta PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dengan target harga Rp 925- Rp 9.225.

Sementara itu, pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai di tengah koreksi IHSG, ada beberapa sektor yang relatif lebih defensif dan masih berpotensi memberikan peluang cuan.

Sektor energi dan komoditas berbasis batu bara serta minyak masih menjadi salah satu sektor yang diuntungkan dari lonjakan harga energi global akibat konflik Timur Tengah.

Saham-saham seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), hingga PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) relatif lebih kuat dibandingkan sektor lainnya karena pasar melihat potensi kenaikan pendapatan dari harga komoditas yang tinggi.

Selain itu, sektor telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga mulai dilirik kembali karena dianggap defensif, memiliki cash flow stabil, dan menjadi tempat berlindung ketika pasar volatil.

“Sektor consumer defensive dan kesehatan juga dinilai berpotensi lebih tahan terhadap tekanan karena konsumsi masyarakat tetap berjalan meski ekonomi melambat,” tukas Hendra.

Sebaliknya, sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga tinggi, pelemahan rupiah, dan penurunan likuiditas pasar kemungkinan masih akan mengalami tekanan cukup berat.

Saham-saham berbasis konglomerasi, properti, bahan baku, hingga emiten yang memiliki utang dollar AS besar dinilai lebih rentan selama kondisi global belum stabil.

Menurutnya, IHSG sedang berada dalam fase yang menantang, tetapi belum berarti pasar modal kehilangan masa depannya. Pasar dinilai hanya sedang memasuki fase repricing besar akibat kombinasi tekanan global dan domestik yang datang bersamaan.

Dalam jangka pendek, volatilitas masih akan sangat tinggi dan risiko koreksi lanjutan tetap ada. Namun, bagi investor jangka panjang, fase seperti ini justru mulai membuka peluang akumulasi pada saham-saham berkualitas dengan valuasi yang lebih murah.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyentuh level 6.599 dinilai bukan lagi sekadar koreksi biasa, melainkan cerminan bahwa pasar sedang memasuki fase krisis kepercayaan.

IHSG pada penutupan perdagangan Senin (18/5/2026) terkoreksi 124,079 poin atau 1,85 persen ke posisi 6.599,240.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menyebut tekanan IHSG saat ini bukan hanya berasal dari faktor global seperti perang Iran-AS, lonjakan harga minyak, penguatan dollar AS, dan kenaikan yield obligasi global, tetapi juga diperparah oleh persoalan domestik yang membuat investor semakin berhati-hati menempatkan dana di pasar saham domestik.

“Ini juga diperparah oleh persoalan domestik yang membuat investor semakin berhati-hati menempatkan dana di pasar modal Indonesia,” ujar Hendra kepada Kompas.com, Senin malam (18/5/2026).

Pasar dipandang sedang mengirimkan pesan bahwa persepsi risiko terhadap pasar Indonesia meningkat tajam. Hal ini tergambar dari pelemahan rupiah yang menembus level psikologis di atas Rp 17.600 per dollar AS.

Lalu, investor asing mencatatkan net sell atau jual bersih lebih dari Rp 51 triliun sejak awal tahun, dan saham-saham berkapitalisasi besar terus mengalami tekanan.

Hendra mencatat secara teknikal maupun psikologis pasar, IHSG saat ini sudah memasuki area oversold. Namun, sinyal rebound kuat disebut masih belum benar-benar terbentuk.

“Rebound jangka pendek memang sangat mungkin terjadi karena penurunan indeks sudah terlalu dalam dan valuasi mulai murah. Akan tetapi, selama faktor utama penyebab tekanan belum selesai, maka potensi technical rebound masih rawan menjadi dead cat bounce,” paparnya.

Saat ini, pasar masih dibayangi sejumlah risiko besar sekaligus, mulai dari pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, potensi kenaikan suku bunga global, hingga kekhawatiran perlambatan ekonomi domestik.

Yield obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang naik ke area 4,6 persen membuat dana asing cenderung kembali ke aset safe haven dibandingkan masuk ke emerging market seperti Indonesia.

Di sisi lain, tekanan dari domestik juga cukup berat karena investor melihat adanya penurunan kualitas likuiditas pasar, aksi jual besar pada saham-saham konglomerasi, serta ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Karena itu, selama IHSG belum mampu kembali bertahan di atas area psikologis 6.800-6.900, maka risiko melanjutkan koreksi menuju area 6.400-6.500 masih tetap terbuka.

Meski demikian, kondisi saat ini justru mulai menarik untuk investor jangka panjang. Ketika pasar panik dan valuasi turun signifikan, peluang investasi dinilai mulai bermunculan. Banyak saham big caps sudah diperdagangkan di bawah rata-rata valuasi historisnya.

Dividend yield beberapa emiten bahkan disebut sudah jauh lebih menarik dibandingkan deposito maupun obligasi. Namun, momentum masuk dinilai harus dilakukan secara selektif dan bertahap, bukan agresif sekaligus.

Investor juga perlu memahami bahwa pasar saat ini masih berada dalam fase volatilitas tinggi. Karena itu, strategi terbaik bukan mengejar rebound cepat, melainkan mengakumulasi saham fundamental kuat secara perlahan ketika market mengalami panic selling.

Dalam sejarah pasar modal, lanjut Hendra, fase seperti ini sering kali menjadi periode terbaik untuk membangun portofolio jangka panjang, tetapi hanya bagi investor yang disiplin dan mampu bertahan menghadapi fluktuasi.

Di tengah kondisi tersebut, intervensi pemerintah dan otoritas pasar dinilai sudah mulai diperlukan, bukan dalam bentuk “menggoreng indeks”, melainkan menjaga stabilitas dan memulihkan kepercayaan investor.

Menurut Hendra, hal paling berbahaya dari kejatuhan pasar bukan hanya penurunan indeksnya, melainkan hilangnya trust terhadap sistem pasar itu sendiri. Karena itu, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BEI) perlu memberikan sinyal kuat bahwa stabilitas pasar dan rupiah tetap menjadi prioritas utama.

Stabilitas kurs rupiah menjadi penting karena pelemahan mata uang yang terlalu cepat dapat memicu capital outflow lebih besar lagi. Selain itu, pasar juga membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan kembali kepercayaan investor asing terhadap kualitas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Apabila tekanan global terus meningkat sementara respons domestik dianggap lambat, maka risiko keluarnya dana asing dalam jumlah lebih besar dinilai masih akan terus membebani IHSG.

Namun menariknya, di tengah koreksi besar-besaran ini tetap ada beberapa sektor yang relatif lebih defensif dan masih berpotensi memberikan peluang cuan.

Sektor energi dan komoditas berbasis batu bara serta minyak masih menjadi salah satu sektor yang diuntungkan dari lonjakan harga energi global akibat konflik Timur Tengah.

Saham-saham seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), hingga PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) relatif lebih kuat dibandingkan sektor lainnya karena pasar melihat potensi kenaikan pendapatan dari harga komoditas yang tinggi.

Selain itu, sektor telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga mulai dilirik kembali karena dianggap defensif, memiliki cash flow stabil, dan menjadi tempat berlindung ketika pasar volatil.

“Sektor consumer defensive dan kesehatan juga dinilai berpotensi lebih tahan terhadap tekanan karena konsumsi masyarakat tetap berjalan meski ekonomi melambat,” tukas dia.

Sebaliknya, sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga tinggi, pelemahan rupiah, dan penurunan likuiditas pasar kemungkinan masih akan mengalami tekanan cukup berat.

Saham-saham berbasis konglomerasi, properti, bahan baku, hingga emiten yang memiliki utang dollar AS besar dinilai lebih rentan selama kondisi global belum stabil.

Koreksi tajam pada saham-saham basic industry menunjukkan bahwa pasar sedang menghindari sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi global dan kenaikan biaya energi.

Hendra mengatakan, IHSG sedang berada dalam fase yang menantang, tetapi belum berarti pasar modal kehilangan masa depannya. Pasar dinilai hanya sedang memasuki fase repricing besar akibat kombinasi tekanan global dan domestik yang datang bersamaan.

Dalam jangka pendek, volatilitas masih akan sangat tinggi dan risiko koreksi lanjutan tetap ada. Namun, bagi investor jangka panjang, fase seperti ini justru mulai membuka peluang akumulasi pada saham-saham berkualitas dengan valuasi yang lebih murah.

“Kuncinya bukan sekadar mencari saham yang turun paling dalam, melainkan memilih emiten yang fundamentalnya tetap kuat, cash flow sehat, dan mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global,” ungkapnya.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal ‘orang di desa tidak menggunakan dolar’. Menurutnya, pernyataan Prabowo semata hanya untuk menenangkan rakyat, di tengah persoalan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit,” kata Misbakhun kepada wartawan usai rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menuturkan, pernyataan Prabowo tersebut tidak lain untuk membuat masyarakat tenang karena menggambarkan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya kuat. Diantaranya terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (yoy).

“Upaya Bapak Presiden adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada BI jangan sampai rupiah terus melemah. Karena apa? Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah tidak ingin membenturkan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin,” terangnya.

Misbakhun berpikiran bahwa pernyataan Prabowo justru membuat masyarakat tidak panik dengan kondisi terdepresiasinya rupiah saat ini. Ia berpandangan, Prabowo tidak ingin gejolak isu yang mengemuka soal pelemahan rupiah menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti ketidakstabilan politik.

“(Misalnya) Adanya ketidaksatabilan politik karena masyarakat sibuk membicarakan hal-hal yang sifatnya rumor-rumor seperti itu. Rupiah naik karena akan ada (faktor) ini, akan ada (dampak) itu. Nah inilah tujuan dari Bapak Presiden untuk menenangkan rakyatnya. Dan Presiden menenangkan rakyatnya itu hal yang sangat wajar. Presiden menyejukkan hati rakyatnya itu adalah tugas Presiden, beliau pemimpin kita,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,85 persen atau turun 124 poin ke level 6.599 pada perdagangan Senin (18/5/2026). Pelemahan indeks terjadi di tengah tekanan jual investor asing yang masih cukup besar.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatatkan net sell atau jual bersih sebesar Rp 460 miliar. Tekanan jual asing terutama terjadi pada sejumlah saham berbasis komoditas dan saham konglomerasi.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi saham dengan aksi jual asing terbesar mencapai Rp 315 miliar. Selanjutnya, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mencatatkan net sell Rp 153 miliar, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) Rp 149 miliar, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Rp 77 miliar, serta PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) sebesar Rp 68 miliar.

Saham DSSA ambruk 14,98 persen atau turun 155 poin ke level Rp 880 dan langsung terkunci di zona auto rejection bawah (ARB). Saham DSSA dibuka di posisi Rp 945 dan sempat berada di angka tertinggi yang sama sebelum akhirnya jatuh ke area terendah sekaligus batas ARB di Rp 880.

Nilai transaksi saham DSSA mencapai Rp 102,99 miliar dengan volume perdagangan sekitar 1,17 juta lot.

Saham AMMN juga terperosok tajam setelah turun 14,86 persen atau melemah 550 poin ke Rp 3.150. Saham AMMN dibuka di Rp 3.580 dan sempat bergerak di area tertinggi Rp 3.590, sebelum akhirnya menyentuh level ARB di Rp 3.150.

Nilai transaksi saham AMMN mencapai Rp 325,06 miliar dengan volume perdagangan sekitar 1,01 juta lot.

Kemudian, saham BREN ditutup melemah tipis 0,31 persen atau turun 10 poin ke level Rp 3.190. Meski sempat bergerak volatil dan menyentuh angka tertinggi Rp 3.410, saham BREN akhirnya kehilangan momentum penguatan dan kembali bergerak di area Rp 3.100-an.

Nilai transaksi saham BREN mencapai Rp 432,49 miliar dengan frekuensi perdagangan 27.920 kali.

Tekanan juga terjadi pada saham ANTM yang anjlok 9,71 persen atau turun 340 poin ke level Rp 3.160. Saham ANTM sempat dibuka di posisi Rp 3.230 dan bergerak melemah hingga menyentuh area terendah Rp 3.040, sebelum sedikit pulih menjelang penutupan perdagangan.

Nilai transaksi ANTM mencapai Rp 964,07 miliar dengan volume perdagangan 3,05 juta lot dan frekuensi 77.760 kali.

Sementara itu, saham ADRO ditutup melemah 2,38 persen atau turun 60 poin ke level Rp 2.460. Saham ADRO cenderung bergerak dalam tren turun sepanjang perdagangan setelah dibuka di angka Rp 2.500 dan sempat menyentuh area terendah Rp 2.410.

Nilai transaksi ADRO menyentuh Rp 250,09 miliar dengan volume perdagangan 1,02 juta lot.

Di tengah tekanan pasar, investor asing masih melakukan akumulasi pada sejumlah saham perbankan dan telekomunikasi berkapitalisasi besar. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan net buy atau beli bersih terbesar senilai Rp 107 miliar, diikuti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp 85 miliar.

Disusul, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Rp 59 miliar, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Rp 57 miliar, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp 52 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan optimismenya dengan terus tersenyum saat merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 17.600 per dollar Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan terhadap mata uang domestik dan berbagai sentimen global, Purbaya justru menilai kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik.

“Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus,” ujar Purbaya kepada wartawan ditemui di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Senin (18/5/2026).

Terkait tekanan rupiah terhadap dollar AS dan potensi dampaknya terhadap subsidi energi serta asumsi makro APBN, Purbaya memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan matang.

Purbaya mengatakan pemerintah telah menghitung skenario pelemahan rupiah dalam pengelolaan APBN, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi.

Ia mengatakan pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi nilai tukar lama dalam menghitung kebutuhan anggaran negara.

“Waktu kita hitung rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi gitu kira-kira,” ucapnya.

Namun, Purbaya enggan membeberkan angka detail yang digunakan pemerintah karena khawatir menimbulkan spekulasi pasar mengenai target nilai tukar pemerintah.

“Tapi sudah kita hitung jadi enggak usah khawatir,” kata dia.

Purbaya menambahkan penjelasan lebih lengkap mengenai kondisi APBN akan disampaikan pemerintah dalam konferensi pers APBN yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/5/2026).

Purbaya memastikan pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi sehingga masyarakat diminta tetap tenang menghadapi tekanan nilai tukar rupiah.

Dollar tak digunakan di desa

Selain itu, Purbaya juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang disebut tidak menggunakan dollar AS. Menurut dia, pernyataan tersebut harus dipahami sesuai konteks saat disampaikan Presiden.

Ia menjelaskan, pernyataan itu disampaikan dalam konteks kegiatan koperasi desa dan bukan dalam pembahasan ekonomi internasional atau pasar valuta asing.

Purbaya menjelaskan, maksud dari Presiden Prabowo adalah dollar AS tidak dipakai oleh operasional desa.

Apalagi, Prabowo melontarkan pernyataan tersebut saat Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kabupaten Nganjuk.

“Itu kan konteksnya di sana di pedesaan, mungkin pas kalau di sana. Bukan konteks internasional kan? Dia ngomongnya di koperasi desa itu,” kata Purbaya.

Meski begitu, Purbaya meminta publik tidak menafsirkan pernyataan Presiden secara keliru.

Menurut dia, publik tidak perlu menganggap Presiden tidak memahami persoalan nilai tukar rupiah hanya karena pernyataan tersebut.

“Jadi jangan anggap Pak Presiden enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel- PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Pada periode H+2 dan H+3 (16-17 Mei 2026) libur Kenaikan Yesus Kristus 2026 tercatat sebanyak 77.302 kendaraan melintas dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

"Angka tersebut meningkat sebesar 21,25 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 63.753 kendaraan," kata Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2026).

Ia melanjutkan, untuk kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama mengalami penurunan pada periode yang sama tercatat sebanyak 52.641 kendaraan, turun 10,60 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 58.882 kendaraan.

Peningkatan volume kendaraan juga terlihat di sejumlah ruas tol yang dikelola JTT Group di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut rinciannya:

Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Kendaraan meninggalkan Semarang arah Jakarta tercatat 41.826 kendaraan (naik 26,42 persen dari normal 33.085 kendaraan). Sementara kendaraan menuju Semarang tercatat 28.320 kendaraan (turun 15,22 persen dari normal 33.405 kendaraan).

b. GT Banyumanik

Arus menuju Jakarta tercatat 54.035 kendaraan (naik 22,30 persen dari normal 44.184 kendaraan). Sementara arah Solo mencapai 48.380 kendaraan (turun 9,28 persen dari normal 53.329 kendaraan).

Wilayah Jawa Timur

a. GT Warugunung

Kendaraan menuju Jakarta tercatat 37.615 kendaraan (turun 5,46 persen dari normal 39.789 kendaraan), sementara arah Surabaya mencapai 42.916 kendaraan (turun 2,51 persen dari normal 44.022 kendaraan).

b. GT Kejapanan Utama

Sebanyak 58.627 kendaraan menuju Surabaya (turun 0,51 persen dari normal 58.928 kendaraan), dan 49.596 kendaraan menuju Malang (turun 10,11 persen dari normal 55.175 kendaraan).

c. GT Singosari

Kendaraan menuju Surabaya tercatat 32.888 kendaraan (naik 2,02 persen dari normal 32.238 kendaraan), sementara arah Malang mencapai 29.388 kendaraan (turun 8,82 persen dari normal 32.231 kendaraan).

PT JTT mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

(kunthi fahmar sandy)

Pemerintah menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 yang dinilai tetap solid di tengah tekanan ekonomi global. Dalam berbagai pernyataan resmi, pertumbuhan ekonomi nasional disebut, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih bergerak positif.

Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi gambaran bahwa daya beli masyarakat Indonesia dianggap tetap kuat, meskipun kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian pasar, dan perlambatan ekonomi dunia masih berlangsung hingga awal 2026. Pemerintah tentu memiliki kepentingan menjaga kepercayaan publik agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan aktivitas usaha tidak mengalami gangguan akibat pesimisme masyarakat.

Konsumsi rumah tangga memang sejak lama menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di atas 50% sehingga aktivitas belanja masyarakat sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika masyarakat membeli kebutuhan pokok, menggunakan jasa transportasi, berbelanja produk elektronik, hingga melakukan perjalanan wisata, maka berbagai sektor usaha ikut bergerak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah melihat tingginya konsumsi sebagai tanda bahwa ekonomi domestik masih memiliki daya tahan yang cukup baik.

Namun di balik optimisme tersebut, ketergantungan yang terlalu besar terhadap konsumsi rumah tangga sebenarnya menyimpan persoalan yang cukup serius bagi struktur ekonomi nasional.

Kenaikan konsumsi tidak selalu berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam banyak kasus, konsumsi justru naik karena harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.

Masyarakat tetap membeli kebutuhan pangan, membayar listrik, membeli bahan bakar, dan memenuhi biaya pendidikan bukan karena kondisi ekonomi mereka membaik, tetapi karena kebutuhan tersebut tidak dapat dihindari. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi belum tentu mencerminkan daya beli yang sehat.

Jika pemerintah terlalu cepat menyimpulkan bahwa konsumsi yang tinggi berarti masyarakat semakin sejahtera, maka ada risiko kesalahan membaca kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Di berbagai daerah, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik sementara peningkatan pendapatan masyarakat berjalan sangat lambat. Kelompok pekerja informal menjadi pihak yang paling rentan karena penghasilan mereka bergantung pada kondisi pasar harian yang tidak menentu.

Dalam situasi seperti ini, konsumsi rumah tangga tetap berjalan karena masyarakat tidak memiliki pilihan selain terus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak rumah tangga mulai mengurangi tabungan, menekan pengeluaran lain, bahkan memanfaatkan pinjaman konsumtif demi mempertahankan kehidupan sehari-hari yang semakin mahal.

Fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman digital dan kredit konsumtif juga memperlihatkan bahwa konsumsi masyarakat tidak sepenuhnya ditopang oleh kenaikan pendapatan riil. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman online berkembang sangat cepat dan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menutup kekurangan biaya hidup bulanan.

Konsumsi memang terlihat tinggi dalam data statistik, tetapi sebagian didorong oleh utang rumah tangga yang terus meningkat. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang tanpa perbaikan pendapatan masyarakat, maka tekanan ekonomi rumah tangga dapat menjadi masalah yang lebih besar di masa depan.

Ketergantungan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga juga memperlihatkan lemahnya sektor produktif dalam menopang pertumbuhan nasional. Industri manufaktur yang seharusnya menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja belum mampu tumbuh secara optimal.

Ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas mentah dan belum sepenuhnya didukung penguatan industri bernilai tambah tinggi. Sementara itu, investasi yang masuk ke Indonesia belum memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terlihat baik secara angka, tetapi belum sepenuhnya menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Kondisi ini menjadi semakin penting diperhatikan karena ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian yang cukup besar. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara dapat mempengaruhi ekspor Indonesia dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Tekanan geopolitik dunia juga ikut mempengaruhi harga energi dan pangan internasional yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat daripada sekadar mengandalkan konsumsi domestik. Ketika konsumsi rumah tangga menjadi satu-satunya penopang utama pertumbuhan, maka risiko perlambatan ekonomi akan semakin besar apabila daya beli masyarakat mulai melemah.

Pemerintah memang perlu menjaga optimisme ekonomi agar pasar tetap stabil, namun optimisme tersebut harus disampaikan secara realistis. Narasi mengenai kuatnya daya beli masyarakat perlu diimbangi dengan data mengenai kondisi tabungan rumah tangga, tingkat utang masyarakat, kualitas lapangan kerja, serta kemampuan pendapatan riil dalam mengikuti kenaikan biaya hidup.

Tanpa pendekatan yang lebih jujur dan terbuka, masyarakat dapat merasa bahwa realitas ekonomi sehari-hari berbeda jauh dengan gambaran optimisme yang disampaikan pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi berpotensi menciptakan ilusi stabilitas jangka pendek. Aktivitas belanja masyarakat memang mampu menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan, tetapi tanpa peningkatan produktivitas nasional pertumbuhan tersebut sulit bertahan lama.

Negara dengan ekonomi kuat umumnya ditopang oleh sektor industri produktif, inovasi teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan ekspor bernilai tambah tinggi. Jika Indonesia terus bergantung pada konsumsi domestik tanpa memperkuat basis produksi nasional, maka ekonomi akan mudah terguncang ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat atau tekanan ekonomi global yang lebih besar.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah seharusnya mulai mengubah fokus pembangunan ekonomi ke arah penguatan sektor produktif dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka konsumsi, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen dalam sistem ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku produktif yang memperoleh manfaat nyata dari pertumbuhan nasional.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang ditopang konsumsi rumah tangga memang menunjukkan bahwa roda ekonomi nasional masih bergerak. Namun di balik angka pertumbuhan tersebut terdapat persoalan besar mengenai kualitas ekonomi Indonesia.

Konsumsi masyarakat yang meningkat belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang membaik apabila masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, pendapatan yang stagnan, dan meningkatnya ketergantungan terhadap utang konsumtif.

Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berkeadilan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat baik dalam statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

PASAR modal sering dipahami sebagai arena transaksi saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Padahal, pasar modal pada hakikatnya adalah "institusi kepercayaan".

Investor membeli saham dengan banyak pertimbangan, mulai dari laporan laba perusahaan, aturan yang tidak berubah secara sewenang-wenang, informasi yang tidak dimanipulasi, dan negara yang tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi pasar.

Karena itu, pasar modal modern tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam konteks saat ini, di mana IHSG sangat volatil dan lebih dari satu tahun terakhir sejak 2024 cenderung melemah hingga trading halt pada Januari 2026, dan mungkin akan terulang kembali, setelah cukup dalam penurunan IHSG beberapa hari ini pada Mei 2026, memunculkan pertanyaan hipotetis:

Apakah terdapat hubungan antara respons pasar terhadap institusi politik dan dinamika politik?

Secara teoritis, Douglass North menjelaskan bahwa institusi pasar modal merupakan fondasi utama aktivitas ekonomi. Semakin kuat rule of law, akan semakin rendah ketidakpastian ekonomi.

Sebaliknya, ketika institusi pasar modal mudah diintervensi kekuasaan politik, maka biaya transaksi akan meningkat dan kepercayaan pasar melemah.

Dalam sistem yang terlalu terkonsentrasi pada satu pusat kekuasaan, investor tidak lagi hanya menghitung risiko bisnis, tetapi juga "risiko politik".

Pandangan serupa dikembangkan Mark Roe yang menegaskan bahwa pasar modal pada dasarnya merupakan institusi politik atau dipengaruhi oleh dinamika politik.

Pasar modal berkembang sehat ketika terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang, perlindungan terhadap investor, independensi regulator, dan kepastian hukum.

Ketika kekuasaan terlalu dominan, pasar cenderung kehilangan independensinya karena kebijakan ekonomi semakin ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Relasi itu dapat digambarkan secara sederhana melalui fungsi atau model: kualitas pasar modal meningkat ketika transparansi dan rule of law menguat, tapi menurun ketika otoritarianisme serta dominasi politik terhadap ekonomi meningkat.

Artinya, geliat pasar modal bukan hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kepercayaan pada kualitas kelembagaan politik.

Masalahnya, pasar modal yang terbuka sering kali dianggap berisiko bagi rezim yang cenderung otoriter.

Pasalnya, pasar modal membutuhkan transparansi informasi, kebebasan pers, audit independen, dan pengawasan publik yang kuat.

Semua hal itu dapat membatasi ruang kekuasaan negara yang cenderung otoriter dan sentralistik.

Sehingga tidak mengherankan apabila banyak rezim otokratis memilih membuka mekanisme investasi secara fundamental, yakni investasi langsung yang tertutup, di mana rezim bebas menentukan investor yang diizinkan masuk (prevelese), sambil tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat.

Dalam praktik investasi langsung (direct investment), rezim dapat memainkan kolusi dan nepotisme yang koruptif dengan investor pilihannya. Hal itu yang ditengarai sebagai praktik rent-seeking dalam sudut pandang studi ekonomi politik.

Rezim otoriter cenderung akan mematikan pasar modal yang terbuka, atau setidaknya mengabaikannya, karena fokus investasinya adalah investasi langsung, baik investasi domestik atau dalam negeri maupun investasi asing melalui skema foreign direct investment (FDI).

Pada kolom penulis di Kompas.com sebelumnya dengan judul "Rupiah dan Saham Melemah, Apa Dampaknya?", penulis mengingatkan empat implikasi yang mungkin akan terjadi jika pasar saham didominasi investor domestik.

Salah satunya adalah kecenderungan pemerintah akan mengutamakan investasi langsung termasuk dari luar negeri melalui skema FDI, apabila pasar jenuh oleh investor domestik.

Dengan asumsi di mana kondisi tata kelola pemerintahan yang buruk, praktik investasi langsung dengan kebebasan institusi politik memilih investor secara privilese, berpotensi terjadinya praktik rent-seeking dan korupsi.

Fenomena tersebut dikenal sebagai authoritarian capitalism, yakni model di mana negara menerima kapitalisme dan investasi, tetapi menolak liberalisasi politik dan demokrasi.

Dalam sistem semacam itu, pasar saham (bursa efek) tetap hidup, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Negara dapat mengintervensi regulator, mengarahkan distribusi modal, bahkan menentukan perusahaan mana yang memperoleh privilese politik. Meskipun skema investasi over the counter lebih dikedepankan.

China merupakan contoh paling sering dibahas. Negara tersebut berhasil membangun pasar modal besar dan menarik investasi global, tetapi tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap arus modal dan sektor strategis.

Ketika pemerintah menilai perusahaan teknologi terlalu dominan, intervensi dilakukan secara langsung, termasuk penghentian IPO Ant Group beberapa tahun lalu. Aksi pemerintah China dibaca investor global sebagai implementasi logika politik yang mengalahkan logika pasar.

Kondisi serupa juga terlihat di Turkiye pada era Recep Tayyip Erdogan. Ketika independensi bank sentral melemah dan kebijakan moneter semakin dipolitisasi, nilai tukar lira mengalami tekanan berkepanjangan.

Investor melihat adanya ketidakpastian kebijakan yang terlalu besar karena keputusan ekonomi semakin ditentukan preferensi politik penguasa.

Sementara di Rusia, konsentrasi kekuasaan yang tinggi melahirkan dominasi oligarki dan ketergantungan dunia usaha pada kedekatan politik.

Dalam sistem seperti itu, kepemilikan aset tidak sepenuhnya dilindungi hukum, melainkan sangat dipengaruhi relasi dengan negara.

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pasar modal sesungguhnya sangat sensitif terhadap kualitas demokrasi. Investor dapat menerima risiko bisnis, tapi akan cenderung menghindari risiko politik yang tidak terukur secara pasti.

Ketika hukum dianggap dapat berubah sesuai kepentingan penguasa, maka premi risiko meningkat dan modal jangka panjang mulai mencari tempat yang lebih aman.

Dalam konteks Indonesia, diskusi ini menjadi relevan belakangan ini. Pasar saham domestik semakin didominasi investor dalam negeri, sementara investor asing cenderung lebih berhati-hati.

Aksi capital outflow terjadi, MSCI mengeluarkan 18 emiten Indonesia dari indeks globalnya, dan majalah "The Economist" merilis analisis bahayanya lembaga suprastruktur politik Indonesia saat ini bagi demokrasi dan ekonomi di Indonesia.

Di saat yang sama, pemerintah semakin agresif mendorong investasi langsung, hilirisasi, dan menarik swasta pada proyek-proyek strategis nasional dengan skema kemitraan (partnership).

Di sisi lain, Kamar Dagang China di Indonesia telah melayangkan surat kepada Presiden RI mengenai kekhawatiran adanya regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, korupsi serta pemerasan oleh aparat yang berwenang.

Artinya, investasi langsung (nonbursa) cenderung akan menghadapi persoalan korupsi dan praktik rente serta ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, pasar modal adalah lawan bagi kekuasaan yang otoriter, anti-demokrasi, dan cenderung mengabaikan mekanisme pasar modal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang terbuka (transparan).

Setali dua ikatan, rezim otoriter juga cenderung mengabaikan nilai tukar mata uang, dan akan alergi terhadap mekanisme floating (nilai tukar mengambang) sesuai mekanisme pasar.

Karena dengan mekanime floating, lembaga politik tidak dapat melakukan intervensi secara struktural.

Pasar modal sekaligus pasar uang membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Bursa membutuhkan kepastian bahwa regulator tetap independen, kritik publik tidak dianggap ancaman, hukum tidak tunduk pada kepentingan politik, dan informasi ekonomi tersedia secara terbuka (transparan).

Untuk itu, mari kita evaluasi bersama gejala pelemahan rupiah yang juga menekan pelemahan IHSG di bursa efek Indonesia, dengan kacamata ekonomi politik. Harapannya, institusi politik melakukan pembenahan untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Senin (18/5/2026) waktu setempat.

Indeks Nasdaq dan S&P 500 melemah seiring aksi ambil untung pada saham-saham teknologi, di tengah lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan kenaikan harga minyak yang kembali memicu kekhawatiran inflasi.

Mengutip Reuters pada Rabu (19/5/2026), indeks Dow Jones Industrial Average menguat 159,95 poin atau 0,32 persen ke level 49.686,12.

Sementara itu, indeks S&P 500 turun 5,45 poin atau 0,07 persen menjadi 7.403,05 dan Nasdaq Composite melemah 134,41 poin atau 0,51 persen ke level 26.090,73.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang menjadi acuan biaya pinjaman global sempat menyentuh level tertinggi sejak Februari 2025. Kenaikan tersebut dipicu kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap tinggi akibat terganggunya pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi dunia.

Harga minyak mentah AS ditutup melonjak lebih dari 3 persen setelah bergerak volatil sepanjang perdagangan. Namun, kenaikan harga minyak mulai mereda setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan menunda rencana serangan terhadap Iran guna memberi ruang bagi negosiasi terkait upaya mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran.

Trump mengatakan Iran telah mengirimkan proposal perdamaian baru ke Washington. Meski demikian, ia menegaskan AS siap kembali melanjutkan serangan apabila kesepakatan tidak tercapai.

Manajer portofolio NFJ Investment Group di Dallas, Burns McKinney, mengatakan harga minyak menjadi faktor utama yang menggerakkan pasar dalam beberapa waktu terakhir.

“Variabel utama saat ini adalah potensi blokade Selat Hormuz yang mendorong harga minyak lebih tinggi dan meningkatkan risiko ekspektasi inflasi menjadi tidak terkendali dalam jangka panjang,” ujar McKinney.

Ia menambahkan, kenaikan imbal hasil obligasi memberikan tekanan besar terhadap sektor berdurasi panjang seperti teknologi dan saham chip yang sebelumnya mencatat kenaikan signifikan.

Menurut McKinney, investor saham terlihat lebih optimistis terhadap perkembangan geopolitik dibanding investor obligasi.

“Setiap beberapa hari muncul rumor mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Iran dan saham kembali menguat. Investor mempercayainya, tetapi kemudian kembali kecewa karena konflik masih menemui jalan buntu,” katanya.

Pelemahan tersebut menjadi penurunan kedua berturut-turut bagi Nasdaq dan S&P 500 setelah reli kuat sejak akhir Maret 2026.

S&P 500 sebelumnya sempat menguat lebih dari 18 persen dari posisi terendah pada 30 Maret, yang juga merupakan level penutupan terendah sejak perang Iran dimulai pada akhir Februari.

Dalam periode yang sama, Nasdaq melonjak sekitar 28 persen didorong optimisme terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta solidnya kinerja emiten teknologi.

Senior Portfolio Strategist Ingalls & Snyder di New York, Tim Ghriskey, mengatakan pasar saat ini mulai khawatir terhadap reli yang terlalu cepat dalam waktu singkat.

“Ada kekhawatiran terhadap reli yang terjadi dalam periode singkat sehingga memicu aksi ambil untung,” ucap Ghriskey.

Sektor teknologi informasi menjadi sektor dengan pelemahan terbesar di indeks S&P 500 setelah turun 0,97 persen. Saham-saham chip menjadi penekan utama pasar, dengan Philadelphia Semiconductor Index merosot 3,3 persen.

Sebaliknya, sektor energi menjadi sektor dengan penguatan terbesar setelah naik 1,8 persen seiring lonjakan harga minyak.

Pelaku pasar kini memperkirakan peluang sebesar 36,7 persen bahwa bank sentral AS Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun. Perkiraan tersebut muncul setelah data inflasi AS pekan lalu tercatat lebih tinggi dari ekspektasi pasar.

Perhatian investor juga tertuju pada laporan keuangan Nvidia yang dijadwalkan dirilis Rabu pekan ini. Perusahaan chip AI terbesar dunia itu menjadi saham dengan tekanan terbesar terhadap indeks S&P 500 setelah turun 1,3 persen pada perdagangan Senin.

Ekspektasi pasar terhadap Nvidia dinilai sangat tinggi setelah saham perusahaan tersebut melonjak tajam sejak Maret, didorong tingginya permintaan chip berbasis AI.

Selain Nvidia, Walmart juga dijadwalkan merilis laporan keuangan pekan ini. Laporan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai kondisi daya beli konsumen AS di tengah tingginya harga energi dan tekanan inflasi.

Saham Walmart justru menguat 1,4 persen pada perdagangan Senin.

Sementara itu, saham Dominion Energy melonjak 9,4 persen setelah perusahaan utilitas listrik NextEra Energy mengumumkan akuisisi berbasis saham senilai sekitar 66,8 miliar dollar AS. Di sisi lain, saham NextEra turun 4,6 persen.

Saham Regeneron Pharmaceuticals anjlok 9,8 persen setelah pengobatan eksperimental perusahaan gagal mencapai target utama dalam uji klinis tahap akhir untuk pasien melanoma lanjut atau kanker kulit.

Secara keseluruhan, jumlah saham yang naik masih lebih banyak dibandingkan saham yang turun di Bursa New York (NYSE) dengan rasio 1,09 banding 1.

Di Nasdaq, sebanyak 2.238 saham menguat dan 2.637 saham melemah. Volume transaksi di bursa AS mencapai 20,86 miliar saham, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir sebesar 18,36 miliar saham.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang