Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenbub) melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan perkeretaapian usai insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur guna mencegah kejadian serupa serta memperkuat keamanan perjalanan penumpang.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementeriannya melakukan berbagai langkah evaluasi, perbaikan, dan peningkatan aspek keselamatan transportasi perkeretaapian terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026.

"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh," kata Menhub.

Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.

Menhub menambahkan, pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pasca kecelakaan dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Penanganan dan pemulihan itu dilakukan Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Terkait proses investigasi kecelakaan, Menhub menegaskan Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kemenhub mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan.

"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data," ujar dia.

Dia mengatakan sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek mulai sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Salah satu langkah peningkatan keselamatan perkeretaapian adalah melalui penanganan perlintasan sebidang. Keselamatan perlintasan sebidang telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Meski tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang masih terjadi, namun terjadi tren penurunan kecelakaan pada perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024, menjadi 291 kejadian pada tahun 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.

Menurut Dudy, hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat," kata Dudy.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.

"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Menhub.

"Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan harga minyak goreng rakyat MinyaKita masih dalam kondisi terkendali meski muncul keluhan di sejumlah daerah terkait harga yang disebut mendekati minyak goreng premium.

Menanggapi isu harga Minyakita yang disebut hampir setara dengan minyak goreng premium atau minyak VIP di pasaran, Budi meminta publik melihat data resmi dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

“Coba cek di SP2KP, kita pake data aja ya. Cek di SP2KP kan BSM buka kan,” kata Budi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Dia menyebut harga MinyaKita justru mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Dia mengatakan harga MinyaKita kini sudah turun di kisaran Rp15.800 per liter. Harga tersebut sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.

“Hari ini kalau dicek harga MinyaKita kan Rp15.800-an. Jadi lebih turun dari kemarin,” ujarnya.

Terkait dengan laporan harga MinyaKita di lapangan yang masih tinggi, Budi menegaskan pemantauan harga terus dilakukan setiap hari melalui sistem pengawasan pasar.

“Ya makanya cek dulu di SP2KP. SP2KP itu kan cek lapangan,” ucapnya.

Budi mengakui harga minyak goreng di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, memang masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lain akibat faktor distribusi. Oleh karena itu, pemerintah telah meminta Perum Bulog memperkuat pasokan ke wilayah tersebut.

“Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah kita sudah minta Bulog distribusi ke daerah sana. Jadi insyaallah nggak ada masalah,” ujar Budi.

Terkait kemungkinan operasi pasar untuk menstabilkan harga, Budi mengatakan pemerintah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) selama ini terus menjalankan langkah tersebut secara rutin.

“Operasi pasaran kan sering terus dilakukan tuh, bersama dengan Bapanas,” katanya.

Menurutnya, data pemantauan harga yang digunakan pemerintah juga berasal dari laporan daerah yang diperbarui secara berkala melalui SP2KP. Dia juga memastikan bahwa stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman.

“Stok aman semua nggak ada masalah. Jadi harga-harga, minyak goreng semua nggak ada masalah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, harga Minyakita telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam regulasi ini ditetapkan harga penjualan MinyaKita di tingkat D1 paling tinggi Rp13.500 per liter, tingkat D2 paling tinggi Rp14.000 per liter, dan tingkat pengecer paling tinggi Rp14.500 per liter. Terakhir, HET MinyaKita di tingkat konsumen di Rp15.700 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan harga minyak goreng rakyat MinyaKita masih dalam kondisi terkendali meski muncul keluhan di sejumlah daerah terkait harga yang disebut mendekati minyak goreng premium.

Menanggapi isu harga Minyakita yang disebut hampir setara dengan minyak goreng premium atau minyak VIP di pasaran, Budi meminta publik melihat data resmi dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

“Coba cek di SP2KP, kita pake data aja ya. Cek di SP2KP kan BSM buka kan,” kata Budi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Dia menyebut harga MinyaKita justru mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Dia mengatakan harga MinyaKita kini sudah turun di kisaran Rp15.800 per liter. Harga tersebut sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.

“Hari ini kalau dicek harga MinyaKita kan Rp15.800-an. Jadi lebih turun dari kemarin,” ujarnya.

Terkait dengan laporan harga MinyaKita di lapangan yang masih tinggi, Budi menegaskan pemantauan harga terus dilakukan setiap hari melalui sistem pengawasan pasar.

“Ya makanya cek dulu di SP2KP. SP2KP itu kan cek lapangan,” ucapnya.

Budi mengakui harga minyak goreng di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, memang masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lain akibat faktor distribusi. Oleh karena itu, pemerintah telah meminta Perum Bulog memperkuat pasokan ke wilayah tersebut.

“Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah kita sudah minta Bulog distribusi ke daerah sana. Jadi insyaallah nggak ada masalah,” ujar Budi.

Terkait kemungkinan operasi pasar untuk menstabilkan harga, Budi mengatakan pemerintah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) selama ini terus menjalankan langkah tersebut secara rutin.

“Operasi pasaran kan sering terus dilakukan tuh, bersama dengan Bapanas,” katanya.

Menurutnya, data pemantauan harga yang digunakan pemerintah juga berasal dari laporan daerah yang diperbarui secara berkala melalui SP2KP. Dia juga memastikan bahwa stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman.

“Stok aman semua nggak ada masalah. Jadi harga-harga, minyak goreng semua nggak ada masalah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, harga Minyakita telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam regulasi ini ditetapkan harga penjualan MinyaKita di tingkat D1 paling tinggi Rp13.500 per liter, tingkat D2 paling tinggi Rp14.000 per liter, dan tingkat pengecer paling tinggi Rp14.500 per liter. Terakhir, HET MinyaKita di tingkat konsumen di Rp15.700 per liter.

Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) di Bandung, Kamis, menyosialisasikan dan mendengarkan masukan publik terkait kebijakan tanpa kendaraan kelebihan dimensi dan muatan nasional (Indonesia Zero Over Dimension Over Load/ODOL) tahun 2027 di wilayah Jawa Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur Odo RM Manuhutu dalam Sosialisasi dan Public Hearing kebijakan Indonesia Zero ODOL 2027 bertajuk "Transformasi Ekosistem Angkutan Barang yang Berkeselamatan, Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung Sate Bandung mengatakan kebijakan yang akan dimulai secara nasional 1 Januari 2027 itu diambil karena beberapa permasalahan.

Dan yang paling utama adalah semakin tinggi kecelakaan fatal yang terlihat dari angka kecelakaan berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) yang terus meningkat signifikan seperti dari 2024 (150.906 kejadian) ke 2025 (158.508 kejadian) dengan korban jiwa yang tetap tinggi yakni masing-masing 26.839 orang (2024) dan 24.296 orang (2025).

"Ini rata-rata 3 orang meninggal setiap jam, dan berdampak pada kerugian sosial-ekonomi (Rp305,29 miliar di tahun 2025). Dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dengan persentase 10,5 persen merupakan kedua tertinggi setelah sepeda motor (77,4 persen)," kata Odo.

Hal itu, kata Odo, akibat belum optimalnya penertiban kendaraan ODOL, sehingga pada 4 Agustus 2025 lalu, lewat pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, pimpinan Komisi V DPR RI, Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) beserta perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah, menyepakati penerapan penuh Zero ODOL di seluruh jaringan jalan nasional mulai 1 Januari 2027.

Langkah tersebut, diambil karena seringkali ketika terjadi kecelakaan, hanya dikatakan itu kelalaian pengemudi. Padahal, pengemudi hanya menjalankan tugas, bekerja pada sebuah perusahaan untuk mengantar barang sesuai perintah.

"Pak Menko Infrastruktur AHY juga dalam statemennya menyatakan, apakah ada konsekuensi secara tegas dan konsekuen terhadap para owner, para pelaku usaha itu sendiri?. Ini yang kita hadirkan keseimbangan (fairness) lewat kebijakan ini. Jangan sampai nanti yang disalahkan, yang dicari tanggung-jawabnya adalah sang pengemudi yang tentu ini semua adalah di luar dari kapasitas dan kemampuan," kata Odo.

Kewajiban penggunaan kendaraan sesuai aturan dimensi dan muatan itu, menurut dia, dikenakan terhadap seluruh proyek termasuk proyek dan pengadaan pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN.

Selain itu, kawasan industri juga harus mewajibkan penggunaan kendaraan Non-ODOL melalui aturan eksplisit dalam estate regulation, sehingga dipatuhi oleh seluruh tenant dan vendor industri.

Dengan kebijakan ini, Odo mengatakan diproyeksikan mendatangkan keuntungan positif dalam jangka panjang, seperti tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,05 persen yang didorong satu oleh peningkatan investasi melalui penyesuaian armada dan efisiensi operasional hingga Rp42,4 triliun.

Kemudian keuntungan biaya sosial (social benefit) yang diproyeksikan hingga Rp1,4 triliun, karena kebijakan ini diharap meningkatkan keselamatan jalan, yang selanjutnya menghilangkan social cost akibat kehilangan pekerjaan, kerugian materi, dan biaya medis.

"Dan terakhir penghematan anggaran preservasi jalan oleh pemerintah," ujar dia.

ODOL di Tol

Meski diberlakukan 1 Januari 2027, kata Odo, pemerintah juga meluncurkan program Quick Wins 2026 yakni pelarangan kendaraan ODOL masuk jalan tol dan pelabuhan penyeberangan mulai 1 Juni 2026.

Program Quick Wins itu diiringi dengan penguatan data pengawasan di ruas jalan tol di mana pemerintah (Kemenpu dan Kemenhub) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperkuat sistem pengawasan angkutan barang terintegrasi melalui teknologi Weight in Motion (WIM), Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), RFID, dan dukungan data dari operator jalan tol.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo mengaku pihaknya juga berharap truk ODOL tidak lagi digunakan termasuk dengan pelarangan yang lebih tegas mulai 1 Juni 2026, tapi dia mengakui di beberapa tol bisa dilaksanakan, tapi di ruas lainnya terjadi penolakan.

"Nah ini hal-hal seperti ini ingin coba kita rapikan, sehingga berharap nanti ya secara seragam di 1 Juni itu bisa diterapkan. Walaupun saya yakin tidak akan mudah ya karena masing-masing BUJT juga masih berpikir ulang ya, mengkaji kemungkinan-kemungkinan misalnya truk-truk atau jalan-jalan akses pelabuhan. Tapi kita coba semua karena data juga terintegrasi ke Etle di polisi dan BLUe di Kemenhub," ujar Sony.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara Dani mengatakan pihaknya setuju dengan kebijakan Zero ODOL 2027, karena menyangkut keselamatan di jalan raya.

Karena, menurut dia, dalam sistem logistik, ada tanggung jawab masing-masing mulai dari yang memiliki barang, pemilik armada dan sopir dengan komposisi yang berbeda-beda.

"Kan seharusnya supir itu hanya sebagai operator kendaraan saja. Jangan mobil tidak layak, supir yang ditilang. Kami dukung ODOL itu 1000 persen asal terjadi perubahan undang-undang karena punishment dari yang punya barang, punishment dari yang punya armada, yang saat ini semuanya ke supir," kata Dani.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha yang disiapkan pemerintah untuk menjadi pintu tunggal ekspor komoditas strategis sumber daya alam (SDA).

Menurut Susi, langkah tersebut penting untuk memperkuat transparansi perdagangan sekaligus menutup berbagai celah praktik manipulasi transaksi ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

Dukungan itu disampaikan Susi melalui akun media sosial X pribadinya saat menanggapi diskusi mengenai rencana pembentukan DSI. Ia menilai praktik pelaporan transaksi ekspor yang tidak optimal masih menjadi persoalan serius karena dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara.

"Justru ini yg terjadi sekarang. Unreported, Undervalue invoice/ transfer pricing. Penerimaan negara jadi kurang. Makanya dibuat satu pintu supaya transparan!" tulis Susi pada Kamis (21/5/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah pembahasan publik mengenai arah baru tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sistem perdagangan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor berbagai komoditas sumber daya alam.

Dukungan Susi sendiri merupakan respons terhadap utas analisis yang dipublikasikan akun pengamat bisnis, @Strategi_Bisnis. Dalam pembahasannya, akun tersebut menyoroti bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen besar berbagai komoditas dunia, posisi tawar atau bargaining power Indonesia dalam perdagangan global dinilai masih belum optimal.

Menurut analisis yang diunggah akun tersebut, salah satu persoalan utama berada pada praktik under-invoicing dan transfer pricing yang membuka ruang kebocoran pendapatan negara. Nilai transaksi ekspor disebut kerap dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya, bahkan dalam beberapa kondisi transaksi dilakukan dengan pembeli yang masih memiliki hubungan afiliasi.

"Dampaknya cukup besar. Negara bisa kehilangan potensi pajak dan devisa. Di sisi lain, eksportir yang patuh jadi kalah saing dengan pemain yang memanipulasi laporan. Kalau dibiarkan, pasar jadi tidak sehat," tulis akun @Strategi_Bisnis.

Akun tersebut juga menilai kehadiran DSI dapat menjadi instrumen strategic control atau kendali strategis untuk memastikan volume dan nilai ekspor tercatat lebih transparan, akurat, dan sesuai transaksi riil di lapangan.

Menurut analisis itu, tujuan pembentukan entitas perdagangan nasional bukan untuk mengendalikan harga secara sepihak, melainkan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan sehingga ruang praktik manipulatif dapat ditekan.

"Indonesia juga butuh kedaulatan data perdagangan komoditas strategis... Ujungnya adalah memperkuat bargaining power Indonesia. Kalau kita produsen besar, seharusnya kita juga punya posisi tawar yang kuat dalam perdagangan global," tulis akun tersebut.

Dorongan memperkuat transparansi perdagangan itu sejalan dengan tujuan utama pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia. CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebelumnya menegaskan bahwa DSI memang disiapkan secara khusus untuk menata ulang sistem perdagangan sekaligus menyapu praktik penetapan harga ekspor yang tidak wajar atau mispricing.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa ekspor komoditas sumber daya alam strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta paduan besi (ferro alloy) nantinya wajib dilakukan melalui satu pintu melalui BUMN.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan, mencegah praktik under-invoicing, menutup celah pelarian devisa, sekaligus memastikan harga transaksi ekspor berjalan sesuai indeks pasar global yang sebenarnya.

Dengan dukungan dari tokoh publik dan kalangan pengamat bisnis, pembentukan DSI kini dipandang bukan sekadar perubahan mekanisme ekspor, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perdagangan nasional. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat transparansi, menghentikan kebocoran devisa, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sejumlah insentif bagi perbankan yang menampung devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan insentif yang pertama adalah dana DHE SDA yang dapat diperlakukan sebagai agunan tunai.

“Sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah,” kata Friderica dalam Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5).

Insentif yang kedua yakni memberikan kelonggaran yang berkaitan dengan batas maksimum pemberian kredit (BPMK). Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA bisa dikecualikan dari perhitungan BPMK sepanjang memenuhi persyaratan,

“Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini juga mengatakan, sebagai tindak lanjut pemberian insentif, OJK akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum untuk menginformasikan bentuk dukungan OJK pada implementasi PP tersebut.

“Termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ucapnya.

Dia mengatakan pada dasarnya OJK mendukung penerapan kebijakan DHE SDA agar memastikan hasil ekspor dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional, sembari memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Dalam implementasi PP DHE SDA ini dia akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent, tertib, dan berintegritas. Secara khusus OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

“OJK sudah memiliki ketentuan yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap escrow account yang dimaksud. Secara operasional kami akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait melalui penyampaian hasil pemeriksaan terhadap escrow account apabila diperlukan,” katanya.

Berlaku Mulai Bulan Depan

Pemerintah telah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ketentuan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (5/5), malam.

Dalam aturan tersebut, eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspornya di rekening khusus di bank-bank milik negara (Himbara) selama 1 tahun dan mengkonversinya ke rupiah maksimal 50%.

“Jadi perubahannya bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%,” ujarnya.

Namun, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan ketentuan yang berlaku saat ini untuk sektor SDA minyak dan gas bumi (migas). Eksportir di sektor migas masih akan menggunakan aturan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pelaku usaha menyimpan 30% devisa hasil ekspor selama tiga bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan DHE bertujuan agar dana hasil kegiatan ekonomi di dalam negeri tidak langsung mengalir ke luar negeri.

Menurutnya, selama ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya domestik untuk memperoleh keuntungan,n tetapi dana hasil akhirnya justru banyak digunakan atau disimpan di luar negeri.

BANDUNG, iNews.id – bank bjb memperingati hari jadinya yang ke-65 tepat pada 20 Mei 2026. Pada momentum HUT tahun ini, bank bjb kembali menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui semangat “Kepercayaan Membangun Harapan”.

Perjalanan panjang selama lebih dari enam dekade menjadi cerminan konsistensi bank bjb dalam menghadirkan inovasi, memperkuat layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema “Kepercayaan Membangun Harapan” dipilih sebagai representasi dari perjalanan panjang bank bjb dalam membangun hubungan yang kuat bersama masyarakat. Melalui tema tersebut, bank bjb menegaskan bahwa kepercayaan yang terbangun selama 65 tahun menjadi fondasi utama untuk menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik.

Angka 65 melambangkan jalinan kepercayaan yang saling terhubung selama puluhan tahun, sementara elemen visual dinamis menggambarkan pertumbuhan yang dibangun dari kepercayaan dan terus bergerak menuju harapan yang berkembang. Gradasi warna pada logo melambangkan keberagaman layanan dan peran bank bjb dalam mendampingi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bagi bank bjb, usia ke-65 bukan sekadar penanda perjalanan waktu, melainkan simbol dari hubungan yang terus terjalin erat dengan jutaan nasabah. Kepercayaan yang tumbuh selama bertahun-tahun menjadi fondasi penting yang menjaga bank bjb tetap relevan, dan adaptif, di tengah perubahan zaman.

Sejak awal berdiri, bank bjb hadir sebagai bagian dari perjalanan masyarakat. Tidak hanya menjadi institusi keuangan, bank bjb juga menjadi mitra yang mendampingi berbagai langkah kehidupan masyarakat.  

Di tengah dinamika industri perbankan dan tantangan ekonomi global, bank bjb terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sepanjang tahun 2025, total aset konsolidasi bank bjb tercatat mencapai Rp221,8 triliun, didukung jaringan layanan yang kini menjangkau 17 provinsi di Indonesia melalui layanan konvensional maupun digital.

Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus diperkuat bank bjb. Pengembangan layanan digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menghadirkan kemudahan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Melalui aplikasi DIGI bank bjb dan berbagai inovasi layanan transaksi, bank bjb terus mendorong pengalaman perbankan yang praktis, aman, dan mudah diakses.

Perjalanan 65 tahun bank bjb dipenuhi berbagai dinamika, tantangan, sekaligus pencapaian yang memperkuat posisi bank bjb sebagai salah satu institusi keuangan nasional yang terus berkembang. bank bjb kini tumbuh menjadi konglomerasi keuangan yang kokoh melalui penguatan berbagai lini usaha, termasuk sektor perbankan syariah, sekuritas, serta sinergi Kelompok Usaha Bank bersama sejumlah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

Kepada nasabah setia, bank bjb mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Kepercayaan tersebut menjadi energi yang terus kami untuk hadir sebagai sahabat finansial yang dapat diandalkan dalam setiap perjalanan kehidupan masyarakat. bank bjb akan terus memperluas layanan dan memperkuat inovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. 

Semangat HUT ke-65 bank bjb tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi dan pelayanan. bank bjb ingin memastikan setiap langkah transformasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak luas bagi masyarakat.

Tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, bank bjb juga terus memperkuat komitmen dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham, bank bjb membagikan dividen sebesar Rp900 miliar atau setara Rp85,54 per lembar saham.

Komitmen keberlanjutan tersebut turut diwujudkan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan prasarana umum melalui program bjb Peduli. 

Semangat perayaan HUT ke-65 bank bjb juga diwujudkan melalui  kegiatan donor darah yang melibatkan insan bank bjb, serta masyarakat umum. Selain donor darah, bank bjb juga mengadakan kegiatan khitanan massal bagi anak-anak dari berbagai wilayah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Selain itu, melalui kolaborasi Serikat Karyawan (Sekar) bank bjb dan bjb Club, terselenggara Olimpiade bank bjb 2026, merupakan Kompetisi olahraga untuk meningkatkan sportivitas insan bank bjb yang terdiri dari berbagai kegiatan olahraga, seni dan budaya. 

bank bjb ingin memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan berjalan selaras dengan kontribusi nyata bagi masyarakat. bank bjb meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Dalam memeriahkan HUT ke-65, bank bjb juga menghadirkan beragam program apresiasi dan promo spesial bagi nasabah. Rangkaian promo tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih dekat dengan kebutuhan dan gaya hidup. 

Pada sektor pembiayaan properti, bank bjb menghadirkan program bjb KPR SUPER DEAL 65 dan bjb KPR PASTI Reward yang menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian maupun bagi para mitra yang bekerja sama dengan bank bjb.

Selain itu, melalui program Semarak HUT bank bjb ke-65, bank bjb juga memberikan berbagai kemudahan dan keringanan biaya provisi untuk sejumlah produk kredit unggulan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan finansial masyarakat.

bank bjb turut memperkuat ekosistem transaksi digital melalui rangkaian promo pembayaran menggunakan DIGI bank bjb, DigiCash, QRIS bank bjb, serta Debit Card bank bjb di berbagai merchant pilihan selama periode perayaan HUT ke-65.

Beragam promo tersebut hadir melalui kolaborasi dengan berbagai merchant kuliner, fesyen, otomotif, gaya hidup, hingga kecantikan. Masyarakat dapat menikmati promo spesial di merchant seperti 3Second, Cosmic, Dunkin', Telkomsel, serta sejumlah merchant lokal lainnya.

Program promo tersebut di antaranya hadir melalui promo Belanja Seru di Insurgent, Service Scooter di Vespuci, Belanja Asik di Cosmic Clothes, Promo Ceumara, Jajan Asik di Mangkok Manis & Kelas Pagi, Promo 3Second, Sajian Sedap Wangi, Ngopi Asik di Kopi Romantis, Promo Duraking, hingga Promo Cantik di Makeupuccino.

Tidak hanya menghadirkan promo transaksi, bank bjb juga mengajak masyarakat untuk ikut merayakan HUT ke-65 melalui berbagai aktivitas interaktif di media sosial. Salah satunya melalui challenge bertema #KepercayaanMembangunHarapan yang mengajak masyarakat membagikan cerita, pengalaman, dan harapan bersama bank bjb melalui video kreatif.

bank bjb juga menghadirkan program Aktivasi Sambung Pantun HUT bank bjb ke-65 tahun sebagai bentuk interaksi kreatif dan apresiasi kepada nasabah serta pengguna media sosial yang aktif mengikuti berbagai kegiatan digital bank bjb. Informasi lengkap promo HUT ke-65 dapat diakses melalui www.bankbjb.co.id/page/promo. 

Melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, bank bjb ingin terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin aktif memanfaatkan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat “Kepercayaan Membangun Harapan”, bank bjb ingin terus hadir sebagai institusi keuangan yang bukan hanya melayani transaksi, tetapi juga mendukung mimpi, harapan, dan masa depan masyarakat.

Memasuki usia ke-65, bank bjb optimistis dapat terus memperkuat transformasi bisnis, memperluas kolaborasi, dan menghadirkan layanan yang semakin inklusif. Bersama nasabah dan seluruh pemangku kepentingan, bank bjb akan terus melanjutkan perjalanan menghadirkan inovasi, manfaat, dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik.

Kepercayaan yang tumbuh selama 65 tahun tidak hanya tercermin dari perjalanan dan pencapaian bank bjb, tetapi juga dari kisah nyata para nasabah yang tumbuh dan berkembang bersama. Dukungan layanan, akses pembiayaan, serta komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat menjadi bagian dari perjalanan bank bjb dalam membangun harapan. Berikut testimoni dari nasabah dan debitur UMKM yang telah merasakan manfaat kemitraan bersama bank bjb.

“Sebagai pensiunan ASN Pemprov Jawa Barat dan nasabah setia bank bjb, saya merasakan kemudahan layanan yang semakin modern dan responsif dari tahun ke tahun. Mulai dari transaksi harian, pembayaran tagihan, hingga layanan digital melalui DIGI bank bjb, semuanya membantu aktivitas saya menjadi lebih praktis dan efisien," ujarnya.

Menurutnya, sejak menjadi nasabah bank bjb Kantor Cabang Utama Bandung pada tahun 1987, dia melihat bank bjb terus berkembang dan berinovasi mengikuti kebutuhan masyarakat.

"Di usia ke-65 ini, saya berharap bank bjb terus menjadi bank kebanggaan daerah yang selalu hadir memberikan solusi terbaik bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-65 bank bjb, terus tumbuh dan melayani dengan sepenuh hati.” ujar Dadang Surtiwa Sumapradja, nasabah pensiunan ASN Pemprov Jawa Barat bank bjb Kantor Cabang Utama Bandung sejak 1987.

Sementara itu, debitur UMKM bank bjb Cabang Rangkasbitung, Dewi Astuti mengaku bahwa sebagai pelaku UMKM, dirinya merasakan langsung manfaat dukungan dari bank bjb melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha yang sangat membantu perkembangan bisnisnya.

Menurutnya, bank bjb tidak hanya hadir sebagai lembaga perbankan, tetapi juga menjadi mitra yang memberikan semangat dan peluang bagi UMKM untuk naik kelas.

"Sejak bermitra dengan bank bjb Cabang Rangkasbitung pada 2018, usaha toko furnitur yang saya jalankan dapat berkembang lebih baik dan semakin dipercaya pelanggan. Di usia ke-65 ini, saya berharap bank bjb semakin sukses, terus mendukung pelaku usaha kecil, serta menjadi inspirasi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia,” katanya.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id.

Editor: Rizqa Leony Putri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola perdagangan ekspor-impor komoditas strategis. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah entitas baru yang akan diperkuat untuk mengelola sistem perdagangan tersebut.

Dalam skema yang disiapkan pemerintah, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan ditunjuk sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Artinya, seluruh ekspor sawit nantinya diwajibkan melewati satu pintu melalui DSI.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat menjadi terobosan untuk memperkuat pengawasan perdagangan internasional Indonesia. Selain meningkatkan kontrol terhadap devisa hasil ekspor negara, mekanisme ini juga diarahkan untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi perhatian dalam sistem perdagangan.

Namun di balik tujuan penguatan tata kelola tersebut, kalangan akademisi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan lembaga baru. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Sudarsono Soedomo menilai tujuan pemerintah memperkuat pengawasan ekspor memang patut diapresiasi, tetapi akar persoalan perdagangan Indonesia belum tentu terletak pada kurangnya kewenangan negara.

Menurut Sudarsono, selama ini pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen pengawasan. Mulai dari bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, hingga berbagai mekanisme pengendalian lain sudah tersedia dalam sistem yang berjalan saat ini.

Karena itu, menurut dia, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab lebih dahulu adalah apakah persoalan yang selama ini muncul benar-benar disebabkan minimnya kewenangan negara, atau justru karena kapasitas dan kredibilitas lembaga yang sudah ada belum berjalan optimal.

Dalam pandangannya, pembentukan entitas baru belum tentu menjadi solusi apabila masalah utama sebenarnya berada pada kualitas tata kelola dan efektivitas penegakan hukum.

Sudarsono juga mengingatkan bahwa perdagangan sawit global memiliki karakter yang sangat bergantung pada kecepatan transaksi, fleksibilitas bisnis, jaringan pembeli, reputasi perdagangan, serta tingkat kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kebijakan sentralisasi perdagangan dalam skala besar dinilai perlu dipertimbangkan secara matang.

Menurut dia, apabila seluruh transaksi dipusatkan dalam satu entitas, sejumlah konsekuensi berpotensi muncul. Risiko tersebut mulai dari potensi inefisiensi sistem perdagangan, perlambatan proses pengambilan keputusan, munculnya rente ekonomi, konflik kepentingan, hingga kewenangan yang terlalu besar berada pada satu pihak.

Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa praktik under invoicing dan transfer pricing hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, sistem audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan terhadap devisa hasil ekspor.

Karena itu, Sudarsono menilai pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan penguatan fondasi pengawasan yang telah dimiliki. Langkah yang dinilai penting antara lain memperkuat integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, memanfaatkan harga referensi internasional, mempercepat digitalisasi pengawasan perdagangan, serta menerapkan audit berbasis data real time.

Ia menegaskan bahwa ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan, langkah tersebut berpotensi menjadi kebijakan yang terlalu ekstrem apabila persoalan mendasar sebenarnya berada pada aspek kelembagaan.

Terkait target implementasi penuh kebijakan pada September 2026, Sudarsono menilai kesiapan industri masih perlu diuji lebih mendalam. Menurutnya, perubahan sistem perdagangan dalam skala besar membutuhkan sejumlah prasyarat penting sebelum diterapkan secara menyeluruh.

Beberapa faktor yang dinilai harus dipastikan siap antara lain integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan, kesiapan sistem perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang.

Ia mengingatkan bahwa implementasi yang dipaksakan terlalu cepat justru berpotensi memunculkan sikap wait and see dari pelaku pasar. Dalam perdagangan global, menurutnya, ketidakpastian sering kali menjadi tantangan yang lebih berbahaya dibandingkan regulasi yang ketat.

Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sudarsono meminta pemerintah menjalankan penguatan tata kelola secara bertahap sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan melalui satu entitas besar.

Ia mendorong sejumlah langkah prioritas seperti digitalisasi penuh data ekspor, integrasi data lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Sudarsono juga mengingatkan pemerintah agar menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang berpotensi melahirkan rente ekonomi baru. Menurutnya, kekuatan perdagangan Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan tingkat kepercayaan pasar internasional.

JENEWA - Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin, salah satu kandidat yang dirumorkan akan memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikutnya, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk jabatan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan kepada Devex bahwa ia telah membahasnya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Devex di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa.

Mantan bankir itu mengkonfirmasi bahwa presiden telah membahas kesempatan itu dengannya, mencatat bahwa “beliau sangat bangga jika Indonesia dapat mengambil peran.”

Belum ada orang Indonesia dalam sejarah yang memimpin badan khusus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Kesehatan Indonesia yang terkenal, Budi Gunadi Sadikin, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk menjadi direktur jenderal WHO berikutnya, tetapi pembicaraan sedang berlangsung secara khusus dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, seperti yang ia katakan kepada kolega saya Jenny Lei Ravelo.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Jenny. Tetapi jika ia terpilih, katanya, ia siap untuk mengabdi.

“Saya seorang bankir, saya seorang fisikawan berdasarkan pendidikan saya… tetapi jika [Prabowo Subianto] meminta saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Jika dia meminta saya untuk menjadi menteri kesehatan, saya akan tetap di sini,” ujar dia.

Persaingan untuk posisi Direktur Jenderal WHO secara resmi dibuka pada bulan April, dengan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebarkan surat kepada negara-negara anggota yang mengundang mereka untuk mengajukan kandidat untuk posisi tersebut.

Batas waktu pengajuan adalah pada bulan September. Dewan eksekutif WHO akan menyusun daftar pendek hingga tiga kandidat pada Januari atau Februari 2027.

Beberapa kandidat potensial lainnya akan bergabung dengan kami di Devex Impact House mulai hari ini di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79, atau WHA79, termasuk Dr. Jarbas Barbosa, direktur Organisasi Kesehatan Pan Amerika, dan Dr. Sania Nishtar, CEO Gavi, Aliansi Vaksin.

Bersiap untuk yang Terburuk

Sementara itu, Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun ini juga beroperasi di bawah bayang-bayang wabah Ebola saat ini di Republik Demokratik Kongo dan Uganda yang telah menewaskan sekitar 139 orang dari hampir 600 kasus yang diduga, menurut angka resmi yang dirilis hari ini.

Sejumlah pembicara harus membatalkan penampilan mereka di Jenewa untuk kembali ke wilayah tersebut dan membantu mengkoordinasikan respons di sana.

Dan mereka yang tertinggal sedang meluangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk mencegah wabah di masa mendatang. Satu jawabannya: lebih banyak uang.

Baik Uni Eropa maupun Singapura kemarin mengumumkan kontribusi kepada Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI). Dana tersebut — €73,7 juta (USD85,4 juta) dari Uni Eropa untuk pekerjaan CEPI dari tahun 2026-2027 dan USD12 juta dari Singapura untuk periode 2027-2030 — akan mendukung upaya lembaga tersebut untuk mengembangkan vaksin sebagai respons terhadap ancaman pandemi baru dalam waktu 100 hari.

Dana dari Gates Foundation juga tampaknya akan segera datang. Chris Elias, presiden pengembangan global yayasan tersebut, mengatakan selama acara sampingan yang diselenggarakan bersama CEPI kemarin, “Kami akan memberikan komitmen pada waktu dan tempat yang tepat.”

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas

Ketua KPPU RI 2015-2018

ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA. Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara.

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran.

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu partai komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan ketiga peraih hadiah nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024.

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrim, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.

Namun faktanya, pembangunan ekonomi China tetap dengan nilai dan budayanya sendiri. Sehingga, model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut sebagai Marxisme yang bermetamorfosis sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China.

Atau model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut managed capitalism atau mayor economy. Atau kapitalisme dengan karakteristik nilai dan budaya China.

State capitalism China berbeda dengan model free market economy dalam model pembangunan ekonomi barat yang mengutamakan peran mekanisme pasar. Peran private sector (swasta) sangat dominan.

China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs).

Lalu bagaimana dengan Prabowonomics? Gagasan besarnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis presiden Prabowo sendiri berjudul: “Paradox Indonesia dan Solusinya” yang terbit pada Mei 2022.

Gagasan besarnya mengenai state capitalism kembali diulang dalam pidatonya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Rabu, 20 Mei 2026.

Gagasan state capitalism berawal dari diskusi meja makan dengan ayahnya, Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).

Prabowonomics diistilahkan sebagai state capitalism atau mayor economy. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Prabowonomics juga tentu kontras dengan gagasan ekonomi liberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa “the best government is the least government”. Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator.

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism yang menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.

Sama dengan state capitalism China, gagasan state capitalism Indonesia juga menimbulkan resistensi tidak hanya dari pemikir beraliran liberal, tetapi juga dari investor global. Hal ini tercermin pada net outflow modal asing dari Indonesia stock exchange market yang mengerek IHSG ke titik terendah dalam setahun terakhir menjadi 6.318 pada Rabu, 20 Mei 2026.

Demikian juga dengan net outflow modal asing dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar uang nasional yang menyebabkan kurs rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) melemah hingga mencapai rekor terendah sekitar Rp. 17.598 per dollar AS.

Pidato Presiden Prabowo tentang pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Danantara juga direspons negatif oleh pasar. Hal ini tercermin pada indeks harga saham perusahaan-perusahaan berbasis SDA yang terkoreksi tajam hari ini.

Lalu sikap kita bagaimana sebagai bangsa, saatnya kita berubah. Mendudukan kembali gagasan state capitalism seperti yang pertama kali digagas oleh founding fathers Indonesia. Tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 tentang pentingnya penguasaan negara.

Teringat kata-kata Albert Einstein, “Insanity is doing the same thing ever and ever again, and expect a different result”. Artinya, kebodohan itu adalah melakukan hal yang sama secara terus menerus tetapi mengharapkan hasil berbeda.

Akhirnya, ada baiknya kita juga menyimak dan merenungi peringatan dari ekonom besar abad ke-20, John Mayanrd Keynes, “kesulitan tidak terletak pada bagaimana menerima paradigma baru, tetapi kesulitan sesungguhnya karena kita tidak bisa keluar dari paradigma lama yang telah merasuk dalam pikiran kita”.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah sektor strategis yang akan terus didorong untuk menciptakan lapangan kerja di Tanah Air, antara lain sektor hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga ekonomi hijau.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan bahwa kenaikan jumlah penduduk bekerja saat ini masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Pemerintah pun berupaya memperluas basis penciptaan kerja melalui sektor-sektor prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN).

“Hilirisasi industri menjadi sektor yang terus didorong karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar dan lebih terampil,” kata Anwar kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, hilirisasi industri menjadi salah satu tulang punggung transformasi ekonomi nasional melalui pengolahan mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit, serta sumber daya alam unggulan lain. Sektor ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan ketahanan pangan sebagai sektor strategis pencipta lapangan kerja. Program ini dijalankan melalui modernisasi pertanian berbasis smart farming, pengembangan lumbung pangan alias food estate, hingga penguatan industri agromaritim.

Anwar mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga termasuk dalam klaster tersebut, mengingat dampaknya yang menjangkau sektor pertanian, kehutanan, perikanan, hingga penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kemnaker juga melihat ekonomi hijau atau green jobs akan menjadi sumber pertumbuhan tenaga kerja baru dalam beberapa tahun mendatang.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan terciptanya 3,88 juta pekerjaan hijau, terutama di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga teknisi kendaraan listrik,” ujarnya.

Pemerintah disebutnya juga mempercepat pengembangan sektor ekonomi digital dan kreatif, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan pengembangan talenta digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi platform serta UMKM.

Selain itu, Anwar menyebut pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih turut disiapkan sebagai sumber penciptaan kerja baru hingga 2 juta orang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

“Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%,” ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - PT Smart Billionaire Indonesia (SBI) selaku pemegang lisensi resmi dari platform investasi emas digital IDN Gold (IDNG) menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk pencetakan koin emas fisik.

Direktur Utama PT SBI Jeremy Siregar mengatakan kerja sama dengan Peruri merupakan wujud komitmen IDN Gold dalam menyediakan aset fisik yang berwujud dan aman bagi para penggunanya.

“Emas yang ada di kami (PT SBI) dicetak secara eksklusif oleh Peruri untuk dibentuk jadi koin. Ketersediaan emas fisik inilah yang menjadi jaminan atas seluruh transaksi para trader dan investor yang aktif di platform IDN Gold. Artinya, aset emas pada IDN Gold adalah nyata dan sepenuhnya dapat di-redeem atau ditebus dalam bentuk koin emas fisik,” kata Jeremy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, IDN Gold merupakan platform penyedia layanan jual beli aset digital yang saat ini tersedia di pasar Bi-Finance dan Coinstore. Ekosistem IDN Gold beroperasi di jaringan Sui, menjalin kemitraan strategis dengan CertiK, serta masuk listing Decentralized Exchange (DEX).

Jeremy menjelaskan bahwa koin emas fisik IDN Gold dirancang untuk memenuhi berbagai profil kebutuhan investor kripto. Koin emas yang dicetak terbagi menjadi empat pecahan, mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan 10 gram dengan desain seragam dan elegan.

“Melalui kerja sama dengan Peruri, IDN Gold berharap dapat memberikan tingkat kepercayaan dan rasa aman jauh lebih tinggi bagi para trader maupun investor dalam berinteraksi dengan dunia kripto dan blockchain, khususnya di dalam ekosistem platform IDN Gold," kata Jeremy.

Peruri dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni dalam memproduksi produk berbasis logam dengan standar keamanan maksimal.

Sebagai bentuk penguatan autentikasi dan perlindungan mutlak terhadap produk, setiap koin emas IDN Gold yang dicetak Peruri dilengkapi fitur keamanan tingkat tinggi, salah satunya teknologi invisible ink.

Penerapan fitur sekuriti berlapis ini sebagai mitigasi proaktif atas risiko pemalsuan, sekaligus memberikan nilai tambah dan jaminan keaslian bagi produk emas yang terhubung dengan ekosistem digital.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk nyata bahwa Peruri dipercaya memproduksi koin emas yang memiliki kualitas dan fitur sekuriti tinggi.

“Di era digitalisasi saat ini, faktor keamanan dan kepercayaan publik adalah fondasi utama. Peruri bangga dapat berkolaborasi dengan PT SBI dalam menghadirkan koin emas IDN Gold,” kata Dwina.

Melalui kompetensi inti Peruri di bidang high security printingand minting (pencetakan logam berharga) serta penambahan teknologi pengamanan mutakhir, Dwina mengatakan perusahaannya berkomitmen untuk memberikan jaminan keaslian pada setiap produk yang dihasilkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026