Terjaganya stabilitas harga pangan di Sulampua, otomatis inflasi akan bisa dikendalikan dengan baik

Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

"Terjaganya stabilitas harga pangan di Sulampua, otomatis inflasi akan bisa dikendalikan dengan baik," kata Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, saat membuka kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin.

Dia mengapresiasi kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua, khususnya Sulawesi Utara, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan GNPIP di 2025.

“Pelaksanaan GNPIP Sulampua ini sangat penting, bukan hanya karena menjadi penutup rangkaian GNPIP Nasional 2025, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mengantisipasi tekanan inflasi pangan hingga akhir 2025 dan 2026,” ujar Ricky.

Ia mengungkapkan, inflasi nasional pada September 2025 tercatat terkendali di level 2,65 persen (yoy), didorong oleh stabilnya inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Namun demikian, kelompok inflasi pangan bergejolak (volatile food), masih menunjukkan tekanan tinggi mencapai 6,44 persen (yoy) akibat gangguan pasokan di sejumlah daerah sentra produksi.

“Di wilayah Sulawesi sendiri, inflasi pangan mencapai 6,43 persen pada September 2025. Tekanan ini bersumber dari anomali cuaca dan serangan hama di daerah sentra produksi seperti Sidrap, Enrekang, dan Wajo, ” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BI bersama TPID dan kementerian/lembaga terkait akan memperkuat koordinasi dalam dua bulan terakhir tahun 2025.

Langkah-langkah strategis seperti gerakan pasar murah, operasi pasar, dan optimalisasi distribusi antarwilayah akan digiatkan dengan prinsip tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu, terutama untuk komoditas beras, cabai merah, bawang merah dan ikan.

“Kita perlu mengapresiasi berbagai inovasi daerah, seperti penggunaan bibit unggul padi Gamagora di Sulawesi Selatan, teknologi True Shallot Seeds di Papua, serta penguatan distribusi melalui mini distribution center dan kapal berpendingin di Maluku Utara,” katanya.

Tak hanya di sektor produksi, inovasi juga berkembang di sektor hilir.

Ricky mencontohkan Koperasi Waletani Mapalus di Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, yang mampu menstabilkan harga cabai melalui kemitraan dengan penjamin (offtaker), serta Rukun Pemuda Kristen Taraitak (RPKT) yang berhasil mengembangkan produk olahan seperti sambal ikan roa dan bawang goreng untuk meningkatkan nilai tambah petani lokal.

Memasuki 2026, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan utama pengendalian inflasi pangan, yakni perubahan iklim yang tidak menentu, tingginya disparitas harga antarwilayah, dan perlunya pengelolaan pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Pemutakhiran neraca pangan daerah dan penguatan kerja sama antar daerah menjadi kunci agar kebijakan pangan lebih presisi dan adaptif,” tegasnya.

Dirinya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

“Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua. Dengan begitu, stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling mengapresiasi dan berterima kasih karena Provinsi Sulut menjadi tuan rumah pada kegiatan strategis dari BI.

Yulius menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah melalui sinergi dan kolaborasi konkret.

Menurutnya, melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikan inovasi dan program yang menyesuaikan kondisi lokal masing-masing.

“Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan kemandirian pangan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh peserta GNPIP untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang berbagi pengetahuan dan strategi terbaik antar daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan inflasi pangan. Kita perlu belajar dari keberhasilan maupun kendala di berbagai daerah,” katanya.

Pewarta: Hence Paat
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Super Bank Indonesia (Superbank), pada kuartal III 2025 membukukan laba sebelum pajak (Profit Before Tax/PBT) sebesar Rp80,9 miliar.

Presiden Direktur Superbank Tigor M Siahaan mengatakan raihan laba tersebut seiring kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 176 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp1,1 triliun hingga akhir September tahun ini.

Aktivitas transaksi, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, rata-rata jumlah transaksi harian terus meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Kinerja kuat hingga kuartal ketiga menunjukkan fundamental bisnis digital Superbank yang semakin kokoh," katanya.

Menurut dia pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan strategi digital-first Superbank dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, efisien, dan dipercaya masyarakat luas, tercermin dari kepercayaan nasabah yang saat ini mencapai 5 juta nasabah sejak peluncuran aplikasi digitalnya pada Juni 2024.

Sementara itu hingga kuartal III 2025, total penyaluran kredit mencapai Rp9,04 triliun, tumbuh 84 persen YoY, seiring perluasan akses pembiayaan di segmen ritel dan produktif.

"Pertumbuhan ini mendorong total aset meningkat menjadi Rp16,5 triliun atau naik 70 persen YoY, menegaskan kemampuan perusahaan memperluas pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab," ujar Tigor.

Kinerja pendanaan juga mencatat tren positif dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 203 persen YoY menjadi Rp9,8 triliun, tambahnya, mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan digital perusahaan.

"Integrasi ekosistem yang kuat menjadi penggerak utama dalam memperluas akses dan mempercepat inklusi keuangan digital di masyarakat," katanya.

Menutup kuartal III 2025, Tigor menambahkan, perusahaan terus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan mudah diakses.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat, nilai transaksi super app Livin’ by Mandiri telah menembus Rp3.220 triliun hingga akhir September 2025 atau meningkat 10 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Livin’ by Mandiri telah digunakan oleh 35,1 juta pengguna, tumbuh 27 persen secara yoy, dengan frekuensi transaksi meningkat 25 persen secara tahunan. Menurut perseroan, kini lebih dari 91 persen pembukaan rekening baru di Bank Mandiri telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri.

“Seluruh produk dan layanan digital Bank Mandiri mampu tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan layanan digital Bank Mandiri tidak hanya terjadi di segmen nasabah tertentu,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin.

Tak hanya Livin’ untuk pengguna individu, Bank Mandiri juga mengembangkan Livin’ Merchant sebagai solusi digital yang memperkuat daya saing pelaku usaha. Aplikasi ini telah digunakan oleh sekitar 3 juta pelaku usaha, tumbuh 35 persen yoy.

Platform ini tidak hanya memperluas akses UMKM terhadap pembayaran digital, namun turut membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi secara real-time dan meningkatkan efisiensi operasional.

“Melalui integrasi sistem pembayaran dan pencatatan transaksi yang efisien, kami berharap digitalisasi ini dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” kata Novita.

Sementara untuk segmen bisnis atau wholesale, nilai transaksi Kopra by Mandiri mencapai Rp19,498 triliun atau naik 20 persen yoy. Adapun volume transaksi mencapai 1,1 miliar dalam sembilan bulan terakhir, tumbuh 14 persen yoy.

Selain itu, melalui pemanfaatan ekosistem digital, perseroan mengungkapkan bahwa total saldo giro juga terus mencatat peningkatan dan berhasil mencapai Rp564,5 triliun.

Novita mengatakan, semakin baiknya kapabilitas digital Bank Mandiri, tentunya memberikan dampak yang positif pada kemampuan perseroan untuk meningkatkan basis dana murah (CASA).

Sebagai catatan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp1.884 triliun hingga akhir kuartal III 2025. Komposisi CASA tetap dominan yakni sebesar 69,3 persen.

“Selain itu, kami juga melihat kontribusi yang terus meningkat dari pendapatan yang berbasis fee yang terutama berasal dari transaksi digital,” kata Novita.

Saat ini, strategi utama Bank Mandiri yakni mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi (fee based income). Novita mengungkapkan bahwa fee dari transaksi digital tumbuh dengan kuat, mencapai 13,3 persen yoy.

Bank Mandiri pun optimis pertumbuhan fee based income akan terus berlanjut seiring dengan ekspansi akuisisi pengguna baru.

Dengan fondasi digital yang semakin kokoh dan inovasi yang berkelanjutan, Novita mengatakan bahwa potensi penambahan sumber pendapatan non-bunga di masa yang akan datang diyakini semakin besar dan memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai pilihan utama dalam layanan digital.

“Jadi fokus belanja IT kami tentunya akan fokus pada peningkatan kapabilitas digital untuk mendukung perolehan fee based income kami,” kata Novita.

Adapun hingga akhir kuartal III, Bank Mandiri telah merealisasikan 70 persen dari total anggaran belanja dan modal IT untuk tahun ini.

Infrastruktur diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital yang menjadi fondasi utama dalam layanan nasabah dan juga efisiensi proses bisnis.

“Fokus utama dari penggunaan modal ini tentunya mencakup pengembangan platform digital, kemudian kapabilitas teknologi, serta penguatan untuk sistem keamanan dari IT itu sendiri,” kata Novita.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per Oktober 2025 yang mencapai Rp234,44 miliar bukan dana mengendap melainkan pola pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan alur pendapatan serta kebutuhan rutin Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin mengatakan secara garis besar pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat. Ada bagi hasil, ada TKD, macam-macam," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, sebagian besar pendapatan Kota Surabaya bersumber dari PAD. Sehingga, sejumlah proyek tidak dapat langsung dijalankan di awal tahun anggaran.

"Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada Silpa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana Silpa di Surabaya digunakan untuk kebutuhan wajib seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan air.

"Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya (listrik dan air) itu sekitar Rp400-Rp500 juta per bulan," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kondisi Silpa tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di daerah dengan dominasi PAD tinggi seperti Kota Pahlawan.

"Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan," ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat, total portofolio pembiayaan berkelanjutan tumbuh 8,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp310,5 triliun hingga kuartal III 2025.

Dari jumlah tersebut, komposisi portofolio hijau meningkat 12 persen secara tahunan menjadi Rp159 triliun, dan portofolio sosial naik 5,3 persen secara tahunan menjadi Rp151 triliun.

“Dapat kami sampaikan bahwa Bank Mandiri secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui peningkatan pembiayaan berkelanjutan,” kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin.

Danis merinci bahwa kinerja pada portofolio hijau didorong oleh berbagai sektor, termasuk produk ekoefisien yang mencapai Rp13,2 triliun dengan pertumbuhan 40 persen yoy.

Kemudian, sektor energi terbarukan sebesar Rp13 triliun atau tumbuh 29 persen yoy, serta sektor transportasi bersih mencapai Rp9,7 triliun dengan pertumbuhan 35 persen yoy.

“Pertumbuhan portofolio hijau ini menjadikan Bank Mandiri sebagai green market leader di industri perbankan, dengan pangsa pasar lebih dari 35 persen di antara empat bank besar nasional di Indonesia,” kata Danis.

Ke depan, ujar Danis, Bank Mandiri akan terus memperluas layanan dan produk berbasis ESG (environmental, social and governance) termasuk sustainability link loan, green loan, corporate in transition financing, dan social loan.

Pembiayaan tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, antara lain pengelolaan sumber daya alam hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, energi terbarukan, dan produk ekoefisien.

Danis mengungkapkan, inisiatif keberlanjutan yang dijalankan perseroan telah diakui oleh lembaga internasional. Berdasarkan peringkat dari lembaga pemeringkat Sustainalytics, skor risiko ESG Bank Mandiri menunjukkan perbaikan dari 27,6 atau medium risk pada 2024 menjadi negligible risk dengan skor 9,5 pada September 2025.

“Peningkatan ini didorong oleh implementasi keberlanjutan kami yang mencakup integrasi ESG yang menyeluruh, tata kelola produk yang bertanggung jawab, privasi data dan keamanan siber yang kuat, program pengembangan SDM yang beragam, komitmen terhadap keuangan inklusif, serta tata kelola yang tangguh,” kata Danis.

Ia menegaskan bahwa perseroan akan terus konsisten untuk menjalankan pilar utama, tidak hanya sustainable banking melainkan juga sustainable operations dan sustainability beyond banking.

Pada pilar sustainable operations, perseroan konsisten untuk menurunkan emisi operasional melalui berbagai inisiatif karbon netral seperti optimalisasi green building, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan solar panel.

Komitmen keberlanjutan juga tercermin dari budaya kerja yang inklusif, di mana saat ini sekitar 46 persen seluruh pegawai di level manager ke atas adalah pegawai perempuan. Selain itu, perseroan terus memperkuat data privacy dan cyber security demi melindungi keamanan nasabah dan perusahaan.

Pada pilar sustainability beyond banking, Danis mengatakan bahwa inklusi keuangan menjadi kunci. Melalui Livin Merchant, Bank memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM. Hingga September 2025, 62 persen pengguna Livin Merchant berada di wilayah non-urban atau setara dengan 1,8 juta pengguna.

Di sisi lain, program CSR Bank Mandiri juga dirancang untuk menyasar masyarakat yang kurang terlayani, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

“Dengan ketiga pilar ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memimpin dan memperkuat kinerja keberlanjutan sekaligus memperluas dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian nasional,” kata Danis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - CEO Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat mendorong pertumbuhan laba industri perbankan global mencapai 2 triliun dolar AS (Rp33,46 kuadriliun, kurs = Rp16.728) pada tiga tahun mendatang.

“Riset Citi menunjukkan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi salah satu kekuatan utama di era ini. Kami memperkirakan bahwa AI akan mendorong laba industri perbankan global hingga mencapai 2 triliun dolar AS pada tahun 2028,” ujarnya dalam acara Citi Data Centre Day 2025 di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pesatnya transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor, termasuk perbankan, menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi dan data dalam membentuk lanskap ekonomi baru di era modern saat ini.

“Dalam beberapa tahun terakhir saja, kita telah melihat bagaimana adopsi digital mengubah berbagai industri, mulai dari cara kita berbelanja dan bertransaksi perbankan, hingga cara kita berbisnis dan mengakses layanan kesehatan,” kata Batara.

Seiring dengan implementasi teknologi digital yang semakin masif, ia menilai sektor keuangan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan karena memiliki basis data yang luas dan nasabah yang cepat beradaptasi terhadap teknologi baru.

Pihaknya pun menjadikan pendekatan “AI-first” sebagai bagian dari strategi global perusahaan. Hingga September 2025, Citi AI tools telah digunakan di lebih dari 80 negara maupun yuridiksi, dan perseroan berencana untuk memperluas pemanfaatan teknologi tersebut, termasuk di Indonesia.

Agar adopsi teknologi AI dapat berjalan optimal, Batara menyoroti pentingnya ketersediaan infrastruktur data yang kuat, salah satunya pusat data (data center) dan sistem komputasi awan (cloud computing) yang merupakan tulang punggung dari teknologi kecerdasan buatan.

“Di negara seperti Indonesia, di mana adopsi digital tumbuh dengan sangat cepat, memiliki infrastruktur data yang andal dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting,” ucapnya.

Citibank pun berkomitmen untuk mendukung ekosistem digital nasional melalui kemitraan dengan sektor publik dan swasta dengan memodernisasi sistem internal guna meningkatkan efisiensi layanan perbankan institusional dan komersial.

“Ke depannya, kolaborasi akan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini. Diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku bisnis, investor, mitra teknologi, hingga regulator, untuk memastikan bahwa infrastruktur data kita tidak hanya maju, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan inklusif,” imbuh Batara Sianturi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dengan demikian, kualitas kredit akan tetap terjaga, sehat, dan dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan, perseroan secara aktif terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko kredit melalui pengelolaan diversifikasi portofolio, pemilihan sektor di industri, serta disiplin memonitor kinerja nasabah.

“Dengan demikian, kualitas kredit akan tetap terjaga, sehat, dan dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro dalam Paparan Kinerja Kuartal III-2025, di Jakarta, Senin.

Hingga akhir September 2025, kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh dua digit, yakni 11 persen year on year (yoy), menjadi Rp1.764,32 triliun.

Pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross secara bank only yang berada di level 1,03 persen.

Meski kualitas kredit stabil dan terjaga dengan baik, perseroan tetap menyadari dan mencermati bahwa situasi saat ini masih menantang, seperti ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan moneter, dan daya beli domestik yang masih dalam tahap pemulihan.

Sebagai catatan, kredit Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang baik pada semua segmen, baik wholesale maupun retail. Kredit wholesale tumbuh 14,7 persen yoy atau mencapai Rp982 triliun serta kredit retail tumbuh 4,58 persen yoy atau mencapai Rp403 triliun.

Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengungkapkan bahwa strategi ekspansi kredit akan terus difokuskan pada pertumbuhan berbasis ekosistem dan penguatan pembiayaan ke berbagai segmen ekonomi di seluruh wilayah.

Perseroan juga terus memperluas jangkauan layanan melalui optimalisasi channel digital, seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, untuk mendorong efisiensi dan inklusi pembiayaan.

Terkait dengan sektor, Totok mengatakan bahwa penyaluran kredit secara selektif diarahkan pada sektor-sektor yang prospektif dan resilien, sesuai dengan loan portfolio guidelines perseroan.

Hal ini mencakup pemerintahan, perkebunan, infrastruktur, energi dan sektor-sektor lainnya yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional termasuk UMKM.

“Ke depan, kami terus menjaga momentum pertumbuhan kredit, agar tetap berada di atas rata-rata industri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur,” kata Totok.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memandang bahwa suku bunga acuan (BI-Rate) berada pada tingkat yang optimal, dengan laju inflasi yang terjaga serta nilai tukar rupiah yang stabil, menjadi katalis positif bagi dunia usaha.

Ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga dinilai menjadi ruang yang positif bagi industri perbankan.

“Kami juga ingin menyoroti ruang yang positif bagi perbankan untuk dapat menurunkan biaya dana dengan semakin meningkatnya likuiditas di pasar, termasuk dari instrumen seperti SRBI yang kian melandai dan menurunkan kompetisi,” kata Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin.

Secara keseluruhan, Bank Mandiri menilai bahwa indikator makroekonomi dalam negeri semakin baik dan meningkatkan optimisme, di tengah dinamika global yang cenderung masih sangat dinamis dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini akan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada September 2025.

Realisasi fiskal dan belanja pemerintah juga semakin optimal. Menurut Bank Mandiri, hal ini dapat meningkatkan permintaan kredit yang bersifat produktif dan padat karya, sehingga turut mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Totok menyampaikan komitmen Bank Mandiri untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, dukungan Bank Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat terlihat dengan jelas pada pencapaian-pencapaian per kuartal III 2025, baik dari sisi aset, kredit, maupun dana pihak ketiga (DPK).

“Tidak kalah penting, pertumbuhan yang kuat tersebut terjaga dengan kualitas yang baik, tecermin dari rasio NPL (kredit bermasalah) yang berada di bawah level NPL industri,” kata Totok.

Terkait dengan pertumbuhan kredit, ia menyampaikan bahwa Bank Mandiri terus memastikan untuk dapat bergerak selaras dengan berbagai inisiatif dan program strategis nasional.

“Kami meyakini bahwa melalui dukungan Bank Mandiri yang berkelanjutan, industri perbankan nasional akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Totok.

Hingga kuartal III 2025, Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp37,3 triliun. Total aset konsolidasi mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3 persen secara year on year (yoy).

Kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun, tumbuh 11 persen yoy. Sedangkan DPK tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp1.884 triliun, dengan komposisi dana murah (current account savings account/CASA) tetap dominan.

Pada akhir September 2025, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross secara bank only tercatat 1,03 persen,

Likuiditas Bank Mandiri tercatat kuat, sebagaimana loan to deposit ratio (LDR) yang mencapai 92,6 persen pada September 2025. Sementara permodalan juga tetap solid dengan capital adequacy ratio (CAR) secara konsolidasi sebesar 20,1 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Hingga memasuki triwulan IV 2025, realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua Tengah baru mencapai sekitar 36,6 persen atau senilai Rp487 miliar dari target sebesar RpRp1,3 triliun.

Kepala KPP Pratama Timika I Putu Sudiana di Timika, Senin, mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga memasuki akhir Oktober 2025 masih jauh dari target yang ditetapkan, namun diharapkan akan semakin membaik pada dua bulan terakhir menjelang penutupan tahun anggaran.

"Sampai sekarang belum mencapai 50 persen, padahal kita sudah melewati semester pertama 2025. Secara keseluruhan di wilayah Kanwil Papabrama (Papua, Papua Barat dan Maluku) tahun ini realisasinya cukup rendah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup tinggi," kata Putu.

Menurut dia, masih rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut mencerminkan situasi dan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

Dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Oktober lalu, terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah pada 2025 minus 9 atau terendah seluruh Indonesia.

Putu menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Timika yang mencakup empat kabupaten yaitu Mimika, Paniai, Deiyai dan Intan Jaya.

Wilayah Papua Tengah, katanya, hingga kini masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Namun semenjak terjadi insiden longsor material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura pada 8 September hingga saat ini perusahaan tambang emas, tembaga dan perak itu belum lagi beroperasi.

Di sisi lain, katanya, struktur penerimaan pajak KPP Pratama Timika saat ini didominasi oleh penyerapan anggaran pemerintah daerah.

"Kalau dilihat dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dilaporkan Kemendagri, penyerapan anggaran di Papua Tengah, terutama Kabupaten Mimika yang memiliki anggaran terbesar memang masih cukup rendah. Pergerakan ekonomi itu tidak saja bergantung dari sektor swasta tapi juga dari sektor pemerintah melalui penyerapan APBD," jelasnya.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi termasuk penyerapan APBD di wilayah Papua Tengah, khususnya Mimika, kata Putu, tercermin dari realisasi jenis-jenis pajak yang dipungut seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan lainnya yang memang belum memberikan hasil yang signifikan seperti tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama saat ini yaitu terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah di empat kabupaten agar bisa memaksimalkan penerimaan pajak.

"Kami terus melakukan pendampingan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi sehingga penyerapannya masih rendah. Kami terbuka untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada semua pihak agar mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Apalagi tahun ini sudah diberlakukan sistem baru yaitu Cortex," ujar Putu.

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu 100,12 persen dengan nilai mencapai Rp4,55 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 jauh melampaui realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp4,2 triliun.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Amanah tersebut kami tunaikan dengan menjangkau lebih dari 15 sektor strategis nasional di antaranya sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat, sebanyak Rp40,7 triliun atau 74 persen dari total penempatan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) yang sebesar Rp55 triliun telah disalurkan sebagai kredit produktif dalam waktu 15 hari per akhir September 2025.

“Amanah tersebut kami tunaikan dengan menjangkau lebih dari 15 sektor strategis nasional di antaranya sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi,” kata Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin.

Penyaluran dana tersebut difokuskan pada sektor-sektor berorientasi ekspor, padat karya, serta UMKM yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Totok menyebutkan, kredit dengan sumber dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah juga tersalurkan secara efektif kepada lebih dari 24 ribu pelaku usaha dari segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor strategis lainnya juga mencakup perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri.

Selain itu, penyaluran kredit tersebar secara merata di 37 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan mengutamakan penyaluran kredit sejalan dengan strategi besar Bank Mandiri yang mengedepankan pertumbuhan ekosistem bisnis secara sehat sehingga kualitas aset dapat terjaga dengan baik.

“Melalui penyaluran yang terarah ini, Bank Mandiri berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja,” kata Totok.

Ia menegaskan, seluruh penyaluran tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menurut Totok, penempatan dana pemerintah ini juga mendukung fungsi intermediasi Bank Mandiri dengan memperkuat struktur likuiditas dan menjaga biaya dana tetap efisien, di mana mengingat sumber pendanaan berasal dari penempatan pemerintah dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar.

“Terkait potensi penambahan penempatan dana, Bank Mandiri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga ruang ekspansi usaha secara berkelanjutan,” kata Totok.

Diberitakan sebelumnya, dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Bank Mandiri mengajukan tambahan penempatan dana SAL lantaran sudah menyerap penuh suntikan sebelumnya yang sebesar Rp55 triliun.

Purbaya mengatakan bakal menggelontorkan lagi dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bila dorongannya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal.

Sejauh ini, Purbaya menilai injeksi dana itu berdampak positif terhadap gerak ekonomi, tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

Adapun dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10), Purbaya mengungkapkan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah atau SAL sebesar Rp200 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Secara keseluruhan kinerja Bank Mandiri terjaga dengan baik di triwulan III 2025. Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp37,3 triliun hingga kuartal III 2025, dengan pendapatan operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP) sebesar Rp61,9 triliun.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 4,90 persen year on year (yoy) mencapai Rp78,3 triliun. Sementara pendapatan non-bunga tumbuh 7,97 persen yoy menjadi Rp33,2 triliun. Secara keseluruhan, total pendapatan tumbuh sebesar 4,79 persen yoy atau mencapai Rp112 triliun.

“Secara keseluruhan kinerja Bank Mandiri terjaga dengan baik di triwulan III 2025. Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin.

Hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3 persen secara yoy.

Kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun, tumbuh 11 persen yoy. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 7,70 persen yoy, menurut data Bank Indonesia.

Novita mengatakan bahwa penyaluran kredit, baik wholesale maupun retail, mencatatkan pertumbuhan yang baik. Kredit wholesale tumbuh 14,7 persen yoy atau mencapai Rp982 triliun serta kredit retail tumbuh 4,58 persen yoy atau mencapai Rp403 triliun.

Pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga. Pada akhir September 2025, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross secara bank only tercatat 1,03 persen, dengan rasio pencadangan atau coverage ratio tetap terjaga baik pada level 271 persen.

Dukungan dari pencadangan yang kuat dan disiplin manajemen risiko turut menjaga cost of credit (CoC) secara bank only tetap berada pada level yang optimal yaitu 0,51 persen pada September 2025.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp1.884 triliun hingga akhir kuartal III 2025.

Komposisi dana murah (current account savings account/CASA) tetap dominan sebesar 69,3 persen, mencerminkan keberhasilan strategi dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memperkuat likuiditas.

Pertumbuhan DPK yang solid tersebut didorong oleh peningkatan transaksi digital melalui super app Livin’ by Mandiri, Livin’ Merchant, dan Kopra by Mandiri.

Likuiditas Bank Mandiri tercatat kuat, sebagaimana loan to deposit ratio (LDR) yang mencapai 92,6 persen pada September 2025. Level LDR ini mencerminkan posisi yang baik dan optimal, menandakan bahwa Bank memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan secara berkelanjutan.

Kinerja Bank Mandiri yang baik juga tercermin dari rasio-rasio utama lainnya per akhir September 2025, salah satunya dari aspek permodalan dengan capital adequacy ratio (CAR) secara konsolidasi sebesar 20,1 persen.

Profitabilitas membaik dengan return on asset (ROA) 2,39 persen dan return on equity (ROE) 21,2 persen, serta kualitas aset juga terjaga baik di mana rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) 6,53 persen.

Selain itu, rasio fee based income (FBI) terhadap total pendapatan juga menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mencapai level 32,7 persen pada September 2025.

Peningkatan yang kuat tersebut selain didorong oleh peningkatan fee digital, juga turut didorong juga oleh pertumbuhan fee dari aktivitas treasury yang tumbuh sangat kuat yakni mencapai 57 persen yoy hingga September 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melakukan pertemuan membahas arah kebijakan ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga stabilitas nasional.

"Biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen," kata Menkeu Purbaya ditemui awak media di depan Kantor Kementerian Keuangan seusai turun dari mobil pribadinya bersama Misbakhun, di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pertemuan berlangsung akrab, menunjukkan hubungan antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR tetap harmonis dan produktif, jauh dari kesan adanya ketegangan seperti yang beredar di media.

"Tapi yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya sama Pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa," ujar Purbaya menegaskan.

Menkeu mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama Ketua Komisi XI DPR berlangsung cair, keduanya saling berbagi cerita dan makan bersama.

Purbaya menegaskan pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat komunikasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan ekonomi tetap sinkron, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Diskusi juga menyinggung pentingnya percepatan belanja anggaran pada triwulan IV, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen dan menjaga momentum pemulihan pascapandemi.

Keduanya sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang sehat, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan global.

Menkeu juga menepis isu keributan yang sempat muncul di publik, menegaskan bahwa hubungan dengan Komisi XI DPR berjalan baik, penuh dukungan, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi Indonesia.

"Diskusi aja gimana bagusnya ke depan, gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Dan Yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa (Kementerian) Keuangan sama Komisi XI (DPR RI) berantem," ujar Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan hubungan antara dirinya dan Menkeu berjalan harmonis, tanpa ada ketegangan sebagaimana yang sempat diberitakan sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan keduanya menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan visi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah.

Misbakhun menilai langkah Menkeu Purbaya menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Saya akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk menyejahterakan rakyat," kata Misbakhun.

Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025