KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu gejolak di pasar kripto setelah mengancam akan memberlakukan tambahan tarif 100 persen terhadap impor dari China.

Dilansir dari CNN, Minggu (12/10/2025), ancaman tarif 100 persen Trump mendorong aksi jual besar-besaran senilai 18,28 miliar dollar AS atau sekitar Rp 304 triliun (asumsi kurs Rp 16.618 per dollar AS) pada Jumat (10/10/2025) malam.

Data dari platform analisis CoinGlass mencatat, mata uang digital seperti bitcoin, ether, dan solana menjadi yang paling terdampak.

Peristiwa ini disebut sebagai “peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarah kripto,” menurut unggahan CoinGlass di X.

Dalam 24 jam terakhir, sekitar 5 miliar dollar AS bitcoin telah dilikuidasi, diikuti 4 miliar dollar AS ether, dan 2 miliar dollar AS solana.

Aksi jual ini terjadi di tengah pelemahan pasar saham global, di mana Nasdaq dan S&P 500 mencatat penurunan terdalam dalam enam bulan terakhir.

Bitcoin turun hampir 10 persen dalam lima hari terakhir dan diperdagangkan di kisaran 111.616,20 dollar AS atau sekitar Rp 1,85 miliar per koin pada pukul 3.45 sore waktu setempat.

Sebelumnya, harga bitcoin sempat anjlok ke 103.000 dollar AS (sekitar Rp 1,71 miliar) pada pukul 5.15 sore hari Jumat.

Ether juga melemah dari 4.365,63 dollar AS menjadi 3.742,88 dollar AS, atau turun 14,2 persen. Sedangkan Solana jatuh hampir 20 persen, dari 223,10 dollar AS menjadi 178,72 dollar AS.

Sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini, pasar kripto sempat mencatat kenaikan signifikan. Hal ini terjadi setelah perubahan sikap Trump yang sebelumnya menilai bitcoin “tidak berdasar” menjadi lebih mendukung aset digital.

Ia bahkan meluncurkan meme coin pribadi, berbicara di konvensi kripto, dan menjanjikan pembentukan cadangan strategis aset digital nasional.

Trump juga menerbitkan perintah eksekutif yang mengizinkan aset digital seperti kripto dimasukkan dalam program pensiun 401(k).

Kebijakan itu sempat mendorong harga bitcoin mencapai rekor tertinggi di 124.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,06 miliar per koin pada pekan lalu.

Meski ada pembicaraan dagang antara Washington dan Beijing, ketegangan kembali meningkat setelah China memperketat pembatasan ekspor mineral tanah jarang pada Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani memberikan tanggapan soal tutupnya Grand Mall Bekasi.

Menurut Shinta, kondisi industri ritel saat ini memang tidak sepenuhnya baik-baik saja. Hal tersebut menurutnya dipengaruhi daya beli masyarakat.

"Ya ritel kan memang kan kalau kita lihat, sekarang memang kondisi retail tidak sepenuhnya baik-baik saja. Itu kemarin kita lihat dengan demand daya beli juga kan," ujar Shinta di Jakarta, dikutip Minggu (12/10/2025).

Kompas.com/Dian Erika Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani saat dijumpai usai menghadiri acara Indonesia Internasional Sustainably Forum 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Terkait lesunya daya beli masyarakat menurut Shinta saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah dengan adanya pemberian sejumlah insentif.

Ia berharap insentif bisa memberikan manfaat untuk mendukung daya beli masyarakat.

"Jadi harapan kami, semoga masih banyak (pusat perbelanjaan) yang bisa bertahan. Karena ini tentu saja pengaruh juga kepada employement. Kegiatan ini (daya beli) yang sekarang kita harus benar-benar jaga," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Grand Mall Bekasi, yang pernah menjadi salah satu ikon belanja dan hiburan warga Kota Bekasi, kini benar-benar sunyi.

Bangunan yang berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, itu tampak gelap dan terkunci di semua pintu masuk.

Tak ada lagi suara musik dari tenant, derap langkah pengunjung, atau aroma makanan cepat saji yang dulu menyambut di area food court.

Pantauan Kompas.com, Jumat (10/10/2025), suasana di dalam mal sepenuhnya tanpa aktivitas.

Pernyataan manajemen

KOMPAS.com/ARDHI RIDWANSYAH Kondisi area masuk Lobby Utama menuju Grand Mall Bekasi, Jumat (10/10/2025)

Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, membenarkan bahwa operasional Grand Mall Bekasi tutup sementara sejak 1 Januari 2025.

“Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi, area mal atau ritelnya ditutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.

Sufala menjelaskan, keputusan itu diambil karena faktor ekonomi yang menekan operasional tenant di dalamnya.

“Karena memang di dalam mal itu banyak kepemilikan. Para tenant juga memilih tutup sementara saat ini. Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan pertimbangan cost,” tuturnya.

Sebagai informasi, pemilik Grand Mall Bekasi adalah Grup Lippo, dengan pengelolaannya di bawah anak usahanya, Lippo Malls Indonesia. Grup Lippo adalah konglomerasi bisnis milik konglomerat Mochtar Riady.

Kini bisnis Lippo banyak dialihkan ke generasi kedua, salah satunya sektor properti yang diestafetkan ke James Riady

Dikutip dari situs resmi Lippo Malls Indonesia, Grand Mall Bekasi memiliki luas NFA (net floor area) seluas 28.699 meter persegi dan GFA (gross floor area) seluas 47.667 meter persegi.

GFA adalah total luas semua lantai bangunan, termasuk bagian luar, koridor, tangga, dan ruang mekanis. Sebaliknya, NFA adalah luas yang benar-benar bisa digunakan untuk aktivitas bisnis.

Sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi dari pemilik Grand Mall Bekasi, apakah bangunan lima lantai itu akan dibuka kembali, direnovasi, diambil alih manajemen baru, atau dialihfungsikan.

BEIJING, KOMPAS.com – Pemerintah China membela kebijakan baru pengendalian ekspor tanah jarang yang disebut sah di bawah hukum internasional. Langkah ini diambil setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif 100 persen terhadap seluruh impor dari China, di tengah memanasnya hubungan perdagangan kedua negara.

Kementerian Perdagangan China menyatakan, kebijakan yang diumumkan pada 9 Oktober itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kontrol ekspor dan menjaga perdamaian dunia serta stabilitas regional di tengah situasi keamanan global yang tidak menentu.

“Langkah ini tidak termasuk larangan ekspor. Permohonan yang memenuhi syarat akan disetujui,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, dilansir dari CNBC, Minggu (12/10/2025).

“China telah menilai secara menyeluruh dampak kebijakan ini terhadap rantai pasok dan yakin efeknya akan sangat terbatas,” lanjutnya.

Aturan baru tersebut mencakup tidak hanya bahan tanah jarang, tetapi juga hak kekayaan intelektual dan teknologi yang terkait. Beijing menegaskan, kebijakan itu diterapkan setelah memberi tahu negara dan kawasan terkait melalui mekanisme dialog bilateral.

China juga menyatakan tetap terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain dalam pengawasan ekspor guna menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri serta pasokan global.

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, entitas asing wajib memperoleh izin dari pemerintah China sebelum mengekspor produk yang mengandung lebih dari 0,1 persen tanah jarang asal China, atau yang diproduksi menggunakan teknologi ekstraksi, pemurnian, pembuatan magnet, maupun daur ulang milik China.

Permohonan ekspor akan ditolak jika barang tersebut berpotensi digunakan untuk pembuatan senjata, terorisme, atau tujuan militer lainnya.

Langkah ini memicu reaksi cepat dari Washington. Sehari setelah pengumuman Beijing, Presiden AS Donald Trump pada 10 Oktober 2025 mengumumkan penerapan tarif baru sebesar 100 persen terhadap seluruh impor dari China, di luar tarif yang telah berlaku.

Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 November 2025.

Trump juga menyatakan bahwa AS akan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap semua perangkat lunak penting (critical software) pada tanggal yang sama.

Sebagai tanggapan, Kementerian Perdagangan China menuding AS menerapkan “standar ganda”.

“Selama ini AS memperluas definisi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor,” kata pernyataan resmi kementerian tersebut.

China menyoroti bahwa daftar kontrol ekspor AS mencakup lebih dari 3.000 item, sementara daftar milik China di bawah 1.000 item.

Kebijakan ekspor tanah jarang ini muncul menjelang kemungkinan pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump, di tengah meningkatnya ketegangan perang dagang antara kedua negara.

KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyiapkan skema penghargaan (reward system) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kinerja baik dan berintegritas.

Kebijakan ini akan dijalankan apabila tax ratio Indonesia mampu mencapai 12 persen dalam satu tahun ke depan. Saat ini, posisi tax ratio nasional masih berada di kisaran 10 persen.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

“Target saya adalah ke depan yang enggak main-main supaya ada fair treatment untuk pekerjaan yang pajak. Dalam pengertian, kalau bagus dikasih penghargaan dan enggak diganggu,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025) dikutip dari Kontan.co.id.

Purbaya menjelaskan, sistem penghargaan bagi aparatur pajak selama ini belum berjalan optimal.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat mekanisme reward and punishment agar pegawai yang bekerja dengan baik mendapatkan apresiasi, sedangkan pelanggar aturan akan mendapat sanksi tegas.

“Sekarang kan tax ratio sekitar 10 persen. Kalau bisa masuk 12 persen dalam waktu setahun, nanti kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” kata Purbaya.

Selain soal penghargaan, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan lingkungan pajak dan bea cukai dari praktik-praktik yang tidak etis.

Ia menegaskan, fokus perbaikan akan diarahkan ke masa depan, tanpa menafikan proses terhadap temuan baru yang muncul.

“Ke depan kita akan membersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik. Saya enggak akan lihat ke belakang, tapi kalau dari sini ke depan masih ada macam-macam lagi, saya akan perhatikan juga,” tegasnya.

Purbaya berharap perubahan pola pembinaan ini dapat menumbuhkan semangat baru di kalangan pegawai pajak agar sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.

“Saya yakin dengan semangat yang kita berikan ke mereka beberapa hari terakhir ini, harusnya ke depan mereka akan align, akan menyesuaikan perilaku mereka dengan kebijakan kita yang baru,” ujarnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan prinsip ketegasan dan keadilan secara seimbang. Pegawai berprestasi akan mendapat penghargaan, sementara pelanggar disiplin akan ditindak tanpa kompromi.

“Kalau ada macam-macam ya enggak ada ampun. Tapi di saat yang bersamaan juga jangan ada penyelewengan-penyelewengan, jangan ada penyimpangan-penyimpangan dari mereka,” tandas Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Purbaya Akan Beri Reward bagi Pegawai DJP Jika Tax Ratio Tembus 12%

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan calon peserta magang fresh graduate hanya boleh mengikuti program tersebut sebanyak satu kali.

"Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, " ujar Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).

Selain itu menurut Sunardi, program magang fresh graduate yang dibuka pemerintah menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum satu tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id.

Ilustrasi magang. Sebanyak 548 perusahaan telah terdaftar sebagai penyelenggara Program Magang Nasional 2025 di platform MagangHub Kemnaker. Mulai dari BNI, BRI, KAI, hingga Toyota, program ini membuka peluang bagi lulusan baru untuk magang di berbagai sektor industri.

Penghitungan maksimum satu tahun terakhir yakni sejak ijazah pemagang diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

Adapun hingga Minggu, antusiasme pendaftaran program magang bagi fresh graduate masih tinggi.

Hingga pukul 05.30 WIB, Minggu, tercatat jumlah pendaftar magang sudah mencapai 233.885 orang.

Selain itu ada 1.113 perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai penyedia lowongan magang fresh graduate.

Sebagai informasi, kuota yang dibuka pemerintah untuk program magang lulusan baru perguruan tinggi hanya 20.000 tempat.

Jadwal pendaftaran magang fresh graduate diperpanjang

Sunardi melanjutkan, Kemenaker memutuskan memperpanjang masa pendaftaran bagi peserta magang fresh graduate sampai Rabu (15/10/2025). Sebelumya, pendaftaran peserta dibuka sampai 12 Oktober 2025.

Perpanjangan hingga 15 Oktober 2025 ini diberikan sebagai respons atas tingginya antusias pendaftar program magang fresh graduate.

KOMPAS.com/Dian Erika Kabiro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Kemenaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran, " ungkap Sunardi.

Dengan perpanjangan pendaftaran, maka jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dilaksanakan pada 1 sampai 14 Oktober 2025 dan dilanjutkan pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025.

Berikutnya, seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16 sampai 18 Oktober 2025.

Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

"Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang, " kata Sunardi.

Fasilitas yang didapatkan peserta magang fresh graduate

Selama enam bulan masa pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara, yakni BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI.

Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, " ujar Sunardi.

Sunardi menambahkan, sesuai arahan Menteri Prof Yassierli bahwa perusahaan selaku penyelenggara pemagangan harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) pada akun SIAPkerja Kemnaker dan harus melakukan proses rekrutmen calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.

"Proses dan hasil rekrutmen peserta pemagangan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, " kata Sunardi.

Pelaksanaan program pemagangan berdasarkan perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta dan perusahaan wajib menyediakan mentor dan perjanjian pemagangan yang mencakup ketentuan hari kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Magang Nasional 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi lulusan baru. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pemerataan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Rule pertamanya adalah kita ingin ada pemerataan, baik itu lintas geografi maupun pemerataan program studi serta sektor industri,” ujar Yassierli di sela Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), dikutip dari Antara.

Ia menekankan, pemerintah ingin membuka kesempatan magang bagi berbagai latar belakang pendidikan dan bidang keahlian.

“Kita tentu akan melihat tidak hanya posisi tertentu, tapi juga variasi jenis pekerjaan untuk pemagang, sehingga berbagai program studi para calon peserta magang ini bisa diakomodasi,” tambahnya.

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Menaker), Yassierli, sebut kenaikan UMP 2026 masih dibahas

Menurut Yassierli, sedikitnya 1.000 perusahaan telah menyatakan siap berpartisipasi dalam program ini.

Pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dibuka pada 1–14 Oktober 2025, disusul dengan pendaftaran peserta hingga 15 Oktober 2025.

“Ini adalah kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk mengenalkan perusahaannya kepada para pencari kerja,” kata Menaker.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyebut, Magang Nasional 2025 juga memberi ruang bagi fresh graduate untuk mengenal lebih dekat dunia industri.

“Kesempatan yang baik untuk para pencari kerja mendapatkan exposure terkait industri dan peningkatan kompetensi di tempat kerja,” ujarnya.

Bagi pemerintah, program ini diharapkan menjadi jembatan transisi dari kampus ke dunia kerja, yang dikenal dengan konsep School to Work Transition Program.

“Sesudah dia lulus, kemudian kita buat suatu magang nasional yang masif, sehingga mereka mendapatkan kompetensi. Sesudah itu kemudian mereka bisa bekerja,” jelas Yassierli.

Pada tahap awal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kuota 20.000 peserta magang.

Peserta akan menjalani pemagangan selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Pembayaran dilakukan pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).

Selain uang saku, peserta juga memperoleh perlindungan Jamsostek, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), pendampingan dari mentor perusahaan, serta sertifikat pemagangan setelah menyelesaikan program penuh.

Sesuai Permenaker No. 8 Tahun 2025, program ini menyasar lulusan diploma (D1–D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun sebelum mendaftar.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui platform maganghub.kemnaker.go.id, dengan ketentuan ijazah diterbitkan antara 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bakal mengenakan tarif baru sebesar 100 persen atas impor dari China.

Trump menyebut, tarif impor baru itu akan berlaku mulai 1 November 2025.

Dikutip dari CNBC, Minggu (12/10/2025), Trump juga mengatakan AS, pada tanggal yang sama, juga akan mengenakan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting.

iStockphoto/Fotonen Ilustrasi bendera China.

Pengumuman tersebut muncul beberapa jam setelah Trump mengancam akan mengenakan kenaikan tarif besar-besaran atas impor dari China.

Ini merupakan tindakan balasan atas kontrol baru yang diberlakukan China terhadap ekspor mineral tanah jarang dari negara tersebut.

Sekitar 70 persen pasokan mineral tanah jarang global berasal dari China. Mineral-mineral tersebut penting bagi industri teknologi tinggi, termasuk otomotif, pertahanan, dan semikonduktor.

Trump sebelumnya pada Jumat (10/10/2025) waktu setempat menyatakan ia akan membatalkan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan datang di Korea Selatan karena kontrol baru China.

Hampir setiap produk yang diimpor ke AS dari China sudah menghadapi tarif yang tinggi.

Meskipun terdapat berbagai tingkat bea masuk khusus untuk impor, mulai dari 50 persen untuk baja dan aluminium hingga 7,5 persen untuk barang konsumsi, tarif efektif untuk impor China saat ini adalah 40 persrn, menurut Wells Fargo Economics dan analis di Federal Reserve Bank of New York.

“Baru saja diketahui bahwa China telah mengambil posisi yang sangat agresif dalam perdagangan dengan mengirimkan surat yang sangat bermusuhan kepada dunia, yang menyatakan bahwa mereka akan, efektif 1 November 2025, memberlakukan Kontrol Ekspor skala besar pada hampir setiap produk yang mereka buat, dan beberapa bahkan bukan buatan mereka,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Jumat.

Dok. YouTube Sekretariat Presiden RI Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS pada Selasa (23/9/2025).

“Ini memengaruhi SEMUA Negara, tanpa terkecuali, dan jelas merupakan rencana yang dirancang oleh mereka bertahun-tahun yang lalu. Ini sama sekali tidak pernah terdengar dalam perdagangan internasional, dan merupakan aib moral dalam berurusan dengan negara lain,” tulis Trump.

"Berdasarkan fakta bahwa China telah mengambil posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan hanya berbicara atas nama AS, dan bukan negara lain yang terancam serupa, mulai 1 November 2025 (atau lebih cepat, tergantung pada tindakan atau perubahan lebih lanjut yang diambil oleh China), Amerika Serikat akan mengenakan Tarif sebesar 100 persen kepada China, di atas Tarif apa pun yang saat ini mereka bayarkan," kata Trump.

"Juga pada 1 November, kami akan memberlakukan Kontrol Ekspor pada semua perangkat lunak penting," imbuhnya.

Kementerian Perdagangan China pada Kamis (9/10/2025) menyatakan, mulai 1 Desember 2025, entitas asing harus memiliki lisensi untuk mengekspor produk yang mengandung lebih dari 0,1 persen logam tanah jarang yang bersumber dari negara tersebut, atau yang diproduksi menggunakan teknologi ekstraksi, pemurnian, pembuatan magnet, atau daur ulang China.

KOMPAS.com – Aplikasi dompet digital DANA kini menjadi salah satu sarana transaksi keuangan paling populer di Indonesia.

Selain untuk membayar tagihan, belanja online, dan membeli pulsa, pengguna juga bisa memanfaatkan DANA untuk mengirim uang ke rekening bank, termasuk ke Bank Central Asia (BCA).

Cara transfer DANA ke BCA bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur Kirim ke Bank yang tersedia di aplikasi.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim saldo DANA langsung ke rekening BCA tanpa perlu menarik tunai terlebih dahulu.

Cara transfer DANA ke BCA

Sebelum melakukan transfer dari DANA ke rekening BCA, pastikan status akun DANA sudah Premium sehingga dapat melakukan transfer ke rekening bank.

Proses verifikasi akun Premium dapat dilakukan dengan mengunggah KTP dan selfie melalui aplikasi DANA. Selain itu pastikan saldo DANA mencukupi serta koneksi lancar agar transaksi tidak terputus di tengah jalan.

Berikut langkah-langkah mudah cara transfer DANA ke BCA dengan mobile banking:

1. Buka aplikasi DANA.
2. Klik menu "Kirim".
3. Pilih "Kirim Ke Rekening Bank".
4. Masukkan Nama Bank.
5. Pilih "Bank BCA".
6. Masukkan "Nomor Rekening BCA" tujuan transfer.
7. Klik "Tambah Rekening Baru".
8. Isi nominal transfer minimum Rp 10.000 dan minimum Rp 50.000 agar bebas admin.
9. Klik "Kirim DANA".
10. Masukkan PIN DANA.
11. Tunggu proses transfer saldo DANA ke rekening BCA selesai.

Setelah proses selesai, Anda akan menerima notifikasi bahwa transfer berhasil. Dana biasanya langsung masuk ke rekening BCA penerima secara real-time.

Biaya admin transfer DANA ke BCA

DANA menetapkan batas minimum transfer ke rekening bank, termasuk BCA, sebesar Rp 10.000 per transaksi. Artinya, jika saldo DANA Anda di bawah Rp 10.000, Anda tidak dapat melakukan pengiriman ke rekening bank.

Untuk saat ini, DANA memberikan 5 kali transfer gratis ke rekening bank per bulan bagi pengguna DANA Premium.

Setelah kuota transfer gratis habis, setiap transaksi akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Contohnya jika pengguna mentransfer Rp 100.000 ke rekening BCA setelah kuota gratis habis, maka saldo DANA Anda akan berkurang sebesar Rp 102.500.

Proses transfer DANA ke BCA biasanya berlangsung secara instan. Dalam hitungan detik, dana akan langsung masuk ke rekening penerima.

Untuk memastikan transaksi berhasil, Anda bisa memeriksa status transfer melalui aplikasi DANA dengan langkah berikut:

1. Buka aplikasi DANA.
2. Pilih menu Riwayat (History) di bagian bawah layar.
3. Cari transaksi yang baru saja Anda lakukan.
4. Jika statusnya Berhasil, dana sudah masuk ke rekening tujuan.

Selain transfer dari DANA ke BCA, Anda juga bisa melakukan sebaliknya, yaitu mengisi saldo DANA melalui BCA Mobile menggunakan kode virtual account 3901 + nomor HP DANA.

Fitur ini sering digunakan jika Anda ingin menambah saldo e-wallet DANA langsung dari rekening BCA tanpa keluar rumah.

SELAMA lebih dari delapan dekade, PT Sepatu Bata Tbk menjadi simbol keandalan dan kualitas alas kaki di Indonesia.

Dengan warisan merek global dari Bata Shoe Organization yang berdiri sejak 1894 di Cekoslowakia, perusahaan ini berhasil menanamkan citra sebagai sepatu pilihan keluarga Indonesia.

Namun, memasuki dua dekade terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19, posisi Bata di pasar domestik mengalami kemunduran signifikan.

PT Sepatu Bata Tbk merek yang dahulu menjadi ikon alas kaki di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan perilaku konsumen, disrupsi digital, serta persaingan ketat dari merek lokal dan global pemain baru di industri alas kaki yang lebih adaptif terhadap tren membuat dominasi Bata mulai luntur.

Bata dan Fenomena “Kuda Mati”

Fenomena ini dapat dipahami dengan baik melalui konsep yang dikemukakan oleh Oscar Berg (2023) dalam bukunya The Dead Horse Theory Illustrated, di mana organisasi sering kali terjebak dalam mempertahankan sistem, strategi, atau kebijakan lama yang sudah “mati”, yaitu tidak lagi relevan dengan konteks baru, tetapi tetap dijalankan karena alasan kebiasaan, ketakutan terhadap perubahan, atau nostalgia terhadap kejayaan masa lalu.

Oscar Berg menggunakan metafora “menunggangi kuda mati” untuk menjelaskan perilaku organisasi yang enggan beradaptasi, meskipun tanda-tanda kegagalan strategi sudah jelas terlihat.

Berg menggambarkan bahwa ketika organisasi sadar kudanya telah mati, mereka sering kali tidak segera turun, tetapi justru membuat langkah-langkah tidak produktif seperti membentuk tim atau komite untuk mempelajari mengapa kudanya mati, membandingkan kuda mati dengan kuda hidup yang lain, mengganti joki dengan harapan hasilnya berbeda, atau bahkan mengadakan pelatihan baru untuk belajar “menunggangi kuda mati dengan lebih baik”. Intinya, organisasi terjebak dalam siklus mempertahankan model bisnis usang.

Dalam konteks ini, PT Sepatu Bata Tbk menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan besar dapat kehilangan relevansinya karena gagal mengenali kapan “kuda” yang ditungganginya telah mati.

Selama bertahun-tahun, strategi utama Bata di Indonesia berfokus pada kekuatan jaringan toko fisik yang luas serta reputasi merek yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Pada masa sebelum era digital, strategi ini sangat efektif. Konsumen datang langsung ke gerai Bata karena percaya pada kualitas dan daya tahan produknya.

Namun, seiring dengan perubahan perilaku konsumen di era digital di mana pembelian dilakukan melalui platform daring e-commerce yang lebih mudah di akses, tren mode berubah dengan cepat, dan preferensi konsumen bergeser ke produk yang lebih bergaya dan terjangkau sehingga strategi lama ini menjadi tidak lagi memadai.

Pesaing lokal seperti Compass, Brodo, dan Ventela mampu memanfaatkan kekuatan media sosial, storytelling merek lokal, serta desain yang sesuai selera anak muda. Sementara Bata tampak lamban dalam beradaptasi.

Bata masih bertumpu pada kekuatan lama tanpa inovasi signifikan, seperti mengandalkan gerai tradisional tanpa penguatan di level pengalaman pelanggan (customer experience) maupun strategi brand rejuvenation, dan produk konservatif yang tidak lagi menarik bagi generasi muda urban.

Indikasi kegagalan adaptasi

Kondisi tersebut menggambarkan dengan jelas salah satu indikator dari Dead Horse Syndrome yang disebut Oscar Berg sebagai “organizational inertia”, yaitu ketidakmampuan organisasi untuk berubah karena terjebak dalam struktur dan budaya yang sudah mapan serta dianggap telah sukses.

Bata tampaknya masih percaya bahwa kekuatan merek legendaris akan cukup untuk mempertahankan pasar.

Padahal kenyataannya konsumen masa kini tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga mencari pengalaman emosional dan gaya hidup yang relevan dengan identitas mereka.

Bata juga menunjukkan kecenderungan yang disebut Berg sebagai “fetish terhadap masa lalu sukses”, yakni meyakini bahwa strategi lama yang dulu berhasil pasti akan kembali membawa keberhasilan.

Akibatnya, perusahaan terus meniru formula lama seperti promosi diskon di toko fisik atau peluncuran produk serupa tanpa menyesuaikan dengan selera generasi muda.

Selain itu, dalam perspektif Dead Horse Theory, Bata juga terjebak dalam pengambilan keputusan yang berbasis emosi ketimbang data.

Banyak keputusan strategis yang tampaknya masih didasarkan pada persepsi internal perusahaan tentang kekuatan historis merek, bukan pada hasil analisis mendalam mengenai kebutuhan konsumen digital saat ini.

Padahal, pesaing baru justru menggunakan data-driven marketing untuk memahami perilaku konsumen dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan secara lebih efektif.

Inilah perbedaan mendasar antara perusahaan yang sadar kudanya sudah mati dengan yang terus berpura-pura bahwa kudanya masih bisa berlari.

Dalam kasus Bata Indonesia, ketiga hal tersebut tercermin dari keengganan perusahaan untuk melakukan reposisi merek ke segmen anak muda, keterlambatan masuk ke platform social commerce, serta minimnya inovasi produk berbasis gaya hidup digital (lifestyle footwear).

Sementara itu, pesaing seperti Compass, Brodo, dan Ventela berhasil menangkap momentum pasar dengan menggabungkan narasi lokal, desain modern, dan strategi pemasaran digital berbasis komunitas.

Mengganti Kuda Mati

Oscar Berg (2023) menegaskan bahwa ketika organisasi menyadari kudanya sudah mati, tindakan terbaik bukanlah berusaha menghidupkannya kembali, tetapi menurunkan diri dari kuda tersebut dan mencari tunggangan baru.

Dalam konteks Bata Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai keharusan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam model bisnis dan budaya organisasinya.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan reinvensi merek (brand reinvention), di mana Bata perlu melakukan reposisi dari sekadar produsen sepatu menjadi lifestyle brand yang dekat dengan nilai-nilai komunitas anak muda, kreativitas, dan keberlanjutan.

Kedua, melakukan transformasi digital dengan memperkuat kehadiran di media sosial, platform e-commerce, dan sistem penjualan berbasis omnichannel yang mampu mengintegrasikan pengalaman online dan offline.

Ketiga, melakukan kolaborasi dengan desainer atau influencer lokal untuk menghadirkan desain baru yang mencerminkan semangat zaman.

Dan yang tidak kalah penting, melakukan reset budaya organisasi (cultural reset) agar seluruh karyawan dan manajemen memiliki pola pikir adaptif terhadap perubahan.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Bata dapat keluar dari perangkap Dead Horse Theory dan menemukan “kuda baru” yang mampu membawanya berlari kembali di pasar yang sangat dinamis.

Dalam pandangan Oscar Berg, keberanian untuk meninggalkan cara lama merupakan indikator utama organisasi yang sehat dan visioner.

Ia menulis, “The real wisdom is not in trying to make the dead horse run again, but in finding the courage to dismount and choose a better ride.”

Kalimat ini menggambarkan pentingnya kesadaran strategis dan keberanian manajerial untuk mengakui bahwa masa lalu yang sukses tidak bisa dijadikan dasar untuk masa depan yang berkelanjutan.

Kasus Sepatu Bata di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana sebuah merek besar dapat terjebak dalam Dead Horse Syndrome ketika gagal beradaptasi dengan perubahan pasar.

Melalui lensa teori Oscar Berg, pengelolaan Bata menunjukkan pentingnya kesadaran organisasi untuk mengenali kapan strategi sudah “mati” dan kapan saatnya berpindah ke pendekatan baru.

Secara keseluruhan, pengelolaan Sepatu Bata di Indonesia memberikan gambaran bagaimana teori Dead Horse dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis modern.

Ia menunjukkan bahwa reputasi dan sejarah panjang tidak menjamin keberlanjutan jika tidak disertai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Bata masih memiliki potensi besar untuk bangkit karena kekuatan mereknya yang sudah mengakar kuat di benak konsumen Indonesia.

Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika perusahaan berani menurunkan diri dari “kuda mati” yang selama ini ditungganginya dan memilih kuda baru berupa inovasi, digitalisasi, dan pembaruan budaya organisasi yang progresif.

Seperti yang dikatakan Berg (2023), “The real wisdom is not in trying to make the dead horse run again, but in finding the courage to dismount and choose a better ride.”

Bata kini berada di persimpangan antara terus menunggangi “kuda mati” atau mulai menyiapkan “kuda baru” yang mampu membawa merek legendaris itu ke masa depan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Hanya dengan cara itu, Bata dapat kembali menjadi pemain utama di industri alas kaki nasional dan global di era modern ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor air dan limbah di Indonesia mulai dilirik sebagai ladang investasi hijau, dengan kebutuhan pembiayaan yang besar namun peluang imbal hasil jangka panjang yang semakin menjanjikan.

Dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Standard Chartered Indonesia dan International Finance Corporation (IFC), mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kesenjangan permodalan yang selama ini membatasi laju pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Lewat forum bertajuk Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors, kedua institusi menghadirkan perwakilan pemerintah, investor, dan pelaku industri untuk membahas bagaimana pembiayaan campuran (blended finance), obligasi hijau, dan mekanisme transisi dapat menjembatani kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi di sektor ini.

SHUTTERSTOCK/U-STUDIOGRAPHY DD59 Ilustrasi ekonomi hijau.

"Perjalanan menuju ekonomi rendah karbon dan tangguh membutuhkan skala, inovasi, dan kolaborasi,” kata Donny Donosepoetro, CEO Standard Chartered Indonesia dalam siaran pers, Minggu (12/10/2025).

“Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kita dapat memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata," imbuhnya.

Kesenjangan investasi jadi peluang kolaboratif

Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai 625 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10.000 triliun. Namun hanya sekitar 60% dari jumlah tersebut yang bisa ditanggung APBN dan APBD.

Sisanya, atau lebih dari Rp 4.000 triliun, menjadi potensi besar bagi sektor swasta untuk masuk, termasuk melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) dan instrumen pembiayaan hijau.

“Investasi sektor air dan limbah bukan hanya soal pembangunan fisik. Ini tentang menciptakan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, perbankan, investor, dan masyarakat,” ungkap Rizki Hasan, CEO Indonesia Infrastructure Finance.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi ekonomi hijau.

Potensi ekonomi hijau 50 Miliar dollar AS per tahun

Berdasarkan laporan bertajuk Southeast Asia Green Economy 2025, yang merupakan hasil kolaborasi Bain & Company, Standard Chartered, Temasek, GenZero, dan Google, Asia Tenggara diprediksi memiliki potensi investasi hijau hingga 50 miliar dollar AS per tahun hingga 2030, dengan kontribusi ekonomi mencapai 120 miliar dollar AS terhadap PDB kawasan dan penciptaan 900.000 lapangan kerja baru.

Untuk Indonesia, laporan menekankan bahwa sektor air, limbah, dan ekonomi sirkular menjadi fokus strategis.

Modernisasi jaringan infrastruktur dan mobilisasi modal swasta dipandang sebagai katalis utama menuju pertumbuhan hijau.

Jaclyn Dove, Managing Director Sustainable Finance Standard Chartered, menegaskan integrasi pembiayaan hijau dan inklusif dapat membuat proyek-proyek yang semula dianggap tidak bankable menjadi layak.

“Blended finance dan pembiayaan transisi bisa menurunkan risiko awal yang biasanya menjadi penghambat utama bagi investor institusional,” jelasnya.

Menata ulang strategi pembiayaan

Kolaborasi IFC dan Standard Chartered bukan sekadar forum diskusi, tetapi bagian dari strategi mendorong proyek konkret agar lebih siap didanai.

IFC telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek infrastruktur dasar di Indonesia, dan terus menjajaki peluang kemitraan baru di sektor-sektor yang belum banyak tersentuh.

Euan Marshall, Country Manager IFC untuk Indonesia dan Timor Leste, menyampaikan bahwa pembiayaan sektor air dan limbah membutuhkan kejelasan regulasi dan kesiapan proyek di tahap awal.

“Kita perlu menghindari pendekatan top-down semata. Kolaborasi sejak tahap desain proyek akan menentukan kelayakan dan keberlanjutannya,” ujarnya.

SHUTTERSTOCK/VITALIY KYRYCHUK Ilustrasi limbah tekstil, limbah fesyen.

Infrastruktur air dan limbah: dari beban jadi aset

Selama ini sektor pengelolaan air dan limbah kerap dianggap sebagai beban fiskal. Namun dengan pendekatan kolaboratif dan strategi permodalan yang inovatif, sektor ini berpotensi menjadi aset ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Standard Chartered dan IFC menunjukkan bahwa mendorong modal swasta masuk ke sektor ini bukan lagi wacana, tetapi keharusan.

Itu hanya bisa terwujud jika semua pihak, yakni pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swast, mau duduk bersama, mengidentifikasi risiko secara terbuka, dan menyusun solusi yang pragmatis.

“Ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan,” pungkas Donny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan target penerimaan bea masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Target bea masuk tahun depan sebesar Rp 49,9 triliun atau turun 5,7 persen dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 52,96 triliun pada APBN 2025.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Muhammad Aflah Farobi mengatakan, penurunan target bea masuk pada 2026 disebabkan oleh mulai diterapkannya tarif bea masuk 0 persen untuk produk impor dari Uni Eropa.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Kebijakan pembebasan tarif impor terjadi seiring dengan selesainya perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

"Bea masuk ini turun sekitar 5,7 persen dari proyeksi kita di tahun 2025, ini karena dampak perdagangan internasional yang kira-kira antara AS (Amerika Serikat) dan I-EU CEPA kemungkinan besar tahun depan akan kita finalkan bea masuknya," ujarnya saat media briefing di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Kendati demikian, dengan adanya berbagai perjanjian perdagangan luar negeri itu, dia memperkirakan nilai impor Indonesia akan meningkat pada 2026.

Sebab dengan diimplementasikannya perjanjian perdagangan I-EU CEPA akan memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke Eropa.

"Diproyeksikan nilai impor ini juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita," imbuhnya.

Aflah melanjutkan, meski nilai impor diramal akan naik namun terkadang tarif efektif bea masuk justru menurun sehingga menyebabkan realisasi penerimaan bea masuk menjadi terkontraksi.

Contohnya, saat ini Indonesia banyak mengimpor kendaraan bermotor listrik sehingga nilai impor komoditas tersebut naik.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Namun karena adanya kebijakan insentif tarif bea masuk nol persen untuk kendaraan listrik, maka penerimaan bea masuk menjadi berkurang.

"Seperti kendaraan bermotor itu karena sekarang yang diimpor banyak bermotor listrik sehingga bea masuk kita menurun proyeksinya," ucapnya.

Sebagai informasi, proses negosiasi I-EU CEPA dimulai sejak Juli 2016 dan selama sembilan tahun ini prosesnya sudah mencakup 19 putaran utama serta dialog intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah menargetkan I-EU CEPA mulai diimplementasikan paling cepat pada Kuartal IV 2026 dan paling lambat Kuartal I 2027.

I-EU CEPA dilakukan untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja.

Salah satu manfaat utama dari implementasi I-EU CEPA yakni penghapusan tarif impor secara signifikan.

Dalam satu hingga dua tahun setelah perjanjian berlaku, sebanyak 80 persen ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif nol persen.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang merancang peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10 persen (E10).

Pemerintah melalui Kementerian ESDM, bakal menerbitkan regulasi yang mewajibkan kandungan etanol dalam BBM hingga 10 persen, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, penggunaan etanol 10 persen dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung upaya peningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.

Menanggapi soal rencana penerapan E10 itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, mengklaim bahwa produk kendaraan pabrikannya tak masalah dengan penambahan kandungan etanol.

“Kalau brand Toyota itu (sudah kompatibel dengan campuran) E20. Mungkin brand yang lain (sudah kompatibel dengan) E10. Jadi aman,” kata Bob ditemui di Karawang sebagaimana dilansir dari Antara, Minggu (12/10/2025).

Menurut Bob, penggunaan BBM E10 memang sebaiknya segera direalisasikan untuk mendukung upaya pengurangan emisi. Para produsen mobil juga akan selalu beradaptasi dengan regulasi BBM di Tanah Air.

Bahkan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, kandungan etanol dalam BBM sudah mencapai 20 persen.

“Jadi jangan teknologi yang menyesuaikan sama mobil tua di jalan, (nanti) kita ketinggalan teknologi (yang lebih baru). Justru kita harus berevolusi menjadi kendaraan-kendaraan yang adaptif terhadap future bahan bakar,” ujar Bob.

Ia bilang, penerapan E10 pada BBM bensin juga akan menciptakan multiplier effect (dampak berantai) pada ekonomi di Indonesia, misalnya bisa mendorong peningkatan pendapatan petani.

Dengan meningkatnya permintaan (demand) etanol dari bahan baku utama Indonesia seperti tebu hingga jagung, maka petani diharapkan bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat pula.

“Karena etanolnya itu dari petani. Jadi kalau misalnya demand-nya naik, income petani juga naik. Cuma mungkin kita belum begitu banyak petaninya (yang fokus ke pembuatan etanol),” kata Bob.

“Ke depan, kalau misalnya banyak petani yang sudah berubah hasil petaninya menjadi etanol ini justru bisa menjadi positive cycle,” ujarnya menambahkan.

Bahlil mau wajibkan E10

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah banyak negara sudah lebih dulu memakai campuran etanol dengan bensin. Antara lain Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina.

"Sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu enggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (9/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah sedang mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk mencapai kemandirian energi. Salah satunya lewat pengembangan etanol sebagai campuran bensin.

Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan impor BBM. Etanol bisa diproduksi dari hasil pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung.

Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5, atau campuran etanol 5 persen, yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95.

Bahlil menyampaikan, pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10 persen atau E10. Meski begitu, tingkat ini masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain.

Ia menyebut Amerika Serikat sudah menerapkan mandatori E10, dan di beberapa negara bagian sudah mencapai E85. India sudah menerapkan E20, Thailand E20, Argentina E12, sementara Brasil mencapai mandatori E27.

"Tetapi di beberapa negara bagian, di beberapa provinsi mereka yang produksi etanolnya bagus, itu sampai sudah ada E100. Itu di Brazil," kata Bahlil.

Menurutnya, pengembangan etanol meniru pola keberhasilan program biodiesel. Program ini mewajibkan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit yang berjalan bertahap sejak 2015, dari B15 hingga B40 pada 2025. Pemerintah menargetkan penerapan B50 pada 2026.

"Berangkat dari keberhasilan biodiesel, yakni harga sawit di petani naik, penciptaan lapangan pekerjaan, devisa kita keluarkan secara baik, maka itu kita mulai berpikir untuk bensin, kita campur lagi dengan hasil pertanian kita, hasil perkebunan kita," ucapnya.