Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 masih berada di zona ekspansi, meskipun menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75.

Capaian tersebut menurun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90. Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan tujuh subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau (KBLI 12) serta industri kertas dan barang dari kertas (KBLI 17). Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

“Dua subsektor industri dengan nilai IKI tertinggi adalah industri pengolahan tembakau KBLI-12 dan industri kertas dan barang dari kertas KBLI-17,” jelas Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arie saat memaparkan IKI di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi, antara lain industri minuman (KBLI 11), industri tekstil (KBLI 13), industri kayu, barang dari kayu dan gabus serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (KBLI 16), industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (KBLI 25). Kemudian, industri barang galian bukan logam (KBLI 23), industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (KBLI 25), dan industri alat angkut lainnya (KBLI 30).

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya, sebesar 52,73. Adapun, industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Sementara itu, tekanan eksternal, termasuk gejolak geopolitik yang memicu krisis energi, dinilai masih berdampak terbatas. Namun, terasa pada subsektor tertentu seperti kimia dan tekstil.

Dari sisi persepsi pelaku usaha, sebanyak 72,5% responden menyatakan kondisi usaha pada April 2026 berada dalam kategori membaik dan stabil. Perinciannya, 30,8% menyebut membaik, sementara 41,7% stabil. Namun, proporsi pelaku usaha yang menyatakan kondisi usaha menurun meningkat menjadi 27,6%.

Adapun, optimisme pelaku usaha untuk 6 bulan ke depan juga tercatat melambat. “Sebanyak 23,5% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil naik 2,1% dibandingkan dengan presentase bulan sebelumnya. Sementara presentase pesimisme turun 0,4% menjadi 6,4%.

Di sisi lain, realisasi investasi nasional pada triwulan I/2026 mencapai Rp468,8 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan. Investasi sektor sekunder berkontribusi sebesar 36,5% dari total tersebut.

Kinerja perdagangan juga menunjukkan pergerakan moderat. Febri menyebut, ekspor industri pengolahan nonmigas tercatat naik tipis 0,3% secara bulanan pada Februari 2026, diikuti kenaikan impor, terutama pada barang modal yang meningkat 2,8%.

Bisnis.com, CILACAP — Danantara Indonesia resmi memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase kedua dengan nilai investasi Rp116 triliun pada Rabu (29/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, ke depannya, Danantara juga tengah menyiapkan fase ketiga program hilirisasi yang terdiri atas enam proyek dengan nilai lebih jumbo dibandingkan proyek fase kedua.

“Untuk enam proyek di fase ketiga, nilainya kemungkinan lebih besar, kurang lebih hampir US$10 miliar, atau kira-kira Rp170 triliun,” ujar Rosan di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Rosan menegaskan proyek hilirisasi tahap ketiga ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini. Saat ini, Danantara masih melakukan kajian mendalam terhadap proyek-proyek tersebut, termasuk kesiapan dari sisi jadwal pelaksanaan, pasar, dan teknologi.

“Ya, dalam waktu yang tidak lama lagi. Namun, kami ingin semuanya dilakukan dengan baik dan benar, sesuai aturan serta proses bisnis yang proper. Semua tahapan harus dijalankan dengan baik agar hasil ke depan juga lebih optimal,” jelasnya.

Terkait prioritas sektor penghiliran, Danantara akan memfokuskan pada sektor energi, perkebunan, serta perikanan guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik.

“Masih ada sektor energi. Selain itu, akan ada sektor perkebunan, aquaculture dan beberapa sektor lainnya. Nanti insyaallah juga akan ada sektor lain yang akan kami sampaikan pada waktunya,” kata Rosan.

Sebelumnya, Danantara telah lebih dulu melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026. Enam proyek awal tersebut mencakup sektor mineral, energi baru terbarukan hingga integrasi pangan.

Rangkaian proyek itu diperkirakan mampu menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, sedangkan efek berganda tidak langsung diproyeksikan lebih besar.

Dari keseluruhan investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor terbesar. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh nilai investasi tahap pertama untuk pembangunan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pengolahan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun melaporkan kesiapannya dan akan menjadi kejutan di Hari Buruh 1 Mei 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan pengumuman pembentukan Satgas PHK itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo sendiri memang dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas).

"Kami sudah siapkan semuanya, nanti gong-nya di 1 Mei. Tunggu saja," kata Cris usai konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Cris juga mengatakan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari struktur kepengurusan hingga urusan administrasi.

"Intinya semua sudah disiapkan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga telah mengatakan bahwa Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap Satgas PHK dalam waktu dekat.

Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

"Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Andi juga mengatakan bahwa satgas ini akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh. Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh.

"Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Di samping itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut giat Hari Buruh mendatang.

Salah satunya terkait jumlah buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hingga panitia pelaksana yang berasal dari unsur buruh dan serikat pekerja itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Giat aksi tersebut akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

“Maka KSPI memutuskan memindahkan rencana aksi 1 Mei 2026 di DPR RI ke Monas, yang mana perayaan May Day dilakukan bersama dengan Presiden Prabowo,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa KSPI akan menerjunkan sekitar 50.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Subang, hingga Purwakarta untuk giat May Day di Jakarta tahun ini.

Selain itu, Said menjelaskan bahwa unjuk rasa juga akan digelar KSPI di 38 provinsi, terutama di kota besar masing-masing daerah.

Sejumlah isu yang akan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing, penolakan terhadap upah murah, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terdapat pula tuntutan reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga perbaikan kesejahteraan pekerja platform seperti ojek online (ojol).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkap lonjakan harga minyak goreng rakyat Minyakita tidak lepas dari kenaikan biaya logistik global yang dipicu konflik geopolitik. Kondisi tersebut turut menyeret kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia yang tercatat anjlok hingga 30% pada Februari–Maret 2026.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan penurunan ekspor terjadi merata ke seluruh negara tujuan. Hal itu dipicu oleh lonjakan biaya freight dan asuransi yang meningkat signifikan hingga sekitar 50%, sehingga membuat harga minyak sawit menjadi kurang kompetitif di pasar global.

“Ekspor Februari—Maret itu data kita menunjukkan terjadi penurunan ekspor kita. Penurunannya sekitar 30% ke semua negara. Akibat apa? Akibat perang. Perang ini menyebabkan biaya untuk cost freight and insurance-nya itu naik sampai 50%. Nah, itu menyebabkan mereka, jadi mahal kan buat mereka kan? Karena transport-nya naik,” kata Eddy saat ditemui seusai Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, kenaikan ongkos logistik tersebut mendorong sejumlah negara importir beralih ke minyak nabati lain yang lebih murah. Dampaknya, ekspor Indonesia mengalami penurunan tajam dalam periode tersebut.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penurunan ekspor juga berdampak langsung terhadap realisasi domestic market obligation (DMO). Pasalnya, kewajiban pasokan dalam negeri sangat bergantung pada volume ekspor yang dilakukan perusahaan.

Untuk itu, Eddy menegaskan turunnya DMO bukan disebabkan oleh keinginan pelaku usaha untuk mengurangi pasokan domestik ataupun karena harga minyak sawit yang tinggi. Hal ini mengingat seluruh mekanisme distribusi tetap berada dalam pengawasan melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

HET Minyakita Disesuaikan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan HET Minyakita saat ini masih ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Namun, dia menilai HET tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya terkini. Meski demikian, dia menegaskan bahwa keputusan penyesuaian masih dalam tahap kajian.

“Kita lihat kan itu udah lama kan. Tahun berapa itu? Sudah 3 tahun lebih ya, Rp15.700 [per liter]. Kan semua harus disesuaikan,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan evaluasi HET akan mempertimbangkan berbagai faktor utama, mulai dari harga minyak sawit mentah (CPO), biaya kemasan, hingga distribusi.

Dia menjelaskan penyesuaian HET Minyakita bersifat fleksibel mengikuti dinamika harga bahan baku, termasuk CPO.

“HET Minyakita sesuai arahan dari rapat tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Menko [Menko Pangan Zulhas], agar Kementerian Perdagangan mengkaji kembali. Karena kan HET terakhir itu tahun 2024. Ya kita bisa bandingkan lah waktu itu harga CPO-nya berapa, sekarang harga CPO-nya berapa. Itu kita lihat, kita kaji,” ujarnya.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Pada Rabu (29/4/2026), harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp15.888 per liter, atau naik tipis 0,01% dibandingkan Selasa (28/4/2026) di level Rp15.887 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel karena industri tersebut rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK)

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan, tekanan terhadap industri sektor riil masih terjadi hingga saat ini. Dia menjelaskan TPT serta nikel belum keluar dari permasalahan ancaman geopolitik hingga krisis bahan baku.

Seiring dengan hal tersebut, Said pun meminta pemerintah segera bertindak guna menjaga keberlangsungan sektor-sektor itu.

"Jadi kami minta kepada pemerintah untuk selamatkan industri TPT dan nikel tersebut," kata Said dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, industri semen juga mengalami ancaman tetapi dari sisi kelebihan pasokan (oversupply). Said pun meminta pemerintah untuk memberlakukan moratorium guna menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Adapun, Said juga menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut akan dilakukan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Dia menjelaskan, pemindahan lokasi aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa 11 tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi para buruh pada tahun ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas). Dia menuturkan, aksi akan dilakukan secara tertib dan Damai.

Said juga mengatakan aksi tersebut juga akan dilakukan pada beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Lampung, Banten, Surabaya, dan lainnya.

"Isu-isu yang dibawa itu adalah yang ada di anggota KSPI dan juga tentunya rakyat umum," katanya dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Secara terperinci, Said menuturkan tuntutan pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh. Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

Ancaman serupa juga disebut terjadi di industri semen yang mengalami kelebihan pasokan. KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Danantara.

Pada tahap kedua ini, salah satu proyek yang mulai dibangun adalah fasilitas kilang gasoline atau bensin di Cilacap, Jawa Tengah, bersama beberapa proyek strategis lain.

Secara keseluruhan, terdapat 13 proyek yang memulai konstruksi dalam seremoni groundbreaking kali ini. Proyek-proyek tersebut berasal dari berbagai sektor hilirisasi dan tersebar di sejumlah daerah dengan total investasi senilai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Selain fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero), sejumlah proyek yang melaksanakan groundbreaking pada hari ini yaitu fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID dan Pertamina.

Tak hanya itu, terdapat pula pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pengembangan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan WIKA.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan proyek hilirisasi, termasuk kilang bensin, berpotensi menekan impor BBM secara signifikan.

"Dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM, jadi dari pembangunan kilang Cilacap dan Dumai ini, akan mengurangi impor BBM kurang lebih US$1,25 miliar dolar per tahunnya," ujar CEO Danantara tersebut.

Sebelumnya, Danantara telah lebih dahulu melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026. Enam proyek awal itu mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan.

Rangkaian proyek tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, sementara dampak tidak langsungnya diproyeksikan lebih besar.

Dari total investasi itu, sektor mineral menjadi penyumbang terbesar. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh nilai investasi tahap pertama untuk pembangunan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pengolahan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Berikut daftar 13 proyek hilirisasi Danantara yang groundbreaking hari ini:

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

Caption: Prabowo groundbreaking 13 proyek hilirisasi Danantara Rp116 triliun. (Bisnis/Rizqi Rajendra).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan 24 perjalanan kereta api jarak jauh pada Rabu (29/4/2026) akibat dampak kecelakaan KRL di Bekasi Timur yang masih dalam proses penanganan dan pemulihan jalur.

Pembatalan dilakukan seiring normalisasi lintas yang dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan. Hingga saat ini, jalur hilir Bekasi–Tambun telah dibuka sejak Selasa (27/4) pukul 01.30 WIB, sementara jalur hulu sudah dapat dilalui dengan pembatasan kecepatan 30 km/jam.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan operasional KRL hanya akan dibuka penuh setelah seluruh aspek keselamatan terpenuhi, termasuk hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Pembukaan kembali dilakukan setelah seluruh aspek keselamatan dinyatakan terpenuhi. Saat ini masih dilakukan uji coba sarana, persinyalan, dan kesiapan stasiun,” ujarnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan kebijakan pembatalan diambil sebagai langkah mitigasi risiko di tengah proses pemulihan.

“Kami memahami ketidaknyamanan pelanggan, namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” kata Bobby.

Daftar perjalanan KA Jarak Jauh yang Dibatalkan pada 29 April 2026:

1. KA 263 Ambarawa Ekspres (SBI–SMC)
2. KA 264 Ambarawa Ekspres (SMC–SBI)
3. KA 267 Banyubiru (SLO–SMT)
4. KA 268 Banyubiru (SMT–SLO)
5. KA 152 Brantas (PSE–BL)
6. KA 151 Brantas (BL–PSE)
7. KA 251 Jayakarta (PSE–SGU)
8. KA 252B Jayakarta (SGU–PSE)
9. KA 245B Majapahit (PSE–ML)
10. KA 246B Majapahit (ML–PSE)
11. KA 103B Bogowonto (PSE–LPN)
12. KA 104B Bogowonto (LPN–PSE)
13. KA 132 Parahyangan (GMR–BD)
14. KA 133 Parahyangan (BD–GMR)
15. KA 7007C KA Tambahan (YK–GMR)
16. KA 7008C KA Tambahan (GMR–YK)
17. KA 161 Bangunkarta (JG–PSE)
18. KA 162 Bangunkarta (PSE–JG)
19. KA 56F–53F Purwojaya (CP–GMR)
20. KA 50F–51F Purwojaya (GMR–CP)
21. KA 63B Manahan (SLO–GMR)
22. KA 64B Manahan (GMR–SLO)
23. KA 29F Argo Anjasmoro (SBI–GMR)
24. KA 30F Argo Anjasmoro (GMR–SBI)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya dilansir dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan malam ini dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Hubdat pun akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.

Ia menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang.

Menurut Yassierli, Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Di samping itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut giat Hari Buruh mendatang.

Salah satunya terkait jumlah buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hingga panitia pelaksana yang berasal dari unsur buruh dan serikat pekerja itu sendiri.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan masa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Terkait tuntutan pada tahun ini, pihaknya menyebut akan mendorong agar pemerintah meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Salah satunya adalah Konvensi ILO 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta Konvensi 188 yang mengatur pekerjaan di sektor perikanan.

Buruh juga mendorong perwujudan regulasi bagi pengemudi ojek online (ojol) serta percepatan penyusunan undang-undang (UU) ketenagakerjaan baru, yang memiliki batas akhir pengesahan pada Oktober 2026 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).