Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, penurunan harga pupuk hingga 20% tidak berdampak signifikan terhada penurunan biaya produksi di level petani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Eliza menyebut penurunan harga pupuk hingga 20% ini merupakan langkah yang baik untuk efisiensi biaya produksi. Menurutnya, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani.

“Meski demikian, penurunan harga pupuk itu nggak akan signifikan menurunkan biaya produksi keseluruhan, karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12–15%,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, lanjut dia, lebih dari 50% dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan 25% untuk sewa lahan. Menurutnya, efisiensi di sektor hulu pertanian harus dilengkapi dengan peningkatan produktivitas dan adopsi mekanisasi agar dampaknya bisa lebih terasa.

Eliza juga menyoroti proyek cetak sawah baru yang saat ini tengah digencarkan pemerintah belum menghasilkan efisiensi yang nyata karena rendahnya produktivitas dan lemahnya infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi baru tersebut.

“Lokasi cetak sawah ini kan biasanya infrastruktur logistiknya belum cukup mumpuni sehingga biaya distribusi relatif mahal,” imbuhnya.

Di samping itu, Core juga menyoroti di sisi distribusi dan hilirisasi yang masih diperlukan perbaikan, lantaran rantai distribusi yang masih panjang. Alhasil, harga di konsumen akhir menjadi relatif mahal.

Untuk itu, menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong kelompok tani agar tidak hanya menjual gabah, melainkan mengolah sendiri hasil panen menjadi beras melalui unit penggilingan sendiri.

“Gapoktan ini baiknya membangun rice milling unit, sehingga harga di konsumen akan terpangkas cukup besar dan petani meningkat kesejahterannya karena ada nilai tambah dengan mengolah gabah jadi beras,” ujarnya.

Bahkan, dia menyebut pengembangan rice milling unit juga membuka peluang pemanfaatan limbah hasil penggilingan untuk keperluan lain seperti bahan baku pupuk atau etanol. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berencana mencampur etanol untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Eliza menyebut, limbah padi bisa menjadi salah satu sumber etanol di samping tebu yang relatif mahal dan akan menciptakan kompetisi makanan dengan bahan bakar (food vs fuel).

Lebih jauh, Eliza mendorong agar program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dikebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura.

“Sebaiknya KopDes Merah Putih ini dimanfaatkan untuk hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura yang selama ini masih minim,” imbuhnya.

Selain sisi produksi dan hilirisasi, Eliza juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan ketersediaan data yang akurat di sepanjang rantai pasok. Menurut dia, ketiadaan data yang presisi di tingkat distribusi dan pergudangan membuat harga komoditas rentan terhadap spekulasi.

Bahkan, menurutnya, Indonesia harus meniru Singapura yang memiliki data kapasitas gudang menyimpan komoditas pangan strategis, sehingga ada transparansi data.

Dia menambahkan, kebutuhan logistik dan infrastruktur penyimpanan juga harus diperhatikan, terutama jika ingin mendorong pengembangan pupuk non-subsidi.

“Pupuk ini modalnya besar dan butuh gudang yang cukup. Sebaiknya KopDes Merah Putih ini diarahkan untuk yang non-subsidi dan peralatan urban farming,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis pemangkasan harga pupuk 20% dapat mendongkrak daya beli petani. Perusahaan pelat merah ini pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, keputusan ini merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi.

"Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap petani. Kami selalu berkomitmen memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional," kata Rahmad dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Menurut Rahmad, penurunan harga pupuk akan memperbesar akses petani terhadap pupuk dan memperkuat daya beli mereka. Kebijakan ini juga diyakini dapat mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, Pupuk Indonesia tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sosialisasi juga akan dilakukan kepada seluruh rantai distribusi, terutama penerima pada titik serah (PPTS), agar penerapan HET baru di lapangan dapat berjalan tanpa hambatan.

Perusahaan pelat merah itu memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi tetap aman di seluruh wilayah Indonesia. Adapun, hingga 22 Oktober 2025, stok nasional tercatat mencapai 1,1 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Kami memastikan proses bisnis tetap berjalan normal dan distribusi pupuk aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini terlaksana efektif dan memberi manfaat nyata bagi petani," ujarnya.

Pihaknya juga memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan command center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time.

"Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk sesuai ketentuan HET yang baru," tuturnya.

Penurunan harga pupuk ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri yang sebagian besar sudah beroperasi puluhan tahun.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.

Berikut jenis dan harga baru pupuk subsidi terbaru 2025:

- Pupuk Urea: Rp1.800/kg atau Rp90.000 per sak (50 kg)

- Pupuk NPK: Rp1.840/kg atau Rp92.000 per sak (50 kg)

- Pupuk NPK Kakao: Rp2.640/kg atau Rp132.000 per sak (50 kg)

- Pupuk ZA: Rp1.360/kg atau Rp68.000 per sak (50 kg)

- Pupuk Organik: Rp640/kg atau Rp25.600 per sak (40 kg)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap eksekusi program 3 juta rumah bukan perkara mudah.

AHY mengatakan, implementasi program tersebut membutuhkan guyuran investasi yang cukup besar. Sehingga, dibutuhkan upaya lebih dalam menggaet investor potensial.

"Perumahan ini yang harus kita kawal bersama-sama, memang tidak mudah membangun 3 Juta Rumah, tidak mudah sama sekali. Membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (21/10/2025).

Dalam paparan yang disampaikan realisasi program 3 Juta Rumah sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan melalui tiga program eksisting.

Pertama, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau penyaluran rumah subsidi. Di mana, hingga saat ini dilaporkan telah disalurkan sebanyak 200.809 unit dari total kuota 350.000 unit (57%).

Kedua, pemerintahan juga mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total kuota tersedia 45.073 unit, pemerintah telah melaksanakan sebanyak 23.420 unit (52%).

"BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sih sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk [masyarakat] agar bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni," jelasnya.

Ketiga, pemerintah menjalankan realisasi program 3 Juta Rumah lewat pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Dalam laporannya, sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo - Gibran, realisasi serapan PPN DTP mencapai 177.970 unit.

"Dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, ini akan menjawab dua sisi. Sisi demand atau permintaan ini akan memberikan akses kepada MBR termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah dari sisi supply ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan," pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menilai penerapan sistem digital MinerbaOne untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan tata kelola sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Dia menyebut, sistem ini berpotensi besar menghilangkan praktik 'hengki-pengki' atau kecurangan di bawah meja yang selama ini mencoreng proses perizinan tambang.

Menurut Bambang, perubahan sistem ini merupakan hasil pembelajaran dari berbagai kasus di masa lalu yang melibatkan proses manual dan pihak ketiga seperti konsultan. Pasalnya, ada banyak dugaan permainan terjadi dalam tahap penilaian RKAB yang dilakukan secara tertutup tanpa sistem yang akuntabel.

"RKAB digital ini diciptakan justru untuk menghindari praktik-praktik 'hengki-pengki' yang dulu sering muncul dalam proses manual. Dengan sistem digital, semuanya by system, bukan by person," ujar Bambang Patijaya, dikutip Rabu (22/10/2025).

Dia bercerita, sebelum sistem digital diterapkan, proses pengajuan RKAB kerap kali menumpuk karena minimnya evaluator atau pihak yang memverifikasi data pengajuan di Kementerian ESDM.

Kondisi itu memunculkan ruang bagi perantara atau pihak luar untuk 'mempercepat' proses dengan cara yang tidak transparan. Dari sekitar 7.000 pengajuan RKAB setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya 15 evaluator yang menangani di pusat.

Akibatnya, penumpukan dan keterlambatan penerbitan izin terjadi di berbagai daerah. Pada 2021–2022, dirjen minerba kala itu melakukan simplifikasi agar proses berjalan lebih cepat. Namun, kebijakan itu tidak diatur dalam peraturan menteri dan akhirnya menimbulkan masalah hukum.

“Dulu ruang manipulasi terbuka karena prosesnya manual dan tertutup. Sekarang dengan sistem digital, setiap tahapan terekam dan bisa dilacak. Ini cara paling efektif meminimalisir kecurangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan bahwa sistem MinerbaOne memungkinkan perusahaan mengajukan RKAB langsung melalui platform daring tanpa interaksi tatap muka. Hal ini diyakini mampu mengurangi peluang permainan antara pemohon dan petugas.

Dia menilai digitalisasi juga menjadi bentuk transformasi birokrasi menuju transparansi publik. Pemerintah dan DPR, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem ini bekerja adil bagi semua pelaku usaha, bukan hanya bagi yang memiliki akses atau pengaruh.

"Kalau dulu cepat lambatnya proses bisa dipengaruhi hal-hal non-teknis, sekarang semua tergantung pada kesiapan dan kelengkapan perusahaan itu sendiri. Ini bagian dari reformasi perizinan yang sehat," tambahnya.

Namun, Bambang mengingatkan bahwa sistem digital tidak akan efektif tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan sistem tidak mudah macet atau eror karena hal itu bisa menghambat kegiatan usaha dan membuka celah baru.

Selain itu, perubahan aturan masa berlaku RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun tetap perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban administratif bagi perusahaan. Sebab, kebijakan yang baik adalah yang menyeimbangkan efisiensi dengan pengawasan.

"Digitalisasi ini langkah maju, tapi jangan sampai malah menambah kerumitan baru. Sistem harus andal, SDM harus siap, dan aturannya harus konsisten agar niat baik transparansi tidak berubah jadi hambatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap babak baru sengketa lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan negara.

Nusron menjelaskan, dalam perkembangan terbarunya entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu disebut tetap bersikeras berhak atas kelolaan Hotel Sultan dan menolak skema Hak Pengelolaan (HPL).

Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas Hak Pengelolaan (HPL) Sekretariat Negara (Setneg). Akan tetapi, alas hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

" Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain," jelasnya saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025).

Nusron menyebut, saat ini proses penyelesaian Hotel Sultan sedang dalam tahap penyelarasan dengan PT Indobuildco.

Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dan menyatakan tidak akan kalah dengan sekelompok golongan tertentu.

"Intinya negara harus berdaulat negara tidak boleh kalah dengan korporasi, negara tidak boleh kalah dengan sekelompok orang, negara tidak mau ditekan, negara harus mengatur semua Apalagi ini adalah nyata-nyata aset negara ," tegasnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PT Indobuildco saat ini kembali menggugat pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian sengketa Hotel Sultan.

Adapun, gugatan terbaru yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada pemerintah itu tertuang dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

"Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan Gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat," jelas Nusron.

Adapun, sejumlah pihak yang digugat oleh PT Indobuildco tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Nusron mengenai langkah lanjutan yang akan diambil negara pascagugatan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa sengketa Hotel Sultan saat ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI, ini terdapat gugatan terus menerus melalui PN maupun PTUN oleh PT Indobuildco," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor China menunjukkan ketahanannya selama enam bulan terakhir meskipun diterpa perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Catatan tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan AS terhadap produk-produk Negeri Tirai Bambu di tengah bea impor tinggi yang mencapai 55%.

Melansir Bloomberg pada Rabu (22/10/2025), sekitar US$1 miliar barang dikirim dari China ke AS setiap harinya, dengan volume pengiriman pada September 2025 meningkat dibandingkan Agustus 2025.

Meskipun nilai total perdagangan kedua negara turun dua digit selama setengah tahun terakhir, sejumlah produk justru mencatat kenaikan dibandingkan 2024, menantang tensi dagang Beijing–Washington.

Kondisi tersebut menandakan efektivitas tarif AS masih terbatas dalam menekan impor dari China. Dominasi China pada sektor penting seperti logam tanah jarang dan elektronik membuat produk asal negara itu sulit tergantikan dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah bila Trump benar-benar menaikkan tarif lagi.

“Posisi kuat China dalam rantai pasok global memberi daya tawar terhadap importir AS. Realokasi produksi akan memerlukan waktu," tulis ekonom Bloomberg, Chang Shu dan David Qu.

Kekuatan ekspor tersebut juga memberi Presiden Xi Jinping posisi negosiasi yang lebih baik menjelang pembicaraan perpanjangan gencatan tarif 90 hari yang akan berakhir November mendatang.

Pada kuartal III/2025, nilai ekspor China ke AS menembus US$100 miliar, mendorong surplus perdagangan bilateral naik menjadi US$67 miliar.

Trump, pada Selasa (21/10/2025), menyatakan optimistis bahwa pertemuannya dengan Xi dalam KTT di Korea Selatan pekan depan akan menghasilkan kesepakatan yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan pertemuan itu gagal terlaksana.

Dia menegaskan isu logam tanah jarang, fentanyl, dan kedelai akan menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang tersebut.

Meski sebagian besar dari 10 komoditas ekspor utama China ke AS turun dalam setahun terakhir, pengiriman rokok elektrik (e-cigarette) dan sepeda listrik (e-bike) justru meningkat. Dalam tiga bulan hingga September, ekspor e-bike mencapai lebih dari US$500 juta, sedikit naik dari tahun sebelumnya.

Ekspor katoda tembaga olahan melonjak dari nyaris nihil menjadi US$270 juta, sementara kabel listrik naik 87% menjadi US$405 juta.

“Kedua pihak bisa saja mengurangi ketergantungan, tetapi tidak mungkin hingga nol,” ujar Zhaopeng Xing, Senior China Strategist di Australia & New Zealand Banking Group (ANZ).

Menurut ANZ, celah dalam kebijakan tarif juga memungkinkan sebagian perdagangan tetap berjalan. Importir AS disebut dapat membayar bea lebih rendah dengan memanfaatkan nilai transaksi awal di negara ketiga seperti Meksiko atau Vietnam sebelum barang tiba di pelabuhan AS.

“Masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku usaha. Bea Cukai AS tidak memiliki cukup sumber daya untuk menanganinya," jelas Xing.

Pada kuartal III/2025, ekspor produk teknologi seperti ponsel, laptop, dan komponen komputer dari China ke AS mencapai hampir US$8 miliar—meskipun turun lebih dari separuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, meski kebijakan de minimis yang memungkinkan paket kecil bebas bea masuk telah dicabut, konsumen AS tetap membeli miliaran dolar produk dari platform e-commerce China seperti Shein Group Ltd. dan Temu milik PDD Holdings Inc. Sejak Mei, nilai pengiriman paket kecil ke AS tercatat mencapai sekitar US$5,4 miliar.

Ekspor business-to-business (B2B) melalui e-commerce juga melonjak dari US$31 juta pada Agustus menjadi US$201 juta pada September. Lonjakan itu menunjukkan perusahaan China mulai beralih dari penjualan langsung ke konsumen AS menjadi pengiriman massal ke gudang di AS sebelum dipasarkan secara ritel.

Meski ekspor China masih kuat, arah perdagangan AS–China tampak menuju “pemutusan sebagian” (partial decoupling). Trump terus mendorong kebijakan onshoring untuk menghidupkan kembali manufaktur domestik AS.

Tahun ini, total pengiriman barang dari China turun menjadi kurang dari US$320 miliar—setara dengan level 2017, sebelum perang dagang pertama era Trump.

Beberapa sektor sudah terkena dampak besar. Ekspor konsol gim dari China anjlok setelah Nintendo Co. dan Microsoft Corp. memindahkan produksi ke Vietnam dan negara lain untuk menghindari tarif tinggi. Ekspor televisi LCD ke AS bahkan merosot 73% dibandingkan tahun lalu.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kerusakan akibat perang dagang kali ini bahkan lebih parah dibandingkan periode 2018—2019.

“Pemutusan hubungan dagang antara AS dan China tampak terjadi lebih cepat dibandingkan guncangan tarif sebelumnya,” tulis IMF dalam laporan bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp42,53 triliun terus hingga 30 September 2025.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp32,94 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga September 2025.

Kedua, pajak kripto dengan aset Bitcoin Cs senilai Rp1,71 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp836,36 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp873,62 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak pinjaman online (pinjol) yang diselenggarapan perusahaan fintech sebanyak Rp4,1 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,14 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga September 2025, dengan 207 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran.

Pada bulan itu juga, pemerintah menunjuk empat perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE yaitu X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

“Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli dalan keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkap adanya selisih mencolok antara data ekspor batu bara Indonesia dan data impor yang dicatat oleh negara mitra utama seperti India dan China.

Temuan ini dinilai menimbulkan potensi kerugian signifikan bagi penerimaan negara. Adapun, perbedaan data tersebut terlihat jelas dari catatan ekspor-impor kedua negara.

Dalam catatannya, untuk China, selisihnya masih tergolong kecil, sekitar US$150 juta–US$160 juta pada 2024. Namun, untuk India gapnya jauh lebih besar.

“Yang cukup mengagetkan adalah selisih antara data ekspor kita ke India dan data impor yang dicatat India. Nilainya mencapai US$2,3 miliar pada 2024, bahkan pernah US$3,8 miliar pada 2022,” kata Faisal dikutip Rabu (22/10/2025).

Menurut Faisal, data mirroring tersebut kerap digunakan untuk mengidentifikasi potensi kebocoran atau aktivitas ilegal, seperti yang pernah dilakukan pemerintah dalam menelusuri impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal.

Namun, beda data itu kini terjadi pada ekspor batu bara RI. Dia membandingkan pencatatan ekspor batu bara Indonesia di BPS dengan pencatatan ekspor dari sejumlah negara, dalam hal ini China dan India.

"Kalau benar data India lebih akurat, berarti sekitar 26% ekspor batu bara kita ke India tidak tercatat dalam data Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal akurasi pencatatan dan potensi kebocoran," ujarnya.

Dia melakukan simulasi perhitungan untuk membuat melihat potensi kerugian negara dari selisih tersebut, dengan asumsi tarif PPh 22 ekspor sebesar 1,5%.

Berdasarkan data gap US$3,8 miliar pada 2022, potensi kehilangan penerimaan negara bisa mencapai US$57 juta atau hampir Rp1 triliun per tahun.

“Kalau dikonversi, hanya dari India saja potensi kehilangan pajak ekspor kita hampir Rp1 triliun per tahun. Ini baru dari satu negara, belum dari mitra dagang lainnya," tuturnya.

Dia menegaskan, penyebab pasti dari selisih besar ini masih perlu ditelusuri. Namun, yang mencurigakan perbedaan data antara ekspor Indonesia dan impor India terjadi secara konsisten sejak 2015.

“Kalau dilihat trennya, gap ini sudah muncul sejak 2015 sekitar US$800 juta, lalu naik terus hingga 2022. Setelah itu memang turun sedikit pada 2023–2024, tapi tetap di atas US$2 miliar. Artinya, ini bukan fenomena sesaat," tambahnya.

Menurut Faisal, kondisi ini memperkuat urgensi perbaikan tata kelola dan transparansi data ekspor minerba, termasuk dengan penerapan sistem digital dan integrasi lintas lembaga.

Apalagi, dia menyebut akurasi data menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan pengawasan sektor batu bara berjalan optimal.

"Pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan ekspor-impor secara digital agar bisa di-cross check langsung dengan data negara mitra. Ini penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang telah mengantongi legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menuturkan beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi dapat berjalan dalam waktu cepat.

Namun, kata dia, karena belum seluruh KopDes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukung, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

“Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” kata Ferry di Graha Mandiri, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, Ferry menyebut, setiap kementerian/lembaga terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi di desa melalui program KopDes/Kel Merah Putih dapat segera tercapai.

Dia menambahkan, sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satuan Tugas (Satgas) dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah yang menganggur (idle) di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut.

Dalam hal pembangunan aset hingga modal kerja, Ferry menyampaikan bakal dikucurkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap KopDes/Kel Merah Putih.

“Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun [gerai dan gudang],” jelasnya.

Selain itu, Kemenkop juga telah menurunkan Business Assistant dan Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 KopDes Merah Putih di setiap wilayah untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, terutama setelah efektif beroperasi.

Ferry optimistis ambisi Presiden Prabowo untuk mengembalikan sistem ekonomi masyarakat berbasis gotong royong melalui KopDes/Kel Merah Putih akan terealisasi.

“Semangat kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan], membuat semuanya yang tadinya dinilai sulit dan berat akan menjadi lebih mudah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia atas sambutan hangat yang diberikan dalam agenda Working Lunch di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam sambutannya, Ramaphosa menegaskan komitmen Afrika Selatan untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam kerangka BRICS.

Dia menilai kemitraan ekonomi BRICS memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan dan transformasi di negara-negara anggotanya.

“Kami mendorong peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh struktur BRICS, khususnya dalam Kemitraan Ekonomi BRICS,” katanya di Istana Merdeka, Rabu (22/10/2025).

Ramaphosa menilai forum tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara.

Tak hanya itu, Ramaphosa juga menyebut kunjungan kenegaraannya ke Indonesia sebagai momen yang sangat penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk berada di sini hari ini. Kami memandang kunjungan ini sebagai hal yang sangat penting bagi hubungan Afrika Selatan dan Indonesia. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan melalui penyambutan tingkat tinggi seperti ini,” ujarnya.

Ramaphosa juga menyampaikan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang bersejarah. Dia mengenang bahwa Konferensi Bandung tahun 1955 menjadi sumber inspirasi besar bagi para pemimpin perjuangan kemerdekaan di Afrika Selatan.

“Selama bertahun-tahun, rakyat Afrika Selatan menemukan sekutu yang teguh dalam diri Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid. Kami akan selamanya berterima kasih atas dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia,” tandas Ramaphosa.

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam pengembangan ekonomi kreatif, Sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.

Duta Besar Inggris untuk Asean, Helen Fazey, mengatakan, sektor ekonomi kreatif bukan hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi, tetapi juga mempererat kohesi sosial antar-komunitas.

“Saya sangat bangga atas dukungan Inggris terhadap ekonomi kreatif di Asean. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat hubungan antarwarga,” ujarnya acara Peluncuran Jajak Pendapat Persepsi Regional Asean mengenai Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan, sektor ekonomi kreatif di Inggris telah berkembang dengan optimal dan telah menjadi salah satu kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Fazey mengatakan, sektor ekonomi kreatif telah mendukung hampir 2,5 juta lapangan kerja di Inggris dan menyumbang sekitar £124 miliar terhadap perekonomian nasional.

Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi yang juga bisa dikembangkan di Asia Tenggara. Hal ini mengingat keberagaman budaya dan IDE yang ada pada negara-negara di kawasan tersebut.

"Kawasan Asia Tenggara kaya akan ide, talenta, dan keberagaman budaya. Kami percaya Asean memiliki potensi yang besar, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkannya,” lanjut Fazey.

Dia melanjutkan, melalui kemitraan Asean–Inggris, kedua pihak saat ini tengah memperkuat kolaborasi di bidang kebudayaan, inovasi, dan ekonomi digital — tiga sektor yang dinilai vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masa depan.

Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 - 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan, khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun.

"Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif," kata Teuku.

Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah menargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

Kemudian, pada 2027 Kemenekraf menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun.

Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan terhadap keberlangsungan ojek online alias ojol, dengan melakukan harmonisasi undang-undang (UU).

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan hal tersebut, saat hendak bergegas ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gadasdap) di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).

“Saya harus ke Setneg (Sekretariat Negara), [bahas] UU ojol yang harus cepat diselesaikan,” ungkapnya sambil terburu-buru, Rabu (22/10/2025).

Sejatinya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan juga ikut serta dalam agenda tersebut. Namun, Suntana menyebutkan bahwa Aan terpaksa absen karena mendadak harus ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk membahas UU Ojol.

“Pak Dirjen Hubungan Darat tadi sama saya ke sini [Fairmont], tetapi ditarik ke Setneg untuk harmonisasi undang-undang ojek online,” ujarnya.

Pembahasan tersebut pun sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna pada Senin lalu, yang meminta agar antarperusahaan ojek daring melakukan persaingan yang sehat.

Pasalnya, isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Suntana menegaskan, pemerintah menaruh perhatian serius pada industri transportasi daring yang melibatkan sekitar delapan juta tenaga kerja.

“Kemarin dalam rangka satu tahun Presiden Prabowo, kami mengevaluasi dan Bapak Presiden Prabowo menyampaikan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah teman-teman ojek online,” tambahnya.

Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait target penyelesaian maupun poin-poin pembahasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia.

Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Indonesia Tbk. (GOTO) menyambut baik arahan Presiden ke-8 RI.

Direktur Utama GOTO Sugito (Patrick) Walujo menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh arahan yang disampaikan Prabowo.

"Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

“Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).