REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan berbagai negara. Penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran disebut mengganggu distribusi pupuk dunia dan memicu lonjakan harga yang signifikan.

Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, mengatakan sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati jalur tersebut. Gangguan distribusi berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan.

“Ketergantungan pada distribusi internasional sangat rentan. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius bagi banyak negara,” ujar Hermanto, Senin (4/5/2026).

Dampak krisis juga dirasakan di Eropa. Perusahaan pupuk SKW Piesteritz di Jerman meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, tingginya harga energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas, yang harganya melonjak sejak konflik pecah.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang lebih kuat. Kapasitas produksi pupuk nasional yang ditopang industri dalam negeri mampu menjaga kesinambungan pasokan, bahkan ketika pasar global mengalami tekanan.

Saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan domestik berada di bawah angka tersebut sehingga kondisi ini menciptakan ruang surplus yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta ton pada 2026.

“Di tengah tekanan global tersebut, Presiden Prabowo justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai respons strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional,” katanya.

Menurut Hermanto, langkah tepat tersebut diambil pada momen krusial seperti saat ini. Sejak Februari 2026, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

“Akibatnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat,” katanya.

Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi struktural. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas guna mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Pupuk dan langsung ke petani.

“Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026,” katanya.

Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga disebut mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk serta berkurangnya potensi kelangkaan.

Tidak berhenti di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global.

Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Sejumlah negara Asia Tenggara kini menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan pada impor pupuk.

“Vietnam, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, sementara Filipina mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut. Thailand juga terdampak, dengan sebagian petani mulai menunda masa tanam akibat tingginya biaya produksi,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi lebih kuat. Selain dukungan kebijakan, cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Cadangan ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi hasil dari konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Jadi saya melihat kebijkan pak Presiden yang diimplementasikan Menteri Pertanian sudah sangat tepat,” kata dia.

Seiring dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia dalam rantai pasok global mulai mengalami pergeseran. Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka di tengah krisis. India disebut mengajukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan musim tanamnya, sementara Australia juga telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi global.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Muhammad Fawait meminta para petani untuk mengawal penurunan harga pupuk bersubsidi di lapangan karena pemerintah sudah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Bantu kami pemerintah daerah untuk mengawasi kebijakan itu di lapangan," kata Fawait saat bertemu kelompok tani dalam Program Bunga Desaku di Kecamatan Panti, Senin.

Menurutnya petani bisa melaporkan ke kanal "Wadul Gus'e", apabila di lapangan ditemukan harga pupuk bersubsidi tidak turun, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi pupuk, maka laporan dari Wadul Gus'e akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkompeten agar ditindaklanjuti," tuturnya.

Pemkab Jember, lanjut dia, juga akan menggandeng PT Pupuk Indonesia dalam setiap program Bunga Desaku untuk pemeriksaan kualitas tanah dan analisa kebutuhan pupuk, sehingga mendapatkan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan produksi panen.

"Kabupaten Jember adalah lumbung pangan, sehingga kami berharap produktivitas pertanian bisa terus meningkat dan petani bisa sejahtera," ujarnya.

Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu (22/10) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/ KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2025.

Berdasarkan SK Mentan tersebut diketahui pupuk Urea harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000. Penurunan ini berlaku secara nasional dan langsung efektif.

Sedangkan, NPK Kakao menjadi Rp2.640 per kilogram atau Rp132.000 per sak (50 kg). ZA menjadi Rp1.360 per kilogram atau Rp68.000 per sak (50 kg). Pupuk organik menjadi Rp640 per kilogram atau Rp25.600 per sak (40 kg).

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PALEMBANG - Sebagai bentuk komitmen terhadap petani Indonesia, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terkait penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang resmi berlaku mulai hari Rabu (22/10) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat menjabarkan capaian kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian, bertempat di kantor Kementan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. Langkah strategis ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Direktur Utama PT Pusri Palembang, Maryono, menyatakan bahwa Pusri siap menjalankan kebijakan tersebut dengan memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tetap berjalan optimal di seluruh wilayah tanggung jawab perusahaan.

“Penurunan harga pupuk bersubsidi ini merupakan langkah nyata keberpihakan negara kepada petani. Pusri berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah dengan memastikan distribusi pupuk tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh petani,” ujar Maryono.

Maryono menambahkan bahwa kebijakan penurunan harga ini dapat terlaksana berkat efisiensi industri pupuk nasional dan perbaikan tata kelola distribusi yang dijalankan bersama holding Pupuk Indonesia, tanpa penambahan anggaran subsidi dari APBN.

“Pusri terus memperkuat digitalisasi sistem distribusi, memperpendek rantai pasok, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan distributor agar pupuk bersubsidi tersalurkan dengan baik. Efisiensi dan sinergi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Adapun jenis pupuk yang mengalami penurunan harga, sebagaimana diumumkan oleh Kementan, meliputi:

• Ureadari 250 menjadi Rp1.800 per kilogram
• NPKdari 300 menjadi Rp1.840 per kilogram
• NPK Kakaodari 300 menjadi Rp2.640 per kilogram
• ZA khusus tebudari 700 menjadi Rp1.360 per kilogram
• Pupuk organikdari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram

Maryono menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya meringankan beban biaya petani, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional.

“Kami percaya kebijakan ini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pusri berkomitmen untuk terus hadir di tengah petani melalui penyediaan pupuk berkualitas dan layanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani,” jelas Maryono.

Pusri juga mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi, sejalan dengan arahan Presiden dan kebijakan pemerintah untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, penurunan harga pupuk hingga 20% tidak berdampak signifikan terhada penurunan biaya produksi di level petani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Eliza menyebut penurunan harga pupuk hingga 20% ini merupakan langkah yang baik untuk efisiensi biaya produksi. Menurutnya, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani.

“Meski demikian, penurunan harga pupuk itu nggak akan signifikan menurunkan biaya produksi keseluruhan, karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12–15%,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, lanjut dia, lebih dari 50% dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan 25% untuk sewa lahan. Menurutnya, efisiensi di sektor hulu pertanian harus dilengkapi dengan peningkatan produktivitas dan adopsi mekanisasi agar dampaknya bisa lebih terasa.

Eliza juga menyoroti proyek cetak sawah baru yang saat ini tengah digencarkan pemerintah belum menghasilkan efisiensi yang nyata karena rendahnya produktivitas dan lemahnya infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi baru tersebut.

“Lokasi cetak sawah ini kan biasanya infrastruktur logistiknya belum cukup mumpuni sehingga biaya distribusi relatif mahal,” imbuhnya.

Di samping itu, Core juga menyoroti di sisi distribusi dan hilirisasi yang masih diperlukan perbaikan, lantaran rantai distribusi yang masih panjang. Alhasil, harga di konsumen akhir menjadi relatif mahal.

Untuk itu, menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong kelompok tani agar tidak hanya menjual gabah, melainkan mengolah sendiri hasil panen menjadi beras melalui unit penggilingan sendiri.

“Gapoktan ini baiknya membangun rice milling unit, sehingga harga di konsumen akan terpangkas cukup besar dan petani meningkat kesejahterannya karena ada nilai tambah dengan mengolah gabah jadi beras,” ujarnya.

Bahkan, dia menyebut pengembangan rice milling unit juga membuka peluang pemanfaatan limbah hasil penggilingan untuk keperluan lain seperti bahan baku pupuk atau etanol. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berencana mencampur etanol untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Eliza menyebut, limbah padi bisa menjadi salah satu sumber etanol di samping tebu yang relatif mahal dan akan menciptakan kompetisi makanan dengan bahan bakar (food vs fuel).

Lebih jauh, Eliza mendorong agar program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dikebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura.

“Sebaiknya KopDes Merah Putih ini dimanfaatkan untuk hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura yang selama ini masih minim,” imbuhnya.

Selain sisi produksi dan hilirisasi, Eliza juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan ketersediaan data yang akurat di sepanjang rantai pasok. Menurut dia, ketiadaan data yang presisi di tingkat distribusi dan pergudangan membuat harga komoditas rentan terhadap spekulasi.

Bahkan, menurutnya, Indonesia harus meniru Singapura yang memiliki data kapasitas gudang menyimpan komoditas pangan strategis, sehingga ada transparansi data.

Dia menambahkan, kebutuhan logistik dan infrastruktur penyimpanan juga harus diperhatikan, terutama jika ingin mendorong pengembangan pupuk non-subsidi.

“Pupuk ini modalnya besar dan butuh gudang yang cukup. Sebaiknya KopDes Merah Putih ini diarahkan untuk yang non-subsidi dan peralatan urban farming,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku hari ini. Kebijakan tersebut dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah revitalisasi sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan, keputusan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia. Penurunan harga dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan hasil efisiensi tata kelola dan reformasi regulasi pupuk di seluruh lini produksi dan distribusi.

“Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden. Atas perintah Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini. Ini berita gembira bagi seluruh petani Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Penurunan harga tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan baru itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea: Rp1.800 per kilogram

- Pupuk NPK Phonska: Rp1.840 per kilogram

- Pupuk NPK untuk kakao: Rp2.640 per kilogram

- Pupuk Organik Petroganik: Rp640 per kilogram

- Pupuk ZA khusus tebu: Rp1.360 per kilogram

Amran menjelaskan, perubahan besar ini dimungkinkan karena sistem subsidi kini dialihkan dari hilir ke hulu, yakni pada bahan baku. Dengan cara ini, pemerintah menghemat bunga bank dan biaya operasional hingga triliunan rupiah tanpa mengurangi kualitas pupuk.

“Dulu subsidi di hilir, sekarang kami geser ke hulu. Kita hemat bunga bank, efisienkan biaya operasional, dan tidak lagi memakai sistem cost plus yang hanya menguntungkan pabrik tua. Semua ini atas perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Kementan juga memangkas regulasi berbelit dalam distribusi pupuk. Jika sebelumnya peredaran harus ditandatangani 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, kini jalur distribusi dipersingkat langsung dari pabrik ke petani. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran harga di lapangan. Kementan telah mencabut izin lebih dari dua ribu kios pupuk yang terbukti menjual di atas HET.

“Kami imbau seluruh pengecer dan distributor, jangan coba-coba menaikkan harga. Bila ada pelanggaran, izinnya kami cabut dan kami proses hukum. Ini menyangkut hajat hidup petani Indonesia,” ujarnya.

Amran menyampaikan, langkah penurunan harga pupuk ini juga memperkuat target swasembada pangan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo dalam empat tahun ke depan. Ia memastikan kualitas pupuk tetap terjaga, bahkan ditingkatkan, seiring efisiensi dan efektivitas pengelolaan industri pupuk nasional.