Bisnis.com, INDRAMAYU- Program pertanian modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS) mulai diterapkan di lahan sawah Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Skema budidaya padi modern yang diadopsi dari praktik di Arkansas, Amerika Serikat, itu menargetkan produktivitas hingga 10 ton gabah per hektare melalui mekanisasi, efisiensi input, dan tata tanam rapat.

Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, Husnain mengatakan,program ini merupakan percontohan nasional di 14 provinsi. Di Jawa Barat, pelaksanaan difokuskan di Indramayu dan Subang.

Untuk tahap awal di Plosokerep, areal yang dikelola mencapai 100 hektare, terdiri dari 70 hektare lahan optimalisasi (oplah) dan 30 hektare lahan reguler dengan pembagian kegiatan tanam, penyemprotan herbisida menggunakan drone, serta pengolahan lahan.

Dia menambahkan, pendekatan PM-AAS menekankan integrasi mekanisasi alat dan mesin pertanian, pengaturan jarak tanam, serta pengelolaan pupuk dan air yang presisi sejak awal musim tanam.

“Intinya efisiensi. Pupuk tidak berlebih, air terkontrol, tanam lebih rapat, dan pekerjaan yang selama ini berat bagi petani digantikan mesin. Dengan pola ini, kami targetkan hasil bisa mencapai 10 ton per hektare,” ujar Husnain, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, peningkatan produktivitas tidak hanya ditentukan varietas benih, tetapi juga konsistensi tata kelola budidaya. Pengendalian gulma melalui drone sprayer, misalnya, dinilai mampu mempercepat pekerjaan sekaligus menekan biaya tenaga kerja.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat, Detia Tri Yunandar, menjelaskan dari 30 hektare lahan reguler, seluas 5 hektare telah memasuki fase tanam, sebagian area dilakukan penyemprotan herbisida berbasis drone, dan 20 hektare sisanya dalam tahap pengolahan lahan.

“Skema ini kami susun sebagai paket budidaya utuh. Dari pengolahan tanah, tanam, pengairan, pemupukan, sampai pengendalian hama. Semua terukur. Harapannya, produktivitas naik tanpa menaikkan beban biaya secara signifikan,” kata Detia.

Dia menambahkan, program tersebut melibatkan 83 petani dari 10 kelompok tani serta satu brigade pangan. Keterlibatan brigade pangan dinilai penting untuk memastikan disiplin penerapan metode budidaya modern di lapangan.

Menurutnya, Indramayu dipilih karena memiliki luasan sawah yang besar, mendekati 125.000 hektare, serta berperan sebagai salah satu penopang pasokan beras nasional.

Dengan skala lahan tersebut, adopsi teknologi budidaya dinilai berpotensi memberi dampak signifikan terhadap produksi.

Sebagai dukungan sarana, Kementerian Pertanian menyalurkan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta 100 unit pompa air untuk menunjang pengairan lahan. Selain itu, PT Pupuk Indonesia menyerahkan pupuk petroganik guna mendukung kesuburan tanah pada tahap awal penerapan sistem.

Husnain menekankan, keberhasilan PM-AAS diukur dari konsistensi penerapan standar budidaya, bukan semata bantuan sarana.

"Teknologinya sudah ada. Tantangannya di kedisiplinan pelaksanaan di lapangan. Kalau pola ini dijalankan utuh, hasilnya akan terlihat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berhasil untuk tidak mengimpor jagung dan beras pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap target tercapai 4 kali lebih cepat.

Data yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa realisasi impor beras konsumsi umum pada 2025 turun 100% dibandingkan tahun lalu.

Indonesia tidak mengimpor beras maupun jagung sepanjang tahun 2025. Total produksi beras 2025 diperkirakan mengalami surplus hingga 4 juta ton. Capaian ini tentu membutuhkan strategi berkelanjutan agar swasembada bisa bertahan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencapai target 4 kali lebih cepat.

Hal ini tentunya didukung dengan adanya pembukaan lahan baru dan penguatan mekanisasi pertanian menjadi strategi utama menuju swasembada pangan permanen.

“Tapi ini belum permanen, karena penduduk terus bertambah dan lahan pertanian di Pulau Jawa terus menyusut,” kata Zulhas di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Program pembukaan lahan pertanian akan difokuskan pada kawasan yang memang diperbolehkan untuk ditanami.

Zulhas juga menegaskan bahwa pembagian kawasan hutan sudah dilakukan, dan ada area yang legal untuk dijadikan lahan pertanian. Selain perluasan lahan, mekanisasi pertanian menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas.

“Kalau mau permanen, kita harus memperluas lahan. Yang kedua, harus ada mekanisasi karena tanpa mekanisasi produktivitas rendah. Kalau pakai teknologi baru, misalnya sawah yang biasanya dikerjakan 24 orang per hektare per hari, dengan mekanisasi satu alat bisa mengerjakan 24 hektare per hari.”

Swasembada pangan yang berkelanjutan juga memerlukan bibit unggul, sementara saat ini Indonesia masih banyak menggunakan bibit lama. Pemerintah kini tengah mengupayakan pengembangan dan penyediaan varietas bibit baru yang lebih unggul.

Selain karbohidrat, pemerintah juga menargetkan kebangkitan swasembada di sektor protein. Dalam pemaparannya, Zulhas menyebutkan beberapa rencana strategis untuk 2026, di antaranya yaitu pembangunan 20.000 hektare tambak di Jawa, penyediaan minimal satu tambak besar di 500 kabupaten, rencana penghentian impor garam dalam dua tahun ke depan melalui pembangunan sentra produksi garam berskala besar di NTT, serta pembangunan 2.000 kampung nelayan pada 2026. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan untuk mencari solusi bukanlah hal yang mudah. “Saya itu kalau dihujat itu Masya Allah, memang kita kalau ngehujat itu jago ya. Tapi cari solusi susah, ini kok tanah abis, hutan ditebang,” tuturnya.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

Oleh karena itu, kita harus memperluas kalau mau permanen, harus ada lumbung2 pangan baru itu yang dikerjakan di Merauke sekarang. Dan kedua

Selain itu, dia menuturkan swasembada juga harus dilakukan melalui mekanisasi berupa teknologi baru. Sebab, sambung dia, tanpa mekanisasi maka produktivitas dalam negeri akan rendah. Dia memperkirakan, mekanisasi akan menjadikan produktivitas naik ribuan kali.

“Kalau mekanisasi dengan teknologi yang baru, kalau sawah ditanam oleh kita, tanam padi itu 24 orang 1 hari 1 hektare, 1 hektare 24 orang nanem padi. Begitu mekanisasi, 1 alat 24 hektare 1 hari. Begitu mekanisasi pakai alat, 24 hektare 1 alat, belum pakai alat 24 orang 1 hektare, jadi berapa kali itu ribuan kali perbandingannya,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan target surplus produksi padi hingga 120.000 ton hingga penghujung 2025. Proyeksi tersebut disusun berdasarkan kondisi produktivitas yang dinilai tetap stabil serta peningkatan intensitas masa tanam sepanjang tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan, sejak Januari hingga Oktober 2025, daerah di Kaki Gunung Ciremai ini sudah membukukan surplus beras mencapai 80.422 ton.

"Capaian tersebut menjadi indikator kontribusi Kuningan terhadap ketahanan pangan provinsi masih kuat," kata Wahyu, Kamis (27/11/2025).

Menurut Wahyu, meski luas baku sawah hanya sekitar 26.016 hektare, tingkat produksi padi di Kuningan berada pada jajaran tertinggi di Jawa Barat. Dengan Indeks Pertanaman rata-rata 2,5, petani di wilayah itu mampu melakukan tanam lebih dari dua kali dalam setahun, sehingga volume panen tetap terjaga.

Berdasarkan perhitungan Diskatan, tren tersebut membuka peluang kenaikan surplus hingga 33 persen dibandingkan 2024. Tahun lalu, Kuningan mencatat luas tanam 56.929 hektare dengan produksi 352.511 ton dan produktivitas 61,92 kuintal per hektare.

Sementara hingga Oktober 2025, luas tanam meningkat menjadi 64.185 hektare dengan produksi 350.058 ton dan produktivitas 61,79 kuintal per hektare.

Wahyu menambahkan, dinamika iklim yang berubah-ubah tidak menghambat konsistensi produksi, karena perluasan tanam dan pola budidaya yang lebih adaptif. Dia menilai data terkini menegaskan peran Kuningan sebagai salah satu daerah penyangga pangan strategis di Jawa Barat.

Selain menjaga produksi, Diskatan juga memperkuat mekanisasi sektor pertanian. Tahun ini, pemerintah daerah menyerahkan lima unit hand tractor untuk membantu percepatan pengolahan lahan dan efisiensi biaya produksi. Bantuan tersebut diberikan kepada lima kelompok tani di lima desa.

Bupati Kuningan, Dian Yanuar Rachmat, menyatakan distribusi alat pertanian tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Pertanian RI pada 30 April 2025.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyatakan kesiapan menyalurkan tambahan dukungan berupa lima traktor, 1.000 benih padi, dan 1.000 benih jagung.

"Dukungan mekanisasi akan membantu penataan pola tanam yang lebih efektif dan menjaga keberlanjutan produksi, terutama menghadapi fluktuasi cuaca dan kebutuhan pangan yang meningkat," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Amran, total dana yang digelontorkan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan drone pertanian, sensor tanah, hingga sistem precision agriculture dan smart farming (pertanian presisi dan pertanian pintar).

"Pemerintah, kita anggarkan sampai kurang lebih Rp10 triliun. Teknologi semua kita gunakan. Jadi ada drone kita pakai, kemudian sensor untuk mengetahui kondisi tanah, unsur hara tanah, dan seterusnya. Kita gunakan semua teknologi. Dan ke depan kami yakin biaya produksi turun," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Amran menjelaskan, penerapan teknologi canggih di sektor pertanian telah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, dengan penggunaan drone untuk menanam dan memupuk padi, waktu kerja petani dapat dihemat secara signifikan.

"Contoh, kalau tanam dulu itu 1 hektare menggunakan 25 orang, atau 1 hektare 1 orang tanam 25 hari. Sekarang 25 hektare bisa selesai 1 hari dengan menggunakan drone," jelasnya.

Ia menambahkan, transformasi menuju pertanian modern membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena tenaga manusia dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lain sementara hasil panen meningkat.

"Bisa dibayangkan efisien, efektif penggunaan anggaran. Jadi itu salah satu contoh bahwa dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence (AI), menggunakan robotik, dan seterusnya. Dan itu benar," tutur Amran.

Adapun mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Amran memastikan petani Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sejak periode pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Mereka sudah sejak.. prioritas pertama kami saat menjadi menteri, tahun 2015 itu kita sudah mulai. Dulu penggunaan teknologi kita, posisinya hanya 0,14 Horse Power (HP) per hektare. Sekarang meningkat jadi 2,1 HP per hektare. Thailand dulu sudah 2, sekian, Jepang kalau tidak salah sudah 6 HP per hektare," jelasnya.

Ia menargetkan, dalam 5-10 tahun ke depan, tingkat mekanisasi pertanian di Indonesia bisa mencapai 6-10 HP per hektare, setara dengan negara-negara maju di Asia.

Amran menyebut sejumlah alat pertanian modern seperti combine harvester dan rice transplanter saat ini sudah berhasil dibuat di dalam negeri dan tengah melalui tahap uji coba.

"Ini tadi uji coba. Ini kan combine harvester kita bisa buat, rice transplanter kita buat. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai, kemudian robotik. Jadi nanti otonomus," kata Amran.

Ia menyebut, targetnya alat-alat tersebut akan dikembangkan hingga bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan remote control, sehingga petani milenial dapat bertani tanpa harus berada langsung di sawah.

"Dari bawah pohon. Jadi Anda mau bertani, pencet tombol saja dari Jakarta. Bertani di Bekasi tinggal disetel," ucapnya.

Saat ini, lanjut Amran, alat pertanian yang diuji masih menggunakan bahan bakar diesel, namun ia menegaskan akan beralih ke sistem baterai listrik untuk menekan biaya energi.

"Saat ini masih pakai solar, diesel. Ke depan pakai baterai. Apakah baterai akan lebih murah lagi? Jauh lebih murah. Bisa hemat sampai 60 persen," ujarnya optimistis.

Amran menambahkan, harga alat pertanian modern kini juga semakin terjangkau. "Kemarin yang kita hitung-hitung per unit itu Rp600 juta, sekarang harganya sudah separuh. Terus rice transplanter itu mungkin dari Rp60 juta jadi Rp10 jutaan. Aku minta Rp5 juta," kata dia.

Ia menegaskan, semua langkah tersebut adalah bagian dari visi besar menuju pertanian otonom dan digital di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan tanam, panen itu dari bawah pohon. Itu mimpi kita. Pusatnya di sini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah berhasil memangkas regulasi pupuk hingga mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil menyebut sektor pertanian mengalami transformasi besar dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran.

Ali menuturkan, dengan stok CBP yang mencapai 4,2 juta ton itu membuat Indonesia tidak lagi membuka keran impor beras.

“Kita sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras tahun ini mencapai 34 juta ton dengan stok cadangan 4,2 juta ton tertinggi dalam 57 tahun terakhir dan Indonesia tidak lagi impor beras medium,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, reformasi tata kelola pupuk menjadi salah satu pilar penting, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam hal ini, Kementan berhasil memangkas regulasi pupuk dari 145 aturan menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen hingga petani.

“Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis, sekarang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20%, dan distribusinya langsung ke titik serah di tingkat petani,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyebut kesejahteraan petani semakin meningkat, dengan nilai tukar petani (NTP) yang kini berada di level 124,36. Serta, tingkat mekanisasi pertanian juga naik menjadi 2,1 HP per hektare atau sejajar dengan Thailand.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Jekvy Hendra menyebut kebijakan HET pupuk bersubsidi memberikan dampak langsung bagi petani.

Jekvy mengungkap, sejak penurunan harga pupuk diumumkan pada 22 Oktober 2025, penebusan pupuk mencapai 72.000–78.000 petani per hari.

Di sisi lain, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Asep Saepul Muslim memastikan stok pupuk bersubsidi saat ini aman dengan cadangan lebih dari 1 juta ton.

“Saat ini ketersediaan stok pupuk sampai dengan 26 Oktober 2025 itu sebesar 1,1 juta ton, di mana terdiri dari 1,07 juta ton untuk pupuk subsidi atau 43 hari ke depan. Itu bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi 43 hari ke depan, dan 434.000 ton untuk pupuk non-subsidi,“ ujar Asep.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Adapun, penurunan harga pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, penurunan harga pupuk hingga 20% tidak berdampak signifikan terhada penurunan biaya produksi di level petani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Eliza menyebut penurunan harga pupuk hingga 20% ini merupakan langkah yang baik untuk efisiensi biaya produksi. Menurutnya, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani.

“Meski demikian, penurunan harga pupuk itu nggak akan signifikan menurunkan biaya produksi keseluruhan, karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12–15%,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, lanjut dia, lebih dari 50% dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan 25% untuk sewa lahan. Menurutnya, efisiensi di sektor hulu pertanian harus dilengkapi dengan peningkatan produktivitas dan adopsi mekanisasi agar dampaknya bisa lebih terasa.

Eliza juga menyoroti proyek cetak sawah baru yang saat ini tengah digencarkan pemerintah belum menghasilkan efisiensi yang nyata karena rendahnya produktivitas dan lemahnya infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi baru tersebut.

“Lokasi cetak sawah ini kan biasanya infrastruktur logistiknya belum cukup mumpuni sehingga biaya distribusi relatif mahal,” imbuhnya.

Di samping itu, Core juga menyoroti di sisi distribusi dan hilirisasi yang masih diperlukan perbaikan, lantaran rantai distribusi yang masih panjang. Alhasil, harga di konsumen akhir menjadi relatif mahal.

Untuk itu, menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong kelompok tani agar tidak hanya menjual gabah, melainkan mengolah sendiri hasil panen menjadi beras melalui unit penggilingan sendiri.

“Gapoktan ini baiknya membangun rice milling unit, sehingga harga di konsumen akan terpangkas cukup besar dan petani meningkat kesejahterannya karena ada nilai tambah dengan mengolah gabah jadi beras,” ujarnya.

Bahkan, dia menyebut pengembangan rice milling unit juga membuka peluang pemanfaatan limbah hasil penggilingan untuk keperluan lain seperti bahan baku pupuk atau etanol. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berencana mencampur etanol untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Eliza menyebut, limbah padi bisa menjadi salah satu sumber etanol di samping tebu yang relatif mahal dan akan menciptakan kompetisi makanan dengan bahan bakar (food vs fuel).

Lebih jauh, Eliza mendorong agar program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dikebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura.

“Sebaiknya KopDes Merah Putih ini dimanfaatkan untuk hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura yang selama ini masih minim,” imbuhnya.

Selain sisi produksi dan hilirisasi, Eliza juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan ketersediaan data yang akurat di sepanjang rantai pasok. Menurut dia, ketiadaan data yang presisi di tingkat distribusi dan pergudangan membuat harga komoditas rentan terhadap spekulasi.

Bahkan, menurutnya, Indonesia harus meniru Singapura yang memiliki data kapasitas gudang menyimpan komoditas pangan strategis, sehingga ada transparansi data.

Dia menambahkan, kebutuhan logistik dan infrastruktur penyimpanan juga harus diperhatikan, terutama jika ingin mendorong pengembangan pupuk non-subsidi.

“Pupuk ini modalnya besar dan butuh gudang yang cukup. Sebaiknya KopDes Merah Putih ini diarahkan untuk yang non-subsidi dan peralatan urban farming,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harga beras nasional masih berada di level tinggi meski produksi beras melimpah.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.

“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (20/10/2025).

Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Kebijakan ini pun berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.

“Biasanya selama 2 dekade hidup petani pangan selalu hidup marginal. Sekarang ada keberpihakan ke petani agar meningkatkan minat petani menanam, tetapi konsekuensinya harga di konsumen jadi naik,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.

“Kalau mau membuat petani sejahtera dan masyarakat tidak dibebani dengan kenaikan harga pangan yang tinggi, maka ini perlu reformasi menyeluruh,” ujarnya.

Selama ini, Eliza melihat bahwa kebijakan cenderung berfokus pada menjaga harga pangan tetap murah di tingkat konsumen. Kebijakan itu pada akhirnya membuat petani tidak mendapatkan harga jual yang layak. Alhasil, pendapatan petani rendah dan tingkat kesejahteraan terus menurun.

“Di era Prabowo ini ada kebijakan yang berpihak kepada petani, tetapi memang konsekuensinya harga di konsumen mahal. Sebetulnya konsumen kelas atas enggak masalah dengan kenaikan harga, yang perlu dijaga daya belinya itu masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

Selain karena kebijakan harga gabah, tingginya harga beras juga dipicu oleh struktur ongkos produksi yang membengkak. Eliza menilai bahwa biaya produksi beras di Indonesia jauh dari kata efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti di Vietnam.

“Cost structureberas kita itu 2,5 kali lebih mahal dibandingkan Vietnam, hampir separuhnya habis untuk membayar tenaga kerja, disusul oleh sewa lahan. Pupuk hanya berkontribusi 12–15% terhadap total biaya,”

Menurut Eliza, besarnya ongkos tenaga kerja ini disebabkan oleh minimnya mekanisasi di seluruh rantai pasok, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Eliza juga mencatat bahwa ketersediaan tenaga kerja pertanian semakin langka sehingga memicu kenaikan upah.

“Kenapa 50% lebih untuk tenaga kerja itu karena kita kurangnya mekanisasi dari sisi hulu-hilir, ditambah lagi kesulitan cari tenaga kerja buruh pertanian sehingga upahnya relatif mahal [supply demandtenaga kerja], mesin-mesin pertanian banyak tersedia untuk luas lahan besar, sementara mayoritas petani kita skala kecil,” tuturnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa sewa lahan juga menjadi beban besar yang terus meningkat tanpa kendali. “Sewa lahan juga sama karena gagalnya reforma agraria serta tidak ada aturan terkait sewa lahan pertanian sehingga harganya terus naik tanpa memperhitungkan inflasi,” imbuhnya.

Benahi Struktur Biaya

Eliza menyebut, untuk membenahi struktur biaya dan menjamin harga yang wajar, maka perlu dilakukan reformasi pertanian berbasis riset dan efisiensi dari hulu hingga hilir.

“Kalau mau harga pangan kita relatif murah, maka perlu didorong R&D-nya untuk menemukan varietas yang produktivitas tinggi dan resilien terhadap hama penyakit serta perubahan iklim,” terangnya.

Selain itu, dia menilai bahwa alat mesin pertanian juga perlu menyesuaikan karakteristik lahan, efisiensi dari hulu sampai penanganan pasca panen hingga memperbaiki irigasi agar tidak perlu pompanisasi.

Dia juga menekankan pentingnya memotong rantai distribusi dan memberi nilai tambah langsung ke petani. Dalam hal ini, pemerintah perlu memangkas rantai distribusi agar petani dapat mengolah gabah menjadi beras. Dengan begitu, petani dapat menjual sudah dalam bentuk beras.

“Bangunrice millingunit di setiap gabungan kelompok tani atau bisa dengan koperasi sehingga keuntungan di petani maksimal, harga di konsumen bisa terkendali. Selama ini karena ketergantungan terhadap middleman dan datanya enggak ada, jadinya rentan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan,” terangnya.

Di sisi lain, Eliza menyebut meski pemerintah telah menyerap 12,5% dari total produksi beras dalam negeri melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi program ini dinilai tidak optimal karena tidak menyesuaikan pola belanja masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, beras SPHP kemasan 5 kilogram menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Seharusnya kemasan kecil 1 kilograman, eceran agar menyesuaikan dengan pola belanja masyarakat menengah bawah,” ungkapnya.

Dia menilai kendala distribusi SPHP ini membuat masyarakat membeli beras dengan harga yang mahal. Di sisi lain, lanjut dia, penyaluran beras SPHP tidak berjalan optimal lantaran menumpuk di gudang.

“Ini merugikan kedua pihak, pemerintah rugi tidak menyalurkan SPHP cepat-cepat, rakyat juga susah akses SPHP-nya karena kendala distribusi dan kemasan yang kurang ekonomis bagi mereka,” terangnya.

Adapun, Eliza juga menyoroti ihwal swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibarengi dengan efisiensi dan keseimbangan dalam sistem.

Untuk itu, dia menyebut, perlu adanya reformasi struktural. Namun, harus berbasis riset inovasi agar bisa efisien dan efektif dari sisi hulu hingga hilir.

“Kita masih swasembada karena 90% masih dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apakah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen juga mendapatkan harga terbaik?” pungkasnya.