Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penemuan potensi sumber daya gas raksasa baru di Kalimantan Timur. Hal ini menjadi angin segar bagi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Giant discovery atau penemuan besar tersebut berasal dari hasil eksplorasi Sumur Geliga-1 di Blok Ganal, Cekungan Kutai, yang terletak sekitar 70 kilometer dari pesisir Kalimantan Timur.

Adapun, Blok Ganal merupakan wilayah kerja migas yang dioperasikan oleh perusahaan multinasional asal Italia, Eni, dengan porsi kepemilikan 82%. Dalam pengembangan blok tersebut, Eni bermitra dengan perusahaan migas asal China, Sinopec, yang memiliki hak partisipasi sebesar 18%.

Eni mengestimasikan Sumur Geliga-1 menyimpan potensi sumber daya in-place sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas dan 300 juta barel kondensat.

Sumur Geliga-1 dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter. Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi Eni di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan penemuan sumur Konta-1 pada 2025.

Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.

Penemuan Geliga ini terjadi setelah keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).

"Analisis masih berlangsung untuk mengevaluasi opsi percepatan pengembangan, dengan mempertimbangkan kedekatan terhadap infrastruktur yang sudah ada dan yang direncanakan, yang membuka potensi sinergi dalam hal percepatan waktu ke pasar dan optimalisasi biaya," kata Eni melalui pernyataan resminya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Penemuan baru ini juga berdekatan dengan penemuan gas di Sumur Gula yang belum dikembangkan (2 Tcf gas in-place dengan 75 juta barel kondensat). Penilaian awal Eni menunjukkan bahwa kombinasi sumber daya Geliga dan Gula berpotensi menghasilkan tambahan 1 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) gas dan 80.000 barel per hari (bpd) kondensat.

Eni pun mempertimbangkan untuk membangun hub produksi ketiga di Cekungan Kutai dengan mengadopsi konsep pengembangan yang sama seperti proyek North Hub yang sedang berjalan.

Selain itu, studi juga sedang dilakukan untuk mengevaluasi revitalisasi lebih lanjut fasilitas LNG Bontang dengan menambah kapasitas pencairan LNG di luar yang sudah direncanakan sehingga dapat memperpanjang umur operasional fasilitas tersebut.

Adapun, Blok Ganal juga menjadi bagian dari 19 blok migas (14 di Indonesia dan 5 di Malaysia) yang akan dimasukkan ke dalam portofolio Searah, perusahaan patungan yang dikendalikan bersama oleh Eni dan Petronas yang diumumkan pada November 2025.

Perusahaan baru ini akan mengintegrasikan aset, keahlian teknis, dan kemampuan finansial untuk mendukung pertumbuhan serta memperkuat posisi Eni dan Petronas di Asia Tenggara. Rencana bisnis Searah mencakup pengembangan sekitar 3 miliar barel setara minyak (boe) dari sumber daya yang telah ditemukan serta membuka potensi eksplorasi yang signifikan. Penyelesaian transaksi diperkirakan terjadi pada kuartal II/2026.

Penemuan Geliga juga disebut turut meningkatkan nilai penjualan aset Eni di Indonesia. Eni tengah dalam proses pelepasan (divestasi) 10% saham portofolio Eni di Indonesia yang tidak termasuk dalam transaksi Searah. Divestasi ini ditargetkan selesai pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembukaan rekrutmen hingga 30.000 tenaga profesional dalam upaya percepatan pembangunan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihmenyisakan sejumlah catatan kritis, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga potensi beban anggaran negara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa perekrutan 30.000 manajer tersebut menjadi bagian dari tahap operasionalisasi koperasi yang kini tengah digenjot pemerintah.

Dia menjelaskan para tenaga profesional yang akan mengisi posisi manajer akan memegang peran sentral dalam mengelola berbagai lini usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga sektor logistik dan pergudangan.

“Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 30.000 itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dengan cakupan usaha yang luas, Ferry berharap manajer yang ditugaskan memiliki kemampuan kewirausahaan yang memadai agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan program pelatihan bagi para manajer terpilih.

“Kami, Kementerian Koperasi memang diminta untuk memberikan modul-modul pelatihan bagi manajer-manajer yang setelah lolos dari hasil seleksi nanti dibekali dengan, yangpertama, tentu pengetahuan tentang koperasinya itu sendiri, yangkedua, tentang kemampuan manajerialnya,” jelasnya.

Ferry juga memastikan proses rekrutmen dilakukan melalui panitia seleksi (pansel). Status para manajer nantinya bukan aparatur sipil negara (ASN), melainkan pegawai BUMN. Adapun terkait skema penggajian, pemerintah masih mematangkan regulasi sebagai dasar pembiayaan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, Ferry belum dapat memastikan apakah sumber gaji akan berasal dari APBN atau skema lainnya.

“Nah ini akan dikeluarkan Peraturan Presiden khusus untuk pengadaan SDM, termasuk di dalamnya adalah sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer yang diterima,” ujarnya.

Berdasarkandashboardresmi Simkopdes, sebanyak 5.653 titik pembangunan fisik KopDes Merah Putih telah rampung per 20 April 2026. Adapun, total pembangunannya sebanyak 35.498 titik.

Risiko Anggaran dan Kesiapan SDM

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pembentukan KopDes/Kel Merah Putih sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan serentak seperti saat ini.

Dia mengemukakan pengalaman empiris menunjukkan banyak koperasi yang tidak bertahan, sehingga diperlukan proyek percontohan (pilot project) terlebih dahulu. Jika terbukti berhasil, lanjut dia, model tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah lain.

Di sisi lain, dia menilai perekrutan manajer besar-besaran berisiko menimbulkan tekanan fiskal jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang, terlebih di tengah dinamika ekonomi global.

“Kalau sekarang perekrutan langsung 30.000 [manajer], jika gagal maka boncos di APBN. Apalagi banyak manajer KopDes yangfresh graduatedan minim pengalaman,” kata Esther ketika dihubungi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya, Israel, perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Indef menilai konflik geopolitik berisiko menekan daya beli masyarakat, seiring dengan kenaikan harga energi dan meluasnya inflasi, terutama jika konflik berlangsung lebih lama hingga mengganggu kinerja ekspor dan impor.

“Harus menyiapkan bantalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi ini tentu punya risiko menggerus ruang fiskal yang makin sempit dalam APBN. Ini mitigasi dan strategi untuk meminimalkan dampak negatif dari perang ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi sempat meningkat dari sekitar 150.223 unit pada 2015 menjadi 152.174 unit pada 2017, sebelum kemudian mengalami penurunan cukup tajam hingga 123.048 unit pada 2019.

Setelah itu, jumlah koperasi kembali menunjukkan tren pemulihan secara bertahap hingga mencapai 131.617 unit pada 2024. Pada 2023, total koperasi yang beroperasi tercatat sebanyak 130.119 unit yang didominasi oleh koperasi konsumen, disusul koperasi produsen, simpan pinjam, jasa, dan pemasaran.

Dihubungi terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai rencana pemerintah merekrut 30.000 manajer untuk KopDes/Kel Merah Putih merupakan langkah yang positif dan strategis, namun perlu diimplementasikan secara terukur agar efektif.

“Secara jumlah, target ini cukup ambisius tetapi masih realistis, mengingat setiap tahun Indonesia menghasilkan lulusan D4/S1 dalam jumlah besar,” kata Erwin.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada kuantitas, melainkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola entitas usaha di tingkat desa yang memiliki kompleksitas tersendiri. Dia menyorotiaspek kualitas tenaga kerja, terutama bagi lulusan baru yang masih membutuhkan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

Kadin menilai para manajer harus dibekali sejumlah kompetensi utama, mulai dari manajemen usaha dan keuangan, pemahaman rantai pasok dan distribusi, kemampuan membaca pasar dan mengembangkan produk, kepemimpinan serta pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk literasi digital untuk mendukung pemasaran dan pencatatan keuangan.

“Program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru secara signifikan, tidak hanya dari sisi manajer, tetapi juga dari aktivitas ekonomi turunan di desa. Jika berjalan efektif, KopDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tuturnya.

Namun, dalam jangka pendek, Erwin menilai terdapat potensi persaingan perebutan talenta, khususnya tenaga muda dengan kemampuan manajerial, meskipun dalam jangka panjang program ini dapat menjadi sumber pengembangan SDM nasional yang bermanfaat bagi dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI bersiap mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Rapat Paripurna ke-17, Selasa (21/4/2026).

Agenda pengambilan keputusan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (21/4/2026), bersamaan dengan pembahasan sejumlah agenda strategis lain.

Pengesahan atas beleid tersebut sekaligus menandai akhir dari pembahasan panjang selama 22 tahun yang selama ini tertunda.

Adapun, RUU PPRT telah disepakati pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (20/4/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan penyelesaian beleid ini menjadi jawaban atas tuntutan publik yang telah lama menunggu kepastian perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

“Ini adalah PR yang diberikan masyarakat kepada kami untuk menyelesaikan beberapa undang-undang yang sudah lama dijanjikan. Hari ini kita menyelesaikan RUU Pekerja Rumah Tangga yang sudah 22 tahun,” ujarnya, seperti dilansir laman resmi DPR.

Secara substansi, RUU tersebut memuat sejumlah pengaturan mendasar yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem ketenagakerjaan formal. Regulasi ini mencakup jaminan sosial melalui BPJS, pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, serta perlindungan dasar dalam menjalankan pekerjaan.

Dasco memerinci, kehadiran aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini berada di sektor informal tanpa perlindungan yang memadai.

Pembahasan RUU ini juga melibatkan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga kelompok pekerja. DPR menilai keterlibatan tersebut membuat substansi beleid lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Dalam aspek implementasi, DPR dan pemerintah menyepakati masa transisi selama 1 tahun setelah pengesahan. Masa tersebut akan digunakan untuk menyiapkan perangkat pelaksanaan sekaligus memastikan kesiapan pengawasan.

“DPR dan pemerintah tentu akan mengawasi jalannya undang-undang ini, termasuk implementasinya di lapangan, sehingga benar-benar memberikan perlindungan,” kata Dasco.

Penyelesaian RUU PPRT juga disebut sejalan dengan dorongan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar regulasi tersebut segera dituntaskan.

Selain RUU PPRT, rapat paripurna juga akan membahas pengambilan keputusan terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban serta mendengarkan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPR bersama pemerintah juga tengah mendorong penyelesaian sejumlah regulasi lain yang telah lama tertunda, seperti RUU Masyarakat Adat, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memperkirakan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan akan melampaui US$500 miliar atau setara Rp8.561 triliun (asumsi kurs Rp17.123 per US$) untuk mendukung proyek transmisi dan transisi energi dalam dekade mendatang.
Investasi itu juga tak lepas dari rencana pembangunan dua proyek transmisi high voltage direct current (HVDC) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Rencana itu seiring kebutuhan mendesak interkoneksi sistem kelistrikan nasional, seiring masifnya penambahan energi terbarukan yang tersebar dan jauh dari pusat permintaan.
PLN mulai mengarahkan penguatan jaringan transmisi sebagai tulang punggung transisi energi. Tanpa interkoneksi yang memadai, lonjakan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan berisiko tidak terserap optimal.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, masa depan energi Indonesia harus bertumpu pada pemanfaatan sumber daya domestik yang efisien dan berkelanjutan.
"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Selasa (21/5/2026).
Dalam RUPTL 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).
Lebih terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.
Ambisi ini diperkuat target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW dalam waktu relatif singkat. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.
Darmawan sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 kilometer sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Jaringan transmisi ini dibutuhkan untuk menjembatani ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan yang umumnya di daerah terpencil dan pusat permintaan listrik di kawasan ekonomi utama.
Proyek interkoneksi Sumatra-Jawa yang menggunakan teknologi HVDC, dengan panjang sirkuit 112 kilometer, menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Suroso Isnandar menuturkan, terdapat opsi pendanaan berbasis swasta untuk pengembangan proyek HVDC.
Pria yang juga menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN itu mengatakan, pihaknya juga telah menyelenggarakan workshop mengenai pengembangan proyek HVDC. Workshop tersebut menggandeng CIGRE Indonesia (Conseil International des Grands Réseaux Électriques).
Workshop ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga pemangku kepentingan global untuk membahas peran teknologi HVDC sebagai tulang punggung interkoneksi listrik hijau di Indonesia.
Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian dari peran strategis MKI sebagai platform penghubung semua pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan. Ibi khususnya dalam memperkuat kolaborasi untuk memastikan transisi energi dapat tercapai secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Dia menyoroti pentingnya konektivitas antar pulau seperti Sumatra dan Jawa.
"Interkoneksi ini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan krusial untuk mendukung transisi energi dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) untuk ibu hamil menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. Bantuan ini disalurkan melalui Program Keluarga Harapan yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Melalui program ini, ibu hamil dari keluarga kurang mampu didorong untuk rutin memeriksakan kandungan ke fasilitas kesehatan. Tujuan utamanya bukan hanya memastikan kesehatan ibu dan janin, tetapi juga memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas hidup sejak dini.

Dalam pelaksanaannya, bansos ibu hamil diberikan dalam bentuk bantuan tunai dengan total Rp3.000.000 per tahun. Dana tersebut tidak dicairkan sekaligus, melainkan dibagi menjadi empat tahap sepanjang tahun, masing-masing sebesar Rp750.000. Sistem ini dibuat agar bantuan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan selama masa kehamilan.

Jadwal Penyaluran Bansos Ibu Hamil

Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening bank yang telah ditentukan pemerintah. Berikut jadwal pencairan bansos ibu hamil tahun 2026:

• Tahap 1: Januari – Maret 2026
• Tahap 2: April – Juni 2026
• Tahap 3: Juli – September 2026
• Tahap 4: Oktober – Desember 2026

Syarat Penerima Bansos Ibu Hamil

Agar bisa menerima bantuan ini, calon penerima perlu memenuhi sejumlah persyaratan penting. Pemerintah menggunakan data terintegrasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Syarat utamanya meliputi:

1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan berdasarkan data pemerintah
3. Memiliki dokumen kependudukan yang valid seperti KTP dan Kartu Keluarga
4. Melakukan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali di fasilitas kesehatan
5. Mengikuti kegiatan Family Development Session (FDS) dari pendamping PKH

Cara Cek dan Daftar Bansos Ibu Hamil 2026

Bagi masyarakat yang belum terdaftar, proses pengajuan bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi pemerintah. Pendaftaran ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekaligus mempercepat proses verifikasi data. Secara umum, langkah-langkahnya adalah:

1. Mengunduh aplikasi “Cek Bansos” di ponsel
2. Membuat akun menggunakan NIK dan data kependudukan
3. Mengunggah dokumen pendukung, termasuk bukti kehamilan
4. Mengisi data keluarga secara lengkap
5. Mengajukan usulan dan menunggu verifikasi dari dinas sosial setempat

Setelah mendaftar, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara berkala. Pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi maupun aplikasi yang sama dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, atau cukup login untuk melihat status berdasarkan NIK.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, program bansos ibu hamil diharapkan tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat. Pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi, dan pendampingan keluarga menjadi bagian penting dari program ini.

Sebagai penutup, bansos ibu hamil bukan sekadar bantuan tunai, melainkan investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Ketepatan sasaran dan partisipasi aktif penerima menjadi kunci agar manfaat program ini benar-benar terasa, baik bagi ibu, anak, maupun kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan 30 trainsetKRL sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan pada kesiapan infrastruktur dan sinkronisasi produksi, meski kapasitas industri dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu singkat.

RI 1 pasalnya hanya memberikan tenggat waktu satu tahun—terhitung sejak November 2025—untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui PT KAI Commuter untuk menghadirkan 30 rangkaian dengan 12 stamformasi (SF 12).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan proses pengadaan tambahan sarana itu saat ini masih berada pada tahap finalisasi kajian. Proses persiapan pun terus berjalan dengan melibatkan pemerintah, PT KAI, dan KAI Commuter.

Kesiapan lintas operasional menjadi faktor penentu, terutama untuk mendukung formasi rangkaian panjang hingga 12 gerbong.

“Untuk pengadaan 30 trainset, ini memang kajiannya terus dilakukan dan ini sudah mendekati tahap final. Jadi baik dari sisi KAI, KCI, maupun pemerintah dalam proses persiapan untuk merealisasikan terkait dengan kebutuhan tambahan kapasitas angkut tersebut,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Namun, distribusi trainset baru tidak serta-merta merata ke seluruh lintas. Pengoperasiannya akan bergantung pada kesiapan prasarana dalam menampung rangkaian lebih panjang.

Maklum, saat ini sejumlah lintasan masih dalam proses peningkatan. Sebut saja lintas Rangkasbitung atau yang lebih dikenal dengan Green Line. Lintasan tersebut saat ini belum mampu menjalankan SF 12 dan masih terbatas pada SF 10 karena kendala kapasitas listrik aliran atas (LAA).

Green Line pun saat ini masih dalam tahap kajian akhir untuk peningkatan kapasitas. Karina menyebut pemerintah dan operator berupaya mempercepat proyek tersebut, tetapi realisasi tetap bertahap. Dia pun belum dapat memastikan apakah peningkatan kapasitas dapat rampung pada tahun ini.

“Prinsipnya, pemerintah bersama dengan KAI dan KAI Commuter tentunya akan berupaya maksimal untuk mengejar proses pengembangan infrastruktur khususnya di Green Line,” ujarnya.

Di sisi lain, kesiapan sarana eksisting juga belum sepenuhnya rampung. Saat ini, KAI Commuter masih fokus menyelesaikan pengadaan 16 trainset yang diproduksi PT INKA.

Dari jumlah tersebut, enam trainset telah beroperasi. Sebanyak satu trainset tengah memasuki masa uji sertifikasi di Depo Depok, dan trainset kedelapan dalam proses pengiriman dari pabrik INKA di Banyuwangi.

Rencananya, 10 trainset tersebut ditargetkan beroperasi penuh secara bertahap pada 2026.

Di tengah kompleksitas tersebut, kapasitas industri dalam negeri dinilai tidak menjadi kendala utama.

Urgensi Kereta Baru SF 12

Urgensi pengadaan kereta baru bukanlah tanpa sebab. Selain mengganti kereta-kereta tua, jumlah pengguna KRL di kawasan Jabodetabek menunjukkan tren peningkatan secara konsisten.

Mengacu data KCI dalam lima tahun terakhir, volume penumpang secara nasional meningkat tajam dari 124,86 juta pada 2021 menjadi 239,25 juta pada 2022, atau melonjak 92% secara tahunan atau year on year (YoY). Kenaikan ini sejalan dengan pemulihan pandemi Covid-19.

Tren pertumbuhan jumlah penumpang berlanjut pada 2023 menjadi 331,89 juta atau tumbuh 39% YoY. Kemudian jumlah penumpang pada 2024 tercatat mencapai 374,48 juta atau naik 13%. Bahkan jumlah pengguna KRL untuk pertama kalinya menembus angka 400,99 juta atau tumbuh 7% secara tahunan pada 2025.

Pola serupa terjadi di wilayah Jabodetabek sebagai kontributor utama. Jumlah penumpang naik dari 123,12 juta pada 2021 menjadi 215,04 juta pada 2022, atau tumbuh 75% YoY. Angka tersebut terus meningkat menjadi 290,89 juta pada 2023 dengan pertumbuhan 35%.

Pada 2024, penumpang Jabodetabek mencapai 328,15 juta atau naik 13% YoY dan bertambah menjadi 349,31 juta pada 2025 dengan pertumbuhan yang melambat ke 6%.

Mobilitas masyarakat yang makin mengandalkan KRL Jabodetabek tecermin dari pergerakan pengguna Commuter Line pada kuartal I/2026 yang sebanyak 86,86 juta. Angka tersebut meningkat 5,7% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 82,11 juta pengguna.

Optimistis 30 Trainset

Meski sempat muncul opsi pengadaan 30 trainset melalui impor, pemerintah telah menegaskan pengadaan wajib berasal dari pabrik dalam negeri, yakni PT INKA.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai INKA memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Bisa, kapasitas INKA untuk memenuhi 30 trainset dalam satu tahun,” ujarnya.

Keyakinan atas kapasitas INKA dalam memasok kebutuhan domestik menguat setelah perusahaan melakukan ekspansi fasilitas produksi di Banyuwangi. Kemampuan produksinya diyakini naik menjadi empat kereta per hari.

Selama ini, INKA juga menjadi tulang punggung penyedia sarana perkeretaapian nasional, mulai dari KRL, kereta ekonomi, hingga kereta barang.

“Selama ini yang bikin gerbong untuk PT KAI adalah PT INKA,” kata Djoko.

Di samping itu, tantangan utama justru berada pada kesiapan ekosistem operasional. Data KAI Commuter menunjukkan saat ini terdapat 89 trainset yang beroperasi di Jabodetabek, dengan distribusi terbesar di lintas Bogor sebanyak 37 trainset, disusul Cikarang 26 trainset, Rangkasbitung 19 trainset, Tangerang 5 trainset, dan Tanjung Priok sebanyak 2 trainset.

Sayangnya, belum semua rangkaian tersebut memiliki 12 gerbong, terbatas pada delapan dan 10 gerbong.

Penambahan trainset baru berpotensi meningkatkan kapasitas angkut secara signifikan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan jalur, stasiun, dan sistem operasi.

Djoko menilai penambahan trainset tidak hanya berdampak pada kapasitas angkut, tetapi juga pada kualitas layanan transportasi publik secara keseluruhan. Penambahan armada berpotensi meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke angkutan umum, serta berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi udara di kawasan perkotaan.

Namun, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas mengingatkan agar pemerintah konsisten dengan rencananya. Berkaca dari 2022, pemerintah sempat melarang KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang, tetapi setahun berselang mengizinkan importasi kereta baru dari China.

Bisnis.com, JAKARTA — Jemaah haji Indonesia gelombang pertama dipastikan tidak perlu mengkhawatirkan konsumsi selama berada di Madinah. Pemerintah telah menyiapkan layanan katering dengan menjaga cita rasa khas Indonesia.

Kepala Seksi Konsumsi Daerah Kerja (Daker) Madinah Beny Darmawan mengatakan terdapat 23 dapur atau katering yang telah dikontrak untuk melayani kebutuhan makan jemaah.

“Seluruhnya sudah melalui proses seleksi oleh Kemenhaj Republik Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/4) waktu setempat.

Selama sekitar sembilan hari di Madinah, jemaah akan mendapatkan konsumsi sebanyak 27 kali atau tiga kali sehari. Pola ini disesuaikan dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia.

Beny menjelaskan kualitas makanan menjadi perhatian utama, tidak hanya dari sisi porsi, tetapi juga menu dan cita rasa. Untuk menjaga konsistensi rasa, bumbu masakan didatangkan langsung dari Indonesia dalam bentuk pasta.

“Penggunaan bumbu pasta lebih efisien dalam distribusi dan produksi dibandingkan bahan mentah,” jelasnya.

Selain itu, setiap dapur diwajibkan memiliki tenaga juru masak dari Indonesia, yakni minimal dua koki utama dan empat asisten. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar layanan konsumsi bagi jemaah.

Dari sisi kesiapan, seluruh dapur telah siap beroperasi 100%. Layanan konsumsi akan langsung diberikan saat jemaah tiba di Madinah pada Rabu (22/4).

Adapun dapur katering diwajibkan telah siap paling lambat 10 hari sebelum operasional, termasuk ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja.

Beny menambahkan layanan konsumsi juga memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia (lansia). Menu dapat disesuaikan, terutama dari sisi tekstur makanan agar lebih mudah dicerna.

“Untuk lansia, menu bisa disesuaikan, misalnya nasi dibuat lebih lunak atau menjadi bubur,” katanya.

Guna menjamin kualitas dan keamanan makanan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pemeriksaan mencakup bahan baku, proses memasak, hingga penyajian.

Selain itu, pengujian sampel makanan dilakukan di tiga titik, yakni kantor Daker Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), serta di sektor tempat jemaah menginap.

“Pengawasan terakhir dilakukan oleh petugas konsumsi di hotel sebelum makanan disajikan kepada jemaah,” ujar Beny.

Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Madinah tetap terjaga, baik dari sisi kualitas, keamanan, maupun cita rasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa antara perusahaan tambang dan asuransi kian mencuat seiring dengan tingginya risiko operasional sektor ini, terlebih pemahaman industri asuransi terhadap karakteristik bisnis tambang dinilai belum memadai.

Center for Energy Security Studies (CESS) mencatat, sejumlah konflik klaim di sektor tambang berakar dari perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan pihak penanggung.

Direktur Eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak mengungkapkan bahwa risiko dalam industri pertambangan bersifat kompleks dan melekat pada aktivitas operasional. Risiko tersebut mencakup longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional yang dapat menghambat produksi.

“Dalam industri pertambangan, risiko seperti longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional memang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi risk management yang baik, sangat umum bagi perusahaan tambang untuk memiliki asuransi yang melindungi aset tambang dan melindungi risiko gangguan usaha serta operasional,” kata Ali, dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurut Ali, tekanan terhadap sektor pertambangan saat ini datang dari berbagai arah. Selain risiko geologi dan bencana alam seperti longsor dan banjir, industri juga menghadapi fluktuasi harga komoditas global. Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut mendorong biaya operasional, di tengah ketidakpastian pembiayaan dan perlindungan asuransi.

Dia menilai, pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini. Karakter risiko pertambangan dinilai sangat spesifik, mulai dari geoteknik dan stabilitas lereng, cuaca ekstrem, kegagalan alat berat, hingga gangguan operasional pada tambang terbuka maupun bawah tanah. “Perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini seharusnya memiliki underwriter dan risk engineer yang memahami karakteristik pertambangan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia. Menurut dia, sengketa klaim asuransi berpotensi terjadi luas di sektor pertambangan, seiring dengan tingginya eksposur risiko yang belum sepenuhnya dipahami oleh industri asuransi.

“Ini terjadi bisa saja pada semua pertambangan, maka itu perlu pemahaman bagi asuransi soal bisnis tambang yang penuh risiko,” ujarnya.

Di sisi lain, Hendra menekankan bahwa perusahaan tambang tetap harus menjalankan praktik pertambangan yang baik. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun kontrak karya (KK) telah memiliki panduan hak dan kewajiban yang rinci dalam menjalankan operasional.

“Pemegang izin pertambangan baik IUP ataupun Kontrak Karya sudah menjalankan hal itu, karena di IUP maupun Kontrak Karya, hak dan kewajiban diatur sangat rinci,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peningkatan frekuensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim, yang turut memperbesar risiko di sektor pertambangan. Kejadian di tambang bawah tanah Freeport maupun longsor di tambang Toka Tindung disebut sebagai contoh risiko yang sulit dihindari.

“Apa yang terjadi di tambang bawah tanah Freeport misalnya karena adanya hidrometeorologi tidak bisa dihindarkan, demikian juga dengan perusahaan tambang Toka Tindung ketika terkena bencana alam longsor, itu sangat mungkin terjadi,” tuturnya.

Bagaimanapun, asuransi bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen krusial dalam menjaga keberlangsungan bisnis tambang. Namun, tanpa pemahaman yang selaras antara penanggung dan tertanggung, potensi sengketa berisiko mengganggu stabilitas operasional dan keuangan perusahaan di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Narasi target pertumbuhan ekonomi 8% terus digaungkan oleh pemerintah. Daftar strategi yang sering disampaikan kepada publik tak jauh dari hilirisasi sumber daya alam, industri kendaraan listrik, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sampai gentengisasi.

Semua strategi itu boleh jadi relevan. Namun ada satu faktor penting yang juga perlu masuk dalam diskusi strategis soal pertumbuhan ekonomi, yakni partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Ini bukan soal kesetaraan gender semata. Ini soal logika ekonomi dasar. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Bagaimana mungkin meningkatkan laju konsumsi jika perahunya hanya dikayuh oleh satu orang? Dan bagaimana satu orang itu bisa tetap di pasar kerja jika sistem tidak mendukungnya?

Mengurus rumah tangga menjadi alasan tertinggi perempuan berhenti kerja (34,6%), jauh di atas alasan kontrak habis (14%). Pada laki-laki, alasan serupa hanya 2,5%. Artinya, banyak perempuan sebenarnya masih bisa bekerja, tapi terpaksa berhenti setelah punya anak karena tidak ada support system yang memadai.

Perempuan dengan gaji di atas Rp20 juta mungkin mampu membayar daycare swasta. Tapi bagi pekerja bergaji UMR? Itu kemewahan yang tak terjangkau. Bayangkan, dengan gaji Rp5 juta, biaya transportasi Rp500.000, daycare Rp2,5 juta per bulan, pendapatan yang tersisa hanya Rp1,5 juta. Ini bukan soal motivasi. Ini soal aritmetika sederhana yang memaksa jutaan perempuan keluar dari pasar kerja setiap tahunnya.

Indonesia hanya pernah tumbuh di atas 8% sekali, pada 1995. Tidak kebetulan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia stagnan di kisaran 50-54% selama 35 tahun terakhir, sementara TPAK laki-laki stabil di 82-84%. Ini berarti kesenjangan gender hampir 30%.

Bandingkan dengan Vietnam yang konsisten tumbuh di atas 8% pada 1993-1997 dengan TPAK perempuan sekitar 74%, atau China yang tumbuh 9-14% per tahun saat TPAK perempuannya mencapai 73% di awal 1990-an. Ketika China mengurangi dukungan daycare dan cuti berbayar, TPAK perempuan turun ke 69% dan pertumbuhan ekonominya melambat ke bawah 5,5% dalam tiga tahun terakhir.

Jepang mengambil pelajaran lebih awal lewat kebijakan Womenomics 2013 yang membangun 400.000 tempat daycare, TPAK perempuan Jepang naik dari 48% menjadi 55,9% pada 2025, menambahkan 3,3 juta perempuan baru ke angkatan kerja.

INVESTASI PERAWATAN ANAK

Pada 2022, Bank Dunia merilis laporan Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia. Investasi perawatan anak sebesar 0,1-0,5% PDB dapat membuka potensi produktif perempuan senilai US$62 miliar atau sekitar Rp1.023 triliun, berpotensi mengungkit pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7%. Dengan PDB 2025 sebesar Rp23.800 triliun, nilai anggaran yang direkomendasikan berkisar Rp23-115 triliun. Apabila diambil nilai tengahnya, sekitar Rp69-70 triliun, berpotensi mendongkrak tambahan Rp1.000 triliun bagi perekonomian.

Sifat anggaran ini lebih tepat disebut investasi, bukan subsidi. Begitu fasilitas ada, perempuan produktif bisa langsung merespons, kembali bekerja, dan menggerakkan konsumsi. Prinsip ini sebenarnya sudah terbukti nyata dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Program PNM Mekaar, yang dirancang khusus untuk menjangkau perempuan pengusaha ultra mikro yang selama ini luput dari sistem keuangan formal, kini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan di seluruh Indonesia. Tanpa agunan, tanpa birokrasi yang rumit, program ini membuktikan satu hal yang sederhana namun sering diabaikan, yakni ketika perempuan diberi akses dan kepercayaan, mereka mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah sekalipun.

Pola pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan penguatan kapasitas semacam ini seharusnya menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih luas, termasuk layanan perawatan anak.

Ada dua advokasi kebijakan yang mendesak. Pertama, Layanan Publik Perawatan Anak dengan model seperti rumah sakit umum, di mana fasilitas pemerintah dan swasta saling melengkapi dan bisa mendapat dukungan melalui skema BPJS.

Kedua, NPWP Individu bagi pasangan menikah. Dengan NPWP yang saat ini otomatis digabung ke suami, pasangan yang keduanya berpenghasilan justru menanggung beban pajak lebih tinggi dibanding ketika hidup sendiri. Kebijakan ini juga menyulitkan perempuan wirausaha yang harus menggunakan NPWP suami saat mengurus NIB atau PT Perseorangan, situasi yang makin rumit bagi mereka yang kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

Hampir mustahil Indonesia tumbuh 8% tanpa pemberdayaan perempuan. Vietnam, China, dan Jepang sudah membuktikannya. Abai terhadap potensi perempuan adalah kerugian nyata bagi seluruh perekonomian. Agenda ini bukan hanya penting bagi para perempuan, tetapi penting bagi kita semua sebagai satu bangsa yang ingin tumbuh lebih sejahtera, adil, dan sentosa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat proyek gas secara agresif dengan memangkas hambatan regulasi dan membuka intervensi langsung. Meski demikian, persoalan klasik seperti perizinan, kepastian proyek, hingga ketimpangan infrastruktur masih berpotensi menghambat realisasi di lapangan.

Upaya pemerintah ini seiring dengan temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi mengerek produksi nasional secara signifikan mulai 2028 mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, temuan tersebut berasal dari wilayah kerja baru Sumur Geliga di Blok Ganal yang dikelola, perusahaan energi multinasional asal Italia, Eni.

Blok baru tersebut memiliki potensi gas mencapai 5 triliun kaki kubik (Tcf) dan kondensat sekitar 300 juta barel kondensat.

“Ini sangat besar. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2.000 MMscfd untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 MMscfd sampai 700 MMscfd,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Bahlil mengatakan, produksi gas dari blok tersebut ditargetkan meningkat bertahap menjadi sekitar 3.000 MMscfd pada 2030. Pemerintah juga menargetkan produksi kondensat mulai 90.000 barel per hari pada 2028 dan meningkat menjadi 150.000 barel per hari pada 2029 hingga 2030.

Bahlil melanjutkan, percepatan proyek gas menjadi prioritas utama pemerintah di tengah kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional. Dia memaparkan, upaya ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) serta pelibatan wakil menteri untuk asistensi teknis.

Menurutnya, percepatan proyek gas menjadi krusial dalam menghadapi kondisi global dan domestik saat ini, terutama untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

“Pada kondisi ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat,” katanya.

Bahlil melanjutkan, pemerintah juga membuka ruang intervensi langsung terhadap hambatan birokrasi dan teknis di lapangan. Dia menegaskan, setiap kendala yang menghambat proyek akan segera ditangani, mulai dari melalui mediasi hingga evaluasi.

“Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk mediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara kontraktor migas dengan BUMN energi, khususnya Pertamina, serta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan internasional lainnya guna mempercepat eksekusi proyek dan meningkatkan lifting produksi.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek gas strategis sekaligus mengerek produksi nasional dalam jangka menengah hingga panjang.

Terkait hal tersebut, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menuturkan, upaya akselerasi proyek-proyek gas sebenarnya sudah kerap dilakukan pemerintah dan otoritas terkait seperti SKK Migas. Meski demikian, dia mengakui tantangan dari sisi birokrasi dan koordinasi antarpihak terkait masih perlu diatasi secara optimal.

Dia memaparkan, salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam proyek-proyek gas adalah dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hadi berharap proses tersebut dapat dioptimalisasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang.

"Soal amdal dan perizinan terkait masih jadi tantangan karena sering berjenjang dan butuh waktu. Kalau bisa, ke depannya ini dibuat paralel dan simultan," kata Hadi.

Adapun, Hadi mengatakan, Sumur Geliga yang dioperasikan Eni adalah lapangan gas sangat strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Geng North Hub.

"Geliga sangat strategis karena dekat sekali dengan fasilitas-fasilitas eksisting yang sudah established. Ini bisa langsung di tie-in ke Bontang LNG," kata Hadi.

Data Investasi Hulu dan Hilir Migas Indonesia 2016–2025

Sumber
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tantangan Struktural

Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, persoalan utama sektor minyak dan gas terletak pada kepastian dan kecepatan realisasi proyek.

Yusuf mencontohkan realisasi pada Blok Masela yang tertunda cukup lama. Dia mengatakan, penundaan itu membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara serta terbatasnya kemampuan untuk menggantikan produksi yang terus menurun secara alamiah.

Dia menjelaskan, langkah pemerintah seperti debottlenecking dinilai sudah mengarah ke perbaikan karena mengakui bahwa kendala utama berada pada proses. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperkuat agar lebih sistematis dan berkelanjutan.

Yusuf melanjutkan, tantangan struktural dalam pengembangan gas nasional salah satunya adalah ketidaksesuaian antara lokasi cadangan dan pusat konsumsi.

Dia memaparkan, cadangan gas banyak berada di wilayah timur Indonesia, sementara permintaan terbesar terkonsentrasi di wilayah barat. Hal ini berdampak pada tingginya biaya distribusi.

Selain itu, rentang waktu panjang dari tahap penemuan hingga produksi juga menjadi kendala di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.

“Cadangan itu tidak otomatis jadi manfaat kalau tidak bisa diproduksi dan disalurkan,” katanya.

Yusuf juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Selama ini, ekspor menjadi penopang keekonomian proyek, tetapi permintaan domestik diproyeksikan akan terus meningkat.

Pada sisi hulu, dia mengatakan eksplorasi tidak boleh diabaikan untuk menjaga keberlanjutan cadangan migas ke depan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, dalam optimalisasi cadangan gas, upaya pemerintah sebaiknya diarahkan pada percepatan monetisasi lapangan yang belum optimal. Hal ini juga perlu dibarengi dengan pengembangan temuan baru secara agresif.

Bisman menambahkan, pembangunan infrastruktur pada segmen midstream dan hilir juga perlu dicermati, terutama terkait jaringan pipa dan infrastruktur terkait lainnya.

"Kebijakan harga gas domestik juga perlu diselaraskan agar tetap kompetitif bagi industri," tambahnya.

Adapun, Bisman menambahkan, gas bumi memiliki keunggulan dari sisi emisi yang lebih bersih serta ketersediaan cadangan yang relatif memadai di dalam negeri. Potensi tersebut membuka ruang pemanfaatan lintas sektor, mulai dari industri, pembangkit listrik, hingga transportasi.

Menurutnya, gas dapat menjadi solusi transisi yang realistis dari bahan bakar berbasis minyak sebelum energi terbarukan sepenuhnya dominan.

Dia mengatakan, fleksibilitas pemanfaatan gas menjadi nilai tambah tersendiri dalam mendorong efisiensi energi nasional. Gas dapat digunakan secara luas di berbagai sektor dengan efisiensi yang relatif tinggi dibandingkan bahan bakar minyak.

Meski demikian, realisasi pemanfaatan gas masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Infrastruktur distribusi yang belum merata menjadi tantangan utama, terutama untuk menjangkau sektor transportasi dan industri di berbagai wilayah.

Selain itu, aspek keekonomian harga turut memengaruhi daya saing gas terhadap energi lain. Fluktuasi harga serta skema penetapan yang belum sepenuhnya kompetitif membuat pelaku usaha masih berhitung dalam melakukan konversi energi.

"Tanpa jaminan pasokan yang stabil, pemanfaatan gas berisiko tidak berkelanjutan dan dapat mengganggu operasional sektor pengguna. Hal ini menjadi krusial terutama bagi industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan kontinuitas energi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami penyesuaian atau naik per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Selasa (21/4/2026), harga LPG 5,5 kg dipatok sebesar Rp107.000 per tabung atau naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg dibanderol sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Berikut daftar harga LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di seluruh Indonesia per 21 April 2026:

Harga LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak mengalami perubahan.

Dia menekankan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi tersebut meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Bahlil pernah menyebut bahwa harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer atau sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil, Selasa (4/2/2025).

Harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.