Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI terus mendorong sejumlah upaya meningkatkan produksi pangan nasional sebagai strategi mencapai ketahanan pangan menuju target swasembada, salah satunya melalui penyediaan benih unggul yang berkualitas, tahan hama dan memiliki produktivitas yang tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Ricky Gunawan mengatakan saat ini benih jagung sudah swasembada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara untuk benih padi masih banyak dipasok oleh penangkar benih dalam negeri, salah satunya berasal dari BUMN Holding Pangan, sang Hyang Seri.

Namun masih terdapat tantangan dalam menciptakan benih berkualitas utamanya dalam menghadapi perubahan iklim dan serangan hama.

Seperti apa prospek dan tantangan produksi benih berkualitas mendukung swasembada pangan RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Ricky Gunawan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 14/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Ricky Gunawan memastikan komitmen produsen benih RI untuk menyediakan benih unggul dan berkualitas guna meningkatkan produktivitas pangan RI menuju target swasembada.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan produksi benih baru diperlukan upaya untuk memperkenalkan varietas-varietas yang baru kepada para petani. Oleh karena itu Asbenindo mendorong peran pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan benih unggul terbaru hingga menerjunkan penyuluh pertanian dalam pemanfaatan benih baru oleh petani.

Seperti apa upaya yang diperlukan untuk mendorong produksi dan pemanfaatann benih berkualitas sektor pertanian RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Ricky Gunawan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 14/10/2025)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah jumlah dana pemerintah yang disimpan di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal ini diungkapkan Purbaya usai bertemu dengan investor Surat Utang Negara, baik dari perbankan maupun perusahaan sekuritas. Pertemuan itu berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan alasan adanya peluang untuk menambah kucuran dana ke Himbara. Menurut dia, penyebabnya adalah laju pertumbuhan uang primer atau base money yang masih lambat. “Karena laju pertumbuhan baru 13 persen M0-nya, saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” kata Purbaya di kantor DJP usai bertemu dengan para investor.

Meski demikian, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menyebutkan berapa dana yang akan ditambah ke perbankan. Purbaya hanya menyebutkan bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia. Purbaya juga mengklaim beberapa bank yang telah menerima kucuran dana justru meminta tambahan, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi membenarkan bahwa BRI meminta tambahan dana kepada Menteri Keuangan. Namun, Hery tidak bisa memastikan apakah permintaan itu akan disetujui dan berapa besarannya. Hery juga menyampaikan progres penyaluran dana Rp 55 triliun yang ditempatkan di BRI. “Kami sudah realisasi 90,4 persen. Hampir selesai,” kata dia saat ditemui usai pertemuan dengan Purbaya di kantor DJP.

Penempatan dana di Himbara diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan sektor riil. Adapun lima bank yang menerima kucuran uang dari pemerintah adalah Bank Mandiri sebanyak Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai tambahan likuiditas sebesar Rp 200 triliun yang digelontorkan belum berubah menjadi permintaan barang dan jasa di tingkat konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa inflasi September 2025 tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 2,65 persen secara tahunan.

Namun demikian, indikator permintaan domestik yang tercermin pada inflasi inti cenderung tidak banyak berubah di 2,19 persen (year on year) atau naik sedikit dari 2,17 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Secara bulanan, inflasi inti September 2025 sebesar 0,18 persen (month to month) atau hanya sedikit lebih tinggi dibanding 0,16 persen (mtm) pada bulan yang sama tahun lalu. “Kenaikan ini sangat terbatas sehingga belum memberi sinyal adanya penguatan daya beli masyarakat,” kata peneliti LPEM UI Chaikal Nuryakin dalam Seri Analisis Makroekonomi, dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.

Emiten kongsi Sugianto Kusuma atau Aguan dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2 mematok harga pelaksana penambahan modal dengan efek memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue sebesar Rp 15.000 per saham. Perusahaan menargetkan dapat meraup dana segar mencapai Rp 16,73 triliun melalui aksi korporasi ini.

Aksi korporasi PANI kali ini merupakan rentetan aksi strategis lainnya yang dicanangkan perusahaan. Pada akhir agustus lalu, PANI juga telah melaksanakan aksi korporasi berupa private placement.

Merujuk pada keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen PANI mengatakan, perusahaan akan mengeluarkan sebanyak 1,11 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham melalui right issue ini. Saham baru yang diterbitkan mewakili 6,19% dari jumlah saham PANI setelah PMHMETD ketiga ini.

Manajemen menjelaskan, setiap pemegang saham PANI yang memiliki 119.169 saham dan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 27 November 2025 pukul 16.00 WIB, berhak memperoleh 7.864 HMETD.

Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dalam right issue ini dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan, dan harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan hak tersebut.

“Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD III dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” demikian penjelasan manajemen PANI dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (13/10).

Adapun aksi ini telah memperoleh restu dari para pemegang saham PANI dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 9 Oktober lalu. PANI sebelumnya menawarkan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Selaku pemegang saham utama PANI, PT Multi Artha Pratama (MAP) dengan kepemilikan sebesar 87,78% dari total modal ditempatkan dan disetor, menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam right issue ini.

Berdasarkan Surat Pernyataan MAP tertanggal 13 Oktober 2025, perusahaan akan melaksanakan seluruh atau sebagian haknya sebanyak 979.229.045 HMETD. Sebelum pelaksanaan, MAP juga berencana melakukan pengalihan atau penempatan sebagian HMETD tersebut kepada investor maupun masyarakat.

Adapun jika saham baru yang ditawarkan dalam right issue ini tidak seluruhnya diambil oleh para pemegang HMETD, sisa saham akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan melebihi haknya, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan harga pelaksanaan.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD ditetapkan pada 5 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, hak yang tidak digunakan akan dianggap gugur. Bagi pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, jumlahnya akan dibulatkan ke bawah (round down).

Rencana Penggunaan Dana Right Issue

Perusahaan mengatakan, seluruh dana yang diperoleh PANI dari pelaksanaan right issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis perseroan. Setelah dikurangi biaya emisi, dana hasil rights issue ini akan dialokasikan untuk dua tujuan utama.

Pertama, sebanyak-banyaknya Rp 16,13 triliun akan digunakan untuk menambah penyertaan saham pada salah satu entitas anak, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK). Dana tersebut akan digunakan untuk membeli hingga 44,10% saham CBDK yang saat ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya.

Kedua, sisa dana akan digunakan untuk menambah penyertaan modal pada tiga entitas anak lainnya, yaitu PT Citra Indah Sedayu Nusantara (CISN), PT Karya Utama Sedayu (KUS) dan PT Permata Elok Tanah (PET). PANI akan mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh masing-masing entitas anak tersebut. Dana tambahan ini akan difokuskan untuk belanja modal (capex), terutama guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan bisnis dan residensial yang dikelola grup PIK 2.

Merujuk data BEI, saat ini saham CBDK dikuasai oleh PANI dengan kepemilikan 45,9%. Sementara itu Agung Sedayu memiliki 22,05% saham dan PT Tunas Mekar Jaya memiliki 22,05%. Setelah right issue nantinya PANI lewat MAP akan menjadi penguasa penuh dengan kepemilikan 87,78% saham. Sementara masyarakat menggenggam 12,22% saham.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak dunia terpantau menguat pada perdagangan Selasa pagi (14/10/2025) waktu Indonesia, seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Refinitiv pukul 10.10 WIB, harga minyak Brent (LCOc1) naik tipis ke US$63,45 per barel, sedangkan minyak WTI (CLc1) berada di US$59,64 per barel.

Kenaikan ini memperpanjang tren positif dua hari terakhir, setelah sempat melemah pekan lalu akibat kekhawatiran atas tensi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Pelaku pasar kini mulai menaruh harapan baru setelah muncul sinyal bahwa kedua negara tengah membuka kembali jalur komunikasi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan Presiden Donald Trump tetap berencana bertemu Presiden Xi Jinping di Korea Selatan akhir bulan ini. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menandai langkah awal menuju peredaan konflik dagang yang selama ini menekan harga energi.

Namun, pasar masih menimbang risiko baru dari kebijakan kedua negara. Beijing diketahui memperluas kontrol ekspor atas logam tanah jarang (rare earth), sementara Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap perangkat lunak asal AS mulai 1 November. Dinamika ini masih menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek permintaan minyak ke depan.

Kendati demikian, sejumlah analis menilai arah harga minyak mulai stabil setelah volatilitas tajam di pekan sebelumnya. Analis ANZ, Daniel Hynes, menuturkan bahwa nada diplomatik yang lebih tenang dari Washington dan Beijing membantu menahan aksi jual lanjutan di pasar energi. "Pasar masih sangat peka terhadap faktor geopolitik, tapi ada sinyal perbaikan komunikasi yang memberi ruang bagi pemulihan harga," ujarnya.

Selain isu dagang, perkembangan di Timur Tengah juga mempengaruhi pergerakan minyak. Trump pada Senin (13/10) mengumumkan berakhirnya konflik di Gaza setelah dua tahun berlangsung, yang turut meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan dari kawasan produsen minyak utama dunia tersebut.

Di sisi lain, OPEC bersama sekutunya dalam kelompok OPEC+ melaporkan bahwa defisit pasokan minyak global kemungkinan akan menyusut pada 2026. Hal ini seiring dengan rencana peningkatan produksi secara bertahap untuk menjaga keseimbangan pasar.

Tren penguatan harga minyak yang masih terbatas juga menunjukkan pasar menunggu kejelasan dari faktor makroekonomi global-mulai dari kebijakan moneter AS hingga proyeksi permintaan energi di Asia. Dengan harga Brent di kisaran US$63-an dan WTI di US$59-an, pasar minyak tampak masih berada dalam fase konsolidasi pasca-gejolak geopolitik yang intens pada awal Oktober.

CNBC Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, termasuk di area industri dan pabrik yang teridentifikasi, dapat selesai pada Desember 2025.

“Tugas kita bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun pondasi regulasi yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam apel kesiapsiagaan penanganan radiasi di Cikande, Banten, pada Senin (13/10/2025), dikutip dari siaran pers.

Penanganan radiasi diawali dengan tindakan dekontaminasi pada sepuluh titik utama yang terdeteksi, dengan target penyelesaian bertahap dalam waktu satu bulan. Proses tersebut dilakukan sambil memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali.

Secara paralel, penegakan hukum terus berjalan untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137 yang tidak semestinya berada di lingkungan.

Dari sisi hukum, Hanif mengatakan pemerintah mendukung langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dua kemungkinan sumber kontaminasi, yaitu dari importasi scrap besi dan baja serta dari potensi kebocoran limbah penggunaan Cs-137 di sektor komersial.

Penyelidikan dilakukan dengan dukungan penuh dari BRIN dan BAPETEN agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Selain langkah teknis di lapangan, pemerintah juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebijakan dan regulasi nasional. Pengawasan terhadap potensi bahaya radiasi dari sumber radionuklida akan diperketat melalui revisi berbagai kebijakan terkait.

“Pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh pihak terkait mampu memastikan sistem pengawasan dan fasilitas keamanan berjalan maksimal,” kata Hanif.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan mendukung operasional Interim Storage darurat di PT Peter Metal Technology (PMT) yang diharapkan mulai beroperasi pada 2026.

Sementara itu, penanganan kesehatan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial.

Pada hari yang sama, Hanif juga memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya kesehatan akibat paparan radiasi Cs-137. Dia turut menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan keselamatan jangka panjang.

“Partisipasi publik sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanganan kontaminasi Cs-137. Hanya dengan kerja sama seluruh elemen, kita bisa mengembalikan Indonesia yang aman, bersih, dan sehat dari bahaya radiasi radionuklida,” katanya.

SATUAN Tugas Penanganan Cesium-137 menyatakan masih menginvestigasi sumber paparan radioaktif pada besi bekas atau scrap metal yang mengontaminasi produk udang ekspor.

“Belum ada kesimpulan sama sekali. Masih dalam proses,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Bara menjelaskan produk udang milik PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS) yang dipulangkan dari Pelabuhan Los Angeles, Amerika Serikat, itu terkontaminasi radioaktif aktivitas pabrik peleburan baja PT Peter Metal Technology (PT PMT) yang berlokasi di kompleks industri sama, di Cikande, Serang, Banten.

Cesium-137 yang dilebur diduga menjadi partikulat halus dan menyebar ke sejumlah titik udara termasuk PT BMS. Dengan demikian Bara menegaskan, bukan aktivitas peleburan yang menghasilkan zat radioaktif, melainkan srap tersebut telah terkontaminasi.

Bara menyatakan satgas masih melakukan status investigasi kasus kontaminasi radioaktif Cesium-137 pada sejumlah pengiriman udang dari Indonesia telah naik ke tahap penyidikan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Ia menegaskan ada peluang kasus ini bisa berakhir secara pidana.

Bara mengatakan kepolisian juga belum meminta penjelasan dari pemilik PT PMT terkait dengan kasus cemaran radioaktif dari fasilitas industri. Sebab, kata Bara, pabrik tersebut telah tutup sebelum kasus cemaran ini terungkap. “Pemiliknya sudah keluar sudah kembali ke negaranya,” kata dia.

Ia menyatakan keterangan dari pemilik pabrik tersebut merupakan kunci untuk mengetahui penyebab scrap metal tersebut terkontaminasi radioaktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025, dikutip Selasa (14/10/2025), Kemenhub melakukan penurunan fuel surcharge tarif penumpang pesawat kelas ekonomi berjadwal dalam negeri.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menuturkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

Adapun, besaran fuel surcharge tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (base fare).

"Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026," seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

Dudi mengimbau maskapai wajib tetap menjaga keamanan, keselamatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kelompok pelayanan masing-masing dalam pengenaan fuel surcharge.

Dia menambahkan setelah masa pemberlakuan fuel surcharge berakhir, maka besaran biaya tambahan ditetapkan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7/2023.

Besaran fuel surcharge ditetapkan dalam beleid ini, yakni untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller dengan masing-masing maksimal 10% dan 25% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

Sebelumnya, Kemenhub tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus untuk memudahkan perjalanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kebijakan ini meliputi insentif hingga diskon tarif transportasi umum.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan, kebijakan angkutan Nataru 2025/2026 akan diberlakukan seperti halnya angkutan Lebaran 2025.

"Kalau di Nataru tahun sebelumnya tidak ada keringanan pajak, untuk Nataru tahun ini salah satu usulannya ada keringanan pajak, sama dengan yang diberlakukan saat lebaran," ujar Dudy dalam siaran pers, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Paket Kebijakan Ekonomi tentang Stimulus Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kemenko Perekonomian, paket stimulus diskon tiket pesawat meliputi diskon fuel surcharge, pemotongan PJP2U dan PJP4U, layanan advance dan extend serta operating hours yang lebih panjang, serta penurunan harga avtur pada 37 bandara.

Rudy Suparman, Wakil Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk (BRPT), melaporkan transaksi di saham perseroan. Berdasarkan laporan ke Bursa Efek Indonesia, Rudy tercatat membeli sebanyak 200 ribu saham BRPT pada 7 Oktober 2025 dengan harga Rp4.000 per lembar. Dari transaksi tersebut, ia menggelontorkan dana sekitar Rp800 juta.

Namun, aksi borong itu ternyata hanya berlangsung singkat. Pada 7, 9, dan 10 Oktober 2025, Rudy melepas kembali total 540 ribu saham miliknya. Penjualan dilakukan di harga rata-rata Rp4.155 per saham, sehingga ia berhasil mengantongi dana sekitar Rp2,24 miliar.

“Tujuan transaksi adalah untuk keperluan pribadi, dengan status kepemilikan saham secara langsung,” jelas manajemen Barito Pacific dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (14/10).

Setelah rangkaian transaksi jual-beli tersebut, kepemilikan saham Rudy di BRPT pun berkurang. Kini, ia tercatat memegang 624.100 lembar saham atau sekitar 0,0006 persen dari total saham perseroan, menurun dari posisi sebelumnya sebesar 964.100 saham atau setara 0,0010 persen.

Di lantai bursa, saham BRPT pada perdagangan Selasa (14/10) pukul 10.15 WIB terpantau melemah -3,56% ke level Rp4.060. Namun, dalam sebulan terakhir, tercatat melejit 79,65%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kendala bahan baku masih menjadi tantangan bagi PT Aneka Tambang Tbk, atau Antam dalam memenuhi kebutuhan logam mulia di dalam negeri. Kondisi ini membuat pemerintah mengkaji ulang tata kelola pertambangan emas.

Antam diketahui masih mengimpor emas sebagai bahan baku logam mulia sebesar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Hal ini menjadi ironi ketika cadangan emas dalam negeri cukup melimpah. Asal tahu saja, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan emas terbesar ke-5 dunia dan produsen emas terbesar ke-6 dunia.

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mencoba melihat kembali tata kelola pertambangan emas. Salah satu opsi yang dikaji terkait skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa penerapan skema DMO perlu dikaji secara mendalam mengenai efeknya secara jangka panjang. Terlebih, Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun.

Memang saat ini pasokan emas dari Freeport belum optimal lantaran adanya beberapa permasalahan yang dialami smelter Freeport. Belum lagi, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Freeport pada awal September 2025 lalu membuat operasional smelter terhenti sementara.

"Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Di sisi lain, Tri juga akan meninjau dari sisi perpajakan ekspor-impor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan.

"Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor," katanya.

Stok Emas Seret

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025), Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan tidak bisa melakukan impor bahan baku emas.

Sementara itu, pasokan dari dalam negeri juga terbatas. Menurut Achmad, kondisi ini membuat produksi dan distribusi berlangsung lebih hati-hati.

"Bagaimana caranya agar distribusi bisa lebih lancar, ya kuncinya di-sourcing. Beberapa bulan terakhir kami tidak bisa impor, sementara dari dalam negeri juga tidak ada yang mau jual. Jadi bahan baku memang susah. Kalau bahan baku bisa kami amankan, distribusi bisa lebih cepat," tutur Achmad.

Achmad mengungkapkan bahwa perseroan masih mengimpor 30 ton emas per tahun dari Singapura dan Australia. Impor emas tak terhindarkan lantaran produksi perseroan belum mencukupi. Saat ini, emas yang diproduksi atau ditambang oleh Antam hanya mencapai 1 ton per tahun.

Sementara itu, kebutuhan emas di dalam negeri tahun ini diperkirakan mencapai 45 ton. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi penjualan emas Antam pada 2024 yang sebesar 37 ton.

Di sisi lain, banyak perusahaan tambang yang memilih ekspor atau menjual emas ke perusahaan perhiasan alih-alih ke Antam, meski mereka melakukan proses pemurnian di Antam. Padahal, potensi produksi emas di Indonesia sebenarnya dapat mencapai 90 ton per tahun.

Hal itu disebabkan tidak adanya aturan yang mewajibkan perusahaan tambang emas untuk menjual hasil produksinya ke Antam dan skema business-to-business (B2B) yang kurang menguntungkan.

"Karena sifatnya seperti itu tentu saja terjadi tawar-menawar, ada elemen pajak juga. Misalnya, mereka menjual emas ke Antam minta peraknya dibeli sekalian karena sulit bagi mereka untuk menjual peraknya saja kalau emas sudah diambil Antam. Dengan bundling itu ada pajak yang muncul, PPN 13%. Itu berat bagi mereka dan Antam tentunya," jelas Achmad.

Adapun, emas yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurut Achmad, juga tak sembarangan. Antam melakukan impor dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA).

"Jadi selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga, bullion bank, refinery, maupun trader," imbuhnya.

Selain impor, Achmad menjelaskan ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan emas tersebut, seperti dengan buyback emas dari masyarakat. Namun, jumlah itu rata-rata hanya mencapai 2,5 ton per tahun.

Selain itu, perusahaan juga mencari dari sumber lokal yang dimurnikan di smelter emas Antam.

Skema DMO yang Adil dan Fleksibel

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pemerintah perlu melakukan intervensi agar kebutuhan emas Antam terpenuhi sehingga impor emas bisa dihindari.

"Pemerintah bisa saja menerapkan kebijakan domestic market obligation [DMO] bagi perusahaan-perusahaan tambang emas lain yang selama ini masih menjual emasnya secara ekspor," ucap Sudirman kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Hal ini kurang lebih mirip dengan kebijakan DMO yang diterapkan untuk komoditas batu bara. Namun demikian, kata Sudirman, memang harus dipastikan jika kebijakan DMO ini akan tetap berlaku adil bagi kedua belah pihak.

"Baik bagi Antam sebagai pembeli maupun perusahaan tambang emas sebagai pihak penjual secara business to business, jangan merugikan satu pihak," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, idealnya pertambangan emas dikelola oleh BUMN sehingga emas langsung dimanfaatkan Antam. Selama ini tidak ada integrasi antara produsen dan pengelolaan lebih lanjut.

Belum lagi masih maraknya tambang emas ilegal yang tidak terpantau. Karena itu, Ishak menilai perusahaan tambang emas di Indonesia cenderung mengekspor atau menjual ke perusahaan perhiasan karena harga global lebih tinggi dan bebas PPN 13% serta lebih fleksibel.

"Sementara itu, negosiasi dengan Antam tampaknya kurang menarik akibat PPN dan syarat ketat," ucap Ishak.

Sama seperti Sudirman, Ishak berpendapat pemerintah dapat menerapkan DMO yang fleksibel. Hal ini pun dapat diintegrasikan dengan penguatan peran bullion bank yang dapat menyerap produksi emas domestik.

Kendati, kebijakan tersebut perlu ditambah dengan insentif seperti pembebasan PPN. Artinya, perusahaan yang dapat memenuhi DMO dapat diberikan kuota ekspor tambahan.

"Pemberantasan tambang ilegal melalui legislasi dan pengawasan ketat plus sertifikasi emas juga krusial," imbuh Ishak.

Cianjur, CNBC Indonesia - Pengusaha Joko Suranto yang biasa disebut 'Crazy Rich' Grobogan akan membangun jalan di pelosok Cianjur Jawa Barat, khususnya ruas Padasuka, Cibinong, sepanjang 17 kilometer (km). Rencana ini bagian dari upaya membuka keterisoliran wilayah dan mendukung pengembangan ekonomi di Jawa Barat selatan.

Hal ini terungkap saat Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

Joko Suranto disambut riuh ratusan warga yang sangat antusias sejak pagi hari. Ia tiba mengenakan rompi oranye di kawasan Curug Kubang pukul 14.30 WIB, langsung berbaur dengan warga setelah melakukan perjalanan hampir 6 jam dari Bandung ke lokasi. Ada momen yang tak terduga, ia melakukan video call dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM secara langsung, kejadian ini pun disambut histeris warga.

"Tadi saya diminta warga untuk jalannya dibenerin, tapi saya juga minta agar warga melebarkan jalan 1,5 meter kanan dan kiri, kalau nggak saya tidak akan benerin jalannya" seru Joko Suranto.

Ia menekankan warga pun harus turut berjuang untuk mewujudkan mimpi membangun jalan di kampungnya yang sejak Indonesia merdeka belum tersentuh pembangunan. KDM pun dengan sigap merespons rencana tersebut, untuk mendukung pelebaran jalan, sebelum dibangun.

"Siap, nanti kita lebarkan," timpal KDM.

Foto: Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa) Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa)

Kondisi jalan di Padasuka-Mekarmukti Cianjur sepanjang 17 Km memang umumnya sempit dengan lebar maksimal 4 meter, dan mayoritas makadam berbatu yang bila hujan jalan sangat licin. Menurut Joko idealnya bisa diperlebar sampai 6-7 meter sebelum dilakukan pengaspalan atau pembetonan.

Saat bersamaan warga pun berharap kunjungan KDM ke Desa Padasuka untuk melihat langsung kondisi jalan di kampungnya. "Siap, nanti akan diatur oleh Pak Joko," kata KDM.

Bukan Kali Pertama

Rekam jejak Joko Suranto dalam aksi sosial pembangunan jalan dengan kantong pribadinya cukup mentereng. Sebelumnya ia sempat viral sebagai Crazy Grobogan karena membangun jalan sepanjang 1,8 Km di Grobogan pakai uang pribadi Rp 2,8 miliar. Bahkan beberapa ruas jalan di Jawa Barat sudah berhasil dibangunnya, antara lain Desa Nawacita Cicalengka, Desa Melatiwangi Cilengkrang Kabupaten Bandung.

"Sebenarnya di Grobogan itu bukan jalan yang pertama. Saya bangun jalan itu di Jawa Barat sudah tiga kali," terang Joko.

Ia pun mengingatkan warga untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu berprasangka baik.

Foto: Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa) Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan usaha Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle) yang menawarkan program penghapusan utang bank dan pembiayaan investasi non APBN/APBD.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan pihaknya telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah untuk mengklarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

“Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Hudiyanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam proses permintaan klarifikasi, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle, yaitu:

1. Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 (dua puluh empat) dasar hukum.

2. Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut;

3. Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

4. Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

“Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang,” ujarnya.

Selain program penghapusan utang, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta turut mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penawaran tersebut, Golden Eagle mengklaim bahwa dana bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia (BI) dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Selain itu, draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan.

Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, Hudiyanto menyimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Untuk itu, Hudiyanto kembali mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke Satgas Pasti, jika menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi atau tidak logis.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan tersebut melalui website sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id.