Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Erick meninjau P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025) pagi.

Setiba di lokasi, Erick berkeliling melihat kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Bahkan ketika mau melihat kondisi lapangan sepak bola, Erick harus terhalang semak belukar yang tidak terawat dan tingginya 1-2 meter.

Erick menyampaikan bahwa peninjauan yang dilakukan ke Hambalang ini adalah bagian dari untuk melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Dirinya berharap semua aset-aset yang dimiliki Kemenpora kedepannya bisa berfungsi dengan baik dan efektif penggunaannya.

"Setelah kemarin kami datang ke pusat pelatihan atlet Cibubur, hari ini kami mengunjungi P3SON Hambalang untuk mengevaluasi aset-aset yang ada di Kemenpora, sehingga bisa digunakan secara efektif ke depannya," kata Erick dalam keterangannya.

Usai berkeliling melihat bangunan, Erick bersama Sesmenpora Gunawan Suswantoro melakukan rapat kecil bersama Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Infra Arif Rahman, Asdep Infrastruktur Umum dan Sosial Kemenko Infra Lukijanto, Dirut Adhi Karya Entus Asnawi, Dirjen Strategis KemenPU Bisma Staniarto dan beberapa pejabat lainnya.

Foto: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Menpora Erick meninjau P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10) pagi. (Tangkapan layar @erickthohir) Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Menpora Erick meninjau P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10) pagi. (Tangkapan layar @erickthohir)

Sekadar diketahui, proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Proyek Hambalang dilatarbelakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas. Pada tahun 2004 telah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar.

Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja.

Selain asrama dan masjid, kompleks olahraga seluas 32 hektare tersebut sudah berdiri sebuah gedung olahraga serbaguna yang kondisinya baru 50%. Hampir sebagian dari 25 bangunan yang direncanakan digarap di kompleks olahraga Hambalang sudah sekitar 75% dibangun.

Mohon maaf kepada pelanggan setia kami. Saat ini BBM Jenis bensin (Revvo90, Revvo92, dan Revvo95) belum tersedia di seluruh lokasi SPBU VIVO,"

Jakarta (ANTARA) - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menyusul SPBU Shell dan bp yang telah mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus.

"Mohon maaf kepada pelanggan setia kami. Saat ini BBM Jenis bensin (Revvo90, Revvo92, dan Revvo95) belum tersedia di seluruh lokasi SPBU VIVO," tulis manajemen Vivo melalui akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo, dikutip dari Jakarta, Rabu.

Akan tetapi, pasokan BBM jenis diesel seperti Diesel Primus Plus masih tersedia di semua SPBU Vivo.

"Kami terus berupaya menyediakan produk BBM berkualitas agar dapat kembali melayani kamu secepatnya," tulis manajemen Vivo.

Sebelumnya, Direktur Vivo Leonard Mamahit mengatakan, stok BBM SPBU Vivo hanya akan bertahan hingga pertengahan Oktober.

Dalam rangka menjaga ketersediaan stok, Vivo telah menjalin komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga.

Pada Jumat (26/9), Pertamina Patra Niaga menjalin sebuah kesepakatan jual beli bahan bakar murni (base fuel) dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo).

Dalam kesepakatan tersebut, termaktub persetujuan Vivo ihwal pembelian 40 ribu barel base fuel dari 100 ribu barel yang diimpor oleh Pertamina Patra Niaga.

Akan tetapi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10), diungkapkan bahwa Vivo membatalkan kesepakatan tersebut karena temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel.

Kemudian, pada Senin (6/10), Pertamina Patra Niaga mengatakan, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

"Beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. Kami coba bantu dari sisi penyediaannya," ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (13/6).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ratusan warga Pulau Pari bersama aktivis mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh perusahaan swasta di Pulau Pari. Desakan tersebut disampaikan di depan Kantor KKP pada 8 Oktober lalu.

Pulau Pari tengah menghadapi ancaman krisis iklim, yang diperburuk dampak dari proyek reklamasi perusahaan swasta. Warga menilai, hal ini adalah imbas dari pemberian izin sewenang-wenang oleh KKP.

Menanggapi tuntutan pencabutan izin tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono hanya memberi komentar singkat.

“Nanti kita lihat,” kata Trenggono, saat ditemui usai peluncuran buku dan seminar ‘Mewujudkan High-Integrity Carbon Pricing melalui Penguatan Social, Environmental, dan Legal Safeguards di Indonesia’, Jakarta, Rabu (15/10).

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyatakan persoalan tersebut tengah dimediasikan. “Sudah dimediasikan, tim kita sedang ke lapangan juga,” katanya.

Mengenai pencabutan izin reklamasi, Kartika berkomentar pihaknya sedang mengevaluasi izin tersebut. Namun, ia belum bisa menyatakan kapan proses tersebut rampung.

Destinasi Wisata Populer yang Hadapi Dampak Iklim

Pulau Pari dengan pesona pasir putihnya merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kepulauan Seribu. Dikutip dari Greenpeace Indonesia, keberadaan mangrove dan padang lamun di lokasi ini juga menjadi habitat penting berbagai jenis ikan dan biota laut.

Hal ini membuat sebagian besar warga Pulau Pari menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata dan perikanan di lokasi tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai merasakan perubahan berupa meningkatnya abrasi pantai, menurunnya luas padang lamun, kenaikan air laut, hingga penurunan hasil tangkapan ikan.

Dampak perubahan iklim ini diperparah dengan adanya proyek reklamasi perusahaan swasta.

“Persoalan krisis iklim dan pembangunan proyek reklamasi ini kami rasakan betul dampaknya,” kata warga Pulau Pari sekaligus Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin, dikutip dari Greenpeace Indonesia.

Hal ini selaras dengan temuan Greenpeace Indonesia. Proyek reklamasi tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem lamun, mangrove, dan terumbu karang. Akibatnya, muncul abrasi dan risiko banjir rob.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 dengan mengusung tema "Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries" di Convention Exhibition ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025 diikuti oleh 1.619 peserta dengan 8.045 buyer dari 130 negara siap bertransaksi di TEI 2025 dengan target sebesar USD 16,5 Miliar yang bisa berkontribusi pada ekonomi dan saya tarik investasi dan ekonomi RI.

Selengkapnya simak dalam Trade Expo Indonesia 2025 , CNBC Indonesia (Rabu, 15/10/2025)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pengamanan untuk menjaga integritas karbon Indonesia dengan mengacu pada aturan terbaru soal Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Hanif menjelaskan bahwa dasar kebijakan karbon Indonesia kini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional yang resmi diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni Perpres No. 98 Tahun 2021.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami dengan Pak Jaksa Agung bisa merumuskan langkah-langkah operasional yang memang diperlukan untuk menjaga, men-safeguard penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam kedua sisi, di sisi skema voluntary maupun sisi compliance. Dua hal ini harus berjalan beriringan," ujar Hanif pada Rabu (15/10/2025) setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dikutip dari Antara.

Dia mengingatkan integritas karbon sangat penting karena aksi manipulasi atau penipuan akan berdampak ke seluruh proyek karbon nasional. Integritas yang terganggu, katanya, dapat menurunkan kepercayaan pasar terhadap karbon di Tanah Air.

Beberapa hal yang menjadi sorotan termasuk proses sertifikasi karbon dan ketiadaan adisionalitas (additionality) atau nilai tambah dari karbon yang diperdagangkan.

Hanif mengatakan adanya instrumen pengawasan diperlukan mengingat Indonesia sudah menandatangani Persetujuan Saling Pengakuan/Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan badan standar karbon global Verra (VCS Program), Global Carbon Council, Plan Vivo, dan Gold Standard, serta memiliki Letter of Intent dengan Puro Earth.

Untuk itu, dia mengharapkan diskusi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan beberapa organisasi, seperti IOJI, dapat merumuskan formula awal dari mekanisme safeguard tersebut.

"Harapan saya tentu di kesempatan yang berbahagia ini dengan IOJI bersama teman-teman Kejaksaan dan teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dapat merumuskan formula awal untuk, harapan saya, bisa dijadikan semacam surat keputusan bersama antara saya dengan Jaksa Agung, sambil kami akan naikkan menjadi instrumen yang lebih tinggi lagi," katanya.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menyampaikan kisi-kisi pembagian dividen kepada pemegang saham dari tahun buku 2025. Direktur Unilever Indonesia, Neeraj Lal mengatakan perusahaan berkomitmen untuk menebar porsi dividen payout ratio sebesar 100% tahun depan.

“Komitmen kami akan terus melakukan pertumbuhan di semester kedua 2025 dan berkomitmen untuk memberikan dividen 100% kepada pemegang saham dan pemegang dividen pada tahun depan,” kata Neeraj dalam konferensi pers RUPSLB Unilever Indonesia di BSD, Tangerang, Rabu 15/10.

Neeraj juga menyampaikan Unilever juga akan membagikan dividen interim menjelang akhir tahun ini kepada para pemegang saham. Terkait belanja modal (capex), Neeraj mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan sekitar 3% dari penjualan untuk capex. Adapun sepanjang paruh pertama tahun ini menyumbang sekitar 2%.

Neeraj menyebut perusahaan akan terus berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia sambil melakukan transformasi bisnis. Ia juga mengatakan perusahaan berupaya mendorong inovasi, membangun budaya kinerja tinggi, serta menerapkan disiplin yang kuat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan.

Emiten yang bergerak di bidang barang konsumer, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebelumnya telah membagikan dividen total dividen sebesar Rp 3,36 triliun atau Rp 88 per saham untuk tahun buku 2024.

Merujuk hasil rapat, para pemegang saham sepakat membagikan laba bersih dengan rasio 99,7%. Adapun dividen final yang dibagikan sebesar Rp 47 per saham atau senilai Rp 1.79 triliun.

Apabila menilik kinerja keuangannya hingga semester pertama 2025, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) membukukan laba Rp 2,15 triliun sepanjang semester pertama 2025, turun 12,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 2,46 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan bersih Unilever turun 4,4% dari Rp 19,04 triliun menjadi Rp 18,20 triliun. Penurunan penjualan UNVR terutama berasal dari segmen dalam negeri yang turun dari Rp 18,50 triliun menjadi Rp 17,62 triliun, sedangkan ekspo justru naik tipis, dari Rp 537,34 miliar menjadi Rp 578,79 miliar.

Penjualan kepada pihak berelasi tercatat Rp 589,70 miliar pada semester I 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 551,45 miliar pada periode. Penjualan ini terdiri atas ekspor senilai Rp 578,79 miliar dan penjualan dalam negeri sebesar Rp 10,90 miliar.

Kontribusi penjualan kepada pihak berelasi terhadap total penjualan bersih tercatat sebesar 3,24% pada Juni 2025, naik dari 2,90% pada Juni 2024. Di sisi lain, beban pokok penjualan Unilever tercatat Rp 9,44 triliun hingga Juni 2025. Alhasil, laba bruto perusahaan turun menjadi Rp 8,75 triliun dari sebelumnya Rp 9,46 triliun.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya menjaga profitabilitas di tengah tekanan inflasi dan volatilitas rupiah dengan mengandalkan pemulihan portofolio merek utama serta langkah efisiensi berkelanjutan.

Emiten barang konsumen ini juga melanjutkan program pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp2 triliun hingga akhir Oktober 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap nilai saham dan kepercayaan investor.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap mengatakan, 14 merek utama perusahaan yang berkontribusi sekitar 55% terhadap total bisnis kembali menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun ini.

Di antaranya adalah Pepsodent, Royco, Lifebuoy, Rinso, dan Bango, yang mengalami peningkatan penjualan berkat inovasi produk dan relaunch di beberapa kategori.

“Kami melihat momentum pemulihan yang kuat pada merek-merek inti berkat inovasi relevan dan pendekatan pemasaran yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen,” ujar Benjie dalam paparan publik, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, fokus perusahaan adalah memperkuat merek unggulan dan mempertahankan relevansi produk bagi berbagai segmen pasar.

Dari sisi keuangan, Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal melaporkan bahwa penjualan bersih perusahaan pada semester I-2025 turun 4,4% dibanding periode sama tahun lalu. Namun, pada kuartal II-2025 tercatat pemulihan signifikan dengan tren perbaikan margin dan volume penjualan.

“Kami melihat trajektori positif menjelang paruh kedua tahun ini,” kata Neeraj.

Neeraj menekankan, perusahaan mengimplementasikan sejumlah langkah efisiensi dan pengendalian biaya untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan optimalisasi rantai pasok guna menjaga stabilitas margin.

Sebagai bagian dari strategi mempertahankan nilai bagi pemegang saham, Unilever melanjutkan program share buyback senilai Rp2 triliun yang diumumkan awal tahun ini.

Program tersebut akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025, dengan harga pembelian maksimal Rp1.700 per saham.

“Langkah ini mencerminkan keyakinan kami terhadap fundamental bisnis jangka panjang serta komitmen pada pemegang saham,” ujar Neeraj.

Benjie menambahkan, strategi Unilever pada 2025 berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan margin melalui efisiensi operasional, inovasi, dan pengelolaan modal kerja yang disiplin.

“Kami percaya kombinasi antara pemulihan merek inti dan pengendalian biaya yang ketat akan menjaga kinerja solid di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Unilever optimistis dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain utama di industri barang konsumen cepat saji (FMCG) Indonesia, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap kinerja keuangannya sepanjang 2025.

IDXChannel- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melalui anak usahanya Buka Investasi Bersama (BIB) mencatat Asset Under Management (AUM) BMoney (aplikasi investasi online milik BIB) sebesar lebih dari Rp3 triliun.

Angka ini melonjak lebih dari 23 kali lipat dalam empat tahun terakhir, yang juga dibarengi dengan peningkatan jumlah pengguna sebesar 55 persen sejak tahun 2024.

Hal tersebut diungkap Direktur BUKA Group Victor Putra Lesmana saat meresmikan BMoney Privilege Lounge di HQuarters Building Bandung pada 10 Oktober 2025. Setelah sebelumnya menghadirkan BMoney Privilege Lounge di Jakarta, kehadiran lounge kedua ini semakin menegaskan komitmen BMoney dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna premium.

Kehadiran BMoney Privilege Lounge di Bandung menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat lini bisnis investasi sebagai bagian dari ekosistem digital BUKA Group," katanya.

Melalui sistem perlindungan berlapis dan transparansi penuh, BMoney memastikan keamanan berinvestasi sekaligus memberikan pengalaman premium yang dirancang khusus bagi pengguna.

“Seiring peningkatan AUM dan kepercayaan pengguna yang terus meningkat, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman investasi yang bukan hanya aman, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata. Bagi kami, investasi tidak semata tentang keuntungan finansial, melainkan juga tentang kenyamanan, kemudahan,dan kesinambungan bagi seluruh pengguna,” tutur Angganata Sebastian, CEO BMoney.

BMoney akan terus memperluas layanan premium dan memperkuat kolaborasi strategis, guna memperkuat ekosistem investasi modern yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sebanyak 300.000 tenaga kerja siap diserap melalui 18 proyek hilirisasi yang akan dibangun pemerintah.

Tak tanggung-tanggung, total investasi yang akan digenjot untuk proyek hilirisasi tersebut mencapai US$ 38 miliar atau sekitar Rp 618 triliun, dengan potensi menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung di berbagai daerah. Seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi sumber daya alam, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, batu bara, hingga komoditas pertanian.

Sebanyak 18 proyek hilirisasi tersebut sudah dilakukan pra-kajian kelayakan atau pra-Feasibility Study (Pra-FS). Ke-18 proyek tersebut pun diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk dikaji lebih lanjut.

"Kemarin kami sudah memutuskan ada sekitar 18-20 proyek yang kami serahkan kepada Danantara, yang total investasinya kurang lebih sekitar US$ 38 miliar, dengan rupiahnya itu kurang lebih sekitar Rp 618 triliun," ungkap Bahlil dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Rabu (15/10/2025).

Menurut Bahlil, proyek-proyek ini bukan hanya akan memperkuat nilai tambah industri dalam negeri, tapi juga menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja besar-besaran.

"Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300 ribu, dan itu di sektor langsung," imbuhnya.

Tak hanya itu, terdapat efek berganda atau multiplier effect dari program hilirisasi yang bisa jauh lebih besar. Pihaknya memperkirakan, sektor tidak langsung bisa menyerap tiga hingga empat kali lipat tenaga kerja tambahan. Artinya, total tenaga kerja terserap bisa tembus lebih dari satu juta orang.

"Dalam teori ekonomi, dari Prof. Erani, Sekjen saya sekarang, itu sudah mengatakan 3-4 kali lipat, berarti ada 1 juta lebih," tegasnya.

Dengan begitu, pemerintah memastikan bahwa ekonomi tidak hanya akan tumbuh di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Selain meningkatkan pendapatan negara, proyek-proyek tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja luas bagi masyarakat lokal dan menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dalam pengelolaan tambang dan energi.

"Ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita tidak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi," tandasnya.

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari 18 proyek yang diserahkan ke Danantara, proyek hilirisasi minerba menjadi yang terbesar dengan 8 proyek senilai US$ 20,1 miliar dan potensi menyerap 104.974 tenaga kerja.

Kemudian, proyek di sektor pertanian senilai US$ 444,3 juta dan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 23.950. Lalu, proyek hilirisasi kelautan dan perikanan senilai US$ 1,08 miliar dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 67.100.

Berikutnya, proyek transisi energi senilai US$ 2,5 miliar dan potensi menyerap 29.652 tenaga kerja. Selanjutnya di sektor ketahanan energi senilai US$ 14,5 miliar dengan potensi penyerapan 50.960 tenaga kerja.

Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi agar segera mendaftar dalam Program Magang Nasional, karena pendaftaran resmi ditutup pada Rabu (15/10) pukul 23.59 WIB.

“Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya di Jakarta.

Dia mengatakan, program Magang Nasional ditujukan bagi lulusan diploma (D1–D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun terakhir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan, hingga hari ini pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang.

Ia menambahkan, setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

“Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 1.668 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya minat dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja.

Cris pun menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan peserta sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk mengenal dunia industri secara langsung,” kata dia.

Sementara itu, program pemerintah terkait magang fresh graduate di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perdana memberikan kontribusi berupa uang saku bagi para peserta magang dengan nilai sebesar upah minimum kabupaten/kota/provinsi untuk bantuan operasional peserta magang selama enam bulan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba menanyakan mengenai kelanjutan proyek Meikarta yang dijalankan Lippo Group kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Saat mengunjungi Kementerian PKP, kemarin, Selasa (15/10/2025), Purbaya bertanya kepada Menteri Maruarar atau yang akrab dipanggil Ara: "Meikarta jalan terus nggak?"

Kemudian Ara menjawab: "Kalau saya sudah lihat ke sana. Menurut saya bukan proyek mangkrak, jalan Pak."

Dia pun menjelaskan kepada Purbaya bahwa pengusaha, dalam hal ini pemilik Lippo Group James Riady, memiliki itikad baik.

"Buktinya apa, dia bayar. Dia sudah mulai bayar 2 kali, sudah 2 tahap," paparnya.

Purbaya pun kembali bertanya: "berarti apartemen tetap dibangun?"

Ara menegaskan apartemen Meikarta sudah dibangun. Namun Ara memberikan pilihan refund bagi konsumennya.

"Apartemennya sudah dibangun Tapi saya kasih pilihan mereka (konsumen) minta duit (refund)," ujarnya.

Sebagai catatan, proses pengembalian dana atau refund pembelian rumah yang mangkrak milik konsumen Meikarta dibantu oleh Kementerian PKP. Pengembalian ini menggunakan skema titip jual.

Padang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia pada 2026 untuk mendukung program ketahanan pangan serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Pada 2026 pemerintah pusat melalui KKP berencana membangun 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Tanah Air," kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP RI, Trian Yunanda saat meninjau pembangunan tahap awal Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu.

Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan lebih banyak lagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya mendukung Asta Cita terutama dalam hal swasembada pangan, peningkatan lapangan kerja, pembangunan desa dan lain sebagainya.

"Bapak Presiden ingin lebih banyak lagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman," kata Trian Yunanda yang juga Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut.

Khusus pembangunan kampung nelayan di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah mengalokasikan biaya hingga Rp20 miliar yang bersumberkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pembangunan ini direncanakan rampung dalam kurun waktu empat bulan ke depan.

Beberapa infrastruktur yang akan dibangun atau sedang dikerjakan di antaranya tempat ibadah, saluran jalan dan lingkungan, sentra kuliner, kios, bale nelayan, sarana pascapanen, toilet, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, docking kapal, selter pendaratan ikan, coolbox, tambatan perahu, tangki air, pabrik es portabel, gudang beku, dan instalasi pengolahan air limbah.

Ia mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan usulan dari kepala daerah terkait yang ditujukan kepada KKP. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau bupati dan walikota lainnya untuk pro aktif mengusulkan pembangunan kampung nelayan.

Sembari melakukan pengerjaan fisik, KKP bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga akan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada kelompok koperasi dan calon operator untuk memaksimalkan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut baik langkah KKP yang bergerak cepat membangun Kampung Nelayan Merah Putih di daerah tersebut. Pembangunan ini diharapkan semakin menggeliatkan roda perekonomian masyarakat terutama nelayan.

"Lokasi ini sangat strategis sekali karena dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau," kata John Kenedy Azis.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025