Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menyinggung persoalan pengelolaan aset hasil sitaan penanganan perkara yang digunakan jaksa.

Hal tersebut Burhanuddin itu mulanya disampaikan terbuka saat memberikan sambutan Hari Ulang Tahun BPA Ke-2, Kejagung, Kamis (12/2/2026).

Mulanya, Burhanuddin meminta agar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI terus pengelolaan aset hasil sitaan bisa lebih optimal. Setelah itu, dia mengungkap masih ada aset sitaan yang tercecer.

Namun, aset yang seharusnya dijaga itu malah digunakan atau dikuasai jaksa untuk keperluan pribadi. Burhanuddin mengungkap praktik ini kerap terjadi di wilayah hukum Kejati Jakarta.

"Banyak aset-aset kita yang masih tercecer, aset-aset kita yang seharusnya kita miliki masih di-hak-in [diklaim] oleh para jaksa, terutama untuk Jakarta Pusat. Banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, ditempati oleh jaksa, dan diem-diem semoga lupa bahwa ada aset di tangannya," ujar Burhanuddin di YouTube Kejaksaan, Kamis (5/2/2026).

Pucuk pimpinan korps Adhyaksa itu pun meminta agar divisi atau direktorat terkait bisa melakukan pembenahan agar praktik "nakal" jaksa ini bisa dihapuskan.

Salah satu pembenahan itu melalui pengaturan ketat soal izin penggunaan hasil rampasan dalam penanganan perkara. Khusus, aset yang sudah tercecer, Burhanuddin meminta agar bisa diinventarisir.

"Saya mengharapkan ini betul-betul nanti dikumpulin tidak boleh lagi siapapun yang memakainya harus izin dari BPA dan kita tarik semua yang ada itu," imbuhnya.

Di sisi lain, Burhanuddin juga memerintahkan kepada jajarannya agar pengelolaan aset sitaan tidak bocor ke luar, baik itu pejabat daerah maupun kementerian. Alhasil, BPA hanya akan fokus pada pemulihan kerugian negara.

"Saya mengharapkan lagi tidak ada lagi nanti di luar di luar kebutuhan kita ada permintaan-permintaan untuk enggak ada lagi. Kita fokus dalam rangka pengembalian kerugian negara, tutup di situ," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak ketentuan mengenai penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai guna memberikan kepastian hukum, terutama terkait status aset atau barang bukti non-cukai yang selama ini kerap menimbulkan area abu-abu dalam penyelesaian perkara.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/2025 tentang Perubahan, yang ditandatangani Purbaya pada 19 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Pemerintah menetapkan prosedur ketat bagi pengelolaan "barang lain" yang pemiliknya tidak diketahui atau tidak ditemukan. Beleid anyar ini menegaskan bahwa barang bukti pendukung yang pemiliknya tak kunjung muncul dalam batas waktu tertentu akan otomatis ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Dalam pertimbangannya, Kementerian Keuangan menyatakan perubahan ini diperlukan untuk menyempurnakan ketentuan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan (ultimum remedium).

"Bahwa untuk lebih memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai dan menyempurnakan ketentuan dalam penyelesaian perkara... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 perlu diubah," bunyi poin pertimbangan beleid tersebut, dikutip Minggu (5/1/2026).

Mekanisme Pengumuman Berjenjang

Perubahan signifikan terlihat pada penghapusan Pasal 25 dan penyisipan dua pasal baru, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, yang mengatur mekanisme pengembalian barang.

Dalam aturan sebelumnya (PMK No. 237/PMK.04/2022), mekanisme pengembalian barang sitaan yang tidak menjadi BMN kepada pemilik yang tidak diketahui keberadaannya tidak diatur secara terperinci durasinya. Kini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki payung hukum untuk melakukan eksekusi aset tak bertuan.

Sesuai Pasal 22A ayat (1), jika pemilik barang atau pihak yang berhak tidak ditemukan alamat atau keberadaannya maka Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai wajib mengumumkan pengembalian barang tersebut. Pengumuman dilakukan di kantor kecamatan, kelurahan/desa tempat tinggal terakhir, atau melalui media massa/elektronik.

Pemerintah menetapkan durasi waktu yang spesifik. Pengumuman tahap pertama dilakukan selama 30 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Jika dalam kurun waktu tersebut pemilik tidak kunjung mengambil barangnya maka DJBC akan melakukan pengumuman kembali (tahap kedua) dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman pertama berakhir.

Otomatis Menjadi Aset Negara

Konsekuensi hukum bagi barang yang tak diambil sangat tegas. Pasal 22B huruf b mengatur bahwa barang lain tersebut ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) apabila tidak diambil oleh pemilik atau pihak yang berhak sampai dengan batas waktu pengumuman kembali berakhir.

Selain karena faktor ketidakhadiran pemilik, barang lain seperti truk pengangkut atau gawai juga dapat langsung dirampas negara apabila dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan milik pelanggar yang telah diputus perkaranya.

Adapun keputusan penetapan status BMN ini harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman kembali.

Sebagai informasi, definisi "barang lain" dalam konteks ini mencakup sarana pengangkut, peralatan komunikasi, media atau tempat penyimpanan, dokumen dan surat, serta benda lain yang tersangkut dugaan pelanggaran.

Regulasi ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif 14 hari setelah tanggal pengundangan alias 14 Januari 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, seluruh pakaian bekas impor ilegal hasil penyelundupan tetap dimusnahkan sesuai prosedur. Ia membantah isu yang menyebut pemerintah menahan atau menunda pemusnahan sebagian barang sitaan.

"Kecurigaan untuk tidak dimusnahkan itu tidak benar. Karena hari ini, jadi pemusnahan itu tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bogor ini. Ini yang hari ini adalah 500 balpres, dan totalnya sudah 16.591 ya," kata Budi dalam pemusnahan pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).

Prosesnya berjalan simultan di berbagai lokasi karena volume barang yang disita sangat besar. Budi menegaskan seluruh prosedur mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk tindakan pidana pada pelaku penyelundupan.

"Jadi memang prosesnya berlanjut. Jadi kalau sesuai Permendag kan kita pemusnahan atau re-ekspor, ya kemudian juga melibatkan sanksi administrasi. Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu," ujarnya.

Artinya pemerintah tak hanya berhenti pada penutupan usaha para distributor yang terlibat. Langkah hukum juga dipastikan berjalan.

"Jadi kita sekarang ini menindaklanjuti Permendag bahwa pelanggaran ini sanksinya adalah sanksi administrasi, bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor," tegasnya.

Seluruh proses penindakan terhadap penyelundupan thrifting tetap berjalan hingga tuntas. Budi pun menjelaskan alasan pemusnahan tidak dilakukan di Bandung, lokasi temuan awal.

"Barang-barangnya ditemukannya di Bandung, ada 11 gudang. Kemudian pemusnahan ada di beberapa tempat, termasuk di sini. Kenapa tidak di Bandung? Ya kebetulan di sini juga banyak perusahaan pemusnahan. Kita ingin cepat proses pemusnaannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyaksikan langsung hasil 'barang tangkapan' dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Kedua lembaga penegak hukum tersebut seakan berlomba untuk memamerkan hasil tangkapannya ke Prabowo. Hasil yang diekspos ke publik pun bernilai fantastis.

Prabowo menghadiri langsung ekspos pemusnahan barang bukti narkoba di Mabes Polri pada Rabu (29/10/2025) didampingi langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri lainnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

Selain barang bukti narkoba, terlihat tumpukan uang menjadi barang bukti. Aset berupa mobil dan tanah juga terpampang dalam sebuah tulisan dengan total senilai Rp241 miliar.

"Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun," tulisan dalam poster di lokasi.

Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang. Di samping itu, Polri juga telah melaksanakan 1.898 program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui restorative justice.

Selanjutnya, Polri juga mengembangkan perkara narkoba ini ke arah TPPU. Total, dari 22 kasus besar Polri berhasil menyita total aset TPPU dari tindak pidana narkoba senilai Rp221,386 miliar.

Ekspos Uang Sitaan Kejagung

Sementara itu, Kejagung pada Senin (20/10/2025) mengundang langsung Prabowo untuk menyerahkan uang sitaan Rp13 triliun terkait kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Terlihat, uang itu terdiri dari pecahan Rp100.000 dan dikemas dengan bungkus plastik. Di samping itu, nampak juga papan penanda uang ini dengan tulisan Rp13,25 triliun di atas tumpukan uang tersebut.

Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

"Uang titipan 3 group korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin diserahkan ke negara," ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

Menurut Sutikno, apabila dua grup korporasi ini tidak bisa membayarkan beban uang pengganti dalam perkara CPO ini, maka nantinya barang bukti yang telah disita sebelumnya bakal dilelang.

"Sedangkan sisanya sebesar Rp4 triliun ditagihkan kepada 2 Group Korporasi, yaitu Permata Hijau Group dan Musim Mas Group atau kalau tidak dibayar maka BB kedua Group tersebut dilelang," pungkasnya.