JAKARTA - Aksi dedolarisasi kembali digaungkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin ketika mengumpulkan 11 pemimpin ASEAN. Rencana besar membuang dolar AS ini dibongkar oleh Putin langsung di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN - termasuk Indonesia yang hadir dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan.

Manuver radikal untuk meruntuhkan dominasi finansial Blok Barat kembali digencarkan oleh Putin. Kali ini, Rusia secara agresif merangkul negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk secara serentak menghentikan penggunaan mata uang dolar AS dan euro dalam seluruh transaksi perdagangan internasional mereka.

Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan



"Para peserta menyatakan dukungannya untuk meningkatkan indikator perdagangan timbal balik secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk melakukan ini, sangat penting bagi kita untuk segera beralih dari transaksi keuangan (menggunakan Dolar) ke mata uang nasional masing-masing," tegas Putin dalam konferensi pers penutupan KTT tersebut.

Kiamat Dolar di Rusia Sudah Nyata: 85% Transaksi Pakai Mata Uang Lokal

Gertakan Rusia ini bukan sekadar bualan politik. Moskow membuktikan bahwa mereka berhasil menciptakan sistem keuangan tandingan yang kebal dari sanksi ekonomi Barat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Maksim Oreshkin, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Rusia, pada akhir tahun 2025, sebanyak 85% transaksi internasional Rusia sudah sukses dilakukan tanpa melibatkan dolar AS maupun euro.

Sebagai gantinya, Rusia menawarkan jaminan pasokan komoditas vital jangka panjang bagi negara-negara Asia Tenggara. Putin berjanji Rusia akan terus menjadi pemasok utama produk pangan dan energi, serta siap memperluas ekspor produk bernilai tambah tinggi seperti pupuk dan obat-obatan (farmasi) ke kawasan ASEAN.

Tantang Dominasi Dolar AS, China Perluas Penggunaan Yuan secara Global



Di samping itu, dalam KTT yang menandai 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN ini, disepakati pula Rencana Aksi Baru 2026-2030. Rencana ini mencakup kerja sama masif di bidang politik, keamanan, investasi, ekonomi digital, serta perluasan jalur transportasi laut dan kereta api demi memangkas hambatan tarif dagang.

ASEAN Dukung Rezim Baru Dunia Multipolar

Narasi dedolarisasi ini sangat memikat bagi negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara. Pasalnya ketergantungan yang terlalu tinggi pada dolar AS selama ini kerap membuat mata uang lokal seperti rupiah, rentan babak belur setiap kali bank sentral AS (The Fed) memainkan kebijakan suku bunga.

Dukungan ASEAN terhadap visi Rusia ini kian dipertegas dengan tampilnya Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr.-yang negaranya memegang posisi Ketua ASEAN untuk tahun 2026-mendampingi Putin saat membacakan pernyataan bersama.

Selain sepakat membuang Dolar, Putin mengungkapkan bahwa seluruh pemimpin ASEAN satu suara dengan Rusia dalam menyambut baik perjanjian damai bersejarah antara Amerika Serikat dan Iran yang baru saja ditandatangani untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

"Kami dengan suara bulat menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh pihak Iran dan Amerika untuk mengakhiri konflik militer," kata Putin.

Ia optimistis situasi di Timur Tengah dan Teluk Persia akan segera stabil, yang pada gilirannya memberikan dampak psikologis positif yang menenangkan pasar komoditas global.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan pada pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) atau penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China. Hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama atau hingga akhir April 2026, nilai transaksi bilateral menggunakan rupiah dan renminbi (yuan) telah menembus angka USD13 miliar atau setara Rp229,6 triliun (dengan kurs Rp17.668 per USD).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa capaian ini mencerminkan akselerasi yang sangat pesat. Sebagai perbandingan, realisasi penggunaan mata uang lokal sepanjang tahun lalu secara keseluruhan berada di angka USD18 miliar.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan, bahwa local currency transaction antara Indonesia dengan Tiongkok sangat besar. Tahun lalu secara keseluruhan USD18 miliar, tahun ini 4 bulan saja telah mencapai USD13 miliar,” papar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun

Menurut Perry, implementasi mata uang lokal dalam aktivitas perdagangan serta investasi ini memberikan keuntungan besar bagi para pelaku usaha di kedua negara, khususnya dalam memangkas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi . Strategi diversifikasi transaksi internasional ini akan terus diperkuat sebagai bagian dari benteng stabilitas moneter domestik.

Melalui skema LCT, segala bentuk transaksi komersial kini dapat diselesaikan langsung tanpa perlu melalui dolar AS sebagai mata uang perantara (vehicle currency). “Dan ini sejalan dengan garis kebijakan Tiongkok untuk internasionalisasi renminbi. Local currency transaction,” imbuh Perry.

Demi menyokong pertumbuhan ini, BI juga gencar memperluas interkoneksi sistem pembayaran lintas negara guna memfasilitasi penyelesaian transaksi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selain dengan China, jalinan kemitraan serupa juga terus dikembangkan bersama Jepang, Korea Selatan, serta sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Bank sentral menegaskan, bahwa keandalan infrastruktur sistem pembayaran merupakan jangkar utama dalam menyokong lalu lintas keuangan antarnegara. Oleh karena itu, perluasan konektivitas ini digarap serius, mulai dari implementasi QRIS untuk transaksi ritel hingga optimalisasi sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) untuk pemindahan dana bernilai besar.

Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS



Perry memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bersama tiga perbankan asal China yang kini telah terhubung langsung dengan sistem pembayaran wholesale China melalui jaringan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

“Jadi kerjasama sistem pembayaran menjadi sangat-sangat penting dan ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi juga penyelesaiannya melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end dari depan sampai ke belakang,” jelasnya.

Lebih lanjut, tren positif penggunaan LCT ini dinilai membawa dampak turunan yang positif bagi agenda pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing (valas) di dalam negeri.

Saat ini likuiditas transaksi langsung rupiah-renminbi di pasar domestik sudah sangat berkembang, baik untuk kebutuhan transaksi tunai (cash), transaksi spot, maupun penempatan pada instrumen lindung nilai (hedging) seperti forward dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Seluruh lini transaksi tersebut dapat diakses masyarakat lewat jaringan bank domestik maupun lembaga keuangan yang telah ditunjuk resmi oleh Bank Sentral China (Appointed Cross Currency Dealer/ACCD). Menariknya, konektivitas pasar rupiah-renminbi saat ini telah terhubung langsung secara terintegrasi dengan daratan China hingga Hong Kong.

“Jadi transaksi rupiah, transaksi ekonomi, perdagangan dan didukung oleh kerjasama lokal currency dimanfaat di dalam negeri rupiah, Tiongkok dan melalui instrumen dan kerjasama lokal currency,” pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Rupiah dan Renminbi (Yuan).

Akselerasi dedolarisasi ini dilakukan guna menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Penandatanganan antar bank sentral dua negara itu sendiri dilakukan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat.

"Tahun lalu secara keseluruhan mencapai US$18 miliar. Tahun ini, dalam 4 bulan saja telah mencapai US$13 miliar," papar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yang dieksekusi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi secara signifikan akan mengurangi kebutuhan dolar AS untuk berbagai transaksi lain. Strategi diversifikasi mata uang ini tidak hanya menguntungkan stabilitas nilai tukar domestik, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah China terkait internasionalisasi Renminbi.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan terbaru, BI bersama PBOC berkomitmen untuk terus mengoordinasikan perbankan dan pelaku usaha di masing-masing negara agar makin masif mengadopsi Rupiah dan Renminbi.

Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa ekosistem LCT ini didukung penuh oleh infrastruktur sistem pembayaran lintas negara secara end-to-end. Konektivitas ini tidak hanya mencakup sistem pembayaran ritel seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga merambah sistem penyelesaian transaksi nilai besar (wholesale) secara real time gross settlement (RTGS).

Untuk mewujudkan itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah memiliki akses penyelesaian secara langsung melalui sistem wholesale nilai besar yang ada di China (CIBS).

"Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi penyelesaiannya juga melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end, dari depan sampai ke belakang," jelas Perry.

Pendalaman Pasar Uang dan Bilateral Swap

Selain memfasilitasi transaksi rill, otoritas moneter kedua negara juga sepakat melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) domestik.

Perry mengungkapkan, melalui likuiditas transaksi yang besar, pengembangan instrumen pasar uang tidak lagi terbatas pada spot tunai, tetapi meluas pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi Rupiah-Renminbi secara langsung.

Kini, bank-bank di dalam negeri yang ditunjuk dapat terhubung dan menyelesaikan transaksi mata uang secara langsung dengan bank di China daratan (mainland) maupun melalui hub finansial Hong Kong.

"Ini salah satu yang kita lakukan dalam memperkembangkan berbagai instrumen pasar uang dan valas. Tidak hanya tunai, spot, DNDF, tapi juga bagaimana instrumen investasi portofolio di Indonesia bisa menarik portfolio inflow dari Tiongkok," tambah Perry.

Sebagai jaring pengaman dari keseluruhan ekosistem tersebut, BI dan PBOC juga memperluas kerja sama melalui instrumen bilateral swap. BI tercatat telah membuka monetary instrument swap dalam valuta Rupiah-Renminbi.

Fasilitas ini pada gilirannya diintegrasikan dengan rezim Local Currency Bilateral Swap (LCBS) antara otoritas moneter kedua negara.

Dengan demikian, arsitektur LCT Rupiah-Yuan saat ini menyangkut tiga pilar: kelancaran penyelesaian transaksi dagang dan investasi, infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi penuh, serta ketahanan likuiditas valas melalui pendalaman pasar dan kesepakatan swap antarbank sentral.

SHANGHAI - China kembali mempercepat langkah internasionalisasi yuan melalui serangkaian kebijakan baru yang bertujuan memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi global. Langkah itu dilakukan di tengah upaya Beijing mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran internasional yang selama ini didominasi dolar Amerika Serikat (AS).

"China terus mendorong internasionalisasi yuan dan memperkuat peran mata uang tersebut dalam sistem keuangan global," kata Gubernur Bank Rakyat China (People's Bank of China/PBOC) Pan Gongsheng dalam Forum Lujiazui di Shanghai, dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (17/6/2026).

Dalam forum tahunan sektor keuangan tersebut, Pan mengumumkan enam bank telah mendapat izin untuk melakukan transaksi yuan lepas pantai (offshore yuan) di zona perdagangan bebas Shanghai. Kebijakan itu diharapkan dapat memperkuat bisnis yuan internasional dan meningkatkan likuiditas mata uang China di pasar global.

Selain itu, PBOC akan meluncurkan instrumen baru yang memungkinkan bank sentral negara lain, sovereign wealth fund, dan organisasi keuangan internasional memperoleh likuiditas yuan dengan lebih mudah. Tak lama setelah pidato Pan, Bank Sentral China juga mengumumkan implementasi fasilitas penyediaan likuiditas yuan bagi otoritas moneter luar negeri yang memenuhi persyaratan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk memperbesar peran yuan dalam perdagangan dan investasi internasional, sekaligus mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem pembayaran global.

Upaya internasionalisasi yuan juga diperkuat melalui pengembangan mata uang digital bank sentral China atau e-CNY. Sehari sebelum forum berlangsung, pusat operasional yuan digital PBOC menandatangani perjanjian dengan 26 institusi keuangan di Shanghai guna memperluas adopsi global mata uang digital tersebut.

Di dalam negeri, PBOC juga berencana menambah variasi operasi reverse repo tenor semalam untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas pasar uang. Pan menilai pertumbuhan kredit China yang melambat merupakan kondisi yang wajar karena ekonomi negara itu tengah memasuki fase perkembangan baru.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Keuangan Nasional China (National Financial Regulatory Administration/NFRA) Ding Xiangqun menegaskan otoritas keuangan akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah proses restrukturisasi ekonomi yang sedang berlangsung. Menurut dia, regulator akan fokus mencegah risiko sistemik, termasuk yang berasal dari lembaga keuangan kecil, sektor properti, dan utang pemerintah daerah.

"Dalam beberapa tahun terakhir, transmisi lintas negara dan penyebaran lintas pasar dari risiko keuangan menjadi semakin nyata," ujar Ding. Karena itu, regulator akan mendorong lembaga keuangan memperkuat permodalan guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko.

Pemerintah China juga berkomitmen mengarahkan lebih banyak sumber pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi baru seperti kecerdasan buatan, robotika, dan industri teknologi masa depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menopang transformasi ekonomi di tengah lemahnya konsumsi domestik dan masih tertekannya sektor properti.

Data terbaru menunjukkan ekonomi China menghadapi tantangan yang tidak merata. Penjualan ritel pada Mei mencatat penurunan pertama dalam lebih dari tiga tahun, sementara investasi melambat. Di sisi lain, produksi industri justru menunjukkan percepatan, mencerminkan kuatnya aktivitas manufaktur dan investasi di sektor-sektor strategis.

Lewat kombinasi penguatan peran yuan, pengembangan yuan digital, serta reformasi sektor keuangan, China berupaya memperbesar pengaruhnya dalam sistem keuangan global sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah meningkatnya rivalitas ekonomi dengan Amerika Serika

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meminta Bank Indonesia (BI) menyediakan dukungan likuiditas yuan (CNY) hingga 100% bagi perbankan domestik yang akan terlibat dalam skema local currency transaction (LCT) Indonesia-China.

Menurut perbankan, ketersediaan yuan yang terbatas di pasar domestik menjadi tantangan utama dalam memperluas transaksi langsung antara rupiah dan yuan alias mengurangi ketergantungan akan dolar Amerika Serikat (dedolarisasi).

Perwakilan Himbara yang juga Direktur Utama Bank Negara Indonesia Putrama Wahju Setyawan mengatakan kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pembahasan penguatan transaksi mata uang lokal dengan China.

"Kami mengembangkan bersama dengan Bank Indonesia local currency trade. Ini nanti akan melibatkan tiga otoritas, yaitu Bank Indonesia, bank sentral China, dan bank sentral Hong Kong untuk kita bisa melakukan local currency trade, jadi CNY atau yuan versus rupiah," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Putrama menambahkan, terdapat prasyarat penting agar skema dedolarisasi tersebut dapat berjalan optimal. Bank-bank domestik yang menjadi pelaksana transaksi membutuhkan dukungan likuiditas yuan secara penuh dari BI.

"Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank di dalam negeri yang akan terlibat dalam LCT ini membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY atau yuan dari Bank Indonesia. Karena valuta ini tidak tersedia di pasar bebas," ujarnya.

Putrama menjelaskan transaksi perdagangan Indonesia dengan China saat ini memiliki nilai yang sangat besar sehingga kebutuhan penggunaan mata uang lokal semakin meningkat.

Di sisi lain, pasokan yuan di dalam negeri belum cukup dalam untuk menopang kebutuhan transaksi skala besar yang dilakukan perbankan.

Karena itu, menurut dia, dukungan likuiditas dari BI menjadi faktor krusial agar bank-bank nasional dapat menjalankan transaksi rupiah-yuan secara efektif tanpa bergantung pada mata uang perantara seperti dolar Amerika Serikat.

"Ini masih menjadi sebuah tantangan buat kita untuk melakukan local currency trade karena membutuhkan dukungan likuiditas yang cukup besar, 100% dari Bank Indonesia," sebut Putrama.

Permintaan Himbara tersebut muncul di tengah meningkatnya penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan dan keuangan antara Indonesia dan China.

Sebelumnya, Gubernur Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa yuan kini semakin banyak ditransaksikan di dalam negeri seiring melonjaknya transaksi mata uang lokal antara kedua negara.

Menurut Perry, nilai transaksi LCT Indonesia-China saat ini telah mencapai setara US$3,7 miliar per bulan. Adapun sepanjang tahun lalu, akumulasi transaksi mencapai sekitar US$25 miliar.

Seiring perkembangan tersebut, BI juga telah memperluas instrumen transaksi yuan yang dapat diakses melalui perbankan domestik. Selain transaksi tunai atau spot, pelaku usaha kini dapat melakukan transaksi swap maupun forward secara langsung menggunakan yuan.

Peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Namun demikian perbankan menilai keberhasilan implementasi LCT dalam skala yang lebih besar masih bergantung pada tersedianya likuiditas yuan yang memadai di dalam negeri.

JAKARTA - Selama beberapa dekade, Dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadi raja yang tak tergoyahkan dalam sistem keuangan global. Mata uang AS menjadi jangkar perdagangan internasional, investasi lintas negara, hingga instrumen utama cadangan devisa di hampir seluruh bank sentral dunia.

Namun kini, sebuah poros kekuatan ekonomi baru yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) secara terang-terangan mulai menabuh genderang perang ekonomi. Didorong oleh ambisi kedaulatan penuh, aliansi ini meluncurkan gerakan dedolarisasi massal untuk merombak tatanan finansial dunia.

Kekuatan BRICS tidak bisa dipandang sebelah mata, setelah mengalami perluasan dimana blok ekonomi negara berkembang itu kini terdiri dari 11 negara anggota penuh, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

Tendang Dolar AS, Indonesia Bakal Terbitkan Panda Bond di China



Selain anggota penuh, BRICS juga menetapkan belasan negara mitra (seperti Kuba, Kazakhstan, dan Nigeria) untuk membangun kerja sama strategis di kawasan masing-masing.

Didorong oleh keinginan untuk kedaulatan ekonomi yang lebih besar, pengaruh geopolitik yang meningkat, dan pengurangan ketergantungan pada sistem yang dikendalikan Barat, negara-negara BRICS kini mencari alternatif untuk perdagangan dan keuangan berbasis dolar.

Meski ada langkah-langkah strategis menuju de-dolarisasi, satu pertanyaan tetap ada: bisakah negara-negara BRICS secara realistis menggulingkan dolar. Apakah ambisi BRICS ini realistis, ataukah runtuhnya kedigdayaan Dolar AS hanya sekadar komoditas politik yang utopis?

Di Balik Layar BRICS Nekat Buang Dolar

Dorongan untuk lepas dari jerat Dolar AS, nyatanya bukan sekadar urusan gengsi politik, melainkan strategi bertahan hidup. Bagi negara-negara seperti China dan Rusia, dominasi finansial Barat dianggap sebagai senjata geopolitik yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mencekik ekonomi mereka melalui sanksi sepihak.

Akhir Petrodolar, UEA Ancam Tinggalkan Dolar AS demi Yuan China



Secara psikologis, ketakutan serupa juga melanda negara-negara berkembang. Ketika bank sentral AS (The Fed) mengubah kebijakan suku bunganya, efek dominonya langsung memicu inflasi hebat, lonjakan utang, dan ketidakstabilan ekonomi di pasar domestik negara lain.

Menariknya tren ini semakin dipanaskan oleh kebangkitan aset kripto seperti Bitcoin. Sifatnya yang terdesentralisasi dan bebas dari kontrol pemerintah mana pun menjadikannya alternatif yang sangat menggiurkan bagi negara-negara yang ingin mengamankan aset mereka dari jangkauan sanksi pembekuan dana oleh Blok Barat.

Tembok Tebal yang Harus Dihadapi BRICS

Meskipun narasi 'kiamat Dolar AS' sangat renyah untuk dikonsumsi publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mendepak Dolar dari takhtanya jauh lebih rumit daripada membalikkan telapak tangan. Aliansi BRICS setidaknya harus membentur tiga batasan besar.

Likuiditas dan Kepercayaan Global: Pasar keuangan AS memiliki likuiditas yang sangat dalam dan transparan. Di masa-masa krisis global-seperti ketegangan perang Iran saat ini-Dolar AS tetap menjadi tempat pelarian paling aman (safe haven) bagi para investor dunia karena faktor stabilitas dan kepercayaan jangka panjang.

Mata Uang Petrodollar: Dolar AS adalah mata uang wajib yang digunakan dalam transaksi komoditas global utama, terutama minyak bumi dan gas alam.

Keretakan Internal BRICS: Anggota BRICS belum memiliki satu front yang solid. Mereka masih menghadapi masalah domestik masing-masing, mulai dari ketidakstabilan politik, ketimpangan infrastruktur, hingga konflik geopolitik internal (seperti ketegangan perbatasan antara India dan China).

Jika BRICS ingin meluncurkan mata uang tandingan tunggal untuk melawan Dolar, mata uang tersebut harus memiliki tingkat stabilitas dan likuiditas ekstrem yang mampu meyakinkan seluruh dunia. Hingga kuartal kedua 2026 ini, parameter tersebut masih sangat jauh dari kata siap.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan merencanakan penerbitan instrumen utang berbasis yuan atau Panda Bond di pasar keuangan China. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus memperluas sumber pembiayaan negara.

"Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/5) malam.

Purbaya menjelaskan diversifikasi sumber pembiayaan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan memanfaatkan pasar keuangan China, pemerintah menargetkan biaya pendanaan yang lebih efisien.

Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dan memiliki ruang yang cukup untuk mendukung berbagai program pembangunan. Menurutnya, prospek ekonomi nasional juga tetap positif.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,39%. Purbaya menilai capaian tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tengah berada dalam fase akselerasi.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pelaku pasar yang bersikap hati-hati, bahkan menarik dana dari pasar modal. Padahal, menurutnya kondisi saat ini justru membuka peluang investasi yang menarik.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan bank sentral dalam menjaga likuiditas serta menyiapkan stimulus tambahan bagi perekonomian yang direncanakan mulai bergulir pada Juni mendatang.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi memulai operasional konektivitas pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border) dengan Republik Rakyat China (RRC) mulai hari ini. Kerja sama ini memungkinkan integrasi antara QRIS dengan standar kode QR milik China, guna mempermudah transaksi bagi wisatawan maupun pelaku usaha di kedua negara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh asosiasi industri dan mitra internasional yang telah merealisasikan pengembangan sistem pembayaran digital ini.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Kini QR Indonesia dan QR China sudah saling terhubung. Ini akan memudahkan masyarakat kedua negara dalam bertransaksi,” ujar Perry dalam seremoni peluncuran di Gedung BI, Kamis (30/4/2026).

Indonesia Kebut Dedolarisasi, Ini Daftar 6 Negara Pengguna QRIS



Melalui implementasi ini, warga Indonesia yang berkunjung ke China maupun sebaliknya dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi dilakukan secara langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Perry menekankan kepraktisan sistem ini yang diharapkan dapat mendorong volume LCT Indonesia-China yang saat ini telah menyentuh angka USD18 miliar.

"Do not use your cash just use your cellphone and then you can buy anything (Tidak lagi pakai uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan kemudian bisa membeli apa saja)," tegas Perry.

Layanan ini mencakup transaksi inbound (wisatawan China di Indonesia menggunakan Alipay atau UnionPay pada merchant QRIS) serta transaksi outbound (warga Indonesia memindai kode QR di China melalui aplikasi perbankan nasional).

Duta Besar RRC untuk Indonesia, Wang Lutong yang turut hadir dalam acara tersebut, memuji langkah progresif Bank Indonesia dalam menghadapi arus digitalisasi keuangan global. Ia menilai inovasi ini merupakan bentuk adaptasi yang tepat terhadap perubahan zaman.

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun



“Kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat, dan sektor perbankan juga tengah bertransisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi,” ungkap Wang Lutong.

Pemerintah China berkomitmen untuk terus memperluas jaringan akseptasi layanan ini dengan menggandeng lebih banyak lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran di masa depan.

“Kami sangat antusias dengan peluang kerja sama ke depan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah memperluas jangkauan QRIS antarnegara ke berbagai destinasi utama, di antaranya Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), Singapura (November 2023), Jepang (Agustus 2025), Korea Selatan (April 2026) dan China (30 April 2026).

JAKARTA - Pangsa dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan global kembali menguat sebesar 51,1% pada Maret 2026. Kenaikan ini menegaskan posisi dolar AS sebagai mata uang dominan dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

"Pelemahan dolar yang terjadi tahun lalu tidak serta-merta menurunkan perannya sebagai mata uang cadangan maupun basis pasar modal global," tulis tim analis JPMorgan dalam laporan riset terbaru dikutip dari Money Control, Minggu (26/4/2026).

Data dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan pangsa dolar meningkat dari 49,2% pada Februari menjadi 51,1% pada Maret, sekaligus menjadi level tertinggi sejak perubahan metodologi pencatatan pada 2023. Lonjakan ini terjadi di tengah gejolak pasar akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Permintaan terhadap dolar sebagai aset lindung nilai (safe haven) meningkat seiring ketidakpastian global. Volatilitas pasar mata uang sempat melonjak selama Maret, dipicu aksi jual aset berisiko dan kenaikan harga minyak, sebelum mulai mereda seiring harapan terhadap negosiasi gencatan senjata.

Di sisi lain, euro sebagai mata uang kedua terbesar dalam transaksi global mengalami penurunan pangsa menjadi sekitar 21% dari sebelumnya 22,8%. Posisi berikutnya ditempati poundsterling Inggris, yen Jepang, yuan China, dan dolar Kanada. Pangsa yuan tercatat naik tipis menjadi 3,1%, meski masih di bawah level tertinggi yang pernah dicapai pada 2024.

Tren yang terjadi saat ini lebih mencerminkan diversifikasi mata uang, bukan dedolarisasi secara menyeluruh. Meskipun indeks dolar sempat melemah pada 2025, perannya sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan pasar keuangan global tetap kuat.

Namun demikian, data SWIFT tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan aktivitas pasar valuta asing global yang nilainya mencapai sekitar USD9,5 triliun per hari. Selain itu, sejumlah bank besar Rusia telah dikeluarkan dari sistem tersebut sejak 2022, sementara China juga mengembangkan sistem pembayaran lintas batas sendiri melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Sepanjang 2024, SWIFT mencatat sekitar 13,4 miliar instruksi transaksi perdagangan global, meningkat dari 11,9 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan internasional meskipun diwarnai dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

JAKARTA - Dominasi dolar AS s ebagai mata uang utama perdagangan minyak dunia berada di ambang kehancuran. Uni Emirat Arab (UEA) secara mengejutkan memberikan peringatan keras kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat bahwa mereka mungkin akan terpaksa beralih ke yuan China dalam perdagangan minyak mentah.

Langkah berani ini dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) sebagai respons atas krisis likuiditas dolar yang kian mencekik akibat dampak ekonomi berkepanjangan dari perang AS melawan Iran di Timur Tengah.

Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama menyampaikan ancaman implisit tersebut dalam pertemuan dengan Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent, di Washington pekan lalu.

Abu Dhabi disebut membutuhkan sokongan finansial (financial backstop) dari AS untuk mencegah krisis likuiditas. Jika Washington gagal memberikan jaminan tersebut, UEA tidak punya pilihan selain menggunakan Yuan untuk menjaga stabilitas arus kas mereka.

Sebagai sekutu AS, UEA harus membayar harga yang sangat mahal. Selama konflik berlangsung, wilayah UEA menjadi sasaran utama serangan Iran. Dilaporkan lebih dari 2.800 drone dan rudal telah ditembakkan Iran ke wilayah UEA, menargetkan pangkalan militer AS dan aset-aset strategis lainnya.

Selamat Tinggal Petrodolar? Arab Saudi Terima Yuan China untuk Pembelian Minyak



Profesor Linda Bilmes dari Harvard memperkirakan AS menghabiskan USD2 miliar (Rp32 triliun) per hari dalam 40 hari pertama konflik. Pemerintahan Donald Trump bahkan sempat melontarkan ide agar negara-negara Teluk ikut menanggung biaya perang tersebut.

Sentimen anti-kehadiran militer AS mulai menguat di kalangan elit Teluk. Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, secara terbuka menyerukan penutupan pangkalan militer AS di negara tersebut.

“Pangkalan militer AS kini lebih menjadi beban daripada aset strategis. Kami lebih memilih memprioritaskan akuisisi persenjataan canggih AS sebagai strategi pertahanan nasional mandiri,” tegas Abdulla (20/4/2026).

Di sisi lain, Iran yang menguasai Selat Hormuz mulai menerapkan aturan main baru. Mereka menuntut pembayaran biaya lintas selat bagi kapal-kapal netral menggunakan Yuan China atau Mata Uang Kripto. Strategi ini dilakukan untuk menghindari kontrol finansial dan sanksi dari sistem perbankan global yang didominasi AS.