Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai model integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi menjadi solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

"Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu saat meninjau peternakan dengan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).

Menurut Hanif, sistem pengembangbiakan sapi yang dilakukan secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan.

Selain biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami dinilai lebih efektif karena seluruh hormon yang dibutuhkan untuk kebuntingan tersedia secara alami.

"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif.

Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti yang semula hanya sekitar 300 ekor kini telah berkembang menjadi hampir 1.500 ekor. Populasi tersebut dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.

Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, potensi integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan sangat besar. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk program SISKA.

"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor, sementara kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Apabila konsep integrasi sawit-sapi dapat diperluas secara nasional, maka ketahanan pangan hewani Indonesia dinilai dapat semakin kuat.

Secara nasional, kata Hanif Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan 13 hingga 15 hektare lahan, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.

"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.

Selain mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga dinilai memberikan manfaat bagi sektor perkebunan.

Kehadiran sapi disebut mampu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, Hanif mengatakan sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir, di mana sapi hanya berada di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.

Pemerintah, lanjut Hanif, akan membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan, guna menyusun regulasi dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Hanif menilai pergeseran itu dilakukan mengingat pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi untuk penempatan kami," kata Hanif di Istana Negara pada Senin (27/4/2026) usai pelantikan.

Dia menjelaskan bahwa di bawah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dirinya akan mendukung berbagai langkah guna merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya, MBG [Makan Bergizi Gratis] dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup kini digantikan oleh Jumhur Hidayat.

Adapun, pelantikan Hanif itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Hanif yang dilantik sebagai Wamenko Pangan, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dijabat oleh Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah kursi posisi Wamenko di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Diketahui, Hanif dilantik sebagai Wamenko Pangan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Hanif, langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat Presiden Prabowo terhadap dinamika ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan bahwa penunjukan ini telah melalui pertimbangan matang agar koordinasi dalam merealisasikan program strategis pemerintah dapat berjalan lebih akseleratif.

“Pertimbangan Presiden mendalam dan sangat memperhatikan dinamika terjadi tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung langkah pak Menko merealisasikan program unggulan Presiden,” ungkap Hanif kepada awak media usai dilantik.

Hanif menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan langsung tancap gas untuk bekerja. Fokus utama dalam waktu dekat adalah mengawal program-program krusial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.

“Insya Allah kami langsung akan kerja keras, besok kami sudah mulai kerja MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan minta arahan pak Menko langkah-langkah apa yang kita jadikan,” tambahnya.

Ia optimistis dengan sinergi yang kuat di jajaran kementerian koordinator, hasil yang dicapai akan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Insya allah dengan kerja keras menghasilkan hal yang terbaik,” kata Hanif.

Terkait detail pembagian tugas antara Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator, Hanif menyebutkan bahwa hal tersebut akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Segera nanti Pak Menko berikan (pembagian kerjanya),” pungkasnya.

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya tersebut, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup tidak lagi diemban.

Melansir laman Kementerian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999. Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000.

Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM ) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Mereka pun berhasil meraih peringkat PROPER Emas untuk operasional Pabrik Peleburan (ISP) serta PROPER Hijau untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/IPP) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan PROPER kini telah berkembang menjadi instrumen transformasi yang mendorong dunia usaha untuk melampaui kepatuhan. Indonesia Perkuat Posisi Diplomasi Iklim Global

“PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” katanya.

Pada periode 2024–2025, partisipasi PROPER mencapai 5.476 perusahaan atau meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hanya 282 perusahaan yang berhasil menembus kategori beyond compliance, terdiri dari 39 perusahaan berperingkat Emas dan 243 perusahaan berperingkat Hijau. INALUM menjadi salah satu perusahaan yang berhasil masuk dalam kelompok tersebut.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. “Kami memaknai pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini sebagai refleksi komitmen jangka panjang INALUM dalam menempatkan keberlanjutan sebagai inti strategi bisnis. Upaya kami tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada penciptaan nilai melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang terukur dan berdampak nyata,” ujarnya.

Secara historis, INALUM menunjukkan kinerja yang konsisten dalam PROPER. Peringkat Emas diraih untuk Pabrik Peleburan di Kuala Tanjung pada 2022, 2024, dan 2025, serta untuk operasional PLTA di Paritohan pada 2023. Sementara itu, peringkat Hijau juga dicatatkan secara berkelanjutan, masing-masing oleh operasional PLTA pada 2022, 2024, dan 2025. Rekam jejak ini menegaskan konsistensi implementasi prinsip ESG di seluruh lini operasional perusahaan.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif inovasi lingkungan (eco-innovation), mulai dari efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan limbah, hingga optimalisasi proses operasional yang berkontribusi pada peningkatan kinerja keberlanjutan. INALUM juga mengembangkan pendekatan circular economy melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna. Bangun SDM Kompetitif dan Adaptif, Inalum Gelar ICLF 2025

Di sisi sosial, perusahaan menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pengukuran dampak melalui pendekatan Social Return on Investment (SROI). Salah satu program unggulan, “Dari Sampah Jadi Berkah”, menunjukkan bagaimana inisiatif lingkungan dapat sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini semakin memperkuat posisi INALUM sebagai pelaku industri strategis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kinerja keberlanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan pihaknya tengah mengusut unsur pidana terkait peristiwa longsor sampah di TPST Bantargebang , Kota Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 7 orang. Hanif menuturkan, akan ada tersangka atas insiden tersebut.

"Ini sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009, kepadanya ada tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pengelolanya. Juga pada Undang-Undang 18 Tahun 2008 juga ada tanggung jawab hukum yang harus ditanganinya," kata Hanif kepada wartawan Rabu (11/3/2026).

Hanif mengatakan, proses penyidikan masih terus dilakukan. Dia menyebut pihaknya akan segera menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas kasus itu.

"Kita akan mempercepat proses penyelesaian penyidikannya ini. Mudah-mudahan dalam seminggu, minggu depan sudah ada tersangka yang ditetapkan di dalam rangka memberikan asas keadilan untuk kita semua, juga menjadikan titik pembelajaran di dalam rangka penanganan sampah," ujarnya.

Hanif menjelaskan, sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2008 proses open dumping atau pembuangan terbuka sudah dilarang. Dia menyebut akan menyelidiki unsur kelalaian open dumping itu, termasuk mencari tahu semua pihak yang terlibat.

"Maka pemeriksaan ini akan mengarah ke semua pejabat yang kemudian bertanggung jawab sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tersebut sebenarnya membatasi lima tahun sejak Undang-Undang Tahun 2008 ditetapkan, maka semua open dumping harus berakhir," katanya.

Hanif mengatakan, kejadian ini gunung esnya saja. "Pasti ada pejabat-pejabat sebelumnya yang juga harus kami mintai keterangan kenapa kegiatan open dumping ini tidak dihentikan," jelasnya.

Diketahui, peristiwa longsoran sampah Bantargebang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 pukul 14.00 WIB. Sampah runtuh dan menimbun warung hingga beberapa truk sampah.

Rangkaian proses pencairan dilakukan. Tujuh orang ditemukan dalam kondisi tewas, sementara enam orang lainnya selamat.

BANDUNG BARAT - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang lanskap harus menjadi prioritas utama pascabencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hanif menyoroti pentingnya penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar fungsi ekologis kawasan tetap terjaga di tengah aktivitas pemanfaatan lahan.

Dia menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat darurat, melainkan harus berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. Hanif memastikan pihaknya akan segera menurunkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengevaluasi secara mendalam penyebab terjadinya longsor, terutama terkait perubahan fungsi lahan yang masif.

Langkah ini diambil untuk merumuskan kebijakan penataan ruang yang lebih ketat guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan melibatkan para ahli untuk mengkaji penyebab utama longsor ini, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut, terutama yang berkaitan dengan tata ruang agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Hanif dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).



Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Cisarua tercatat mengalami curah hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari. Meski menjadi pemicu, Hanif menjelaskan bahwa secara klimatologis, angka tersebut tidak tergolong ekstrem dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di Sumatera yang memiliki intensitas hujan jauh lebih tinggi namun memiliki ketahanan lanskap yang berbeda.



Hal ini mengindikasikan adanya kerapuhan pada struktur tutupan lahan di wilayah Bandung Barat yang perlu segera diperbaiki. “Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu kita evaluasi secara mendalam,” jelas Hanif.

Faktor tambahan tersebut diduga kuat berkaitan dengan karakteristik geologi, kemiringan lereng, serta pembukaan lahan untuk area pertanian masyarakat yang tidak mengindahkan kaidah pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hanif mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan yang ada.

Kondisi tutupan lahan yang kian menipis akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian tanpa terasering atau penguatan vegetasi yang tepat memperbesar risiko pergerakan tanah saat hujan mengguyur. “Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi faktor kunci meningkatnya risiko bencana, meski curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Penataan ruang berkelanjutan dan pemulihan vegetasi pada lereng-lereng kritis menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi,” tegas Hanif.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menggugat secara perdata 6 perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup masif di Provinsi Sumatera Utara. Enam korporasi yang menjadi obyek gugatan negara yakni PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS.

Kementerian LH menggugat Rp4,8 triliun terhadap 6 perusahaan yang diduga penyebab banjir di tiga wilayah terdampak yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dengan fokus utama pada pemulihan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, telah mendaftarkan gugatan ini secara serentak melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan PN Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi telah membawa dampak besar bagi masyarakat yakni fungsi lingkungan hidup yang hilang, mata pencaharian terputus, dan rasa aman terganggu akibat ancaman bencana ekologis. Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian,” tegas Hanif dikutip Jumat (16/1/2026).

Dalam proses pengajuan gugatan didasarkan fakta lapangan serta hasil analisa dari para pakar. Gugatan ini dilayangkan atas dasar prinsip perusak lingkungan harus membayar dan bertanggung jawab.

“Kami memegang teguh prinsip perusak membayar. Setiap korporasi yang mengambil keuntungan dengan cara merusak ekosistem harus bertanggung jawab mutlak untuk memulihkannya," ujarnya.

"Ini adalah pesan kuat bahwa penegakan hukum lingkungan di bawah KLH/BPLH tidak akan mengenal kompromi demi menjamin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat,” tambahnya.

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH Rizal Irawan menuturkan pendaftaran gugatan ini didasarkan pada mandat Pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Klausul itu mengedepankan asas tanggung jawab negara, kelestarian, kehati-hatian, hingga asas pencemar membayar. Langkah ini bukan sekadar tuntutan ganti rugi materiil melainkan upaya mendesak untuk memitigasi risiko bencana banjir dan longsor yang kini mengancam warga di sepanjang DAS Batang Toru dan DAS Garoga akibat hilangnya daya dukung lingkungan.

"Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis mendalam, aktivitas 6 perusahaan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare. Atas kerusakan tersebut, KLH/BPLH melayangkan nilai gugatan total sebesar Rp4,8 triliun," kata Rizal.

Gugatan perdata ini sebagai bentuk menuntut pertanggungjawaban mutlak atas setiap jengkal kerusakan yang terjadi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang KLH/BPLH untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha agar tidak ada lagi bencana ekologis serupa di masa mendatang.

"KLH/BPLH berkomitmen mengawal proses hukum ini di meja hijau secara transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap rupiah dari nilai gugatan tersebut nantinya dialokasikan sepenuhnya untuk pemulihan lingkungan dan keadilan ekologis bagi masyarakat," ujarnya.