Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," berdasarkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung adalah Menko IPK dengan Wakil Ketua yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun susunan anggota Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perpres tersebut juga menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pepres No 29 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Presiden RI pada 12 Mei tahun 2026.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

AHY menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Adapun perpres itu ditetapkan Presiden Prabowo pada 12 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam aturan terbaru itu, pemerintah melakukan penyesuaian susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar selaras dengan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan Pasal 3A Perpres tersebut, AHY yang menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditetapkan sebagai ketua komite. Sementara posisi wakil ketua diisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Komite itu juga beranggotakan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN.

Selain mengubah susunan komite, pemerintah juga memperbarui ketentuan mengenai tugas komite dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam aturan tersebut, komite bertugas menyepakati atau menetapkan langkah yang diperlukan untuk mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya proyek (cost overrun), termasuk terkait perubahan porsi kepemilikan maupun penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman.

Komite juga memiliki kewenangan menetapkan bentuk dukungan pemerintah untuk mengatasi persoalan cost overrun proyek.

Dukungan tersebut dapat berupa rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN maupun pemberian penjaminan pemerintah apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modal proyek.

Perpres itu turut mengubah Pasal 15 yang mengatur koordinasi penyelenggaraan proyek kereta cepat. Dalam ketentuan terbaru, tugas koordinasi pelaksanaan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah AHY.

Sebelumnya, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Saat itu, Luhut yang menjabat Menko Marves bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan proyek sekaligus menerima laporan berkala dari konsorsium BUMN yang menggarap proyek tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

AHY menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Adapun perpres itu ditetapkan Presiden Prabowo pada 12 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam aturan terbaru itu, pemerintah melakukan penyesuaian susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar selaras dengan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan Pasal 3A Perpres tersebut, AHY yang menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditetapkan sebagai ketua komite. Sementara posisi wakil ketua diisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Komite itu juga beranggotakan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN.

Selain mengubah susunan komite, pemerintah juga memperbarui ketentuan mengenai tugas komite dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam aturan tersebut, komite bertugas menyepakati atau menetapkan langkah yang diperlukan untuk mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya proyek (cost overrun), termasuk terkait perubahan porsi kepemilikan maupun penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman.

Komite juga memiliki kewenangan menetapkan bentuk dukungan pemerintah untuk mengatasi persoalan cost overrun proyek.

Dukungan tersebut dapat berupa rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN maupun pemberian penjaminan pemerintah apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modal proyek.

Perpres itu turut mengubah Pasal 15 yang mengatur koordinasi penyelenggaraan proyek kereta cepat. Dalam ketentuan terbaru, tugas koordinasi pelaksanaan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah AHY.

Sebelumnya, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Saat itu, Luhut yang menjabat Menko Marves bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan proyek sekaligus menerima laporan berkala dari konsorsium BUMN yang menggarap proyek tersebut.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat warga Malaysia menjadi pengguna terbanyak Kereta Cepat Whoosh dari kalangan wisatawan mancanegara. Jumlah penumpang dari Negeri Jiran mencapai 750 hingga 1.000 orang per hari.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tren kunjungan wisatawan mancanegara di Whoosh terus meningkat. Pada 2025, jumlah turis asing naik dibandingkan 2024 dan kini mencakup sekitar 189 negara.

"Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 itu meningkat sehingga 60 persen," katanya di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur, Selasa (28/4).

Ia menyebut sejak 2023 hingga sekarang total wisatawan mancanegara yang telah menggunakan Whoosh mencapai sekitar 800 ribu orang. Dari jumlah tersebut, turis Malaysia menjadi yang paling dominan.

Selain Malaysia, wisatawan yang cukup banyak menggunakan Whoosh berasal dari Singapura, Australia, Korea Selatan, hingga Tiongkok.

"Kalau enggak salah Tiongkok itu ketiga, kedua Singapura, yang paling tinggi itu Malaysia bisa mencapai 750 sampai dengan 1.000 orang per harinya," ujar Eva.

[Gambas:Youtube]

KCIC juga menjalin kerja sama dengan berbagai agen perjalanan wisata dari luar negeri untuk mendorong peningkatan jumlah penumpang asing.

Menurut Eva, kolaborasi dilakukan dengan agen perjalanan dari Malaysia, Singapura, hingga Australia. Kerja sama itu termasuk menghadirkan program rombongan dan promo khusus bagi wisatawan.

KCIC juga menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan okupansi, termasuk diskon hingga 50 persen dalam ajang travel fair yang digelar bersama agen perjalanan dan mitra perbankan.

"Kerja sama dengan berbagai agen atau agen tiket itu akan terus kita lakukan termasuk juga bank-bank yang saat ini sudah bekerjasama dengan KCIC untuk memberikan promo-promo, sehingga menarik untuk masyarakat," ujar Eva.

Eva menambahkan KCIC juga menghadirkan kartu langganan bagi penumpang rutin Jakarta-Bandung. Ia menyebut ada pengguna Whoosh yang melakukan perjalanan hingga 530 kali dalam setahun.

"Kita melihat saat ini sudah sangat banyak penumpang yang memang secara rutin menggunakan (Whoosh untuk perjalanan) pulang pergi Jakarta Bandung," ujarnya.

"Bahkan, data menunjukkan ada penumpang yang melakukan perjalanan sampai dengan 530 kali dalam waktu 1 tahun," imbuhnya.

Saat ini KCIC menawarkan program Frequent Whoosher dengan 10 perjalanan yang berlaku hingga dua bulan.

Paket tersebut dibanderol sekitar Rp2 juta atau setara sekitar Rp200 ribu per perjalanan, lebih murah dibanding tarif akhir pekan yang bisa mencapai Rp350 ribu.

"Nah, Frequent Whoosher ini bisa dipakai kapanpun, baik itu weekend ataupun longweekend dengan tarif flat," ujar Eva.

Adapun hasil dari kerja sama Whoosh bersama pihak lain dapat terlihat dari kolaborasi KCIC bersama salah satu destinasi wisata di Bandung Barat, yaitu Dusun Bambu.

Kerja sama tersebut memungkinkan penumpang Whoosh masuk gratis ke Dusun Bambu dengan menunjukkan tiket perjalanan mereka. Selain itu, ada juga shuttle dari Stasiun Padalarang yang bisa mengantarkan mereka langsung ke lokasi.

Menurut General Manager Dusun Bambu Ari Hermanto, kolaborasi ini mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata serta memperluas jangkauan pasar mereka.

Per April 2026, Ari menyebut tercatat lebih dari 108 ribu penumpang Whoosh telah berkunjung ke Dusun Bambu.

Kehadiran Whoosh juga dirasakan oleh pengembang kawasan. Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Hindarko Hasan mengungkap kehadiran Whoosh mampu mendongkrak jumlah kunjungan mal Summarecon Bandung.

Setelah ada Stasiun Tegalluar, kunjungan ke kawasan Summarecon Bandung disebut mencapai lebih dari 1,1 juta pengunjung per bulan pada 2026 dengan lebih dari 25 persen berasal dari luar kota.

IDXChannel – Pemerintah tengah mematangkan langkah intervensi untuk mengatasi beban utang proyek kereta cepat Whoosh. Skema restrukturisasi ini dijadwalkan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa pekan mendatang guna memastikan keberlanjutan operasional dan finansial moda transportasi modern tersebut.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria memberikan sinyal kuat bahwa negara akan turun tangan. Sebab, beban finansial proyek ini dianggap terlalu berat jika hanya ditanggung oleh pihak operator secara mandiri.

“Kalau dibebankan kepada kereta api saja tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” ujar Dony ke awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dony menjelaskan, kendala utama Whoosh saat ini bukan terletak pada sisi operasional, melainkan pada struktur pendanaan awal yang dibebani utang besar akibat porsi ekuitas yang minim.

Meskipun dia belum merinci bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa tambahan modal atau mekanisme lainnya, fokus utama pemerintah adalah memastikan kelangsungan usaha Whoosh.

“Jangan terjebak kepada how-nya. Penyelesaian itu bagaimana kemudian Whoosh ini sustain ke depan,” kata Dony.

“Yang kita selesaikan adalah bagaimana beban finansialnya. Operasional itu sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Struktur intervensi ini nantinya akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan akan diumumkan secara mendetail setelah proses finalisasi bersama Menteri Keuangan usai.

Sinyal percepatan restrukturisasi ini diperkuat oleh pernyataan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani.

Menurutnya, keputusan administratif terkait skema penyelamatan ini sudah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sudah diputuskan oleh Pak Menko Infra,” kata Rosan singkat.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian waktu implementasi kebijakan tersebut, Rosan memberikan indikasi kuat bahwa prosesnya akan dimulai pada bulan depan.

“Iya, nanti akan dimulai,” ujar Rosan menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pelaksanaan restrukturisasi pada Mei 2026.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah selesai. Rosan mengatakan pemerintah telah melakukan serangkaian pembahasan lintas kementerian untuk memastikan solusi terbaik bagi proyek strategis tersebut.

“Ya, waktu itu untuk Whoosh kita sudah meeting, kita sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur (AHY), Pak Menkeu (Purbaya), dan juga kami,” ujar Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan memastikan proses restrukturisasi utang proyek Whoosh tinggal menunggu pengumuman resmi pemerintah. Dia menegaskan, solusi atas restrukturisasi utang tersebut pada dasarnya telah disepakati dan kini tinggal ditindaklanjuti secara teknis, termasuk komunikasi dengan pihak mitra dari China.

“Solusinya sudah ada, dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China. Tapi solusinya sudah ada, dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah ini bisa segera selesai,” sambung dia.

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih melakukan penyempurnaan skema akhir sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Dia menyebut pengumuman detail skema restrukturisasi akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono.

“Skemanya ini sedang di-fine tuning, tetapi memang nanti disampaikan langsung oleh Pak Menko Infrastruktur lebih enaknya,” kata Rosan.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan pada proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek. Akibatnya, terjadi pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin kan program infrastruktur tidak di-monitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China lantaran tidak ada kepastian siapa yang supervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Adapun proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun sejak digarap 2016. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunanWhooshtembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. Utang pembangunanWhooshdicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali memberi sinyal akan mengambil alih pengelolaan beban utang proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Namun, yang diambil alih bukan badan usaha PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melainkan kewajiban utangnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan terkait hal tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.

“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya tidak berhak ngomong sekarang. Nanti tanya Pak AHY,” ujar Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, keputusan sudah final, tetapi belum bisa disampaikan ke publik. “Yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan dan saya tidak berhak menyampaikan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah masih merapikan skema yang akan dipakai. COO sekaligus Kepala BP BUMN Donny Oskaria menyebut pembahasan masih berjalan.

“Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Mudah-mudahan segera selesai. Ada beberapa skema yang kita siapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung dua proyek perkeretaapian yang dibangun saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dan LRT Jabodebek.

Menurut Purbaya, di masa lalu terdapat banyak proyek yang bagus, namun tidak dimonitor dengan baik sehingga menimbulkan masalah. Akibatnya, biaya proyek membengkak.

"Ada Whoosh, ada LRT Jabodebek, ada apa lagi? Itu sebetulnya project-nya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun [sehingga menjadi] Rp100 triliun," terangnya pada acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menyinggung bahwa Indonesia memiliki banyak proyek. Namun, masalahnya, banyak proyek itu tidak disertai dengan feasibility (kelayakan) yang kuat sehingga banyak investor yang mundur.

"Nah ini yang harus kita perbaiki, kalau bikin proyek, harus jelas proyeknya, sehingga feasibility-nya seperti apa," terangnya.

Purbaya lalu menceritakan pengalamannya mengurus proyek tersebut saat masih menjabat di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko. Luhut juga diketahui merupakan Ketua Komite Kereta Cepat saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dia mengaku pernah menerima keluhan pimpinan proyek dari pihak China terkait dengan ketidakjelasan manajemen dari pihak Indonesia. Salah satunya mengenai pembebasan lahan untuk prasarana Whoosh, yang disebut memakan waktu bertahun-tahun.

"Terus saya tanya, 'Kamu siapa yang handle program project-nya?'. Enggak ada, katanya. 'Kalau kami ngadu ke BUMN, dipingpong ke PU [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], pingpong lagi ke sana. Ya sudah ditarik ke mari itu waktu itu diberesin sedikitlah pada waktu itu," tuturnya.

Saat itu, Purbaya mengaku bahwa pembangunan proyek itu agak lambat. Oleh sebab itu, dia menekankan agar proyek-proyek besar dikawal dengan baik.

"Pada waktu mereka [pihak China] bingung, saya juga bingung lho enggak ada yang jaga? Enggak ada. Yang gitu-gitu enggak boleh. Nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2022 yang diserahkan ke Kementerian BUMN (sebelum menjadi Badan Pengaturan BUMN) mencapai sekitar US$1,1 miliar.

Nilai cost overrun ini sempat berubah-ubah sejak dikaji awalnya oleh konsorsium pemilik proyek Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Pada awalnya, proyek KCJB disebut menghabiskan nilai investasi senilai US$6,07 miliar. Dengan demikian, saat kurs masih sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) beberapa tahun lalu, biaya proyek total sekitar US$7 miliar itu melahap biaya setara sampai sekitar Rp100 triliun.

Jakarta: Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh terus menunjukkan kinerja positif sejak mulai beroperasi. Hingga Selasa (14/4), layanan transportasi modern ini telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang, menandai pertumbuhan yang stabil baik dari sisi kapasitas maupun kualitas layanan.

Dikutip dari Antara, Kamis, 16 April 2026, operator PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan pencapaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berkecepatan tinggi ini.

Berdasarkan data KCIC, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh mencatat jumlah penumpang harian tertinggi mencapai 26.770 orang, dengan tingkat keterisian (load factor) hingga 99,64 persen. Selain itu, komposisi penumpang juga terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pelancong mancanegara.

Tercatat, lebih dari 760.000 perjalanan wisatawan asing telah dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh semakin berperan dalam mendorong mobilitas regional sekaligus mendukung sektor pariwisata nasional.

KCIC menilai proyek ini kini telah memasuki fase pertumbuhan pesat setelah melewati tahap awal pascapeluncuran. Sebelumnya, jumlah penumpang juga telah menembus angka 10 juta, dengan peningkatan signifikan pada efisiensi operasional, standar layanan, serta penguatan merek.

Seiring meluasnya dampak jaringan kereta cepat, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh berhasil memangkas waktu tempuh antarkota secara signifikan. Kehadiran layanan ini turut meningkatkan konektivitas regional serta mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi di sepanjang jalur.

Sebagai informasi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh resmi diluncurkan pada 17 Oktober 2023. Jalur sepanjang 142,3 kilometer ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 350 kilometer per jam.

Dengan kecepatan tersebut, waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung yang sebelumnya bisa mencapai lebih dari tiga jam kini hanya sekitar 46 menit, menjadikannya salah satu moda transportasi tercepat dan paling efisien di Indonesia.

(SAW)

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa (7/4).

Penumpang rute Padalarang-Halim itu menahan pintu kereta yang sudah mulai menutup karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron. Tindakan tersebut menyebabkan sensor pada sistem buka tutup pintu otomatis di kereta terganggu.

Kejadian tersebut memicu keterlambatan perjalanan Whoosh, jadwal pemberangkatan yang seharusnya pada pukul 07.23 WIB baru dapat dilakukan pada pukul 07.25 WIB.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

"Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta, karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan," ujar Eva.

Eva menerangkan Setiap rangkaian Whoosh dilengkapi dengan sistem pintu otomatis yang menjadi bagian penting dalam keamanan perjalanan.

[Gambas:Youtube]

Tindakan menahan pintu secara paksa menyebabkan sistem penutupan otomatis tidak berfungsi dan berpotensi menimbulkan risiko kerusakan sarana secara jangka panjang.

Perusahaan telah menyiagakan petugas di peron dan di dalam kereta untuk memastikan seluruh penumpang telah berada di dalam Whoosh dengan aman sebelum pintu ditutup. Penumpang diharuskan selalu mematuhi arahan dari petugas untuk keselamatan perjalanan.

Seluruh penumpang wajib memperhatikan dan memeriksa kembali barang bawaan nya sebelum memasuki kereta karena seluruh bawang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pribadi.

Apabila terdapat barang yang tertinggal, penumpang dapat berkoordinasi dengan petugas di dalam kereta untuk dilakukan penanganan lebih lanjut melalui sistem Lost and Found milik KCIC.

Lebih lanjut, Eva memastikan, penumpang yang bersangkutan telah diberikan teguran agar tidak mengulangi tindakan tersebut.

"KCIC berharap seluruh penumpang dapat mengikuti aturan dan arahan petugas serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, mengganggu operasional, maupun merusak sarana Whoosh," pungkas Eva.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait wacana operator Kereta Cepat Whoosh yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menerangkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Danantara untuk penyelesaian masalah Kereta Cepat Whoosh.

“Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dia menekankan, pihaknya sudah memiliki keputusan terkait penyelesaian Whoosh. Semua akan diumumkan pada waktunya.

“(Pembahasannya) sudah selesai, tinggal formalitas, tapi saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat, itu nanti akan diumumkan mungkin. Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya,” ujar dia.

Sebelumnya, COO BPI Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria buka suara soal adanya opsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), konsorsium yang mengelola Kereta Cepat Whoosh.

Dony menyebutkan, skema KCIC diambil Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Iya, kemungkinan, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut rame lagi," kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dony menerangkan, maksimal dua bulan semua opsi penyelesaian masalah kereta cepat selesai dibahas dan berbuah keputusan. Termasuk opsi ambil alih KCIC oleh Kementerian Keuangan.

"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," ujar Dony.

Sementara itu, terkait konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah macam PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), hingga PTPN, Dony enggan menjelaskan akan menjadi seperti apa.

Dia menekankan pemerintah akan membuat semua BUMN bekerja sesuai porsi dan keahliannya masing-masing. Dia mencontohkan WIKA yang masuk dalam konsorsium tersebut akan fokus hanya pada urusan usaha kontraktor, tak lagi mengurus urusan kereta cepat.

"Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," kata Dony.

(Dhera Arizona)